KAPOLDA SUMSEL " UNGKAP JARINGAN LAPAS MERAH MATA" 3 KG SABU DIAMANKAN

Reporter   : Bambang.MD     JUMPA PERS

pres rilis Polda sum-sel

 POLDA SUMSEL-  MEDIA POLICEWATCH.NEWS - Kapolda Sumsel Irjenpol Zulkarnain Adinegara saat jumpa pers di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (4/2/2019).

Direktorat Narkoba (Ditnarkoba) Polda Sumsel berhasil menyita tiga kilogram (Kg) shabu-shabu. Belakangan diketahui tersangka merupakan jaringan peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Palembang.

Penyergapan terhadap pria yang belakangan ini diketahui sebagai Rudi (39), dilakukan Tim Unit 3 Subdit 1 Ditnarkoba Polda Sumsel, di halaman Ruko Komplek Citra Grand City, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu (30/1/2019) sekitar Pukul 17:30.

Rudi tercatat warga Jalan Sosial, Lorong Bersama, RT14/RW2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang itu, kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini sudah kesekian kalinya pengendalian Narkoba berada di dalam lapas,” ujar Kapolda Sumsel Irjenpol Zulkarnain Adinegara saat jumpa pers di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (4/2/2019).

Shabu-shabu yang disita polisi dibungkus plastik bertuliskan ‘Guanyimang’.

“Bungkusannya masih buatan lama, China dikirim melalui Malaysia,” katanya.

Zulkarnain mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyuplai shabu-shabu.

“Kami masih kembangkan kasusnya,” tambah Kapolda.

Tersangka Rudi mengaku, disuruh warga Lapas Merah Mata dan dijanjikan mendapat uang karena mengambil dan membawa shabu-shabu.

“Aku dapat perintah dari Iwan Kinjeng (Napi di Lapas Merah Mata-red),” ujar Rudi.

Setelah mendapatkan perintah, Rudi menuju minimarket di depan kawasan Perumahan Citra Grand City Palembang.

“Saya ketemuan sama orang yang tidak dikenal. Karena cuma berhubungan lewat telepon atas perintah Iwan Kinjeng. Sesampainya di sana, saya ketemu dengan orang yang bawa shabu. Mobilnya HRV warna hitam plat BH dari Jambi,” kata Rudi.

Sesaat setelah menerima shabu-shabu, Rudi disergap Tim Unit 3 Subdit 1 Ditnarkoba Polda Sumsel yang dipimpin AKBP Yoga Baskara. Rudi yang membawa kantong plastic berisi shabu-shabu dengan sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna hijau bernomor polisi BG 4450 RV berusaha kabur.

Disampaikan Kapolda Sumsel Irjenpol Zulkarnain Adinegara, petugas terpaksa menembak kaki kanan karena berusaha kabur dan tidak mengindahkan tembakan peringatan.Rudi mengakui, sejak 2016 telah menjadi jaringan peredaran Narkoba.

Kapolres Sintang Pimpin Apel Liong Kapuas 2019 Di Terminal Sungai Durian

 Reporter : Tedi

Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariadi memimpin apel
kesiapan dalam pengamanan perayaan tahun baru imlek 2019

 SINTANG,POLICEWATCH.NEW-Menyambut perayaan imlek tahun 2019 dan khususnya warga tionghua yang merayakan, Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariadi memimpin apel kesiapan dalam pengamanan perayaan tahun baru imlek 2019 yang digelar di terminal Sungai Durian kecamatan Sintang kota, dan apel persiapan pengamanan ini diikuti oleh unsur TNI, Polri dan Pol PP, serta tamu undangan dari Forkopimda kabupaten sintang, pada hari senin (4/2/2019)

Kapolres dalam pesannya menghimbau agar siapkan mental dan fisik serta disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat, dan tunjukan performa yang baik, santun dan beretika, serta memiliki semangat kerja yang kuat, juga bangun sinergisitas yang baik, baik itu dari unsur TNI maupun Pemda dan stakeholder lainnya serta masyarakat. Hindari arogansi dan jangan jadikan polri menjadi pemicu masalah konflik, juga tingkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi ancaman terorisme yang memamfaatkan momen perayaan cap go meh tahun 2019, juga lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan operasi, dan kinerja anggota untuk meminilisasi terhadap penyimpangan anggota dalam melakukan tugas di lapangan.

