Tampilkan postingan dengan label HUKUM & KRIMINAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HUKUM & KRIMINAL. Tampilkan semua postingan

Praktik Perjudian Siji-Togel Berjalan Terang di Tengah Pasar Baru Jodoh Batam, Nama Mahong Mencuat

 

 


BATAM,— policewatch.news,  Di jantung Pasar Baru Jodoh, Kota Batam, sebuah warung kopi diduga berubah fungsi menjadi titik transaksi perjudian siji dan togel. Aktivitas ini bukan sekadar bisikan sesekali, melainkan pola yang diduga telah berjalan lama dan konsisten, terselubung di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai. (Minggu, 08/11/2026).

Seorang yang dikenal dengan panggilan "Gepeng", diduga menjadi ujung tombak operasi ini. Setiap hari ia terlihat duduk di tempat yang sama, mencatat angka-angka pesanan dari pemasang di atas kertas, merekapnya, lalu meneruskannya ke atasannya berinisial “Mahong”. Penampilannya menyatu dengan pengunjung biasa dari luar seolah ia hanya orang yang sedang menikmati kopi sambil menulis sesuatu. Tidak mencolok, namun berjalan dengan disiplin tinggi.


Jadwalnya pun sangat teratur. Siji diduga berlangsung setiap hari tanpa libur, sedangkan togel berputar tiga kali dalam seminggu. Pemasang datang, menyerahkan angka dan uang, lalu pergi. Tidak ada kerumunan, tidak ada papan angka yang dipajang. Sistem ini membuat aktivitas itu sulit terdeteksi sekilas, namun nyata berjalan di balik kesederhanaan interaksinya.

Yang paling mendesak untuk dipertanyakan adalah mengapa aktivitas yang diduga berjalan siang bolong di pusat pasar yang sangat ramai ini terkesan tidak pernah tersentuh. Pasar Baru Jodoh bukan lokasi tersembunyi—ribuan orang melintas setiap harinya. Jika dugaan ini benar, maka yang menjadi pertanyaan bukan lagi soal keberadaannya, melainkan soal pembiaran yang berlangsung begitu lama.

Secara hukum, ruang abu-abu telah tertutup rapat. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku per 2 Januari 2026 menegaskan dalam Pasal 426 dan 427: penyelenggara, pengepul, penulis angka, hingga pemasang, semuanya dapat dijerat pidana. Ancaman hukumannya tegas hingga 9 tahun penjara bagi penyelenggara, dan hingga 3 tahun bagi pengguna.

Dampaknya pun nyata dan merusak. Uang modal pedagang kecil yang seharusnya berputar untuk dagangan tersedot habis. Uang belanja keluarga lenyap mengejar angka yang tak pernah pasti. Utang menumpuk, keretakan rumah tangga meningkat, dan pasar yang seharusnya menjadi pusat ekonomi yang sehat perlahan berubah menjadi sumber keresahan warga.

Praktik ini tidak boleh hanya menjadi bahan obrolan di warung kopi. Polresta Barelang dan jajaran kepolisian setempat diminta melakukan penyelidikan berbasis fakta dan bukti. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena jika dibiarkan terus, yang rusak bukan hanya tatanan di pasar itu saja, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Batam secara keseluruhan. (EW)

10 Hektare Pesisir Laut di Kelurahan Teluk Tering Batam Center Hilang Jadi Daratan, Segel BP Batam Diduga Tak Digubris

 



BATAM.- policewatch.news, Aktivitas reklamasi laut di jantung Kota Batam kembali bikin geger. Kawasan pesisir di belakang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam Center yang dulu rimbun mangrove, kini berubah jadi hamparan timbunan tanah seluas lebih dari 10 hektare!

Padahal, pertengan tahun 2025 lalu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Candra sudah turun langsung sidak lokasi dan aktivitas sempat STOP serta dipasang plang SEGEL.

Namun fakta di lapangan berkata lain saat awak media melakukan investigasi terlihat truk-truk roda 10 masih hilir mudik mengangkut tanah dari Kabil menuju lokasi bibir pantai di kelurahan Teluk Tering Batam Center itu. Aktivitas diduga sengaja dilakukan malam hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga 05.00 WIB dini hari. (Jumat, (30/10/2026).


Menurut salah satu sumber terpercaya media ini bahwa, “Lokasi ini masuk PL (penetapan lokasi) atas nama PT Batam Merine dan PT Pulau Jaya. Luasnya 10 hektare lebih," ujar sumber internal BP Batam kepada awak media.

Awak media mencoba berbincang dengan salah satu pekerja di lokasi reklamasi (penimbunan) mengaku bahwa penimbunan itu dilakukan oleh PT Maju Pesat Sembilantiga selaku kontraktor.

"Pekerjaan penimbunan ini dari PT Maju Pesat. Sumber Tanah dari wilayah Kabil," ujar pekerja itu sambil berlalu mengawasi lalu lintas lori truck yang mengantar tanah timbun.

Yang menjadi pertanyaan besar Apakah jika punya PL langsung bisa melakukan penimbunan tanpa proses perizinan pendukung dari instansi terkait lainya seperti PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Ruang Laut) dan Persetujuan Lingkungan (AMDAL) serta Izin Reklamasi Resmi? 

Apakah reklamasi 10 hektare di belakang kantor pelayanan publik itu sudah kantongi semua izin? Atau main timbun dulu? baru urus izin nya.

