Dari Dusun Pasung Lombok Tengah hingga Doktor di Tiongkok: Kisah Inspiratif Ahmad Khairul Azmi Menaklukkan Ilmu Kebumian di Kancah Dunia

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH 

 Siapa sangka, seorang anak yang lahir dan tumbuh besar di Dusun Pasung, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, bisa menembus batas geografis dan mimpi hingga meraih gelar doktor di salah satu universitas terkemuka dunia di Tiongkok. Inilah kisah Ahmad Khairul Azmi, bukti bahwa ketekunan dan keberanian bermimpi mampu menjembatani dusun kecil ke panggung internasional.

 

Lahir pada 11 Januari 1997, Azmi tumbuh dalam keluarga sederhana yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama kehidupan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari tanah kelahirannya, lalu merantau ke Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Menawan di Kudus, Jawa Tengah. Di sinilah ia menemukan keseimbangan indah: kedisiplinan pesantren dan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan.

 

Langkah kakinya tak berhenti di sana. Azmi melanjutkan studi Fisika di UIN Walisongo Semarang, di mana ketertarikannya pada ilmu kebumian mulai tumbuh. Setelah lulus, ia memilih jalan mengabdi menjadi guru sains dan tahfidz di Pondok Tahfidz Modern Al-Aqsho, Kudus, percaya bahwa ilmu akan lebih bermakna ketika dibagikan.

 

Semangat belajarnya kemudian membawanya menyeberangi selat ke Malaysia. Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ia memperluas wawasan akademik sekaligus mengasah kemampuan profesional sebagai Geophysicist di AMT Geoservices, Selangor. Namun ambisinya belum usai. Azmi melangkah lebih jauh ke Wuhan, Tiongkok, menempuh pendidikan doktoral di China University of Geosciences — universitas yang diakui dunia untuk ilmu kebumian.

 

Di negeri Tiongkok, ia tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga meneliti sejarah geologi Pulau Borneo. Hasil penelitiannya dimuat di dua jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1 — Basin Research dan Physics and Chemistry of the Earth. Bahkan, ia dianugerahi gelar pembicara terbaik dalam konferensi internasional bertema kawasan karst pada tahun 2023. Tak hanya unggul di akademik, Azmi juga dipercaya memimpin ribuan pelajar Indonesia di Tiongkok sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok (PPIT) Wuhan periode 2024–2025.

 

Kini, gelar doktor telah diraihnya di tahun 2026. Namun bagi Azmi, pencapaian terbesar bukanlah gelar di belakang nama, melainkan perjalanan panjang yang membentuknya: tetap rendah hati di mana pun berada, dan selalu ingat dari mana ia berasal.

 

"Be humble where you are, and always remember where you belong," pesan sederhana yang selalu dipegang teguhnya.

 

Kisah Ahmad Khairul Azmi adalah bukti nyata: asal-usul tidak membatasi masa depan. Dengan kerja keras, keberanian mencari peluang, dan doa keluarga, anak dari dusun kecil di Lombok Tengah pun bisa membawa nama Indonesia di kancah ilmu pengetahuan dunia. Semangat ini menjadi inspirasi bagi generasi muda NTB — mimpilah sejauh langkah kakimu, dan bukalah lebar-lebar pintu kesempatan itu.

 

Jurnalis 

Mamen

Jum'at Berkah, FK-PMB Bagikan Ratusan Nasi Kotak Kepada Masyarakat Kurang Mampu

 

Muara Enim- policewatch,news // Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu (FK-PMB) gelar Jumat berkah bagikan ratusan nasi kotak kepada masyarakat kurang mampu. Jumat, (6/11/2026).

Yulisman ketua FK-PMB mengatakan, kegiatan Jumat berkah yang dilakukan kepengurusan ormas FK-PMB merupakan dalam rangka bentuk kepedulian sesama kepada masyarakat 

" Alhamdulillah kegiatan ini merupakan inisiatif kami bersama sebagai ormas kepemudaan Muara Enim dengan membagikan sedikit rezeki kapada sesama khususnya kepada masyarakat kurang ," kata Yulisman Ketua FK-PMB.

lanjutnya Yulisman menjelaskan, kegiatan Jumat berkah yang lakukan pihaknya tersebut yaitu membagikan sebanyak 120 nasi kotak kepada masyarakat kurang mampu menyasar di antaranya tukang becak, pengemis, dan tukang ojeg serta masyarakat kurang mampu lainnya. 

" Jum'at berkah ini kami lakukan dengan door to door kepada masyarakat kurang sebagai bentuk kepedulian kami ormas FK-PMB kepada masyarakat kurang mampu dengan menyisihkan sedikit rezeki dari kami untuk masyarakat," jelasnya.

Lebih jauh, Yulisman berharap kegiatan Jumat berkah ini akan dilakukan secara berkesinambungan tidak hanya dalam kegiatan bagi bagi nasi kotak saja kepada masyarakat tidak mampu namun juga akan di lakukan bidang bakti sosial lainya.

" Inshaallah kegiatan ini, akan kami lakukan secara berkesinambungan ya tidak hanya dalam kegiatan ini saja. namun pada kegiatan bakti sosial lainya dan kami juga membuka pintu bagi seluruh stakeholder lain jika ingin berkaloborasi bersama dengan kami dalam kegiatan bakti sosial yang kami lakukan ini," harapnya.

Sementara itu, Kasi Dinas Kesbangpol Doddy dalam kunjungan di sekretariat FK-PMB mengatakan menyambut baik kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh ormas FK-PMB kepada masyarakat.

Dimana, lanjutnya ormas FK-PMB juga merupakan ormas yang telah terverifikasi dan terdaftar di Dinas Kesbangpol Muara Enim.

"Kunjung kami ke sekretariat FK-PMB selain silaturahmi dan mendata seluruh ormas di Muara Enim juga memenuhi undangan kegiatan Jumat berkah yang dilakukan oleh ormas FK-PMB hari ini. Kami, khususnya Pemkab Muara Enim Dinas Kesbangpol mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini dan berharap kegiatan ini dapat di ikuti oleh ormas lain dalam kegiatan positif ini ," pungkasnya. 

(Irin dikale)

Belum Satu Bulan Di Bangun Gedung Koperasi Merah Putih Didesa Sukamana Sudah Rapuh Dan Rusak Parah

 

policewatch.news // Sukamana - Gedung Koperasi Merah Putih yang baru saja dibangun di Desa Sukamana Kecamatan Suku tengah Lakitan Terawas diduga mengalami kerusakan parah, padahal belum genap satu bulan sejak selesai dibangun. Bagian atap hingga plafon bangunan tersebut dilaporkan sudah hancur, sehingga kualitas konstruksi bangunan ini pun diragukan oleh warga setempat.

Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat ini menimbulkan dugaan minimnya pengawasan dari pihak‑pihak terkait selama proses pembangunan berlangsung. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pengelola koperasi maupun instansi terkait, penyebab rusaknya gedung tersebut.

