Harmoni Budaya & Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I/69: Budaya Bukan Penghalang, Melainkan Fondasi Kemajuan Energi Bersih Indonesia

Policewatch -Beijing

28 Oktober 2026 — Studi banding Delegasi PKN I Angkatan 69 ke Republik Rakyat Tiongkok tidak hanya berhenti pada aspek teknis energi terbarukan. Kunjungan ke Temple of Heaven dan Beijing Science City membuka wawasan baru: kemajuan teknologi dan transisi energi berkelanjutan dapat dibangun di atas fondasi nilai budaya yang kuat, bukan justru meninggalkannya.

 

Di Temple of Heaven, delegasi mempelajari filosofi tradisional Tiongkok yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan langit. Nilai ini mengajarkan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tidak lahir secara instan, melainkan berakar pada penghormatan terhadap alam yang diwariskan lintas generasi.

 

Saat tiba di Beijing Science City — pusat riset dan inovasi teknologi yang berfokus pada energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan — filosofi tersebut menemukan relevansinya. Tiongkok membuktikan: identitas budaya tidak harus dikorbankan demi kemajuan zaman, justru menjadi penggerak inovasi.

 

"Kunjungan ke Temple of Heaven dan Beijing Science City membuka wawasan bahwa negara maju tidak harus mengorbankan akar budayanya. Tiongkok menunjukkan bahwa filosofi harmoni leluhur dapat berjalan beriringan dengan sains dan teknologi masa depan," ujar Muhammad Taufiq, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang memimpin delegasi.

 

Tiga Kunci Kepemimpinan untuk Transisi Energi

 

Pembelajaran dari Tiongkok ternyata bukan hanya soal teknologi. Lebih dari itu, delegasi menangkap tiga pilar kepemimpinan strategis:

 

✅ Berpikir Sistemik — transisi energi bukan sekadar soal pasang panel surya, melainkan keterkaitan utuh antara infrastruktur, jaringan, investasi, kelembagaan, dan masyarakat.

✅ Kepemimpinan Kolaboratif — mampu menyatukan pusat-daerah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat tanpa sekat sektoral.

✅ Kepemimpinan Adaptif — menerjemahkan pengalaman luar negeri menjadi kebijakan yang pas dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

Koordinator Policy Brief PKN I Angkatan 69, Rakhmat Damdami, menjelaskan bahwa keberhasilan Tiongkok terletak pada kemampuan mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, investasi, dan inovasi secara terpadu — hal yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi yang disusun mencakup penguatan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, kepastian investasi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal, namun tetap disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

 

"Keberhasilan transisi energi bukan semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan kepemimpinan nasional dalam mengorkestrasi kebijakan, kelembagaan, investasi, dan inovasi secara terintegrasi," tegas Rakhmat Damdami.

 

Harapannya, pembelajaran dari Tiongkok ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang cerdas, tetapi juga berakar pada kearifan lokal Indonesia — mewujudkan energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberdayakan rakyat dan melestarikan identitas bangsa.

 

 Mamen

"P2SP Jadi Boneka": Proyek Revitalisasi SDS Beringin Jaya Rp864 Juta Diduga Sarat Penyimpangan — Material Busuk Tetap Dipasang!

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT

Rabu 28 Oktober 2026 — Proyek revitalisasi SDS Beringin Jaya di Kecamatan Bandar Negri Suoh senilai Rp864.248.428 justru memunculkan dugaan serius penyimpangan. Alih-alih memberdayakan sekolah, program swakelola ini diduga berjalan sebaliknya: P2SP dibentuk namun dikabuti wewenangnya, sementara material yang dipasang dikabarkan tidak layak pakai.

 

Penelusuran di lapangan menemukan fakta yang mengkhawatirkan: besi tidak sesuai ukuran, tidak ditemukan besi 12 mm yang seharusnya menjadi tulang utama, rangka baja ringan dan atap spandek diduga tidak memenuhi standar Juknis dan RAB. Bahkan besi yang sudah berkarat pun dipaksakan terpasang. Cara kerja pun diduga tidak mengacu pada gambar kerja.

 

"Ini bukan revitalisasi. Ini perusakan gedung dengan uang negara," tegas Rezlin Effendi, Kaperwil Media Policewatch.news.

 

Yang paling mencengangkan, Ketua P2SP SDS Beringin Jaya, Jumilah, mengaku dirinya sama sekali tidak diberi kewenangan menjalankan tugasnya:

 

"Saya tidak diberikan kewenangan untuk menentukan bahan material. Saya tidak tahu asal-usul bahan rangka baja, plafon, spandek, dan kusen. Itu semua kewenangan Kepala Sekolah. Saya tidak tahu harga satuan, belanja di toko mana pun tidak tahu," ungkap Jumilah.

 

Para pekerja di lokasi pun mengaku hanya sebagai pelaksana fisik tanpa mengetahui asal-usul material yang dipasang.

Berdasarkan Permendikdasmen dan Juknis Revitalisasi, P2SP adalah pelaksana utama dan penanggung jawab mutlak proyek swakelola. Tupoksi jelas: merencanakan, melaksanakan, mengelola anggaran, menjamin mutu material, serta memegang seluruh administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Kepala Sekolah seharusnya hanya berperan mengawasi dan memfasilitasi — bukan mengambil alih seluruh proses.

 

Jika Ketua P2SP tidak tahu berapa harga dan di mana material dibeli, maka itu bukan sekadar kelalaian. Itu adalah pelanggaran Juknis yang berat dan dugaan pengelabuan.

Kekhawatiran terbesar: Apakah P2SP sengaja dibuat hanya sebagai tumbal hukum — sehingga jika ada pemeriksaan, yang diseret adalah ketua yang tidak tahu apa-apa, sementara pihak yang sebenarnya mengendalikan anggaran dan pembelian material tetap aman di balik layar?

 

"Kejari Lampung Barat dan Inspektorat harus turun sekarang juga sebelum gedung itu runtuh," desak Rezlin Effendi.

 

Awak media mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat untuk segera menelusuri dugaan pembegalan wewenang dan penggunaan material tidak layak di proyek ini. Dana hampir satu miliar rupiah adalah uang rakyat — bukan hak siapa pun untuk dimainkan. Anak-anak SDS Beringin Jaya berhak mendapatkan bangunan sekolah yang aman dan layak.

 

( Rizlen)

 

 

Belajar dari Tiongkok, Delegasi PKN I/69 Rumuskan 6 Langkah Akselerasi Energi Terbarukan Indonesia

Policewatch -Beijing,

28 Oktober 2026 — Pengalaman Tiongkok membangun sistem kelistrikan berbasis energi bersih menjadi acuan berharga bagi Indonesia. Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 melakukan studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok dan merumuskan enam rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi nasional.

 

Dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi mendalam bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan Administrasi Energi Nasional Tiongkok (NEA) pada 27 Oktober 2026. Kunjungan juga dilakukan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yanqing di kawasan Longqingxia yang dikelola Jingneng Clean Energy — fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi wilayah setempat.

 

"Kepemimpinan Tiongkok dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan EBT, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur yang sangat berharga bagi delegasi kami," ujar Muhammad Taufiq.