Hingga berita ini diupload, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak BP Batam terkait keabsahan dari kegiatan penimbunan dan pematangan lahan yang pernah di segel dan dihentikan BP Batam itu. (EW)

Dugaan Asal-Asalan, Proyek Revitalisasi SD Negeri Gunung Ratu Disorot Pakai Material Non-SNI dan Abaikan K3

 



policewatch.news - Lampung Barat, - Pelaksanaan proyek revitalisasi bangunan di SD Negeri  Gunung  Ratu, yang terletak  di   Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan tajam.

Pekerjaan fisik di sekolah tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan serta mengabaikan standar keselamatan kerja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah material bangunan yang digunakan disinyalir tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini terlihat dari kualitas fisik adukan semen, besi penyangga, serta beberapa komponen bangunan yang rapuh dan tidak sesuai spesifikasi teknis pengerjaan proyek pemerintah.di kerja kan asal  asalan dan  papan informasi  ditutup  nilai pagu nya ada apa, di balik itu,

Selain persoalan mutu bahan, para pekerja di lokasi proyek juga terlihat tidak melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi proyek, maupun sepatu keselamatan (safety shoes). Kondisi ini dinilai melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.


Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyayangkan minimnya pengawasan dari pihak terkait maupun pihak sekolah terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

“Pengerjaannya terkesan asal jadi. Bahan yang dipakai kelihatan sekali kurang bagus kualitasnya, ditambah pekerjanya sama sekali tidak pakai APD. Padahal ini kan fasilitas pendidikan tempat anak-anak belajar, harusnya lebih diperhatikan kualitas dan keamanannya,” ujarnya kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun pihak rekanan/kontraktor pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan spesifikasi tersebut.


Warga dan wali murid berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, serta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan pengecekan langsung terhadap kualitas bangunan di SD Negeri Gunung Ratu, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa.(Tim)

APH Seolah tutup mata terkait Rokok Ilegal Merk Lenox Makin Mendominasi Pasar, Diduga Diorganisir RL Pengusaha Batam

 


policewatch.news, BATAM,— Peredaran rokok tanpa pita cukai merek Lenox diduga semakin masif dan mulai mendominasi pasaran di sejumlah titik penjualan. Praktik ilegal ini diduga kuat dikelola dan diatur oleh salah satu pengusaha di Batam yang berinisial RL alias RB.

Penyebaran rokok tanpa pita cukai ini dinilai sangat merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor cukai dan pajak yang seharusnya diterima. Keberadaan rokok ilegal ini juga membebani pelaku usaha yang beroperasi secara resmi karena harga jual yang tidak sehat.

Masyarakat dan pengusaha resmi mendesak Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas guna menindak peredaran rokok ilegal tersebut. Pengawasan yang diperketat serta penindakan terhadap jaringan yang mengaturnya sangat diperlukan untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Hingga berita ini di upload, Awak media masih menelusuri peredaran rokok ilegal merk Lenox yang mendominasi pasar dan tempat hiburan malam. (EW)

Ancaman Terhadap Wartawan dari Oknum Mengaku Itu Pekerjaan Paksa Cabut Berita


Lampung Barat , policewatch.news,- Intimidasi kepada awak media kembali terjadi, Hal ini berawal dari temuan omeco di duga non SNI dan dugaan penyalahgunaan kendaraan plat merah, berawal dari tim investigasi menemukan penggunaan matrial di duga non SNI (omeco 0,30mm), pada proyek bantuan Revitalisasi SDN 3 Way Tenong.

Selanjutnya setelah temuan ini terdokumentasi tiba-tiba ada panggilan masuk kepada awak media dari no yang tidak terdaftar di kontak berdurasi 2 menit 21detik/14;13 wib, yaitu +62813...., dengan lantang mengatakan "tolong jangan di ganggu itu punya saya".

Lanjut, beberapa hari kemudian 2 orang tidak dikenal mendatangi kediaman   ( ir ) dengan mengendarai Mobil L300 Fick Up, plat merah berseri MZ, berpakaian gelap, bermuka sangar memaksa  ( Ir ) menghapus dan mencabut berita.

" Kejadian ini merupakan bentuk intimidasi , dan Diskriminasi kebebasan pers" ungkap  ( Ir )

ANALISIS HUKUM :

1.  Pasal 18 uu Pers NO. 40 Tahun 1999-Setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat di pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

2.  Penyalahgunaan Kendaraan plat Merah berdasarkan Permendagri NO 19/2016 tentang penggunaan plat kendaraan Dinas plat Merah hanya untuk kendaraan Dinas Pemerintahan, Penggunaan oleh pihak swasta/oknum merupakan pelanggaran administratif dan pidana.

3.  Hak perlindungan jurnalis, wartawan di lindungi hukum dalam melakukan liputan atau kerja junalistik, ancaman, intimidasi, dan paksaan adalah pelanggaran pidana.

Terkait dugaan dimaksud, kepala sekolah SD Negeri 3 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, belum memberikan tanggapan dan atau sanggahan, dengan alasan saya masih ada kerjaan dan atau saya masih rapat.

Dengan di terbitkan berita ini, dimohon dengan hormat kepada instansi terkait   dan fihak yang bekewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan/audit fisik bangunan bantuan revitalisasi SDN 3 Way Tenong, Lampung Barat.

(Tim)......simak edisi mendatang.