Kegiatan pengamanan ini selama 17 hari yang di mulai tanggal 4 Pebruari sampai dengan 20 Pebruari 2019, dan apel sengaja di gelar diterminal karena pusat keramaian di kabupaten sintang adalah pasar sungai durian, yang tujuannya adalah agar masyarakat tau, juga masyarakatnya mayoritas Tionghoa, jelas Adhe Hariadi.

Ada tiga Polsek yang kita libatkan dalam operasi liong kapuas ini, yaitu polsek sintang kota, Polsek Sepauk dan Polsek Serawai, karena di tiga polsek ini ada lima vihara atau kelenteng, yaitu kota ada tiga, sepauk ada satu, dan serawai ada satu kelenteng, juga kita libatkan dari unsur Polri ada 60 personil, dari Denpom, kodim serta stakeholder yang ada, Jelasnya.

Pengamanan sendiri dengan sasaran adalah tempat ibadah, seperti kelenteng dan vihara, juga tempat keramaian seperti di pasar, terminal dan tempat yang dianggap perlu, dan saya tekankan mari kita menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perayaan imlek warga kita Tionghoa tahun 2019 ini Jelas Adhe Hariadi.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dorong revisi UU ITE

Reporter : Fauzyiah

(BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019)

Jakarta, Policewatch.news,-  Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pihaknya mendorong adanya revisi terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran UU ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.

"UU ITE ini menjadi perhatian khusus Prabowo-Sandi untuk direvisi karena korban utama UU ITE adalah masyarakat awam," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.4/2

Pernyataan Dahnil tentang UU ITE yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan bukan tanpa bukti.

Dahnil mengatakan mayoritas korban UU ITE yang berujung pada pidana adalah masyarakat awam dan kalangan aktivis, sementara pelapornya mayoritas adalah pejabat negara.

"Jadi pejabat publik yang kemudian merasa martabatnya terganggu dengan kritik, bisa menggunakan UU ini untuk menjerat siapa pun. Data kita lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu adalah pejabat negara. Ini signal sederhana bahwa UU ITE menjadi alat buat pejabat negara membungkam kritik. Artinya sebagian besar pejabat kita punya kecenderungan anti kritik," kata Dahnil.

Ia mencatat, sejak disahkan pada 2008, UU ITE banyak disalahgunakan dan banyak memakan korban saat pemerintahan saat ini.
"Puncaknya adalah tahun 2016 ada 84 kasus dan tahun 2017 ada 51 kasus. Jadi, komitmen kita adalah merevisi UU ITE. Kita ingin stop pengbungkaman publik, dan kriminaslisasi," kata Dahnil.

POLRES MAJALENGKA RINGKUS PEMALSU STNK R4

Reporter : DR / De bram

Satuan Reskrim Polres Majalengka ungkap kasus pemalsuan STNK

Majalengka , Policewatch.news –  Satuan Reskrim Polres Majalengka kembali berhasil mengungkap  pemalsuan STNK di wilayah hukumnya yang hari ini senin ( 4/2 ) digelar dalam acara pres rilis di depan kantor Satreskrim Polres Majalengka jalan K.H Abdul Halim Majalengka.

Kapolres Majalengka AKBP. Mariyono, S.Ik., M.Si didampingi Wakapolres Kompol. Hidayatulloh, SH dan Kasat Reskrim M. Wafdan mengatakan dua orang tersangka berhasil diamankan dalam kasus tindak pidana pemalsuan STNK tersebut.

Kedua tersangka adalah satu warga Majalengka yang berasal dari desa Kertajati Kabupaten Majalengka bernama Hendi Karsidi (52) dan warga desa Ciasem Kabupaten Subang Pendi (40) serta seorang masih dinyatakan DPO , dalam hal ini pihak kepolisian sudah mengantongi identitasnya yaitu bernama Nanda.

Terungkapnya kasus ini menurut Kapolres Majalengka diawali dengan diamankannya sebuah mobil di Jalan Raya KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon yaitu 1 (satu) unit KR4 merk Suzuki, type RW 415FX-OVER (4×2) M/T, tahun 2009, warna hitam metalik, setelah dicocokan ternyata STNK tidak sama dengan nomor mesin dan nomor rangka yang diduga menggunakan STNK palsu . Nopol kendaraan pada STNK tersebut juga tidak sesuai dengan yang terdaftar di samsat Jawa Barat ( SAMBARA ) katanya.

Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat Majalengka agar berhati hati dalam membeli kendaraan baik R2 maupun R4 karena sekarang banyak terjadi pemalsuan surat kendaraan dan alangkah baiknya periksalah STNK kendaraan yangyamelalui mau dibeli melalui aplikasi SAMBARA , pungkasnya.

 Setelah diadakan penyelidikan dan pengembangan maka diamankan 9 kendaraan R4 dan 8 lembar STNK palsu . Berikut adalah daftar kendaraan yang disita oleh Polres Majalengka :
1. Suzuki X Over hitam metalik
2. Toyota avanza warna putih
3. Daihatsu Grand Max, warna Hitam
4. Honda City, warna Silver
5. Daihatsu Taruna, warna Abu
6.  Suzuki Carry Pick up, warna Hitam
7. Toyota Sienta, warna Putih
8. Daihatsu Xenia, warna Abu Metalik
9. Toyota Avanza, warna Putih
10. 8 (delapan) lembar STNK palsu.

Kedua tersangka dan barang bukti kini diamankan di Polres Majalengka guna kepentingan  penyelidikan selanjutnya. 

BUPATI LAHAT SIDAK: TEMUKAN ASN MASIH ADA " MBOLOS MASUK KERJA "

Bupati Lahat Melakukan Inpeksi Mendadak ( Sidak )

Reporter    : Bambang. MD

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - Bupati Lahat Cik Ujang SH didampingi oleh Pj. Sekda Lahat Drs. H. Masroni dan Kadis BKPSDM Drs. Rakhamad Surya Efendi.SE,

Melakukan Inpeksi Mendadak ( Sidak ) di tujuh tempat SKPD, yaitu diantaranya di 5 Titik SKPD dan 2 Titik Kantor Lurah. Adapun titik sidak pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas PUBM, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Dua Kantor Lurah Talang Jawa Selatan. Senin ( 4/2/2019)

Sementara itu Bupati Lahat Cik Ujang  dari beberapa titik hasil sidak ditemukan ada beberapa dinas yang  pegawai ASN nya belum banyak masuk kerja seperti Dinas PUPR dan Kelurahan Talang Jawa Selatan, sedangkan Kantor Lurah Kota Baru yang masuk kerja cuma Lurah dan satu staf TKS dari hasil temuan sidak oleh Bupati Lahat.

Bupati Lahat Cik Ujang.SH dari beberapa titik SKPD yang kita kunjungi ada empat SKPD yang aktif walaupun situasi pada hari ini di guyur hujan saya beri apresiasi beberapa Dinas yang Aparatur Sipil Negara ( ASN) hadir walaupun hujan. Kemudian juga yang di sayangkan satu Dinas Kosong dan satu Kelurahan dijelaskan Bupati kepada awak media yang menglkuti sidak di beberapa kantor.

Bupati Lahat Cik Ujang. SH dalam arahannya mengatakan, dari  beberapa titik yang kami kunjungi ada beberapa Dinas dan Lurah beserta Staf yang tidak ada di Kantor, saya menghimbau bagi seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Tingkatkan kedisiplinan anda selaku Aparatur Sipil Negara, terang " Cik Ujang.

Ketua PWOI Kendal Anjangsana Berkunjung Ke Kodim 0715/Kendal.

Reporter :  (Nardi cak werr)

Ketua PWOI H.A.Khozin, SE, SH. bersama 

Dandim 0715/Kendal. Letkol.TNI Ginda Muhammad Ginanjar

Kendal,Policwatch.news,-Di pimpin oleh Ketua PWOI Kabupaten Kendal, H.A. Khozin, beserta Jajaran Pengurus Persatuan Wartawan online independen (PWOI) Kabupaten Kendal melakukan kunjungan ke Makodim 0715/Kendal, selasa, (4/2).

Di dampingi oleh Pasiter Kapt. TNI  Sudar dan Pasi Intel Kapt. TNI Sarjono,  rombongan diterima langsung oleh Komandan Kodim 0715/Kendal Letkol. TNI. Ginda Muhammad Ginanjar

Dalam suasana yang hangat penuh dengan  kekeluargaan Ketua PWOI menyampaikan maksud dan tujuanya berkunjung, di samping bersilaturohmi juga memperkenalkan diri bahwa di Kendal telah terbentuk PWOI.