Kerusakan ini hanya di sebabkan tiupan angin, sehingga menyebabkan kerusakan yang begitu parah,  kiranya pihak pemborong proyek dapat bertanggung jawab atas kerusakan ini

Salah satu warga yang enggan di sebut kan namanya, mengatakan, Sangat di sayangkan bangunan ini, hanya menghamburkan uang negara saja, di duga pengerjaannya asal asalan dan mau besar untung, ucap salah satu warga tersebut

Suhendri selaku pemborong saat di konfirmasi via WhatsApp 08127253xxx belum ada jawabannya sampai berita ini di tayangkan.

(irin dikale)

MAFIA BBM BATAM Terbongkar: Gudang Tanpa Plang Diduga Jadi Pusat Pemutihan BBM Laut Berkedok Agen Niaga Umum

 

POLICEWATCH -BATAM,l

 Skandal mafia BBM industri di Kota Batam diduga semakin menjadi dan mengancam iklim investasi yang sehat. Praktik ilegal yang merugikan negara miliaran rupiah ini diduga bermula dari perairan Selat Malaka.

Modus operandi yang digunakan sangat terorganisir. Solar industri dan MFO diduga diambil secara ilegal di tengah laut lewat praktik "kencing kapal" tanpa pajak, tanpa dokumen resmi, dan tanpa izin niaga yang sah. BBM haram hasil dari laut tersebut kemudian diangkut menggunakan kapal-kapal kecil menuju pesisir Batam.

Hasil pantauan awak media di lapangan, sebuah gudang tertutup rapat tanpa plang nama resmi di Kawasan Bintang Industri Tanjung Uncang diduga menjadi pusat penimbunan BBM industri. Mobil-mobil tangki terlihat hilir mudik masuk keluar setiap hari, seolah-olah sedang menyalurkan pasokan resmi ke kawasan industri, padahal asal-usul BBM-nya dipertanyakan.

Modus paling licik yang terkuak adalah dugaan pemutihan BBM. Kuat dugaan pelaku menyewa atau meminjam izin Agen Niaga Umum untuk memutihkan BBM hasil kencingan kapal laut. Melalui dokumen fiktif berupa DO, invoice palsu, surat jalan, dan keterangan asal barang yang dibuat seolah-olah resmi dari Pertamina Patra Niaga, BBM yang tadinya haram berubah status menjadi pasokan industri yang sah di atas kertas.

Dengan tameng dokumen tersebut, BBM ilegal itu kemudian dijual ke pabrik-pabrik maupun industri di Batam dengan harga Rp1.500 hingga Rp4.000 lebih murah per liter dibandingkan harga resmi. Para pemilik pabrik tergiur karena harga miring dan kecepatan pengiriman, namun hal ini sangat merusak iklim persaingan industri yang jujur dan sehat.

Akibat praktik ini, negara menderita kerugian besar karena pajak dan penerimaan migas tidak masuk ke kas negara. Distributor resmi dirugikan karena harus bersaing dengan harga murah dari hasil kejahatan. Laut Batam juga terancam tercemar akibat aktivitas transfer BBM ilegal di tengah laut, sementara nama Batam sebagai pusat industri pun makin tercoreng di mata investor.

Pemberitaan ini sekaligus meralat pemberitaan sebelumnya yang menyebut PT KPK sebagai lokasi penimbunan BBM ilegal. PT KPK hanya berbatasan tembok dengan gudang tanpa plang tersebut dan bergerak di bidang konstruksi dan tidak ada keterkaitan dengan aktivitas penimbunan BBM yang ada di balik tembok itu. 

Hal ini diungkapkan langsung oleh management PT kpk kepada awak media disalah satu warung kopi diputaran Tunas Regensy Tanjung Uncang sebagai klarifikasi pemberitaan sebelumnya. 

"Kami dari PT KPK tidak pernah bergerak di bidang BBM, gudang BBM yang dimaksud dalam pemberitaan itu ada dinding pemisah dengan perusahaan PT KPK", ujar Wardana sambil menunjukkan gambar bahwa gudang BBM industri dan PT  KPK ada pembatas sebuah tembok. 

Saat ini muncul pertanyaan mendesak kepada PT Batam Sumber Energi yang terlihat menyalurkan BBM ke pabrik-pabrik, benarkah pasokan tersebut berasal dari gudang tanpa plang itu? Dari mana asal BBM yang ada di tangki timbun berskala besar itu? Apakah ada bukti pembelian resmi dari Pertamina Patra Niaga atau justru BBM suntikan dari laut yang diputihkan lewat izin agen?

Untuk menjaga iklim investasi yang sehat dalam sektor perdagangan migas, para instansi terkait dan penegak hukum terkait seperti Dirkrimsus Polda Kepri dan Ditpolair Polda Kepri, Bakamla, BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga untuk segera menindaklanjuti keberadaan gudang penimbunan BBM industri yang diduga kuat sebagai BBM industri ilegal tersebut. Audit menyeluruh terhadap seluruh agen Niaga Umum khususnya gudang tersebut harus dilakukan agar dicocokkan volume beli resmi dengan volume jual ke industri, diperiksa izin gudang, asal-usul BBM, dan ditindak tegas oknum yang menyalahgunakan izin agar mafia BBM Batam tidak makin merajalela

(Tim)

Kaperwil PoliceWatch NTB Kecam Oknum Penebar Isu Ijazah Palsu: "Terimalah Hasil Pilkades, Jangan Ciptakan Kegaduhan Tanpa Bukti!"

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH

02/11/2026 — Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bunut Baok pada Kamis (29/10/2026), isu terkait keabsahan dokumen calon terpilih Hj. Mariana mencuat di sejumlah media tanpa konfirmasi langsung. Langkah klarifikasi ini dilakukan agar tidak muncul polemik berkepanjangan yang berpotensi merusak nama baik dan kondusivitas desa.

 

Saat dikonfirmasi awak media PoliceWatch melalui pesan WhatsApp pada Minggu (1/11/2026), Hj. Mariana menyampaikan penjelasannya:

 

"Ya Pak... ampun ya. Saya punya yang resmi. Cuma ada yang pernah dikira saya beli, dan itu mungkin beliau berpihak ke calon lain. Ijazah saya resmi, sudah masuk data Dapodik, Pak. Kalau sudah masuk data Dapodik Bapak, artinya data kami resmi. Saya pribadi malu mau jadi kepala desa kalau pakai yang palsu."

 

Ia juga mengungkap adanya upaya pihak lawan yang berusaha menggugurkan kemenangannya:

 

"Memang ada oknum tim lawan politik yang menyampaikan saya tidak akan dilantik, dengan alasan ijazah Paket C diduga palsu. Padahal oknum itulah yang dulu menawarkan Paket C lewat jalur tidak resmi, dan saya tolak. Saya ambil Paket C resmi di lembaga lain, sesuai aturan."