Hiburan Malam "Shark Club" One Batam Mall Diduga Jual Minuman Tanpa Cukai dan Suguhkan Tarian Tak Senonoh

 


BATAM,— policewatch.news, Keberadaan klub hiburan malam bernama Shark Club yang berlokasi di One Batam Mall, Kota Batam, kini mengundang sorotan. Tempat ini diduga kuat melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penjualan minuman beralkohol tanpa pita cukai, penyajian tarian yang dinilai tidak senonoh, hingga dugaan praktik peredaran narkotika.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, Shark Club diduga menjual minuman beralkohol tanpa pita cukai secara terbuka kepada pengunjung. Selain itu, tempat ini juga disorot terkait penyuguhan tarian yang dibalut dengan istilah "penari/dancer", namun dinilai memamerkan pertunjukan yang tidak senonoh dan melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.


Diketahui bahwa Shark Club dikelola oleh warga negara asing (WNA) berinisial "Mr. CN". Hingga saat ini, kejelasan status keimigrasian dan izin keberadaan beliau di Batam belum dapat dipastikan, termasuk dasar hukum yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha hiburan malam tersebut.

Tidak hanya itu, kuat juga dugaan adanya praktik penjualan dan peredaran barang terlarang berupa narkotika di lokasi tersebut. Dugaan ini semakin menambah daftar keresahan masyarakat terkait keberadaan tempat hiburan malam ini di kawasan pusat kota Batam.

Awak media telah berupaya menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Kantor Imigrasi TPI Batam, guna menanyakan kejelasan status keimigrasian dan izin keberadaan "Mr. CN" di Batam. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Imigrasi TPI Batam belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait hal tersebut.(EW)

BAYANG-BAYANG JERATAN HUKUM TERKAIT REVITALISASI — SD N 3 WAI TENONG DIDUGA PAKAI BAJA RINGAN OMECO TIPIS



 Lampung Barat - Policewatch.news—Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digadang sebagai upaya penyelamatan gedung sekolah dari ambruk — justru menyimpan borgol di bayang-bayangnya. Di SD N 3 Wai Tenong, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, tim investigasi lapangan menemukan dugaan penyimpangan material baja ringan yang berpotensi membahayakan siswa.

Hasil kaji lapangan Tim Hardolin pada Oktober 2026 menemukan fakta mencolok. Di atas plafon, terpasang rangka atap baja ringan kanal C bertuliskan *OMECO 7575 SILVER dan OMECO 30* dengan ketebalan hanya sekitar 0,30mm — polos — tanpa label SNI, tanpa kode G550, tanpa AZ100.

Padahal, sesuai Juknis Revitalisasi Kemendikbud 2024, wajib menggunakan baja ringan *SNI 0.75mm G550 AZ100* — tebal, kuat menahan beban angin, dan anti karat 20 tahun.

*MODUS PAJANGAN — SNI UNTUK FOTO, OMECO UNTUK PASANG*

Yang lebih mencengangkan, di luar lokasi proyek ditemukan tumpukan baja ringan *SNI 0.75* yang masih baru di atas palet kayu. Material itu diduga hanya sebagai pajangan untuk dokumentasi laporan P2SP.

“Terpasang OMECO tipis 0.30mm — yang difoto untuk laporan SNI 0.75. Ini seperti kasus besi 10 banci versus 10 full. SNI-nya untuk foto, yang dipasang yang banci,” ujar Hardolin, Ketua Tim Investigasi, kepada media ini.

Dari hitungan tim, selisih harga satu ruang kelas mencapai Rp 2,2 juta. Jika 4 ruang, potensi kerugian negara dari komponen atap saja ditaksir Rp 9,6 juta. Belum termasuk risiko konstruksi — rangka tipis 0.30mm hanya kuat 90kg, sementara standar SNI kuat 250kg — rawan ambruk saat angin kencang.

*DIINTIMIDASI SETELAH UNGKAP TEMUAN*

Setelah temuan itu didokumentasikan, tim investigasi mengaku mendapat telepon intimidasi.

Pada kemarin pukul 14.13 WIB, nomor tak dikenal *+62 813-6734-0282* menelepon selama 2 menit 21 detik dengan kalimat: *”Bang tolong jangan diganggu itu punya saya.”*

“Ini jelas upaya menghalangi pengawasan. Begitu kita bongkar OMECO tipis, langsung ada yang mengaku punya proyek dan minta jangan diganggu,” kata Hardolin.

Panggilan itu kini telah diamankan sebagai barang bukti tambahan dan akan dilampirkan dalam laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Inspektorat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek SD N 3 Wai Tenong belum dapat dikonfirmasi.

*Tim menegaskan, revitalisasi bukan untuk memperkaya oknum, tapi untuk keselamatan anak sekolah. Jika baja ringan tipis tetap dibiarkan, borgol seharusnya sudah menunggu di balik atap spandek silver itu ” unjar Hardolin", (tim)

KOTA SINTANG DIKEPUNG LOKASI PETI, BUPATI SINTANG DAN KAPOLRES SINTANG TIDAK BERDAYA



*SINTANG,  Kalbar, policewatch.news  -* Kota Sintang, pusat pemerintahan Kabupaten Sintang, kini dalam kondisi dikepung oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Ironisnya, aktivitas ilegal yang merusak lingkungan ini tidak terjadi di pedalaman, melainkan beroperasi terang-terangan di dalam Kecamatan Sintang Kota.

Hasil investigasi warga dan pemerhati lingkungan mencatat ada 4 titik aktif:

*1. Jalan Kelam, Tanjung Puri*

Beroperasi di kawasan permukiman, tidak jauh dari jalan raya dan pusat keramaian.

*2. Sesar, Sungai Kapuas*

Aktivitas pengerukan di aliran sungai utama yang menjadi urat nadi transportasi warga.

*3. Kelurahan Ulak Jaya, Sungai Kapuas*

Diduga menggunakan mesin berukuran besar / lanting fuso dan telah berlangsung lama.