 

Pembelajaran dari Tiongkok menunjukkan pencapaian yang mengesankan: pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya mencapai 1.200 GW dan tenaga angin 640 GW, dengan kontribusi gabungan terhadap produksi listrik nasional mencapai 22%. Sementara kapasitas penyimpanan energi baterai telah mencapai 136 GW atau setara 351 GWh. Angka-angka ini membuktikan bahwa transisi energi skala besar membutuhkan keseimbangan antara pembangkit, jaringan transmisi, dan sistem penyimpanan energi yang andal.

 

Pelajaran ini sangat relevan dengan target Indonesia dalam RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW, di mana 42,6 GW (61%) dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan. Program PLTS 100 GWp serta proyek PLTS Gilimanuk 300 MWp dilengkapi sistem penyimpanan energi BESS 1.000 MWh yang ditargetkan beroperasi pada 2028 menjadi bagian penting dari peta jalan ini.

 

Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, dan Ketua Benchmarking, Jefferdian, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menembus sekat sektoral. Berikut enam rekomendasi kebijakan yang dirumuskan:

 

✅ Pertama — Sinkronisasi Pembangkit & Jaringan: Setiap proyek energi harus memiliki jadwal terpadu dari perencanaan hingga operasi komersial, dengan penanggung jawab yang jelas sejak awal.

 

✅ Kedua — Percepat Pengembangan BESS: Penyimpanan energi baterai harus direncanakan berdasarkan kebutuhan sistem jaringan, bukan sekadar kapasitas. Skema pembayaran harus mendorong ketersediaan dan kinerja layanan secara konsisten.

 

✅ Ketiga — Kepastian Investasi & Pembagian Risiko: Kontrak jual beli listrik harus jelas menanggung risiko keterlambatan jaringan dan pembatasan penyaluran daya. Kepastian ini kunci menarik investasi jangka panjang.

 

✅ Keempat — Integrasi Lahan & Perizinan: Penyelarasan kewenangan pusat dan daerah harus didukung kejelasan tata ruang, status lahan, serta proses perizinan yang cepat namun tetap melibatkan partisipasi masyarakat.

 

✅ Kelima — Perkuat Industri Nasional & Lapangan Kerja Hijau: Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus berjalan beriringan dengan alih teknologi, pengujian mutu, dan pelatihan tenaga kerja lokal. Tujuannya — agar investasi energi bersih membuka lapangan kerja hijau seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

 

✅ Keenam — Digitalisasi & Kecerdasan Buatan: Integrasi data pembangkit, prakiraan cuaca, dan kondisi jaringan akan meningkatkan efisiensi pengoperasian sistem kelistrikan nasional.

 

Seluruh hasil studi akan dituangkan dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan yang memuat persoalan, pilihan solusi, instansi penanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Dokumen ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat transisi energi nasional yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberika manfaat nyata bagi masyarakat luas.

 

Mamen

Proyek Revitalisasi SDN 1 Puramekar Rp1,3 Miliar Dipertanyakan — Dugaan Pengondisian Pekerjaan, Publik Desak Audit Menyeluruh

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT 

Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 1 Puramekar senilai Rp1.318.827.591 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan tajam publik. Selain nilai anggaran yang besar, muncul dugaan kuat adanya pengondisian penunjukan pelaksana pekerjaan kepada pihak tertentu — termasuk dugaan keterlibatan pihak yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Sekolah.

 

Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya dugaan penunjukan pelaksana pekerjaan yang tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Awak media telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah terkait mekanisme pengusulan bantuan, susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), identitas pihak pelaksana, penyedia material, hingga dugaan pengondisian tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.

 

Belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai bukti kebenaran dugaan, namun ketidakjelasan ini justru memicu semakin banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

 

Masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak instansi berwenang — Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Inspektorat, serta Kementerian terkait — untuk segera melakukan pemeriksaan objektif dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti di hasil fisik bangunan, tetapi harus menelusuri alur lengkap:

 

🔍 Tahap Perencanaan & Penetapan: Siapa yang mengusulkan? Bagaimana proses penetapan penerima bantuan? Apakah pembentukan P2SP sudah sesuai ketentuan?

 

🔍 Proses Pengadaan & Pelaksanaan: Apakah penunjukan pelaksana pekerjaan transparan? Apakah ada penyerahan atau pemborongan pekerjaan kepada pihak yang tidak berwenang? Apakah terdapat konflik kepentingan yang memengaruhi proses?

 

🔍 Kualitas & Spesifikasi Material: Apakah baja ringan, bahan bangunan, dan spesifikasi teknis yang digunakan sesuai dengan RAB dan gambar kerja? Apakah mutu bangunan memenuhi standar yang dipersyaratkan?

 

🔍 Pertanggungjawaban Keuangan: Apakah setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki bukti yang sah? Apakah volume pekerjaan yang dibayarkan sama dengan yang terpasang di lapangan?

 

Dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah, keterbukaan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Masyarakat berhak mengetahui bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, bukan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

 

"Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada yang menyimpang, harus ada yang menjelaskan dan bertanggung jawab," ujar salah satu warga yang prihatin.

 

PoliceWatch News mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memihak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Semoga proses revitalisasi sekolah ini benar-benar membawa manfaat bagi anak-anak SDN 1 Puramekar, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir pihak.

 

(Rizlen)

Belajar dari Tiongkok: Delegasi PKN I/69 Susun 6 Langkah Percepat Energi Terbarukan Indonesia

POLICEWATCH -BEIJING,

28 Oktober 2026 — Pengalaman Tiongkok dalam membangun ekosistem energi bersih menjadi inspirasi berharga bagi Indonesia. Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 melakukan studi mendalam di Beijing, 26–30 Oktober 2026, dan merumuskan enam rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi nasional.

 

Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, delegasi berdialog langsung dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA). Kunjungan juga dilakukan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia — salah satu pusat energi surya andalan Tiongkok.

 

“Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq. Ia menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

 

Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ke PLTS Longqingxia membuka wawasan tentang bagaimana mengelola pembangkit energi bersih secara andal. Pengembangan energi surya dan angin tidak bisa berdiri sendiri — harus didukung jaringan transmisi yang kuat dan sistem penyimpanan energi yang memadai. Hal ini sejalan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW, di mana 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan.

 

Sementara itu, Sekretaris Angkatan, Mohammad Averrouce, menekankan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. “Kepastian investasi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus berjalan beriringan dengan alih teknologi. Tujuannya: transisi energi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja hijau seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Dari studi komprehensif tersebut, delegasi merumuskan enam langkah kunci:

 

✅ Menyelaraskan pembangunan pembangkit dengan penguatan jaringan transmisi

✅ Mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS)

✅ Memperkuat kepastian investasi di sektor energi bersih

✅ Menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan

✅ Mengembangkan industri energi terbarukan berbasis dalam negeri

✅ Memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan

 

Keenam rekomendasi ini akan dituangkan dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan konkret bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Diharapkan, pembelajaran dari Tiongkok ini menjadi langkah nyata mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan di masa depan.

 Mamen

Kecelakaan Kerja di Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaraja: Pekerja Jatuh dari Atap, Diduga Tanpa APD — K3 Diabaikan?