Mengawali pemaparanya, Ketua PWOI mengkritisi tentang minimnya pemberitaan tentang kinerja TNI.

"Kurangnya Publikasi terhadap kinerja TNI, dalam hal ini Kodim 0715/Kendal, menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apa kinerja TNI selain menjaga Kedaulatan Negara?,  padahal bila kita lihat peran TNI di masyarakat sangat luar biasa, lewat Babinsa TNI memberikan rasa aman langsung di masayarakat, di samping fungsi-fungsi yang lain, kinerja semacam itu tidak pernah sampai di telinga masyarakat, oleh karena itu PWO mengajak kerjasama tentang publikasi hal tersebut diatas", kata khozin dihadapan Dandim.

"Masyarakat berhak tau atas kinerja dan prestasi para TNI, tapi kenapa publikasi tentang ini sangat minim", imbuhnya.

Dalam pemaparanya Dandim mengakui perihal kurangnya pubikasi terkait kegiatan TNI secara umum, hal itu di sebabkan oleh dua hal, yang pertama,  mengenai Kultur TNI yang senantiasa memegang teguh rahasia. Kemudian system hyrarkis yang ada di tubuh TNI itu sendiri, siapa yang harus di hubungi, dan siapa yang harus memberikan steatment, 

Ini yang kadang-kadang membuat berita tidak terekspos.

Selanjutnya, Alumnus Akmil Tahun 2001 yang sangat ramah dengan awak media ini,  menambahkan, sulit mencari berita yang menarik, selama ini yang di beritakan hanya dari sisi seremonialnya saja. 

"Coba mulai sekarang pemberitaanya di sorot dari sisi yang lainya, misal Babinsa di lihat dari persepektif kemanusaiaanya, biar bisa mengena di hati masyarakat sekaligus sebagai suport bagi mereka , (Babinsa)", harapnya

,"Kekuatan kita di masyarakat, Kita(TNI) ya di masyarakat kita harus baik-baik Kepada Masyarakat TNI kuat bersama Rakyat,"

Ucapan terimakasih di sampaikan olih Ketua PWOI H.A Khozin kepada Dandim Letkol Ginda bersama anggota atas penyambutanya  pungkasnya.

Pemkab Purwakarta lelang 12 Jabatan Pimpinan Tinggi sejak 1 Februari s/d 15 Februari 2019

 Ada 12 jabatan yang dilelang, dan sudah dibuka sejak 1 Februari dan berakhir 15 Februari 2019.

Reporter : Asep/hendi

ilustrasi ASN Pemkab Purwakarta

Purwakarta, policewatch.news - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membuka lelang 12 jabatan pimpinan tinggi di sejumlah organisasi perangkat daerah dan jabatan sekretaris daerah.

"Ada 12 jabatan yang dilelang, dan sudah dibuka sejak 1 Februari dan berakhir 15 Februari 2019," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat Agus Sulistriyanto, di Purwakarta, Senin.4/2

Ia mengatakan, pengumuman dibukanya lelang jabatan tersebut sudah disampaikan kepara para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karawang.?

Menurut dia, 12 dinas atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta yang dibuka lelang jabatan di antaranya untuk mengisi jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya dan Manusia, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat,?

Selain itu, juga untuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Agus mengakui telah melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon pada akhir Januari 2019. Tapi masih ada beberapa jabatan kepala dinas yang belum terisi, sehingga pihaknya membuka lelang.

Miris Kisah Asep, Korban Pinjaman Online sebanyak 4 juta, yang Terjerat Bunga Sampai Rp19 Juta

Reporter : MRI

ILUSTRASI

Red,Policewatch.news - Salah satu korban yang melaporkan kasus pinjaman online dan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Asep, akhirnya buka suara soal kekejaman bunga yang menjerat pinjamannya.

Asep mengaku mulai melakukan peminjaman tahun 2017 silam. Percaya atau tidak, Asep hingga kini masih terjerat bunga pinjaman itu. Bermula dari pinjaman berjumlah Rp4 juta, ia dibebani bunga Rp1,6 juta perbulan. 

"Sekitar awalnya cuma 4 juta karena ada kebutuhan, sampai akhirnya kenaikkannya itu, bunga 40 persen, dari Rp4 juta bunganya Rp1,6 juta perbulan. Saya gak bisa nutupin bunga," ujarnya saat menghadiri diskusi di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2018).