*4. Jalan Masuka & mengkurai Pantai, Kapuas Kanan Hilir*

Warga RT 07 sudah pasang baliho penolakan, namun aktivitas masih terus berjalan..

   5.Desa Baning Kota dan Desa Sei Ana masih berjalan d berapa titik.

Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya. Di mana ketegasan Bupati Sintang sebagai kepala daerah dan Kapolres Sintang sebagai penegak hukum?

Secara regulasi, UU Minerba mengatur jelas ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100 Miliar bagi pelaku PETI. Polda Kalbar juga sudah membuktikan bisa mengungkap 10 kasus PETI pada Juli-Agustus 2026.

Namun di Kota Sintang sendiri, penindakan terkesan jalan di tempat.

Pemerhati Lingkungan Sintang menilai pembiaran ini akan berdampak fatal: pencemaran Sungai Kapuas, rusaknya bantaran sungai, ancaman longsor, dan konflik sosial antar warga.

"Kami mendesak Bupati dan Kapolres turun langsung. Jangan hanya tunggu laporan. Kota Sintang sudah dikepung, jangan sampai kita benar-benar tidak berdaya," ujar warga.

Masyarakat berharap ada operasi tegas, transparan, dan menyasar aktor intelektual di balik PETI, bukan hanya pekerjanya.(TD & team)

Diduga Konsumsi dan Edarkan Narkoba Jenis Sabu , Seorang Oknum di Kejari Lampung Barat CORENG KORPS ADHYAKSA

  

 


Red, policewatch.news,- Lampung Barat -Seorang  Oknum yang berdinas di Kejaksaan  di duga kuat mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu, Tindakan  oknum Kejaksaan berinisal (PR) yang  terbukti positif  menggunakan  sabu jelas  menjadi Noda Hitam yang mencoreng institusi. Korps  Adhyaksa sebagai penegak  Hukum  yang seharusnya barada  di garda  depan  dalam memberantas Narkoba",tidak bisa memberi contoh yang baik

Prilaku  tersebut di nilai sebagai bentuk  Pengkhianatan  terhadap sumpah  jabatan dan merusak kepercayaan masyarakat, akan penegakan hukum di Kejari tempat (PR) Bernaung dan institusi  kejaksaan agung umumnya

M Rodhi irfanto SH Selaku Ketua Harian Lembaga informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Kusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS-RI) saat di konfirmasi  meminta Kejari Kabupaten Lampung Barat, Segera mengambil  langkah tegas  terhadap, Setiap  pelanggaran. berat yang dilakukan oleh  anggota nya , 

Dok: exclusive

Bahkan Rodhi Berharap Pihak Kepolisian segera mengamankan oknum (PR) Guna mempertanggungjawabkan tindakannya karena diduga (PR) Bukan hanya pemakai bahkan terindikasi termasuk salah satu anggota jaringan Pengedar Narkoba yang ada di Lampung Barat

Lebih lanjut Rodhi akan menyurati KeJari Lampung Barat, Kejati Lampung dan Kejagung agar (PR) segera di kenakan Sanksi dan Hukuman di antaranya 

* Sanksi disiplin Berat  penonaktifan  dari jabatan  hingga Pemberhentian  tidak dengan  hormat ( pemecatan)

*Proses Hukum pidana oknum yang berinisial (PR) terlibat itu harus diproses secara pidana Umum tanpa Terkecuali

*Pembersih internal dan pengetatan Pengawasan melekat (wasket) dan pelaksanaan tes urin berkala bagi  seluruh pegawai kejaksaan untuk mencegah kasus  serupa terulang  lagi, ucap Rodhi 

Diduga  pelaku yang  berinisial (pr) yang positif menggunakan sabu,  malah  berbicara   membalas lewat chat  Kalau ada masalah, saya ada keluarga di kejaksaan  Agung, ujar nya , hal ini menggambarkan seolah (PR) ini Kebal Hukum, hal ini membuat gatal telinga dan memanaskan otak, seakan jadi sebuah tantangan bagi insan - insan Kontrol Sosial, bahkan saya mersa GERAM, Kita Lihat sejauh dan Sekuat apa kau (PR) pungkas Rodhi. **red**

HP Tertinggal di Warung, Raib! Pelakunya Diburu Hingga Lombok Tengah, Berhasil Diamankan


POLICEWATCH -LOMBOK BARAT

Sebuah kasus pencurian handphone bermula dari kelalaian yang berujung pada keberhasilan polisi menangkap pelaku hingga ke kabupaten tetangga. Seorang pria berinisial MS alias Birin (32), warga Lombok Tengah, berhasil ditangkap Tim Opsnal Polsek Narmada terkait hilangnya HP milik pengunjung Warung Ngurah di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Peristiwa berlangsung Selasa (11/10/2026).

 

Peristiwa bermula pada Kamis dini hari, 10 September 2026, sekitar pukul 00.30 Wita. Korban Hamdi Hamdan Ashari meninggalkan warung dan baru menyadari HP-nya tertinggal saat tiba di Pasar Keru. Saat kembali mencarinya, barang itu sudah hilang. Nomor HP yang dihubungi ternyata sudah tidak aktif. Kerugian yang dialami korban mencapai sekitar Rp 4,7 juta.

 

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Narmada. Kapolsek Narmada AKP I Putu Wirawan segera menurunkan Tim Opsnal untuk menelusuri jejak pelaku. Berkat penyelidikan yang teliti, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan melacaknya hingga ke Jalan Raya Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah — di mana pria berusia 32 tahun itu akhirnya diamankan.