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT

Selasa 27 Oktober 2026 — Proyek Revitalisasi Gedung SD Negeri 3 Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, yang sebelumnya sudah disorot terkait dugaan penggunaan material tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (NON-SNI), kini kembali diwarnai insiden memilangkan. Seorang pekerja dilaporkan terjatuh dari ketinggian saat memasang rangka atap, Senin (26/10/2026) siang.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban tergelincir dan kehilangan keseimbangan saat bekerja di ketinggian. Yang mengkhawatirkan, saksi di lokasi menduga korban tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap — tanpa helm keselamatan dan tanpa sabuk pengaman (safety harness), padahal bekerja di ketinggian di atas 2 meter. Hal ini jelas melanggar Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Kerja serta Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

 

Insiden ini menambah daftar dugaan ketidakpatuhan di proyek senilai Rp1.322.530.791 yang bersumber dari APBN 2026 tersebut. Sebelumnya awak media telah menyoroti dugaan penggunaan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi dan berstandar SNI. Kini kecelakaan kerja terjadi, memperkuat dugaan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak menjadi prioritas pelaksana proyek.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi. Beberapa hal mendesak yang perlu diklarifikasi:

 

🔹 Ke mana korban dirujuk dan apakah BPJS Ketenagakerjaan aktif?

🔹 Mengapa pekerja di ketinggian tidak dilengkapi APD lengkap?

🔹 Di mana pengawasan penerapan Sistem Manajemen K3 di lokasi proyek?

 

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, awak media mendesak:

 

 Hentikan sementara seluruh pekerjaan di bagian atap hingga dilakukan audit K3 menyeluruh oleh instansi berwenang

 Periksa penerapan SMK3 di lokasi — ketersediaan helm, sabuk pengaman, jaring pengaman, dan sosialisasi K3

 Klarifikasi status korban — penanganan medis dan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipastikan

 Audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 3 Sukaraja

 

Ketidakpatuhan terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran administratif. Berdasarkan UU No. 1/1970 Pasal 3 dan 14, kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan kerja dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan Perpres 16/2018 beserta perubahannya, kegagalan penyedia jasa memenuhi standar K3 dapat berakibat pada pencantangan dalam daftar hitam pemerintah.

 

Awak media membuka ruang tanggapan seluas-luasnya bagi pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan resmi. Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

Tim

Nathan Nahkodai DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu, Tekankan Persatuan dan Kebersamaan

Policewatch -Muara Enim

 Masyarakat Muara Enim Bersatu (FOMMEB) terus memperkuat konsolidasi organisasi serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut ditandai dengan digelarnya acara silaturahmi dan konsolidasi Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu yang berlangsung di Saung Balqis, Kabupaten Muara Enim, pada Sabtu malam (25/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Nathan dipercaya untuk menahkodai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu sebagai Ketua Umum. Ia didampingi jajaran pengurus dan struktur organisasi lainnya, di antaranya Ardo Naidi, Fitra Rosyid, Ahda Wijaya, Ali Caang, dan M. Fadli.

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar-pengurus sekaligus menyatukan visi, gagasan, serta pemikiran dalam membangun Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Ketua Umum DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu, Nathan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada Ketua Pembina kami, Kakanda Keyjon, yang terus memberikan dukungan dan arahan bagi kita semua,” ujar Nathan.

Menurutnya, keberadaan Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan berbagai ide dan pemikiran dari seluruh elemen yang tergabung di dalamnya.

Nathan berharap seluruh pengurus dapat menjaga soliditas serta membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda organisasi.

“Saya berharap kita dapat mempersatukan berbagai ide dan pemikiran kita bersama demi kesejahteraan dan kemakmuran kita semua. Jaga terus silaturahmi, kekompakan dan kebersamaan ini. Meskipun kita tidak sedarah, tapi yakinlah kita lebih dari saudara,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbedaan latar belakang, pemikiran maupun pengalaman hendaknya tidak menjadi penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan dalam melahirkan gagasan dan langkah bersama yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, suasana silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Para pengurus yang hadir turut membahas berbagai agenda organisasi ke depan, termasuk penguatan struktur, konsolidasi internal serta program-program yang diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu bagi masyarakat.

Melalui momentum tersebut, FOMMEB berkomitmen untuk terus menjaga persatuan, kekompakan dan semangat kebersamaan.

Dengan semangat “tidak sedarah, tetapi lebih dari saudara”, Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai aspirasi, gagasan dan potensi masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Muara Enim yang semakin maju, sejahtera dan makmur.

(irin dikale)

Berita Rokok Ilegal Manchester & R7 Hilang Misterius — Diduga Ada Tekanan Bea Cukai, Ratusan Konten Lenyap Seketika!

POLICEWATCH -BATAM 

Kasus peredaran rokok ilegal bermerek Manchester dan R7 yang sempat viral dan menjadi sorotan publik di berbagai media sosial, kini tiba-tiba lenyap dari peredaran informasi. Ratusan pemberitaan yang sebelumnya menyebar luas di ruang digital hilang secara serentak dan cepat, memunculkan dugaan kuat adanya upaya penutupan fakta.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, dugaan mengarah pada adanya tekanan yang diberikan pihak Bea Cukai kepada aktor utama peredaran rokok ilegal tersebut berinisial WL, untuk segera menghapus seluruh konten pemberitaan yang telah tersebar. Bukan satu atau dua unggahan, melainkan ratusan laporan publik terkait kasus ini yang hilang dalam waktu sangat singkat.

Sebelumnya awak media telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Agung Widodo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, terkait masifnya peredaran rokok ilegal tersebut. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari institusi yang seharusnya mengawasi peredaran rokok ilegal itu.

 

 

Hilangnya pemberitaan ini memicu serangkaian pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah penghapusan massal ini bertujuan menutup jejak dugaan pelanggaran? Atau justru ada keterkaitan lain yang belum terungkap?

 

Padahal, kasus ini sangat berkaitan dengan kepentingan publik — mulai dari kerugian pendapatan negara dari cukai dan pajak yang tidak disetorkan, hingga risiko kesehatan dan keamanan masyarakat akibat produk yang beredar tanpa pengawasan resmi.

 

Jika benar adanya tekanan dari pihak berwenang justru untuk menghilangkan jejak informasi, hal ini dinilai sangat mencoreng tugas pokok pengawasan dan penindakan yang seharusnya dijalankan. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran, bukan justru dibuat bingung dengan langkah-langkah yang seolah melindungi pelaku usaha barang ilegal.

 

Diperlukan penjelasan resmi dari pihak Bea Cukai maupun instansi terkait, serta klarifikasi independen mengenai alasan di balik lenyapnya pemberitaan ini. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

(ER)

 

 

Menjamur Terbuka di Pasar hingga Pemukiman — Judi Siji dan Togel di Batam Diduga Beroperasi Terstruktur di Bawah Koordinasi "MHG"

POLICEWATCH -BATAM

Sabtu 24 Oktober 2026 — Praktik perjudian jenis Siji dan Togel kini terlihat semakin merajalela secara terbuka di Kota Batam. Mulai dari kawasan pasar tradisional hingga lingkungan pemukiman warga, aktivitas tebak nomor ini berjalan nyaris tanpa hambatan.

 

Pengamatan awak media di lapangan mencatat beberapa lokasi yang menjadi pusat penulisan taruhan. Di kawasan Pasar Angkasa, terlihat seorang penjual berinisial Simora yang beroperasi di area kios kaki lima Ruko Angkasa. Sementara di Pasar Induk Jodoh, aktivitas serupa dilakukan oleh dua orang yang dikenal dengan inisial Purba dan Gepeng.