Disinilah lilitan hutang yang tak berkesudahan dimulai, Asep tak mampu membayar bunga di bulan pertama. Tak sampai disitu bunga tersebut terus berlipat hingga 1 tahun. Jumlah bunga Rp1,6 juta perbulan berlipat 12 menjadi Rp19,2 juta. 

Untuk menutupi lilitan bunga ini, Asep kembali meminjam ke aplikasi pinjaman online lainnya. Terus menerus hingga mencapai 15 aplikasi pinjaman online, dengan pinjaman beragam mulai dari 3 hingga Rp4 juta setiap aplikasi. 

Asep mengaku sudah tidak mampu lagi melepaskan diri dari jeratan pinjaman ini. Ia mengaku tak lagi memiliki kemampuan membayar. Namun tekanan dari setiap penyelenggara tak bisa ia tahan.

"Karena untuk tutupi bunga akhirnya pendapatan gak sesuai, saya collapse setelah itu mulai lah penagih-penagih datang," katanya. seperti di langsir Pantau.com

Ia mengaku mendapatkan tekanan yang cukup besar, pasalnya penagihan dilakukan melalui banyak orang. Mulai dari rekan kerja, keluarga, hingga tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. 

"Muncul penagih-penagih dengan tekanan, kurang sopan, membuat saya tertekan stres, akhirnya keluarga tahu tetangga tahu semua kontak tahu, diberitahukan ke semua kontak (oleh aplikator)," ungkapnya.

Akhirnya ia bekerja untuk menutupi pinjaman-pinjaman ini namun tetap tak bisa menutupi. Lebih jauh lagi, ia mengorbankan pembayaran-pembayaran untuk kebutuhan untuk menutupi jeratan hutang. 

"Karena dengan tekanan dengan cara penagihan sampai saya menunda pembayaran cicilan rumah, SPP anak, cicilan motor. Motor sudah 4 bulan enggak bayar, rumah udah 3 bulan enggak bayar jadi memang awalnya sih hanya Rp4 juta, tapi bunganya membuat terjerat utang," katanya. 

"Walaupun semua mampu bayar, pada akhirnya pasti semua collapse, karena bunga karena pendapatan hanya untuk membayar itu. Jadi harusnya ada pembatasan bunga," imbuhnya.

Hingga saat ini ia mengaku masih terjerat dengan 9 aplikasi pinjaman online. Ia sempat meminta untuk restrukturisasi agar jeratan bunga selesai namun tetap kesulitan, ia justru terus mendapatkan tawaran pinjaman-pinjaman dari aplikasi lainnya. Sehingga ia memilih menonaktifkan kontak untuk menghindari tawaran itu. 

"Akhirnya saya enggak aktifkan no handphone, bukan menghindari penagihan, tapi memang begitu satu nomor HP, satu KTP, sampai kapan pun selama butuh uang terus saja ditawari," pungkasnya.

BPN : Jalan TOL Bukan Milik Penguasa Tertentu atau dijadikan alat Politik untuk Mempertahankan Kekuasaan

 Walikota Semarang :  Bahwa Rakyat yang tidak Mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin Tidak Boleh Menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi.

Reporter : Fauzyiah

JALAN TOL TRANS JAWA

Jakarta, Policewatch.news,- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan bahwa jalan tol adalah milik semua rakyat Indonesia. Tidak bisa diklaim milik penguasa tertentu atau dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. 

Hal ini disampaikan Suhendra untuk menanggapi pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang mengatakan bahwa rakyat yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak boleh menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi.

"Logika berpikir Wali Kota Semarang ini sangat aneh dan di luar nalar akal sehat," ujar Suhendra Jakarta, (3/2/2019).

Ia menjelaskan, jalan tol berdasar UU Jalan No 38 tahun 2004 adalah milik negara. Karena jalan tol adalah bagian dari jalan nasional. Korporasi (BUJT) hanya mengelola konsesi dalam mencari pengembelian biaya investasi dan keuntungan. Jadi Presiden sekalipun bukan pemilik atas jalan tol yang Indonesia. 

"Termasuk Presiden Joko Widodo, bukan pemilik sejengkal pun jalan tol di Indonesia. Ini hal substansial yang harus dipahami oleh Wali Kota Semarang agar jangan sembarang bicara," terangnya.