 

Muhammad Nurman, Kepala Perwakilan PoliceWatch NTB yang juga warga Desa Bunut Baok, turut memberikan tanggapan keras terkait isu yang berkembang:

 

"Saya sangat mengecam oknum yang mengatakan dokumen calon terpilih bermasalah. Perlu diketahui, saat proses pendaftaran, panitia Pilkades bekerja sangat teliti dalam memverifikasi setiap berkas yang masuk. Semua syarat telah diperiksa sebelum dinyatakan lolos dan berhak bertarung."

 

Nurman menegaskan bahwa dalam sebuah pertandingan politik pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sikap yang dewasa adalah menerima hasil tersebut dengan lapang dada.

 

"Kalau ada pihak yang kalah, seharusnya menerima kekalahan dengan sportif. Jangan justru menciptakan kegaduhan yang tidak berdasar hanya karena belum siap menerima hasil. Semua ada aturannya, semua ada hukumnya. Jika merasa ada pelanggaran, silakan ajukan ke jalur hukum yang benar — jangan menyebarkan isu di tengah masyarakat yang memecah belah warga," tegasnya.

 

Hj. Mariana menegaskan, media-media yang menyebarkan isu negatif tersebut tidak pernah sekalipun meminta konfirmasi kepadanya sebelum memuat berita:

 

"Saya tegaskan, media-media yang menyebarkan isu ini belum pernah konfirmasi ke saya sama sekali. Saya beri waktu yang wajar: kalau tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf, kasus ini akan saya persoalkan secara hukum. Nama baik saya tidak boleh dijadikan bahan spekulasi tanpa fakta."

 

Seluruh dokumen termasuk izin operasional lembaga penerbit ijazah telah diserahkan lengkap kepada panitia Pilkades. Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem resmi Kementerian Pendidikan — jika ijazah sudah tercatat di sana, berarti sah dan diakui negara.

 

Hj. Mariana berharap masyarakat dapat bijak memilah informasi. Awak media akan terus mengawal proses ini demi kebenaran, keadilan, dan kondusivitas warga Desa Bunut Baok.

 

Jurnalis 

M Nurman

26 Tahun Belum Tuntas! LBH Pusaka Lombok Somasi Pemkab Lotim: Ganti Rugi Lahan Mata Air Ambung Capai Rp55,1 Miliar

 

POLICEWATCH -LOMBOK TIMUR,

2/11/2026 — Persoalan hak atas lahan kawasan Mata Air Ambung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, yang telah berlarut-larut selama 26 tahun akhirnya memuncak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusaka Lombok hari ini, Senin (2/11/2026), secara resmi melayangkan Somasi I kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Direktur Utama PDAM Lombok Timur.

 

Nilai ganti kerugian yang tertunda berdasarkan hasil penilaian independen mencapai Rp55,1 miliar lebih.

 

Kasus ini bermula sejak tahun 1991, ketika lahan milik almarhum Asmadi dan Musmuliadi digunakan untuk kepentingan sumber air bersih oleh PDAM Lombok Timur. Pada 9 Oktober 2018, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di bawah Bupati H.M. Sukiman Azmy telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan pembebasan tanah dan ganti kerugian melalui penilai independen.

 

KJPP Salam & Rekan kemudian ditunjuk dan menyelesaikan penilaian pada tahun 2020 dengan hasil total ganti kerugian Rp55.125.600.000. Namun hingga kini, tidak ada realisasi pembayaran.

 

Kuasa hukum para penggugat, Mahrup, SH., CPM yang juga Ketua LBH Pusaka Lombok menegaskan kesepakatan yang dibuat atas nama pemerintah daerah tetap mengikat meskipun kepemimpinan telah berganti.

 

"Pemerintah boleh berganti, pejabat boleh berganti, tetapi kewajiban kelembagaan yang sah tidak boleh hilang begitu saja. Jangan sampai masyarakat yang sudah memberikan akses air untuk kepentingan umum justru kehilangan haknya," tegas Mahrup.

 

Pemerintah Diberi Waktu 7 Hari Menjawab

Dalam somasi yang dikirimkan hari ini, LBH Pusaka Lombok meminta:

 

- Melaksanakan Kesepakatan Bersama 9 Oktober 2018

- Memberikan kepastian penyelesaian ganti kerugian Rp55,1 miliar

- Mengundang pihak penggugat dalam pertemuan resmi untuk membahas mekanisme dan jadwal pembayaran

 

Pemerintah diberi tenggang waktu 7 hari kalender sejak somasi diterima untuk memberikan jawaban tertulis dan langkah konkret. Jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, pihak penggugat tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan ke pengadilan.

 

"Kepentingan umum dan hak warga tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan beriringan. Kami tidak menghambat pelayanan air bersih, tapi hak masyarakat juga harus dihormati dan diselesaikan," ujar Mahrup.

 

Salinan somasi juga telah ditembuskan kepada Gubernur NTB, DPRD Provinsi dan Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya.

 

 Hingga berita ini dipublikasikan, awak media PoliceWatch belum berhasil menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan tanggapan terkait somasi ini. Berita tetap dimuat berdasarkan informasi resmi yang disampaikan LBH Pusaka Lombok, dan kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

Jurnalis 

Mamen

Ijazah Masuk Dapodik, Hj. Mariana Tegaskan Tak Gunakan Dokumen Palsu: "Saya Malu Kalau Jadi Kades Pakai yang Tidak Benar"

 

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH,

01/ 11/ 2026 — Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026), isu terkait keabsahan dokumen calon terpilih mulai mencuat di tengah masyarakat. Langkah konfirmasi dianggap penting agar tidak terjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu kondusivitas kehidupan warga desa.

 

Menanggapi hal tersebut, awak media PoliceWatch menghubungi langsung Hj. Mariana, calon terpilih yang dinyatakan memenangkan Pilkades, melalui pesan WhatsApp pada Minggu (1/11/2026). Berikut pernyataannya:

 

"Ya Pak... ampun ya. Saya punya yang resmi. Cuma ada yang pernah dikira saya beli, dan itu mungkin beliau berpihak ke calon lain. Ijazah saya resmi, sudah masuk data Dapodik, Pak. Kalau sudah masuk data Dapodik Bapak, artinya data kami resmi. Saya pribadi malu mau jadi kepala desa kalau pakai yang palsu."

 

Hj. Mariana menegaskan, seluruh dokumen persyaratan termasuk izin operasional penerbitan ijazah telah diserahkan secara lengkap kepada panitia penyelenggara Pilkades.

 

"Semua di panitia juga sudah saya serahkan data yang diminta, sama izin operasional penerbitan ijazah. Jadi cukup Dapodik aja, sudah tidak ada yang bisa ganggu, Pak. Bapak lebih paham terkait Dapodik," ucapnya dengan nada tenang namun tegas.

 

Terkait penjelasan: Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem data resmi yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika sebuah ijazah sudah tercatat dalam sistem tersebut, maka dokumen tersebut terverifikasi sah dan diakui secara nasional.