Praktik ini ternyata bukan sekadar kegiatan tersendiri di masing-masing tempat. Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa perjudian ini telah menyebar luas ke berbagai kecamatan — mulai dari Batuaji, Sagulung, Punggur, Tanjung Riau, hingga Sekupang.

 

Yang lebih mengkhawatirkan, sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan koordinasi terstruktur di balik berjalannya praktik ini.

 

"Semua titik itu dikoordinatori berinisial MHG alias Idr," ungkap sumber di salah satu warung kopi Ruko Angkasa Jodoh, Batam.

 

Judi jenis Siji dijual setiap hari tanpa henti, sedangkan Togel memiliki tiga kali putaran dalam satu minggu. Aktivitas yang berjalan rutin ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergiur iming-iming hadiah besar namun pada akhirnya justru semakin terjerat kerugian.

 

Kuat dugaan praktik ini dapat berjalan terbuka dan sulit diberantas bukan tanpa alasan. Ada indikasi kuat bahwa pelaku telah menjalin koordinasi dengan pihak tertentu guna menjamin keamanan dan kelangsungan operasional mereka di lapangan. Inilah yang membuat warga bertanya-tanya: mengapa aktivitas yang terlihat jelas ini justru dibiarkan berjalan terus?

 

Awak media menyerukan kepada Kepolisian Republik Indonesia wilayah Kepulauan Riau dan Polrestabes Barelang untuk segera menindaklanjuti informasi ini. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk membongkar jaringan koordinasi di balik perjudian ini, sehingga warga Batam dapat terbebas dari jerat kebiasaan buruk yang merugikan ini.

 

(EW)

 

 

Lori Tangki Muat Solar Langsung dari Kapal Kayu! Gudang PT KPK di Tanjung Uncang Diduga Pusat BBM Industri Pasar Gelap — Tidak Terdaftar Resmi!

POLICEWATCH-BATAM 

Aktivitas mencurigakan terungkap di kawasan Bintang Industri, Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam. Sejumlah unit lori tangki bertuliskan "BBM Industri" terlihat lalu lalang memuat solar langsung dari kapal kayu yang sandar di pelabuhan setempat, lalu mengantarkannya ke sebuah gudang penimbunan milik PT Karya Putra Karimun (PT KPK).

 

Penelusuran awak media menemukan fakta yang mengganjal: nama PT KPK tidak tercatat dalam data Niaga Umum maupun daftar Agen dan Pengangkut BBM Industri resmi di Kota Batam. Ketidakjelasan status ini memperkuat dugaan kuat bahwa kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan praktik perdagangan gelap.

 

Kegiatan penimbunan dan pendistribusian BBM industri di lokasi tersebut diduga sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Lori-lori tangki terlihat rutin beroperasi, memuat langsung dari kapal kayu, tanpa melalui prosedur bongkar muat yang seharusnya berlaku.

 

Praktik ini dinilai sangat merugikan. Di satu sisi, persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pengusaha resmi harus menanggung biaya dan pajak yang tidak dipungut dari transaksi gelap ini. Di sisi lain, transaksi di luar jalur resmi berpotensi besar menyebabkan kebocoran pendapatan negara, karena pajak dan pungutan terkait tidak disetorkan sebagaimana mestinya.

 

Mengingat kegiatan ini diduga telah berlangsung lama dan berpotensi besar merugikan keuangan negara, masyarakat serta pelaku usaha meminta pihak berwenang segera bertindak. Polda Kepri, BPH Migas, Pertamina, serta instansi terkait diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindak tegas dugaan praktik pasar gelap ini.

 

"Jangan sampai kebocoran di sektor energi ini dibiarkan terus terjadi. Setiap tetes BBM yang beredar di luar jalur resmi adalah kerugian bagi seluruh rakyat. Kami harap ada tindakan nyata dan segera," ujar perwakilan pengusaha yang meminta namanya tidak disebutkan.

 

Pemberitaan ini sekaligus disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait sebagai informasi awal untuk penindakan lebih lanjut. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

(EW)

 

 

 

Proyek Revitalisasi SD Beringin Jaya Diduga Asal-Asalan: Material Non-SNI, APD Tidak Dipakai, P2SP Dinilai Sekadar Formalitas

POLICEWATCH-LAMPUNG BARAT.

 Proyek revitalisasi di SD Negeri Beringin Jaya, Kecamatan Bandar Negri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, menjadi sorotan tajam warga. Alih-alih memperbaiki fasilitas pendidikan anak-anak, pelaksanaan pekerjaan justru diduga dikerjakan asal-asalan, menggunakan material tidak standar, serta mengabaikan keselamatan kerja.

Berdasarkan pemantauan awak media di lokasi, sejumlah temuan mencurigakan terlihat jelas. Kualitas adukan semen terlihat tidak kuat, besi penyangga rapuh, dan bahan yang digunakan diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Warga melaporkan, kusen dan daun jendela justru masih menggunakan yang lama, hanya diganti daun pintu saja, sementara material lainnya tidak sesuai spesifikasi teknis.

 

Lebih mencurigakan, dokumen Persyaratan Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) untuk seluruh proyek revitalisasi di Kecamatan Bandar Negri Suoh dinilai warga sekadar formalitas belaka, tidak tercermin dalam kualitas pekerjaan di lapangan.

 

 

Selain masalah kualitas bangunan, aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diduga diabaikan. Para pekerja di lokasi terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar — tidak ada helm keselamatan, rompi proyek, maupun sepatu keselamatan. Kondisi ini jelas melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

 

Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya:

"Pengerjaannya terkesan asal jadi. Kusen dan jendela pakai yang lama, cuma daun pintu diganti. Material tidak sesuai spesifikasi. Pekerjanya pun tidak pakai APD sama sekali. Padahal ini tempat anak-anak belajar. Harusnya kualitas dan keamanan diutamakan, bukan asal selesai," ujarnya.

 

Saat dimintai keterangan resmi, Kepala Sekolah SD Beringin Jaya, Jamilah, justru menolak memberikan penjelasan dan mengarahkan awak media kepada pelaksana proyek yang berinisial Aan. Hal ini memicu pertanyaan: di mana fungsi pengawasan pihak sekolah dan dinas terkait selama pekerjaan berlangsung?

Warga dan wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat beserta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan. Diperlukan audit menyeluruh untuk memastikan proyek ini benar-benar bermanfaat dan aman bagi siswa, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang layak.

 

"Jangan sampai fasilitas pendidikan anak-anak dibangun dengan standar yang di bawah layak. Periksa materialnya, periksa prosesnya, dan pastikan anggaran negara digunakan dengan benar," tegas perwakilan warga.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

Anhar

 

Dugaan Asal-Asalan, Proyek Revitalisasi SD Negeri Gunung Ratu Disorot Pakai Material Non-SNI dan Abaikan K3

 

policewatch.news - Lampung Barat, - Pelaksanaan proyek revitalisasi bangunan di SD Negeri  Gunung  Ratu, yang terletak  di   Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan tajam.