 

Bahkan, HP Redmi Note 14 Pro+ warna Midnight Black milik korban turut berhasil disita kembali sebagai barang bukti.

 

"Setelah menerima laporan, kami segera bergerak. Hasil penyelidikan mengarah ke pelaku, dan kami berhasil mengamankannya beserta barang buktinya," ungkap AKP Wirawan.

 

Birin kini disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Barang bukti dan berkas perkara kini sedang dilengkapi untuk proses hukum selanjutnya.

 Mamen

Dini Hari Berulah! 4 Pria Diamankan di Cakranegara & Lingsar, Polresta Mataram Sita 3,25 Gram Diduga Sabu


POLICEWATCH -MATARAM

 Dini hari Selasa, 13 Oktober 2026, wilayah Cakranegara dan Lingsar jadi lokasi penindakan cepat tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram. Empat pria dewasa diamankan, dan petugas menyita 3,25 gram barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu.

 

Bermula dari laporan masyarakat yang waspada terhadap dugaan aktivitas mencurigakan, tim langsung bergerak. Di kawasan Abiantubuh, Cakranegara, satu pria langsung diamankan di pinggir jalan saat petugas menemukan barang bukti yang dicari.

 

Tidak berhenti di situ, pengembangan dijalankan ke Desa Bug-bug, Lingsar — dan di sebuah rumah warga, tiga pria lainnya ikut diamankan. Penggeledahan pun dilakukan secara menyeluruh untuk menelusuri kemungkinan barang bukti lain.

 

AKP Abisatya Darma Wiryatmaja, Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, membenarkan penindakan tersebut:

 

"Benar, dini hari tadi tim Opsnal kami mengamankan empat pria. Satu di antaranya di pinggir jalan Cakranegara, tiga lainnya di rumah warga Lingsar. Semua masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing."

 

Polisi menegaskan penanganan akan berbeda sesuai peran dan bukti yang ditemukan — jika terbukti sebagai pengedar, proses hukum akan dijalankan tegas. Jika hanya pengguna, akan difasilitasi untuk rehabilitasi melalui BNN Kota Mataram.

 

Penyelidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri asal-usul barang bukti dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini. Polresta Mataram mengimbau masyarakat untuk terus aktif melaporkan informasi demi menjaga lingkungan tetap bersih dari narkotika.

Mamen

Dugaan Penyeludupan Dengan Modus Barang Penumpang di Pelabuhan Domestik Punggur Makin Masif

 

 


BATAM,— policewatch.news,----Dugaan praktik penyeludupan dengan modus barang penumpang menggunakan koper sebagai wadah barang ilegal di Pelabuhan Domestik Punggur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini semakin masif. Praktik ini diduga telah berlangsung cukup lama dan berjalan sangat terstruktur.

Berdasarkan pantauan awak media, aktivitas pengiriman koper-koper dengan partai besar ini terlihat tersistem sangat rapi, dimana mobil pribadi BP 1068 GO yang dipenuhi koper-koper memasuki parkiran pelabuhan dan disambut langsung dengan porter untuk mengangkut koper koper tersebut menuju area keberangkatan kapal feri yang hendak menyeberang ke Tanjung Pinang menggunakan troli, selain mobil pribadi, ada juga mobil mini bus dimana semua mobil pengangkut koper-koper itu menggunakan kaca film yang sangat gelap. 


Yang memprihatinkan, kuat dugaan praktik ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan terkoordinasi rapi antara pelaku, petugas pelabuhan, hingga tenaga angkut (porter) untuk memuluskan pengiriman koper-koper tersebut hingga berhasil dimuat ke dalam kapal tanpa pemeriksaan yang layak.

Dari informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di lokasi, isi koper-koper tersebut diduga berupa barang-barang yang dilarang atau tidak memiliki dokumen sah, antara lain pakaian bekas (barang bekas impor), ballpress, dan tidak menutup kemungkinan juga berisi rokok ilegal serta mikol yang beredar luas di pasaran Batam dan sekitarnya.


Praktik ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari pemeriksaan keamanan serta pembayaran bea masuk dan pajak, sehingga merugikan negara dalam jumlah besar. Modus ini memanfaatkan celah pengawasan di pelabuhan domestik yang seharusnya tetap ketat mengingat status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pemberitaan ini sekaligus menginformasikan ke kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam untuk segera menindaklanjuti dugaan kegiatan ilegal tersebut untuk menyelamatkan kerugian negara dari sektor pajak dan cukai. 

Hingga berita ini diupload, awak media masih tetap menelusuri sistem dugaan penyeludupan modus barang penumpang tersebut.(EW)

DIDUGA MASIH BERKELIARAN BEBAS! Oknum T Belum Ditangkap, Warga Diperingatkan — Jangan Sampai Korban Berikutnya Muncul!



POLICEWATCH - LOMBOK TENGAH 

 

10/10/2026.Kasus dugaan pencatutan dan pemberangkatan calon PMI yang diduga dilakukan tanpa izin sah suami semakin memanaskan suasana. Dua oknum perantara berinisial W (Wardah) dan S (Saebah) saat ditanya awak media terkait nama perusahaan penyalur, diduga sengaja merahasiakannya dan menolak memberi tahu. Padahal menurut aturan, identitas lembaga penempatan wajib diketahui secara terbuka oleh keluarga calon PMI.

 

Yang lebih mencurigakan, kedua oknum ini diduga merasa tidak bersalah dan terus berpatokan pada satu alasan: "Ada izin dari orang tuanya." Namun diduga, dalam surat izin yang mereka jadikan alasan itu, tidak ada kolom Mengetahui maupun tanda tangan Kepala Desa setempat. Artinya, izin itu diduga tidak sah secara administrasi desa, dan Kades Presak sama sekali tidak diberi tahu bahwa MA akan diberangkatkan ke luar negeri.