 

Hj. Mariana berharap persoalan ini cukup sampai di sini dan masyarakat dapat tenang, karena dirinya siap memimpin dengan membawa dokumen-dokumen yang sah dan diakui negara. Awak media akan terus mengawal proses ini agar transparansi dan kejelasan informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Jurnalis 

Mamen

Harmoni Budaya & Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I/69: Budaya Bukan Penghalang, Melainkan Fondasi Kemajuan Energi Bersih Indonesia

Policewatch -Beijing

28 Oktober 2026 — Studi banding Delegasi PKN I Angkatan 69 ke Republik Rakyat Tiongkok tidak hanya berhenti pada aspek teknis energi terbarukan. Kunjungan ke Temple of Heaven dan Beijing Science City membuka wawasan baru: kemajuan teknologi dan transisi energi berkelanjutan dapat dibangun di atas fondasi nilai budaya yang kuat, bukan justru meninggalkannya.

 

Di Temple of Heaven, delegasi mempelajari filosofi tradisional Tiongkok yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan langit. Nilai ini mengajarkan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tidak lahir secara instan, melainkan berakar pada penghormatan terhadap alam yang diwariskan lintas generasi.

 

Saat tiba di Beijing Science City — pusat riset dan inovasi teknologi yang berfokus pada energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan — filosofi tersebut menemukan relevansinya. Tiongkok membuktikan: identitas budaya tidak harus dikorbankan demi kemajuan zaman, justru menjadi penggerak inovasi.

 

"Kunjungan ke Temple of Heaven dan Beijing Science City membuka wawasan bahwa negara maju tidak harus mengorbankan akar budayanya. Tiongkok menunjukkan bahwa filosofi harmoni leluhur dapat berjalan beriringan dengan sains dan teknologi masa depan," ujar Muhammad Taufiq, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang memimpin delegasi.

 

Tiga Kunci Kepemimpinan untuk Transisi Energi

 

Pembelajaran dari Tiongkok ternyata bukan hanya soal teknologi. Lebih dari itu, delegasi menangkap tiga pilar kepemimpinan strategis:

 

✅ Berpikir Sistemik — transisi energi bukan sekadar soal pasang panel surya, melainkan keterkaitan utuh antara infrastruktur, jaringan, investasi, kelembagaan, dan masyarakat.

✅ Kepemimpinan Kolaboratif — mampu menyatukan pusat-daerah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat tanpa sekat sektoral.

✅ Kepemimpinan Adaptif — menerjemahkan pengalaman luar negeri menjadi kebijakan yang pas dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

Koordinator Policy Brief PKN I Angkatan 69, Rakhmat Damdami, menjelaskan bahwa keberhasilan Tiongkok terletak pada kemampuan mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, investasi, dan inovasi secara terpadu — hal yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi yang disusun mencakup penguatan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, kepastian investasi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal, namun tetap disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

 

"Keberhasilan transisi energi bukan semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan kepemimpinan nasional dalam mengorkestrasi kebijakan, kelembagaan, investasi, dan inovasi secara terintegrasi," tegas Rakhmat Damdami.

 

Harapannya, pembelajaran dari Tiongkok ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang cerdas, tetapi juga berakar pada kearifan lokal Indonesia — mewujudkan energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberdayakan rakyat dan melestarikan identitas bangsa.

 

 Mamen

"P2SP Jadi Boneka": Proyek Revitalisasi SDS Beringin Jaya Rp864 Juta Diduga Sarat Penyimpangan — Material Busuk Tetap Dipasang!

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT

Rabu 28 Oktober 2026 — Proyek revitalisasi SDS Beringin Jaya di Kecamatan Bandar Negri Suoh senilai Rp864.248.428 justru memunculkan dugaan serius penyimpangan. Alih-alih memberdayakan sekolah, program swakelola ini diduga berjalan sebaliknya: P2SP dibentuk namun dikabuti wewenangnya, sementara material yang dipasang dikabarkan tidak layak pakai.

 

Penelusuran di lapangan menemukan fakta yang mengkhawatirkan: besi tidak sesuai ukuran, tidak ditemukan besi 12 mm yang seharusnya menjadi tulang utama, rangka baja ringan dan atap spandek diduga tidak memenuhi standar Juknis dan RAB. Bahkan besi yang sudah berkarat pun dipaksakan terpasang. Cara kerja pun diduga tidak mengacu pada gambar kerja.

 

"Ini bukan revitalisasi. Ini perusakan gedung dengan uang negara," tegas Rezlin Effendi, Kaperwil Media Policewatch.news.

 

Yang paling mencengangkan, Ketua P2SP SDS Beringin Jaya, Jumilah, mengaku dirinya sama sekali tidak diberi kewenangan menjalankan tugasnya:

 

"Saya tidak diberikan kewenangan untuk menentukan bahan material. Saya tidak tahu asal-usul bahan rangka baja, plafon, spandek, dan kusen. Itu semua kewenangan Kepala Sekolah. Saya tidak tahu harga satuan, belanja di toko mana pun tidak tahu," ungkap Jumilah.

 

Para pekerja di lokasi pun mengaku hanya sebagai pelaksana fisik tanpa mengetahui asal-usul material yang dipasang.

Berdasarkan Permendikdasmen dan Juknis Revitalisasi, P2SP adalah pelaksana utama dan penanggung jawab mutlak proyek swakelola. Tupoksi jelas: merencanakan, melaksanakan, mengelola anggaran, menjamin mutu material, serta memegang seluruh administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Kepala Sekolah seharusnya hanya berperan mengawasi dan memfasilitasi — bukan mengambil alih seluruh proses.

 

Jika Ketua P2SP tidak tahu berapa harga dan di mana material dibeli, maka itu bukan sekadar kelalaian. Itu adalah pelanggaran Juknis yang berat dan dugaan pengelabuan.

Kekhawatiran terbesar: Apakah P2SP sengaja dibuat hanya sebagai tumbal hukum — sehingga jika ada pemeriksaan, yang diseret adalah ketua yang tidak tahu apa-apa, sementara pihak yang sebenarnya mengendalikan anggaran dan pembelian material tetap aman di balik layar?

 

"Kejari Lampung Barat dan Inspektorat harus turun sekarang juga sebelum gedung itu runtuh," desak Rezlin Effendi.

 

Awak media mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat untuk segera menelusuri dugaan pembegalan wewenang dan penggunaan material tidak layak di proyek ini. Dana hampir satu miliar rupiah adalah uang rakyat — bukan hak siapa pun untuk dimainkan. Anak-anak SDS Beringin Jaya berhak mendapatkan bangunan sekolah yang aman dan layak.

 

( Rizlen)

 

 

Belajar dari Tiongkok, Delegasi PKN I/69 Rumuskan 6 Langkah Akselerasi Energi Terbarukan Indonesia

Policewatch -Beijing,

28 Oktober 2026 — Pengalaman Tiongkok membangun sistem kelistrikan berbasis energi bersih menjadi acuan berharga bagi Indonesia. Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 melakukan studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok dan merumuskan enam rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi nasional.

