Policewatch-Jakarta
Kabar yang beredar di media sosial soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan untung bersih Rp1,8 miliar per tahun akhirnya diluruskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa hitung-hitungan tersebut adalah asumsi fiktif yang tak sesuai dengan realitas bisnis dan investasi di lapangan.
Menurut Sony, angka Rp1,8 miliar yang sering disalahartikan sebagai laba bersih sebenarnya merupakan tahap pertama dan kedua dari proses pengembalian investasi mitra. "Rp1,8 m itu bukan margin atau keuntungan. Itu adalah pengembalian modal karena mitra harus mengeluarkan biaya besar untuk lahan, bangunan, dan peralatan yang standarnya jauh di atas dapur rumahan," ujarnya pada Minggu (22/2/2026) di Jakarta.
Ia menjelaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG wajib memenuhi standar teknis yang sangat ketat demi menjaga kualitas dan keamanan pangan. Mulai dari penggunaan kompor bertekanan tinggi (high pressure), sistem pengolahan air limbah (IPAL), hingga penyaring lemak—semua harus sesuai spesifikasi. "Insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai bentuk penghormatan atas investasi yang dikeluarkan mitra," tambahnya.
Untuk membangun SPPG sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2026, estimasi modal awal yang harus dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung harga lahan dan lokasi. Dana ini masuk dalam kategori belanja modal atau capital expenditure (CapEx).
Selain isu keuntungan, isu afiliasi politik dalam pemilihan mitra juga turut mencuat. Namun, Sony menegaskan bahwa proses verifikasi tidak melihat latar belakang partai maupun kelompok usaha tertentu. Proses ini dilakukan oleh tim independen berjumlah 120 orang, di mana pimpinan BGN tidak terlibat langsung.
"Yang diverifikasi hanya nama yayasan, pemimpin, NPWP, NIB, dan lokasi. Apakah lokasi sesuai, dekat kandang ternak, atau daerah berbahaya—hanya itu. Kami tidak melihat ini punya partai apa, atau pengusaha siapa," bebernya.
Tak hanya tim verifikator, survei lapangan juga melibatkan sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di berbagai daerah untuk meninjau spesifikasi dan kondisi fisik dapur MBG. "Jadi tidak ada relasi dengan kelompok pengusaha besar atau partai politik di sini. Verifikator pun tidak tahu dan tidak melihat hal-hal tersebut," tutup Sony.
Mamen
Tidak ada komentar:
Posting Komentar