 

Kaperwil Media PoliceWatch NTB menegaskan, dalih "izin orang tua" diduga tidak berlaku menurut hukum. Bagi istri yang sudah menikah, pihak yang berhak memberi persetujuan tertulis untuk bekerja ke luar negeri adalah suami, bukan orang tua kandung.

 

"Mereka diduga terus bersembunyi di balik alasan 'ada izin orang tua'. Padahal hukumnya jelas — izin orang tua tidak menggantikan hak suami. Apalagi Kades saja tidak tahu-menahu. Ini diduga sengaja menutup-nutupi proses yang melanggar aturan," tegas Kaperwil PoliceWatch NTB.

 

Saat ditanya nama perusahaan yang menampung dokumen dan medikal MA, W dan S diduga kompak tidak mau menyebutkannya. Dokumen diserahkan kepada pihak yang dipanggil S/P (Salim/Pedro), yang mengaku dari pihak PT, namun saat dihubungi:

 

"Tidak ada PMI atas nama MA. Saya tidak kenal orang itu," begitu jawab S/P, lalu ponselnya diduga langsung dimatikan dan tak dapat dihubungi kembali. Nama perusahaan hingga kini belum terungkap — diduga sengaja disembunyikan oleh seluruh pihak yang terlibat.

 

Sementara itu, yang paling mengkhawatirkan adalah oknum berinisial Tekong— yang diduga menjadikan utang MA sebagai alasan tekanan agar ia mau berangkat ke luar negeri — sampai saat ini DIDUGA MASIH BERKELIARAN BEBAS di tengah masyarakat!

 

Nomor ponsel suami sah MA pun diduga diblokir atas arahan pihak-pihak tersebut, sehingga Supriadi tidak bisa lagi menghubungi istrinya maupun meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat.

 

"Ini yang paling kami khawatirkan. Oknum T diduga belum ditangkap dan masih beraktivitas di tengah warga. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada korban berikutnya hari ini, besok, atau lusa? Jangan sampai ada keluarga lain yang kehilangan anggota keluarganya karena kelambanan ini," tegas Kaperwil PoliceWatch NTB.

 

 

UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat (1): Penempatan PMI wajib persetujuan tertulis suami/istri sah. Tanpa itu = diduga merupakan tindak pidana. Dalih izin orang tua diduga tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum.

 

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34: Dilarang memisahkan suami-istri tanpa persetujuan sah kedua belah pihak.

 

KUHP Pasal 338: Menyembunyikan identitas lembaga penempatan yang beroperasi secara komersial diduga dapat dikategorikan sebagai upaya menutupi jejak pidana.

 

Permenaker No. 10 Tahun 2019: Nama PT, alamat, dan izin operasional wajib dapat ditunjukkan kepada keluarga calon PMI. Menolak menyebutkan = diduga indikasi kuat ada yang disembunyikan.

 

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 31: Memanfaatkan utang sebagai tekanan untuk bekerja ke luar negeri = diduga merupakan eksploitasi dan pelanggaran ketenagakerjaan.


Kaperwil PoliceWatch NTB mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas:

 

✅ Periksa dan proses W dan S — yang diduga menyembunyikan nama PT dan berdalih izin orang tua

✅ Periksa dan proses OKNUM TEKONG SEKARANG JUGA — yang diduga masih berkeliling bebas dan berpotensi mencari korban baru

✅ Periksa dan proses S/P — yang diduga menyangkal keberadaan MA lalu mematikan HP

✅ Ungkap nama PT yang diduga disembunyikan dan periksa izin operasionalnya

✅ Selidiki siapa menyusun surat izin yang diduga tanpa Mengetahui Kades dan tanggung jawabnya

 

"Jangan ada yang lolos. Mulai dari yang menyusun surat yang diduga tidak sah, yang mengantar dokumen, yang menutup-nutupi nama perusahaan, hingga yang memanfaatkan utang — semua diduga terlibat. Anak masih butuh ibunya, suami masih menunggu kepastian. Tindak mereka SEBELUM korban berikutnya hilang tanpa jejak!" pungkas Kaperwil PoliceWatch NTB.

 

Hingga berita ini diturunkan, nama PT belum terungkap, keberadaan MA di luar negeri belum dapat dipastikan, oknum T diduga masih bebas berkeliling, dan Supriadi bersiap melaporkan seluruh oknum ke aparat penegak hukum.

 

Warga diimbau waspada — jika ada yang menawarkan berangkat ke luar negeri dengan alasan "ada izin orang tua" atau memanfaatkan utang, segera laporkan ke pihak berwajib!

 


Jurnalis: Mamen

 


Sembunyikan Nama PT & Berdalih "Ada Izin Orang Tua"! W & S Tutup Mulut Soal Nama Perusahaan — Kaperwil PoliceWatch NTB Desak Tangkap Seluruh Oknum


 

 


 

POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH 

09/10/2026Kasus pencatutan dan pemberangkatan calon PMI tanpa izin sah suami semakin memanaskan suasana. Dua oknum perantara berinisial W (Wardah) dan S (Saebah) saat ditanya awak media terkait nama perusahaan penyalur, sengaja merahasiakannya dan menolak memberi tahu. Padahal menurut aturan, identitas lembaga penempatan wajib diketahui secara terbuka oleh keluarga calon PMI.