 

Dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi mendalam bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan Administrasi Energi Nasional Tiongkok (NEA) pada 27 Oktober 2026. Kunjungan juga dilakukan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yanqing di kawasan Longqingxia yang dikelola Jingneng Clean Energy — fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi wilayah setempat.

 

"Kepemimpinan Tiongkok dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan EBT, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur yang sangat berharga bagi delegasi kami," ujar Muhammad Taufiq.

 

Pembelajaran dari Tiongkok menunjukkan pencapaian yang mengesankan: pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya mencapai 1.200 GW dan tenaga angin 640 GW, dengan kontribusi gabungan terhadap produksi listrik nasional mencapai 22%. Sementara kapasitas penyimpanan energi baterai telah mencapai 136 GW atau setara 351 GWh. Angka-angka ini membuktikan bahwa transisi energi skala besar membutuhkan keseimbangan antara pembangkit, jaringan transmisi, dan sistem penyimpanan energi yang andal.

 

Pelajaran ini sangat relevan dengan target Indonesia dalam RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW, di mana 42,6 GW (61%) dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan. Program PLTS 100 GWp serta proyek PLTS Gilimanuk 300 MWp dilengkapi sistem penyimpanan energi BESS 1.000 MWh yang ditargetkan beroperasi pada 2028 menjadi bagian penting dari peta jalan ini.

 

Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, dan Ketua Benchmarking, Jefferdian, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menembus sekat sektoral. Berikut enam rekomendasi kebijakan yang dirumuskan:

 

✅ Pertama — Sinkronisasi Pembangkit & Jaringan: Setiap proyek energi harus memiliki jadwal terpadu dari perencanaan hingga operasi komersial, dengan penanggung jawab yang jelas sejak awal.

 

✅ Kedua — Percepat Pengembangan BESS: Penyimpanan energi baterai harus direncanakan berdasarkan kebutuhan sistem jaringan, bukan sekadar kapasitas. Skema pembayaran harus mendorong ketersediaan dan kinerja layanan secara konsisten.

 

✅ Ketiga — Kepastian Investasi & Pembagian Risiko: Kontrak jual beli listrik harus jelas menanggung risiko keterlambatan jaringan dan pembatasan penyaluran daya. Kepastian ini kunci menarik investasi jangka panjang.

 

✅ Keempat — Integrasi Lahan & Perizinan: Penyelarasan kewenangan pusat dan daerah harus didukung kejelasan tata ruang, status lahan, serta proses perizinan yang cepat namun tetap melibatkan partisipasi masyarakat.

 

✅ Kelima — Perkuat Industri Nasional & Lapangan Kerja Hijau: Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus berjalan beriringan dengan alih teknologi, pengujian mutu, dan pelatihan tenaga kerja lokal. Tujuannya — agar investasi energi bersih membuka lapangan kerja hijau seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

 

✅ Keenam — Digitalisasi & Kecerdasan Buatan: Integrasi data pembangkit, prakiraan cuaca, dan kondisi jaringan akan meningkatkan efisiensi pengoperasian sistem kelistrikan nasional.

 

Seluruh hasil studi akan dituangkan dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan yang memuat persoalan, pilihan solusi, instansi penanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Dokumen ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat transisi energi nasional yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberika manfaat nyata bagi masyarakat luas.

 

Mamen

Proyek Revitalisasi SDN 1 Puramekar Rp1,3 Miliar Dipertanyakan — Dugaan Pengondisian Pekerjaan, Publik Desak Audit Menyeluruh

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT 

Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 1 Puramekar senilai Rp1.318.827.591 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan tajam publik. Selain nilai anggaran yang besar, muncul dugaan kuat adanya pengondisian penunjukan pelaksana pekerjaan kepada pihak tertentu — termasuk dugaan keterlibatan pihak yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Sekolah.

 

Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya dugaan penunjukan pelaksana pekerjaan yang tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Awak media telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah terkait mekanisme pengusulan bantuan, susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), identitas pihak pelaksana, penyedia material, hingga dugaan pengondisian tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.

 

Belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai bukti kebenaran dugaan, namun ketidakjelasan ini justru memicu semakin banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

 

Masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak instansi berwenang — Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Inspektorat, serta Kementerian terkait — untuk segera melakukan pemeriksaan objektif dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti di hasil fisik bangunan, tetapi harus menelusuri alur lengkap:

 

🔍 Tahap Perencanaan & Penetapan: Siapa yang mengusulkan? Bagaimana proses penetapan penerima bantuan? Apakah pembentukan P2SP sudah sesuai ketentuan?

 

🔍 Proses Pengadaan & Pelaksanaan: Apakah penunjukan pelaksana pekerjaan transparan? Apakah ada penyerahan atau pemborongan pekerjaan kepada pihak yang tidak berwenang? Apakah terdapat konflik kepentingan yang memengaruhi proses?

 

🔍 Kualitas & Spesifikasi Material: Apakah baja ringan, bahan bangunan, dan spesifikasi teknis yang digunakan sesuai dengan RAB dan gambar kerja? Apakah mutu bangunan memenuhi standar yang dipersyaratkan?

 

🔍 Pertanggungjawaban Keuangan: Apakah setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki bukti yang sah? Apakah volume pekerjaan yang dibayarkan sama dengan yang terpasang di lapangan?

 

Dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah, keterbukaan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Masyarakat berhak mengetahui bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, bukan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

 

"Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada yang menyimpang, harus ada yang menjelaskan dan bertanggung jawab," ujar salah satu warga yang prihatin.

 

PoliceWatch News mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memihak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Semoga proses revitalisasi sekolah ini benar-benar membawa manfaat bagi anak-anak SDN 1 Puramekar, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir pihak.

 

(Rizlen)

Belajar dari Tiongkok: Delegasi PKN I/69 Susun 6 Langkah Percepat Energi Terbarukan Indonesia

POLICEWATCH -BEIJING,

28 Oktober 2026 — Pengalaman Tiongkok dalam membangun ekosistem energi bersih menjadi inspirasi berharga bagi Indonesia. Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 melakukan studi mendalam di Beijing, 26–30 Oktober 2026, dan merumuskan enam rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi nasional.

 

Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, delegasi berdialog langsung dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA). Kunjungan juga dilakukan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia — salah satu pusat energi surya andalan Tiongkok.

 

“Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq. Ia menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

 

Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ke PLTS Longqingxia membuka wawasan tentang bagaimana mengelola pembangkit energi bersih secara andal. Pengembangan energi surya dan angin tidak bisa berdiri sendiri — harus didukung jaringan transmisi yang kuat dan sistem penyimpanan energi yang memadai. Hal ini sejalan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW, di mana 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan.