Pekerjaan fisik di sekolah tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan serta mengabaikan standar keselamatan kerja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah material bangunan yang digunakan disinyalir tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini terlihat dari kualitas fisik adukan semen, besi penyangga, serta beberapa komponen bangunan yang rapuh dan tidak sesuai spesifikasi teknis pengerjaan proyek pemerintah.di kerja kan asal  asalan dan  papan informasi  ditutup  nilai pagu nya ada apa, di balik itu,

Selain persoalan mutu bahan, para pekerja di lokasi proyek juga terlihat tidak melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi proyek, maupun sepatu keselamatan (safety shoes). Kondisi ini dinilai melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyayangkan minimnya pengawasan dari pihak terkait maupun pihak sekolah terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

“Pengerjaannya terkesan asal jadi. Bahan yang dipakai kelihatan sekali kurang bagus kualitasnya, ditambah pekerjanya sama sekali tidak pakai APD. Padahal ini kan fasilitas pendidikan tempat anak-anak belajar, harusnya lebih diperhatikan kualitas dan keamanannya,” ujarnya kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun pihak rekanan/kontraktor pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan spesifikasi tersebut.

Warga dan wali murid berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, serta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan pengecekan langsung terhadap kualitas bangunan di SD Negeri Gunung Ratu, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa.(Tim)

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Bantu Perbaikan Jembatan Gantung Muara Lawai Dengan Dana Pribadi.

 

Policewatch -Muara Enim 

Masyarakat Desa Muara Lawai mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih yang telah peduli kepada masyarakat memperbaiki jembatan gantung sudah rusak yang mana sempat viral di dunia maya terutama di Facebook (Fb) dan grup WhatsApp beberapa bulan terakhir lalu. Kamis (22/10/2026). 

Jembatan gantung di desa Muara Lawai sangat memperhatinkan karena jembatan gantung tersebut sudah berlobang bahkan masyarakat bergotong royong memperbaiki sendiri dengan swadaya masayrakat menutup besi pelat sudah berlobang dengan mengunakan papan atau kayu agar masyarakat bisa melewati jembatan gantung. 

Beberapa bulan lalu sempat viral wakil bupati Lahat Widia Ningsih turun langsung ke lokasi melihat mengecek kondisi jembatan tersebut sudah rusak akan tetapi masih di lewati masyarakat itu sendiri yang akan membahayakan bagi masyarakat apa bila terpeleset atau salah langkah warga bisa jatuh dari jembatan karena kondisi jembatan sudah tidak mungkin lagi di lewati oleh masyarakat, Jembatan gantung sudah berlobang besi pelat jembatan sudah tidak layak di lewati bisa membahayakan pengguna saat melewati jembatan gantung tersebut. 

" Dengan suara lantang dan peduli masyarakat Wakil Bupati lahat  langsung mengucapkan kepada masyarakat insyah allah kami perbaiki jembatan ini kita sama sama berdoa agar jembatan gantung ini bisa di lewati oleh masyarakat seperti biasa dan tidak membahayakan saat melewati jembatan gantung di desa Muara Lawai. 

" Dari pantauwan awak Media Policewatch, News di lapangan jembatan gantung sudah banyak rusak dan berlobang seakan pemerintah kabupaten tidak peduli dengan jembatan gantung salah satu akses jalan masyakarat dari dua desa dan masyarakat lain nya. Sebelum membahayakan warga sangat beruntung ada yang peduli cepat tanggap Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat bisa membantu memperbaiki jembatan gantung yang muai di kerjakan pada hari senin (19/10) hingga saat ini hampir selesai di kerjakan oleh para tukang dengan menggunakan dana pribadi Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih. 

Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat menyampaikan terkait jembatan gantung yang viral memang pada saat kami kampanye merupakan usaha kami di tahun 2024 sebetulnya kita tidak tahu bahwa masuk wilayah muara enim mungkin berada di Lahat, Jadi waktu kampanye Saya sempat meninjau langsung kondisinya luar biasa itu sudah bolong-bolong platnya ada yang di tutupi kayu jadi kita anggarkan di 2026 dan ada juga yang menyampaikan untuk aset Muara Enim ada juga yang menyampaikan itu aset provinsi yang pasti kalau bukan aset tidak bisa membaca tetapi saya sampaikan dengan Pak Bupati solusinya bagaimana dengan jembatan gantung tersebut ucap Bupati coba kita pakai dana pribadi 

Alhamdulillah perbaikan jembatan gantung di desa Muara Lawai kita menggunakan pakai dana pribadi akhirnya ajuan dari tahun 2026 ini Silva karena tidak bisa dibangun karena mungkin merupakan kewenangan kita kemarin kami menyampaikan kepada masyarakat pakai aset dana pribadi kalau memang itu sudah darurat jembatan gantung itu sudah bolong-bolong platnya maupun yang handle samping juga sudah besar takut membahayakan masyarakat yang melewati jadi resolusinya akhirnya menggunakan dana pribadi kita bantu masyarakat 

Dikatan Widia" Walaupun itu bukan aset kita,  kalau mau menunggu menunggu takutnya keselamatan masyarakat akan membahayakan insya Allah nanti siapa yang berwenang dapat mendengar lah untuk perbaikan jembatan kita ini,  sebetulnya sudah merencanakan tapi karena itu bukan kewenangan kita bukan aset kita dia mau gimana lagi kan berarti tidak bisa di anggaran Kabupaten. Tutup wakil bupati Lahat.

irin dikale

Anggota DPRD Diduga Berutang Ratusan Juta & Janji PNS Tanpa Tes — Saat Ditagih: "Saya Tidak Tahu", Awak Media Siap Kawal Hingga Tuntas!

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH

  Kasus yang mencengangkan terungkap dari Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang. Seorang warga bernama Sahlan menderita kerugian yang diduga mencapai ratusan juta rupiah. Yang menjadi sorotan tajam: pihak yang ditagih adalah seorang pejabat publik yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, namun justru terkesan menyusahkan rakyat yang seharusnya ia lindungi.

 

Menurut keterangan ibu R kepada awak media kamis 22/10/2026 dirumahnya menjelaskan.Peristiwa bermula pada tahun 2021. Pasangan berinisial E.N.W. dan M.S.H. , yang kini menjabat anggota DPRD, diduga meminta tiga ekor sapi dan 8 gram emas milik korban dengan janji pelunasan dalam tujuh bulan. Hingga kini, pembayaran diduga belum pernah dilakukan, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp85 juta.

 

Bahkan setelah keduanya sepakat membuat Surat Perjanjian Pembayaran pada 09 Juni 2026, jatuh tempo pada 09 September 2026 pun terlewati tanpa ada pelunasan. Perjanjian tertulis pun diduga diabaikan begitu saja.

 

Belum selesai persoalan itu, di tahun yang sama korban juga diduga menyerahkan uang sebesar Rp120 juta dengan janji anaknya bisa langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Saat istri korban, Ibu "R", meminta dibuatkan kwitansi, jawaban yang diterima justru membuatnya sungkan:

"Masak tidak percaya sama saya?" ujar oknum tersebut saat itu.ucap ibu rohani tiru bahasanya 

 

Tanpa bukti tertulis, kini uang tersebut diduga tidak diakui dan belum dikembalikan sama sekali.