Merujuk pada Jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi sekarang harus diapresiasi atas capaian ini. Namun prestasi ini tidak serta merta menjadikan gelap mata dan melupakan  rangkaian sejarah dan peristiwa dalam perencanaan, proses pembebasan lahan, proses konstruksi, skema pembiayaan, hingga beroperasinya ruas-ruas jalan tol tersebut. 

"Membangun jalan tol di Indonesia tidak serta merta jadi (terlaksana) dalam kurun waktu 1-3 tahun, jika terdapat proses pembebasan lahan. Ini kesimpulan saya, tesis saya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik dan empirik di lapangan," kata Suhendra.

Tak hanya itu, Suhendra juga menyatakan bahwa jauh sebelum Joko Widodo berkuasa, Presiden SBY sudah memberikan fundamen dan policy yang siginifikan sejak tahun 2005 untuk menyelesaikan 24 ruas Tol Trans Jawa. Riwayat ini tidak bisa dihapus, karena terekam dalam dokumentasi-dokumentasi dan jejak digital. 

 “Jadi Tol Trans Jawa ini dirancang dan dilaksanakan sejak Kementerian PUPR, masih disebut Departemen PU. Dalam era SBY lah, Badan Regulasi (BPJT) terbentuk, peraturan perundangan disiapkan, dan pelaksanaan konstruksi Tol Trans Jawa dilaksanakan," ungkapnya.

"Saya dapat menyampaikan ini karena saya ikut dalam proses tersebut. Kami bertanggung jawab langsung kepada Menteri PU, saat itu adalah Bapak Joko Kirmanto. Saat itu Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Badan Litbang PU, yang tidak incharge dalam proses pengambil kebijakan dan prosesnya," tandas mantan Staf Khusus Menteri PU tersebut. 

Presiden Taiwan Sindir China Dalam Pesan Tahun Imlek

Pemerintahan mandiri Taiwan adalah masalah sensitif bagi China, yang menganggap pulau itu sebagai bagain dari wilayahnya.

Reporter : Alin

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. 

Taipei ,Policewatch.news,- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyindir kurangnya demokrasi di China dalam sebuah pesan untuk merayakan dimulainya Tahun Baru Imlek pada Selasa.

Dalam kesempatan itu Tsai mengatakan dia berharap etnik China di penjuru dunia bisa merasakan "berkah" demokrasi.

Pemerintahan mandiri Taiwan adalah masalah sensitif bagi China, yang menganggap pulau itu sebagai bagain dari wilayahnya.

Presiden China Xi Jinping menerapkan lebih banyak tekanan terhadap pulau itu sejak Tsai menjadi presiden pada 2016. Tsai adalah kader partai prokemerdekaan Partai Demokratik Progresif.

Xi memulai 2019 dengan pidato yang memperingatkan bahwa China memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk menyatukan Taiwan di bawah kendalinya, namun negara itu akan mengupayakan langkah damai untuk "reunifikasi."
 
Dalam pesan yang diunggah pada Minggu malam di akun resmi media sosialnya, Tsai mengatakan Taiwan mampu mempertahankan tradisi budaya dan berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

"Mereka yang tinggal di tempat yang kurang demokratis tidak akan memahami komitmen ini. Kami berharap seluruh etnik China di penjuru dunia bisa merasakan berkah ini," kata Tsai, tanpa secara langsung menyebut China.

"Jadi, saya ingin membuat tiga harapan tahun baru bagi sahabat-sahabat etnik China kami baik di sini maupun di luar negeri. Saya berharap kalian semua dapat menikmati demokrasi, kebebasan, serta kemakmuran yang berkelanjutan."
 
Belum ada tanggapan dari Beijing terkait pesan tahun baru itu. Pidato tahun baru Xi, yang juga disampaikan pada Minggu, tidak menyebut Taiwan, terlepas dari harapan tahun baru bagi rakyat di pulau itu.

Taiwan bersiap menggelar pemilu presiden awal tahun depan. Partai naungan Tsai mengalami kekalahan telak dari partai Kuomintang dalam pemilu wali kota dan pemilu daerah November lalu.

Taiwan tampak tidak tertarik  berada di bawah pemerintahan China, tempat Xi melakukan pembersihan terhadap para pembangkang sejak menjabat enam tahun lalu. Partai yang berkuasa Partai Komuninis China juga telah memperkuat kendalinya di berbagai lini kehidupan masyarakat.