 

Sementara itu, Sekretaris Angkatan, Mohammad Averrouce, menekankan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. “Kepastian investasi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus berjalan beriringan dengan alih teknologi. Tujuannya: transisi energi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja hijau seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Dari studi komprehensif tersebut, delegasi merumuskan enam langkah kunci:

 

✅ Menyelaraskan pembangunan pembangkit dengan penguatan jaringan transmisi

✅ Mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS)

✅ Memperkuat kepastian investasi di sektor energi bersih

✅ Menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan

✅ Mengembangkan industri energi terbarukan berbasis dalam negeri

✅ Memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan

 

Keenam rekomendasi ini akan dituangkan dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan konkret bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Diharapkan, pembelajaran dari Tiongkok ini menjadi langkah nyata mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan di masa depan.

 Mamen

Kecelakaan Kerja di Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaraja: Pekerja Jatuh dari Atap, Diduga Tanpa APD — K3 Diabaikan?

POLICEWATCH -LAMPUNG BARAT

Selasa 27 Oktober 2026 — Proyek Revitalisasi Gedung SD Negeri 3 Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, yang sebelumnya sudah disorot terkait dugaan penggunaan material tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (NON-SNI), kini kembali diwarnai insiden memilangkan. Seorang pekerja dilaporkan terjatuh dari ketinggian saat memasang rangka atap, Senin (26/10/2026) siang.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban tergelincir dan kehilangan keseimbangan saat bekerja di ketinggian. Yang mengkhawatirkan, saksi di lokasi menduga korban tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap — tanpa helm keselamatan dan tanpa sabuk pengaman (safety harness), padahal bekerja di ketinggian di atas 2 meter. Hal ini jelas melanggar Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Kerja serta Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

 

Insiden ini menambah daftar dugaan ketidakpatuhan di proyek senilai Rp1.322.530.791 yang bersumber dari APBN 2026 tersebut. Sebelumnya awak media telah menyoroti dugaan penggunaan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi dan berstandar SNI. Kini kecelakaan kerja terjadi, memperkuat dugaan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak menjadi prioritas pelaksana proyek.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi. Beberapa hal mendesak yang perlu diklarifikasi:

 

🔹 Ke mana korban dirujuk dan apakah BPJS Ketenagakerjaan aktif?

🔹 Mengapa pekerja di ketinggian tidak dilengkapi APD lengkap?

🔹 Di mana pengawasan penerapan Sistem Manajemen K3 di lokasi proyek?

 

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, awak media mendesak:

 

 Hentikan sementara seluruh pekerjaan di bagian atap hingga dilakukan audit K3 menyeluruh oleh instansi berwenang

 Periksa penerapan SMK3 di lokasi — ketersediaan helm, sabuk pengaman, jaring pengaman, dan sosialisasi K3

 Klarifikasi status korban — penanganan medis dan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipastikan

 Audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 3 Sukaraja

 

Ketidakpatuhan terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran administratif. Berdasarkan UU No. 1/1970 Pasal 3 dan 14, kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan kerja dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan Perpres 16/2018 beserta perubahannya, kegagalan penyedia jasa memenuhi standar K3 dapat berakibat pada pencantangan dalam daftar hitam pemerintah.

 

Awak media membuka ruang tanggapan seluas-luasnya bagi pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan resmi. Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

Tim

Nathan Nahkodai DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu, Tekankan Persatuan dan Kebersamaan

Policewatch -Muara Enim

 Masyarakat Muara Enim Bersatu (FOMMEB) terus memperkuat konsolidasi organisasi serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut ditandai dengan digelarnya acara silaturahmi dan konsolidasi Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu yang berlangsung di Saung Balqis, Kabupaten Muara Enim, pada Sabtu malam (25/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Nathan dipercaya untuk menahkodai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu sebagai Ketua Umum. Ia didampingi jajaran pengurus dan struktur organisasi lainnya, di antaranya Ardo Naidi, Fitra Rosyid, Ahda Wijaya, Ali Caang, dan M. Fadli.

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar-pengurus sekaligus menyatukan visi, gagasan, serta pemikiran dalam membangun Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Ketua Umum DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu, Nathan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada Ketua Pembina kami, Kakanda Keyjon, yang terus memberikan dukungan dan arahan bagi kita semua,” ujar Nathan.

Menurutnya, keberadaan Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan berbagai ide dan pemikiran dari seluruh elemen yang tergabung di dalamnya.

Nathan berharap seluruh pengurus dapat menjaga soliditas serta membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda organisasi.

“Saya berharap kita dapat mempersatukan berbagai ide dan pemikiran kita bersama demi kesejahteraan dan kemakmuran kita semua. Jaga terus silaturahmi, kekompakan dan kebersamaan ini. Meskipun kita tidak sedarah, tapi yakinlah kita lebih dari saudara,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbedaan latar belakang, pemikiran maupun pengalaman hendaknya tidak menjadi penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan dalam melahirkan gagasan dan langkah bersama yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, suasana silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Para pengurus yang hadir turut membahas berbagai agenda organisasi ke depan, termasuk penguatan struktur, konsolidasi internal serta program-program yang diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu bagi masyarakat.

Melalui momentum tersebut, FOMMEB berkomitmen untuk terus menjaga persatuan, kekompakan dan semangat kebersamaan.

Dengan semangat “tidak sedarah, tetapi lebih dari saudara”, Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai aspirasi, gagasan dan potensi masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Muara Enim yang semakin maju, sejahtera dan makmur.

(irin dikale)

Berita Rokok Ilegal Manchester & R7 Hilang Misterius — Diduga Ada Tekanan Bea Cukai, Ratusan Konten Lenyap Seketika!

POLICEWATCH -BATAM 

Kasus peredaran rokok ilegal bermerek Manchester dan R7 yang sempat viral dan menjadi sorotan publik di berbagai media sosial, kini tiba-tiba lenyap dari peredaran informasi. Ratusan pemberitaan yang sebelumnya menyebar luas di ruang digital hilang secara serentak dan cepat, memunculkan dugaan kuat adanya upaya penutupan fakta.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, dugaan mengarah pada adanya tekanan yang diberikan pihak Bea Cukai kepada aktor utama peredaran rokok ilegal tersebut berinisial WL, untuk segera menghapus seluruh konten pemberitaan yang telah tersebar. Bukan satu atau dua unggahan, melainkan ratusan laporan publik terkait kasus ini yang hilang dalam waktu sangat singkat.

Sebelumnya awak media telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Agung Widodo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, terkait masifnya peredaran rokok ilegal tersebut. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari institusi yang seharusnya mengawasi peredaran rokok ilegal itu.

 

 

Hilangnya pemberitaan ini memicu serangkaian pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah penghapusan massal ini bertujuan menutup jejak dugaan pelanggaran? Atau justru ada keterkaitan lain yang belum terungkap?

 

Padahal, kasus ini sangat berkaitan dengan kepentingan publik — mulai dari kerugian pendapatan negara dari cukai dan pajak yang tidak disetorkan, hingga risiko kesehatan dan keamanan masyarakat akibat produk yang beredar tanpa pengawasan resmi.