 

Ketika awak media menghubungi melalui WhatsApp, tanggapan M.S.H. justru saling lempar tanggung jawab:

 

"Istri sebenarnya yang punya sangkutannya, dia mau menyelesaikan kemarin," tulisnya.

 

Ditanya soal Rp120 juta untuk janji PNS, jawabannya berubah:

 

"Itu saya tidak tahu sama sekali," tegasnya.

 

Ia juga mengaku baru mengetahui besaran utang belakangan ini, dan menyebut tanda tangannya di perjanjian murni sekadar tanggung jawab sebagai suami.

 

Kekecewaan keluarga korban begitu dalam. Mereka bukan saja kehilangan aset dan uang, tetapi merasa dipermainkan oleh seseorang yang justru dipilih untuk mewakili mereka di lembaga legislatif.

 

"Dari perjanjian tertulis saja sudah diabaikan, apalagi yang lain. Ini yang kami duga," ujar perwakilan awak media.

 

Karena menyangkut integritas seorang pejabat publik, awak media menyatakan tidak akan berhenti di sini. Kasus ini akan terus dikawal hingga kebenaran terungkap sepenuhnya. Selanjutnya, awak media berencana mengonfirmasi hal ini secara resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengingat dugaan pelanggaran ini menyangkut kepercayaan publik dan perilaku seorang anggota dewan.

 

"Kami tidak ingin sekadar tuduhan. Tapi pola yang terjadi cukup kuat mengindikasikan adanya yang tidak beres. Pejabat publik seharusnya membantu rakyat, bukan justru menyusahkan rakyat. Kasus ini akan kami kawal terus," tegas awak media.

 

Hingga berita ini diturunkan, kerugian total yang diduga dialami korban mencapai lebih dari Rp205 juta ditambah 8 gram emas. Masyarakat menantikan kejelasan dan penyelesaian yang adil.

 Jurnalis 

Mamen

Diklarifikasi Tak Direspons! Kaban Bapenda Lombok Tengah Menghilang Saat Ditanya Dugaan Kebocoran Pajak Ratusan Juta

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH

Kamis, 22 Oktober 2026 — Suara masyarakat dan awak media yang meminta kejelasan terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran dan kafe di Kabupaten Lombok Tengah justru disambut dengan keheningan. Hingga hari ini, Kamis (22/10), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah, Hj. B.AW., tidak memberikan tanggapan apa pun saat dimintai konfirmasi.

 

Upaya awak media melakukan klarifikasi dilakukan secara bertahap. Pesan melalui aplikasi WhatsApp dikirimkan, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada balasan. Awak media pun mencoba menghubungi melalui sambungan telepon langsung, namun panggilan tidak diangkat. Beliau sama sekali tidak merespons pertanyaan terkait dugaan tunggakan pajak yang diduga berjalan berbulan-bulan tanpa ada tindakan penagihan, maupun dugaan adanya oknum yang sengaja menyembunyikan data pendapatan daerah.

 

Ketidakhadiran respons dari pejabat yang memegang kendali atas pengelolaan keuangan daerah ini justru memicu kecurigaan yang lebih dalam di kalangan masyarakat. Warga dan pihak yang memantau persoalan ini menduga keras ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

 

"Ketika ditanya hal-hal mendasar saja tidak berani menjawab, apa yang harus kami simpulkan? Diamnya Bapenda ini justru seolah membenarkan dugaan bahwa memang ada yang tidak beres," ujar salah satu warga yang memantau persoalan ini.

 

Sebelumnya, organisasi Kawal NTB melalui Heru Andi Winata telah menyoroti ketidakwajaran setoran pajak dari dua lokasi usaha besar di Desa Bonjeruk, yakni Pasar Bambu Satu dan Pasar Bambu Dua. Setoran pajak periode Januari–Maret 2026 hanya tercatat sekitar Rp3,8 juta, padahal aktivitas usaha berjalan sangat padat dan omzet diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Tunggakan disebut telah berlangsung hingga tujuh bulan tanpa ada tindakan tegas dari instansi berwenang.

 

Mengingat pejabat terkait tidak bersedia memberikan penjelasan, masyarakat semakin mendesak agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan ini secara objektif dan transparan.

 

"Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa tidak berani menjawab pertanyaan masyarakat? Kami bukan meminta hal yang rahasia. Kami hanya meminta kejelasan: berapa yang seharusnya masuk, berapa yang sudah masuk, dan langkah apa yang sudah diambil. Itu hak kami sebagai warga negara yang membayar pajak juga," tegas perwakilan masyarakat.

 

Kawal NTB bersama elemen masyarakat lainnya menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terang benderang. Data lengkap terkait pelaporan omzet, pembayaran pajak, serta daftar tunggakan yang sebenarnya harus dipublikasikan. Jika terbukti ada kelalaian berat maupun dugaan kerugian keuangan daerah, siapapun yang terlibat — baik pelaku usaha maupun oknum di dalam instansi — harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

 

"Menghindar bukan solusi. Semakin tidak ada kejelasan, semakin kuat dugaan bahwa ada yang tidak beres di sana. Kami tunggu, dan kami kawal sampai tuntas," pungkas Heru.

 Jurnalis 

Mamen 

Dugaan Kebocoran PAD Lombok Tengah: Pajak Restoran Ratusan Juta Menguap? Kawal NTB Sebut Ada yang Disembunyikan

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH 

Sorotan tajam dialirkan organisasi Kawal NTB terhadap pengelolaan pajak restoran dan kafe di Kabupaten Lombok Tengah. Di balik dugaan tunggakan dan ketidakwajaran laporan omzet, muncul dugaan lebih dalam: adanya ketidaktelusuran yang diduga sengaja dibiarkan, bahkan ada oknum yang diduga ikut menyembunyikan data pendapatan daerah.

 

Melalui Divisi Kebijakan Publik, Heru Andi Winata menegaskan, angka setoran pajak yang tercatat sangat tidak sebanding dengan aktivitas usaha yang berjalan. Secara khusus, dua lokasi besar yakni Pasar Bambu Satu dan Pasar Bambu Dua di Desa Bonjeruk disorot tajam.

 

"Dugaan kami bukan sekadar soal pelaku usaha yang lalai. Ada indikasi lemahnya pengawasan yang mencurigakan, bahkan ada yang sengaja tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya: mengapa hal ini bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa ada pemeriksaan menyeluruh?" ujar Heru, Selasa (20/10/2026).

 

Berdasarkan data yang dihimpun, setoran pajak untuk periode Januari–Maret 2026 dari kedua usaha tersebut hanya tercatat sekitar Rp3,8 juta. Padahal, omzet harian yang terlihat dari keramaian pengunjung diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Jika dihitung berdasarkan tarif pajak restoran yang berlaku, potensi kebocoran yang terjadi bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam setahun.

 

"Tunggakan disebut mencapai tujuh bulan, namun usaha tetap berjalan normal. Di sinilah letak keanehannya. Mengapa instansi berwenang membiarkan hal ini terus terjadi tanpa penagihan maupun pemeriksaan dokumen transaksi? Apakah ada yang sengaja melindungi?" tegas Heru.

 

Kawal NTB menduga kuat adanya ketidaksesuaian yang tidak wajar antara data yang dilaporkan pelaku usaha dengan data yang seharusnya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah.