 

Yang lebih mencurigakan, kedua oknum ini diduga merasa tidak bersalah dan terus berpatokan pada satu alasan: "Ada izin dari orang tuanya." Namun faktanya, dalam surat izin yang mereka jadikan alasan itu, tidak ada kolom Mengetahui maupun tanda tangan Kepala Desa setempat. Artinya, izin itu tidak sah secara administrasi desa, dan Kades Presak sama sekali tidak diberi tahu bahwa MA akan diberangkatkan ke luar negeri.

 

Kaperwil Media PoliceWatch NTB menegaskan, dalih "izin orang tua" tidak berlaku menurut hukum. Bagi istri yang sudah menikah, pihak yang berhak memberi persetujuan tertulis untuk bekerja ke luar negeri adalah suami, bukan orang tua kandung.

 

"Mereka terus bersembunyi di balik alasan 'ada izin orang tua'. Padahal hukumnya jelas — izin orang tua tidak menggantikan hak suami. Apalagi Kades saja tidak tahu-menahu. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sengaja menutup-nutupi proses yang melanggar aturan," tegas Kaperwil PoliceWatch NTB.

 

Saat ditanya nama perusahaan yang menampung dokumen dan medikal MA, W dan S kompak tidak mau menyebutkannya. Dokumen diserahkan kepada pihak yang dipanggil S/P (Salim/Pedro), yang mengaku dari pihak PT, namun saat dihubungi:

 

"Tidak ada PMI atas nama MA. Saya tidak kenal orang itu," begitu jawab S/P, lalu ponselnya langsung dimatikan dan tak dapat dihubungi kembali. Nama perusahaan hingga kini belum terungkap — diduga sengaja disembunyikan oleh seluruh pihak yang terlibat.

 

Sementara itu, oknum berinisial T (Tekong) muncul dengan alasan MA memiliki utang kepadanya, dan utang itu dijadikan alasan agar MA mau berangkat ke luar negeri. Nomor ponsel suami sah MA pun diduga diblokir atas arahan pihak-pihak tersebut.

 

 UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat (1): Penempatan PMI wajib persetujuan tertulis suami/istri sah. Tanpa itu = tindak pidana. Dalih izin orang tua tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum.

 

 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34: Dilarang memisahkan suami-istri tanpa persetujuan sah kedua belah pihak.

 

 KUHP Pasal 338: Menyembunyikan identitas lembaga penempatan yang beroperasi secara komersial dapat dikategorikan sebagai upaya menutupi jejak pidana.

 

 Permenaker No. 10 Tahun 2019: Nama PT, alamat, dan izin operasional wajib dapat ditunjukkan kepada keluarga calon PMI. Menolak menyebutkan = indikasi kuat ada yang disembunyikan.

 

 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 31: Memanfaatkan utang sebagai tekanan untuk berkerja ke luar negeri = eksploitasi dan pelanggaran ketenagakerjaan.

 

Kaperwil PoliceWatch NTB mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas:

 

✅ Tangkap W dan S — yang menyembunyikan nama PT dan berdalih izin orang tua

✅ Tangkap S/P — yang menyangkal keberadaan MA lalu mematikan HP

✅ Ungkap nama PT yang disembunyikan dan periksa izin operasionalnya

✅ Selidiki siapa menyusun surat izin tanpa Mengetahui Kades dan tanggung jawabnya

 

"Jangan ada yang lolos. Mulai dari yang menyusun surat palsu, yang mengantar dokumen, yang menutup-nutupi nama perusahaan, hingga yang memanfaatkan utang — semua sama-sama terlibat. Anak masih butuh ibunya, suami masih menunggu kepastian. Tangkap mereka sebelum warga lain menjadi korban berikutnya," pungkas Kaperwil PoliceWatch NTB.

 

Hingga berita ini diturunkan, nama PT belum terungkap, keberadaan MA di luar negeri belum dapat dipastikan, dan Supriadi bersiap melaporkan seluruh oknum ke aparat penegak hukum.

 Jurnalis 

Mamen

Pria Asal Bandar Lampung Tewas di Bacok, Saat Menagih Hutang di Way Tenong

 



Lampung Barat, policewatch.news, Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial HT (63), warga Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. HT ditangkap usai nekat membacok seorang penagih utang hingga tewas pada Selasa malam (6/10/2026).

​Korban diketahui bernama Surya Zainal (54), seorang wiraswasta asal Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Korban meregang nyawa di lokasi kejadian setelah menderita luka bacok serius di bagian leher.

​Kapolres Lampung Barat melalui Kasat Reskrim IPTU Rudy Prawira, S.H., M.H., membenarkan insiden berdarah tersebut. 

Peristiwa bermula saat korban mendatangi rumah pelaku sekitar pukul 17.00 WIB untuk menagih angsuran utang milik istri pelaku.

​”Pelaku sempat memberitahu bahwa istrinya belum pulang, Pelaku juga sempat menawarkan uang sebesar Rp.500.000 kepada korban dan meminta masalah utang ini dibicarakan baik-baik atau dilaporkan ke polisi.

Namun, korban tetap menolak dan bersikeras agar angsuran tersebut segera dilunasi malam itu juga,” terang IPTU Rudy.

​Adu mulut antara keduanya berlanjut hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Diduga tersulut emosi, pelaku masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah golok. Pelaku kemudian kembali keluar dan langsung membacok leher korban sebanyak dua kali hingga korban terkapar tak bernyawa.


​Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat berupaya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di belakang rumah. Namun, tali yang digunakannya terputus. Pelaku lantas mendatangi rumah kerabatnya dan meminta diantarkan ke Pospol Way Tenong untuk menyerahkan diri.