 

Jika benar adanya tekanan dari pihak berwenang justru untuk menghilangkan jejak informasi, hal ini dinilai sangat mencoreng tugas pokok pengawasan dan penindakan yang seharusnya dijalankan. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran, bukan justru dibuat bingung dengan langkah-langkah yang seolah melindungi pelaku usaha barang ilegal.

 

Diperlukan penjelasan resmi dari pihak Bea Cukai maupun instansi terkait, serta klarifikasi independen mengenai alasan di balik lenyapnya pemberitaan ini. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

(ER)

 

 

Menjamur Terbuka di Pasar hingga Pemukiman — Judi Siji dan Togel di Batam Diduga Beroperasi Terstruktur di Bawah Koordinasi "MHG"

POLICEWATCH -BATAM

Sabtu 24 Oktober 2026 — Praktik perjudian jenis Siji dan Togel kini terlihat semakin merajalela secara terbuka di Kota Batam. Mulai dari kawasan pasar tradisional hingga lingkungan pemukiman warga, aktivitas tebak nomor ini berjalan nyaris tanpa hambatan.

 

Pengamatan awak media di lapangan mencatat beberapa lokasi yang menjadi pusat penulisan taruhan. Di kawasan Pasar Angkasa, terlihat seorang penjual berinisial Simora yang beroperasi di area kios kaki lima Ruko Angkasa. Sementara di Pasar Induk Jodoh, aktivitas serupa dilakukan oleh dua orang yang dikenal dengan inisial Purba dan Gepeng.

Praktik ini ternyata bukan sekadar kegiatan tersendiri di masing-masing tempat. Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa perjudian ini telah menyebar luas ke berbagai kecamatan — mulai dari Batuaji, Sagulung, Punggur, Tanjung Riau, hingga Sekupang.

 

Yang lebih mengkhawatirkan, sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan koordinasi terstruktur di balik berjalannya praktik ini.

 

"Semua titik itu dikoordinatori berinisial MHG alias Idr," ungkap sumber di salah satu warung kopi Ruko Angkasa Jodoh, Batam.

 

Judi jenis Siji dijual setiap hari tanpa henti, sedangkan Togel memiliki tiga kali putaran dalam satu minggu. Aktivitas yang berjalan rutin ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergiur iming-iming hadiah besar namun pada akhirnya justru semakin terjerat kerugian.

 

Kuat dugaan praktik ini dapat berjalan terbuka dan sulit diberantas bukan tanpa alasan. Ada indikasi kuat bahwa pelaku telah menjalin koordinasi dengan pihak tertentu guna menjamin keamanan dan kelangsungan operasional mereka di lapangan. Inilah yang membuat warga bertanya-tanya: mengapa aktivitas yang terlihat jelas ini justru dibiarkan berjalan terus?

 

Awak media menyerukan kepada Kepolisian Republik Indonesia wilayah Kepulauan Riau dan Polrestabes Barelang untuk segera menindaklanjuti informasi ini. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk membongkar jaringan koordinasi di balik perjudian ini, sehingga warga Batam dapat terbebas dari jerat kebiasaan buruk yang merugikan ini.

 

(EW)

 

 

Lori Tangki Muat Solar Langsung dari Kapal Kayu! Gudang PT KPK di Tanjung Uncang Diduga Pusat BBM Industri Pasar Gelap — Tidak Terdaftar Resmi!

POLICEWATCH-BATAM 

Aktivitas mencurigakan terungkap di kawasan Bintang Industri, Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam. Sejumlah unit lori tangki bertuliskan "BBM Industri" terlihat lalu lalang memuat solar langsung dari kapal kayu yang sandar di pelabuhan setempat, lalu mengantarkannya ke sebuah gudang penimbunan milik PT Karya Putra Karimun (PT KPK).

 

Penelusuran awak media menemukan fakta yang mengganjal: nama PT KPK tidak tercatat dalam data Niaga Umum maupun daftar Agen dan Pengangkut BBM Industri resmi di Kota Batam. Ketidakjelasan status ini memperkuat dugaan kuat bahwa kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan praktik perdagangan gelap.

 

Kegiatan penimbunan dan pendistribusian BBM industri di lokasi tersebut diduga sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Lori-lori tangki terlihat rutin beroperasi, memuat langsung dari kapal kayu, tanpa melalui prosedur bongkar muat yang seharusnya berlaku.

 

Praktik ini dinilai sangat merugikan. Di satu sisi, persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pengusaha resmi harus menanggung biaya dan pajak yang tidak dipungut dari transaksi gelap ini. Di sisi lain, transaksi di luar jalur resmi berpotensi besar menyebabkan kebocoran pendapatan negara, karena pajak dan pungutan terkait tidak disetorkan sebagaimana mestinya.

 

Mengingat kegiatan ini diduga telah berlangsung lama dan berpotensi besar merugikan keuangan negara, masyarakat serta pelaku usaha meminta pihak berwenang segera bertindak. Polda Kepri, BPH Migas, Pertamina, serta instansi terkait diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindak tegas dugaan praktik pasar gelap ini.

 

"Jangan sampai kebocoran di sektor energi ini dibiarkan terus terjadi. Setiap tetes BBM yang beredar di luar jalur resmi adalah kerugian bagi seluruh rakyat. Kami harap ada tindakan nyata dan segera," ujar perwakilan pengusaha yang meminta namanya tidak disebutkan.

 

Pemberitaan ini sekaligus disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait sebagai informasi awal untuk penindakan lebih lanjut. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

(EW)

 

 

 

Proyek Revitalisasi SD Beringin Jaya Diduga Asal-Asalan: Material Non-SNI, APD Tidak Dipakai, P2SP Dinilai Sekadar Formalitas

POLICEWATCH-LAMPUNG BARAT.

 Proyek revitalisasi di SD Negeri Beringin Jaya, Kecamatan Bandar Negri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, menjadi sorotan tajam warga. Alih-alih memperbaiki fasilitas pendidikan anak-anak, pelaksanaan pekerjaan justru diduga dikerjakan asal-asalan, menggunakan material tidak standar, serta mengabaikan keselamatan kerja.

Berdasarkan pemantauan awak media di lokasi, sejumlah temuan mencurigakan terlihat jelas. Kualitas adukan semen terlihat tidak kuat, besi penyangga rapuh, dan bahan yang digunakan diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Warga melaporkan, kusen dan daun jendela justru masih menggunakan yang lama, hanya diganti daun pintu saja, sementara material lainnya tidak sesuai spesifikasi teknis.

 

Lebih mencurigakan, dokumen Persyaratan Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) untuk seluruh proyek revitalisasi di Kecamatan Bandar Negri Suoh dinilai warga sekadar formalitas belaka, tidak tercermin dalam kualitas pekerjaan di lapangan.