 

"Data omzet, laporan penjualan, hingga dokumen transaksi seharusnya terbuka dan diperiksa secara silang. Jika selama ini data tersebut tidak muncul atau sengaja disembunyikan, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku usahanya, tetapi juga pada siapa yang bertugas mengawasinya," tambah Heru.

 

Tak berhenti pada dua lokasi tersebut, penelusuran Kawal NTB juga menemukan sejumlah usaha kuliner lain — dari wilayah Praya hingga Torok Aik Belek — yang tidak mencantumkan komponen pajak daerah dalam nota pembayaran pelanggan. Praktik ini dinilai memperkuat dugaan adanya pencatatan ganda yang merugikan pendapatan daerah.

Mengingat potensi kerugian keuangan daerah yang tidak sedikit serta adanya dugaan kelalaian bahkan kemungkinan kolusi, Kawal NTB menyatakan akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum.

 

"Kami tidak ingin sekadar tuduhan tanpa bukti. Namun pola yang terjadi cukup kuat mengindikasikan adanya yang disembunyikan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh — baik terhadap pelaku usaha maupun oknum yang bertugas di Bapenda Lombok Tengah," ungkap Heru.

 

Pemerintah daerah diminta segera membuka transparansi: menampilkan data lengkap siapa saja yang belum melaporkan omzet secara benar, berapa total tunggakan yang sebenarnya, dan langkah konkret apa yang telah diambil hingga saat ini. Sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha diminta tidak sekadar ancaman di atas kertas.

 

"Jangan sampai rakyat yang kekurangan anggaran pembangunan, sementara pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah justru 'menguap' di tangan pihak tertentu. Transparansi adalah satu-satunya cara agar masyarakat percaya bahwa uang daerah tidak dikorupsi maupun diabaikan begitu saja," pungkas Heru.

Jurnalis 

Mamen

Plt. Bupati dan Ketua DPD Beserta Kapolres Muara Enim, Hadiri Syukuran Partai Golkar ke 62

 

Policewatch.news - Muara Enim // Dalam rangka merayakan hari ulang tahun partai golkar yang ke 62 tahun DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim menggelar tabur bunga ke makam pahlawan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan di lanjutkan acara syukuran pemotongan nasi tumpeng di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim. Selasa (20/10/2026). 

Syukuran partai golkar yang ke 62 tahun di hadiri Plt. Bupati Muara Enim Kapolres Muara Enim Kodim 0404 Muara Enim, Kejari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim H. Adriansyah, beserta seluruh jajaran pengurus DPD dan Panitia Pelaksana, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, khususnya Fraksi Partai Golkar; Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muara Enim, Para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Wanita Kabupaten Muara Enim Serta seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Muara Enim. 

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim H Ardiansyah menyampaikan ucapkan Terima kasih kepada Plt

Bupati Muara Enim Sumarni Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. Dandim 0404 Muara Enim Kejari dan pengurus Partai yang hadir serta para keder partai Golkar Kabupaten Muara Enim hadir pada hari puncak syukuran partai golkar yang ke 62 tahun dengan sederhana di gedung DPD Partai Golkar Muara Enim. 

Partai Golkar partai pengusung memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, partai golkar selalu nomor urut dua partai golkar mendukung sepenuhnya tanpa pambri bersama MEMBARA dan selalu mendukung kebijaksanaan pemerintah demi kemajuan Kabupatem Muara Enim. 

Hari ini hari ulang tahun yang ke 62 tahun di seluruh Indonesia merayakan di setiap daerah masing masing semoga partai golkar lebih jaya dan selalu dekat kepada masyarakat terkhusus di Kabupaten Muara Enim.'ucapnya.

Sambutan Dewan Pertimbangan partai Golkar H. Taufik Rahman mengucapkan Terima kasih yang mana pada hari ini kita di hadiri orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim Plt Bupati. Partai golkar kita harus optimis yang mana sudah di sampaikan oleh ketua DPD Partai Golkar H. Adriansyah mari kita memperkuat bersatu untuk kedepan partai ini partai besar siap mendukung sepenuhnya kegiatan pemerintah sekarang ini demi kemajuan Kabupaten Muara Enim ' tegasnya. 

Plt Bupati Muara Enim Sumarni dalam sambutannya Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Muara Enim Tahun 2026. Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-62 kepada Partai Golongan Karya. Usia 62 tahun adalah perjalanan panjang yang membuktikan kedewasaan, ketangguhan, serta dedikasi Partai Golkar dalam mengawal perjalanan bangsa dan daerah. 

Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, secara khusus saya juga ingin menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses Kembali kepada Bapak H. Adriansyah yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim Periode 2026–2031. 

Kepercayaan dan amanah yang kembali diberikan ini merupakan bukti nyata atas kepemimpinan yang matang, dedikasi, serta komitmen beliau. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak H. Ardiansyah, Partai Golkar Kabupaten Muara Enim semakin solid, tangguh, dan terus melahirkan karya-karya nyata bagi kemajuan daerah.Keluarga Besar Partai Golkar. 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah dan kontribusi nyata Partai Golkar dalam pembangunan di daerah kita. Golkar telah membuktikan diri sebagai partai yang solid dan tangguh melewati berbagai dinamika zaman. 

Bukti kemajuan tersebut dapat kita rasakan dari peran aktif jajaran pengurus serta Fraksi Partai Golkar di DPRD yang senantiasa tanggap mengawal arah kebijakan publik mulai dari dorongan efisiensi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur rakyat, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. 

Dikatakan Bupati' Kehadiran Golkar bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan motor penggerak pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Memasuki usia ke-62 tahun ini, ada beberapa harapan besar yang ingin saya titipkan: Saya berharap Partai Golkar senantiasa menjaga kesolidan internal dan terus berjalan bersisian dengan pemerintah daerah dalam mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Muara Enim 2025–2030.Kemudian, Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus kita perkuat. 

Masukan, saran, dan pengawasan yang konstruktif dari Fraksi Partai Golkar sangat kami butuhkan agar setiap rupiah APBD benar-benar efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Tak kalah pentingnya, Mari kita bersama-sama mendorong hilirisasi potensi lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, serta percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien.

Mari kita jadikan momentum peringatan HUT ke-62 ini untuk meneguhkan semangat pengabdian dan memperkuat komitmen bersama demi kemajuan Kabupaten Muara Enim yang kita cintai. ***iron*"

Duduk Bersama di Kejari Lombok Tengah — Selesaikan Secara Kekeluargaan, Tanpa Saling Tuduh

Policewatch -Lombok Tengah 

20/10/2026.Suasana terbuka dan konstruktif menyelimuti Ruang Media Center Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Selasa (20/10). Pertemuan yang berlangsung antara pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bersama perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Lombok Tengah ini digelar dalam rangka mencari jalan keluar terkait persoalan yang mencuat belakangan ini.

 

Pertemuan dibuka dengan penyampaian dari pihak IKADIN Lombok Tengah. Diwakili, Lalu Deny Rusmin J., S.H. menyampaikan:

 

"Kami datang ke sini semata-mata ingin mencari kejelasan. Kami menemukan adanya ketidakwajaran terkait penyebaran fotokopi KTA advokat yang seharusnya hanya dipergunakan pada momen-momen tertentu, seperti di depan persidangan. Dari mana dokumen itu diperoleh, untuk keperluan apa, dan siapa yang menyebarkannya — itulah yang ingin kami ketahui secara transparan."