 

 

Selain masalah kualitas bangunan, aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diduga diabaikan. Para pekerja di lokasi terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar — tidak ada helm keselamatan, rompi proyek, maupun sepatu keselamatan. Kondisi ini jelas melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

 

Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya:

"Pengerjaannya terkesan asal jadi. Kusen dan jendela pakai yang lama, cuma daun pintu diganti. Material tidak sesuai spesifikasi. Pekerjanya pun tidak pakai APD sama sekali. Padahal ini tempat anak-anak belajar. Harusnya kualitas dan keamanan diutamakan, bukan asal selesai," ujarnya.

 

Saat dimintai keterangan resmi, Kepala Sekolah SD Beringin Jaya, Jamilah, justru menolak memberikan penjelasan dan mengarahkan awak media kepada pelaksana proyek yang berinisial Aan. Hal ini memicu pertanyaan: di mana fungsi pengawasan pihak sekolah dan dinas terkait selama pekerjaan berlangsung?

Warga dan wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat beserta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan. Diperlukan audit menyeluruh untuk memastikan proyek ini benar-benar bermanfaat dan aman bagi siswa, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang layak.

 

"Jangan sampai fasilitas pendidikan anak-anak dibangun dengan standar yang di bawah layak. Periksa materialnya, periksa prosesnya, dan pastikan anggaran negara digunakan dengan benar," tegas perwakilan warga.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

Anhar

 

Dugaan Asal-Asalan, Proyek Revitalisasi SD Negeri Gunung Ratu Disorot Pakai Material Non-SNI dan Abaikan K3

 

policewatch.news - Lampung Barat, - Pelaksanaan proyek revitalisasi bangunan di SD Negeri  Gunung  Ratu, yang terletak  di   Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan tajam.

Pekerjaan fisik di sekolah tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan serta mengabaikan standar keselamatan kerja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah material bangunan yang digunakan disinyalir tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini terlihat dari kualitas fisik adukan semen, besi penyangga, serta beberapa komponen bangunan yang rapuh dan tidak sesuai spesifikasi teknis pengerjaan proyek pemerintah.di kerja kan asal  asalan dan  papan informasi  ditutup  nilai pagu nya ada apa, di balik itu,

Selain persoalan mutu bahan, para pekerja di lokasi proyek juga terlihat tidak melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi proyek, maupun sepatu keselamatan (safety shoes). Kondisi ini dinilai melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyayangkan minimnya pengawasan dari pihak terkait maupun pihak sekolah terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

“Pengerjaannya terkesan asal jadi. Bahan yang dipakai kelihatan sekali kurang bagus kualitasnya, ditambah pekerjanya sama sekali tidak pakai APD. Padahal ini kan fasilitas pendidikan tempat anak-anak belajar, harusnya lebih diperhatikan kualitas dan keamanannya,” ujarnya kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun pihak rekanan/kontraktor pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan spesifikasi tersebut.

Warga dan wali murid berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, serta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan pengecekan langsung terhadap kualitas bangunan di SD Negeri Gunung Ratu, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa.(Tim)

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Bantu Perbaikan Jembatan Gantung Muara Lawai Dengan Dana Pribadi.

 

Policewatch -Muara Enim 

Masyarakat Desa Muara Lawai mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih yang telah peduli kepada masyarakat memperbaiki jembatan gantung sudah rusak yang mana sempat viral di dunia maya terutama di Facebook (Fb) dan grup WhatsApp beberapa bulan terakhir lalu. Kamis (22/10/2026). 

Jembatan gantung di desa Muara Lawai sangat memperhatinkan karena jembatan gantung tersebut sudah berlobang bahkan masyarakat bergotong royong memperbaiki sendiri dengan swadaya masayrakat menutup besi pelat sudah berlobang dengan mengunakan papan atau kayu agar masyarakat bisa melewati jembatan gantung. 

Beberapa bulan lalu sempat viral wakil bupati Lahat Widia Ningsih turun langsung ke lokasi melihat mengecek kondisi jembatan tersebut sudah rusak akan tetapi masih di lewati masyarakat itu sendiri yang akan membahayakan bagi masyarakat apa bila terpeleset atau salah langkah warga bisa jatuh dari jembatan karena kondisi jembatan sudah tidak mungkin lagi di lewati oleh masyarakat, Jembatan gantung sudah berlobang besi pelat jembatan sudah tidak layak di lewati bisa membahayakan pengguna saat melewati jembatan gantung tersebut. 

" Dengan suara lantang dan peduli masyarakat Wakil Bupati lahat  langsung mengucapkan kepada masyarakat insyah allah kami perbaiki jembatan ini kita sama sama berdoa agar jembatan gantung ini bisa di lewati oleh masyarakat seperti biasa dan tidak membahayakan saat melewati jembatan gantung di desa Muara Lawai. 

" Dari pantauwan awak Media Policewatch, News di lapangan jembatan gantung sudah banyak rusak dan berlobang seakan pemerintah kabupaten tidak peduli dengan jembatan gantung salah satu akses jalan masyakarat dari dua desa dan masyarakat lain nya. Sebelum membahayakan warga sangat beruntung ada yang peduli cepat tanggap Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat bisa membantu memperbaiki jembatan gantung yang muai di kerjakan pada hari senin (19/10) hingga saat ini hampir selesai di kerjakan oleh para tukang dengan menggunakan dana pribadi Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih. 

Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat menyampaikan terkait jembatan gantung yang viral memang pada saat kami kampanye merupakan usaha kami di tahun 2024 sebetulnya kita tidak tahu bahwa masuk wilayah muara enim mungkin berada di Lahat, Jadi waktu kampanye Saya sempat meninjau langsung kondisinya luar biasa itu sudah bolong-bolong platnya ada yang di tutupi kayu jadi kita anggarkan di 2026 dan ada juga yang menyampaikan untuk aset Muara Enim ada juga yang menyampaikan itu aset provinsi yang pasti kalau bukan aset tidak bisa membaca tetapi saya sampaikan dengan Pak Bupati solusinya bagaimana dengan jembatan gantung tersebut ucap Bupati coba kita pakai dana pribadi 

Alhamdulillah perbaikan jembatan gantung di desa Muara Lawai kita menggunakan pakai dana pribadi akhirnya ajuan dari tahun 2026 ini Silva karena tidak bisa dibangun karena mungkin merupakan kewenangan kita kemarin kami menyampaikan kepada masyarakat pakai aset dana pribadi kalau memang itu sudah darurat jembatan gantung itu sudah bolong-bolong platnya maupun yang handle samping juga sudah besar takut membahayakan masyarakat yang melewati jadi resolusinya akhirnya menggunakan dana pribadi kita bantu masyarakat 

Dikatan Widia" Walaupun itu bukan aset kita,  kalau mau menunggu menunggu takutnya keselamatan masyarakat akan membahayakan insya Allah nanti siapa yang berwenang dapat mendengar lah untuk perbaikan jembatan kita ini,  sebetulnya sudah merencanakan tapi karena itu bukan kewenangan kita bukan aset kita dia mau gimana lagi kan berarti tidak bisa di anggaran Kabupaten. Tutup wakil bupati Lahat.

irin dikale