 

Menambahkan hal tersebut, Ahmad Saefullah, S.H., M.H. kemudian menyampaikan hajat utama pertemuan:

 

"Kami tidak bermaksud memperkeruh suasana. Tujuan kami datang ke sini sederhana: kita duduk bersama, bicarakan secara terbuka dan elegan. Kalau memang ada yang khilaf, mari kita koreksi bersama. Kami tidak mau langsung membawa persoalan ini ke jalur hukum yang saling menjatuhkan."

 

Ia juga menyoroti perihal dugaan surat kaleng yang diduga kuat berasal dari lingkungan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Melalui penelusuran yang dilakukan, petunjuk-petunjuk yang ada mengarah ke satu oknum, namun pihaknya belum menarik kesimpulan pasti.

 

Menanggapi hal tersebut, Bapak Kejari Kabupaten Lombok Tengah memberikan tanggapan yang terbuka, tegas, dan bijaksana.

 

Dalam pertemuan  tersebut Kejari Lombok Tengah Dr. Bayu Novrian Dinata, S.H., M.H.menyampaikan.

"Pertama, di lingkungan internal kami sendiri tentu memiliki aturan. Jika memang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar etik, maka sudah tentu harus ada sanksi maupun penindakan. Itu sudah pasti. Apalagi permasalahan ini sudah cukup luas diketahui dan suratnya sudah sampai ke Kejaksaan Tinggi, bahkan hingga ke Kejaksaan Agung. Artinya, kalau saya melakukan pembiaran, justru sayalah yang akan disalahkan. Mohon dipahami hal ini."

 

"Data-data yang rekan-rekan IKADIN miliki, tolong sampaikan kepada kami. Nanti akan kami proses secepat mungkin. Saya sendiri pun menginginkan masalah ini cepat selesai. Saya sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan, dan beliau tentu menantikan hasil penanganannya. Apapun hasilnya nanti, akan kami kabari dan undang kembali."

 

Bapak Kejari menegaskan, apabila nanti terbukti yang bersangkutan melakukan kekeliruan, maka akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.ucapnya

 

"Kalaupun yang bersangkutan mengakui, saya akan undang untuk saling memaafkan di sini. Kita semua sama-sama dewasa, tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Saya pun tidak akan membiarkan ada keributan," tegasnya.

"Saat ini kendalanya memang yang bersangkutan sedang sakit. Selama hampir tiga bulan terakhir, kondisinya memang berulang kurang sehat, dan baru saja menjalani pemeriksaan endoskopi kemarin. Semoga beliau segera pulih," tambah Bapak Kejari.

 

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik, elegan, dan tetap menjaga silaturahmi antar-lembaga penegak hukum.

 

"Pintu saya selalu terbuka. Silakan datang kapan saja, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Semoga persoalan ini terselesaikan dengan baik, dan silaturahmi serta hubungan kerja sama kita tetap terjaga dengan baik ke depannya," pungkas Bapak Kejari.

 Jurnalis 

Mamen

"Hubungi Kuasa Hukum!" Anggota DPRD Diduga Bungkam soal Mobil Raib, Pengacara Minta Bukti Laporan Resmi — Kasus Rp400 Juta Diambil Alih Polresta

POLICEWATCH - LOMBOK TENGAH 

19 Oktober 2026.Kasus sengketa penyewaan mobil yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah kian memanas. Setelah sebelumnya oknum yang berinisial N itu hanya membalas salam saat dikonfirmasi awak media, kini ia berpesan agar awak media menghubungi kuasa hukumnya.

 

Saat dikonfirmasi kembali, terlapor menyampaikan singkat: "Ampure kanda, hubungi kuasa hukum tiang gih," lengkap dengan nada yang meminta pengertian.

 

Namun saat awak media menghubungi pihak pengacara yang dimaksud, tanggapan justru belum memberikan konfirmasi. Pengacara tersebut menyampaikan: "Waalikumussalam wr wb. Maaf, terkait yang mana itu? Bisa berikan kami kejelasan, info yang valid? Pelapornya siapa dan bukti laporannya? Mohon kirimkan kami bukti lapornya pak, biar kami bisa berikan konfirmasi."

 

Perkembangan penting terungkap Senin, 19 Oktober 2026. Awalnya, korban Zaenal — warga Dusun Lendang Terong, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang — telah melaporkan peristiwa ini ke Polsekta Praya Kota. Namun kini, kasus tersebut diduga telah diambil alih oleh Polresta Lombok Tengah untuk penanganan lebih lanjut.

 

Sekitar setahun lebih yang lalu, korban menyewakan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DR 1353 SI kepada oknum tersebut dengan kesepakatan biaya sewa Rp6 juta per bulan. Namun sejak saat itu, mobil tidak pernah dikembalikan dan uang sewa diduga tak pernah diterima. Hingga saat ini, keberadaan mobil masih belum diketahui. Akumulasi kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp400 juta.

 

Korban berharap dengan pengambilalihan kasus oleh Polresta Lombok Tengah, proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan transparan, serta mobil miliknya segera ditemukan dan dikembalikan. Awak media akan terus menantikan tanggapan resmi dari pihak kuasa hukum setelah menerima rincian dokumen yang diminta.

 

Jurnalis: Mamen

 

 

Dikonfirmasi Hanya Balas Salam, Anggota DPRD Lombok Tengah Diduga Bungkam soal Mobil Sewa yang Raib! Kasus Diambil Alih Polresta, Kerugian Capai Rp400 Juta

POLICEWATCH - LOMBOK TENGAH 

19 /10/2026.Upaya mencari kejelasan justru kian membuat kasus ini terasa mencurigakan. Oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah berinisial N yang diduga menyewa satu unit Toyota Avanza Veloz milik warga hingga kini tak kunjung dikembalikan, terlihat bungkam saat dimintai keterangan awak media PoliceWatch.

 

Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung dan mengajukan pertanyaan terkait keberadaan mobil serta tunggakan sewa yang diduga tak dibayar, oknum tersebut hanya mengucapkan salam. Begitu pertanyaan diajukan, ia terdiam seribu bahasa dan tidak memberikan satu pun penjelasan.

 

 

Perkembangan penting terungkap Senin, 19 Oktober 2026. Awalnya, korban Zaenal — warga Dusun Lendang Terong, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang — telah melaporkan peristiwa ini ke Polsekta Praya Kota. Namun kini, kasus tersebut diduga telah diambil alih oleh Polresta Lombok Tengah untuk penanganan lebih lanjut.

 

Sekitar setahun lebih yang lalu, korban menyewakan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DR 1353 SI kepada oknum tersebut dengan kesepakatan biaya sewa Rp6 juta per bulan. Namun sejak saat itu, mobil tidak pernah dikembalikan dan uang sewa diduga tak pernah diterima. Hingga saat ini, keberadaan mobil masih belum diketahui. Akumulasi kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp400 juta.

 

Korban berharap dengan pengambilalihan kasus oleh Polresta Lombok Tengah, proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan transparan, serta mobil miliknya segera ditemukan dan dikembalikan. Awak media masih menunggu tanggapan resmi dari pihak yang bersangkutan.

 

Jurnalis: Mamen