​”Mendapat informasi adanya pelaku yang menyerahkan diri ke Pospol sekitar pukul 20.30 WIB, Tim URC Sat Reskrim Polres Lampung Barat bersama Polsek Sumber Jaya langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku serta olah TKP,” tambah Kasat Reskrim.

​Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah golok sepanjang 42 cm beserta sarungnya yang masih ternoda bercak darah, serta pakaian milik korban.

​Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Barat guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal terkait tindak pidana pembunuhan.

(Red-R E)

Polda Lampung Ungkap Jaringan Narkotika Aceh–Jakarta, Amankan 89 Kg Sabu dan Ribuan Etomidate

 



Lampung Selatan – policewatch.news,- Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi jalur Aceh–Jakarta. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat total 89 kilogram, ribuan butir etomidate, serta etomidate cair, Selasa (6/10/2026).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja keras personel dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung.


Kasus pertama terungkap pada Selasa, 29 September 2026 sekitar pukul 05.50 WIB, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Saat melakukan pemeriksaan terhadap satu unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova, petugas menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 39 paket dengan berat 39 kilogram serta 1.929 pcs etomidate dan etomidate cair sebanyak 8,4 liter.

Berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan terhadap tersangka, petugas kemudian melakukan pengembangan jaringan hingga berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut di wilayah Depok, Jawa Barat dan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan beberapa tersangka dengan peran berbeda, mulai dari kurir, penerima barang, hingga pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan.

Selain itu, pada waktu yang sama, Polres Lampung Selatan juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu lainnya di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari pengungkapan tersebut diamankan 50 kilogram sabu yang dibawa oleh tiga orang tersangka yang diduga berperan sebagai kurir jaringan Aceh–Jawa.

Dari keseluruhan pengungkapan, total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu:


-Sabu seberat 89 kilogram
-Etomidate sebanyak ±1.929 pcs
-Etomidate cair sebanyak ±8,4 liter
-4 unit kendaraan roda empat
-9unit telepon genggam
-Uang tunai Rp251.500.000

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa Polda Lampung berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan wilayah Lampung sebagai jalur lintas distribusi.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar" ujar Helfi,

Selasa (6/10/2026).

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana perubahan dan penyesuaian ketentuan pidana yang berlaku, dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, diperkirakan sebanyak ±450.165 jiwa dapat diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.**R.E**

Penganiayaan Maut di Lapak Sawit Aur Duri, Pria 45 Tahun Diamankan Polisi

 


MUARA ENIM – Policewatch //  Suasana di sebuah pondok lapak pembelian buah kelapa sawit di Dusun III, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, mendadak geger. Seorang petani berinisial D (56) meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan pada Sabtu (3/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Peristiwa tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Polsek Rambang Niru. Seorang pria berinisial MA (45), yang juga berprofesi sebagai petani dan berdomisili di Desa Aur Duri, berhasil diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait peristiwa tersebut.


Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Rambang Niru Iptu Bambang, S.H., M.H., membenarkan adanya penanganan perkara penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, peristiwa terjadi di pondok lapak pembelian buah kelapa sawit. Dalam kejadian itu, MA (45) diduga melakukan penganiayaan terhadap D (56) dengan menggunakan tojok, alat yang digunakan dalam aktivitas pemindahan buah kelapa sawit.

Dalam uraian kejadian, pelaku diduga mengayunkan tojok ke arah bagian kepala kanan atas korban secara berulang. Penganiayaan kemudian berlanjut dengan ayunan ke arah wajah dan bagian pinggang kanan korban.

Mendapat informasi mengenai kejadian tersebut, Kapolsek Rambang Niru kemudian memerintahkan Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Roberten, N.S.E. untuk segera melakukan tindakan kepolisian dan mengamankan terduga pelaku.


Petugas akhirnya berhasil mengamankan MA (45). Saat dilakukan pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Selanjutnya, MA dibawa dan diamankan di Mapolsek Rambang Niru untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan hukum lebih lanjut.

Polsek Rambang Niru masih melakukan penanganan terhadap perkara tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, terduga pelaku MA (45) tetap ditempatkan dalam status hukum sesuai hasil pemeriksaan dan proses penyidikan kepolisian.

PELAPORAN DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI BELAWAN BELUM TERUNGKAP JELAS

 

Penasihat Hukum Pertanyakan Perkembangan LP, Dua Kali Ajukan Dumas ke Polda Sumut

Dok: policewatch.news


BELAWAN — policewatch.news,+ Kepastian hukum kembali dipertanyakan dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap RMS (18), warga Medan, yang telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan sejak 29 Juli 2026.

Laporan tersebut tercatat dalam LP/B/751/VII/2026/SPKT/Polres Pel. Blwn/Polda Sumut.

Lebih dari satu bulan setelah laporan dibuat, penasihat hukum korban menyatakan masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Penasihat hukum korban, Alfin Febrian Karim, S.H. dan Ricky Tri Gunarto, S.H., bahkan telah menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Polda Sumatera Utara sebanyak dua kali terkait penanganan laporan tersebut.

“KAMI MEMBUTUHKAN KEJELASAN, BUKAN SEKADAR NOMOR LAPORAN”

Alfin Febrian Karim, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai mengenai perkembangan perkara, termasuk mengenai langkah hukum terhadap pria berinisial B (50), yang dilaporkan dalam perkara tersebut.

«“Sampai saat ini, kami mempertanyakan perkembangan penanganan perkara ini. Kami telah menyampaikan Dumas ke Polda Sumatera Utara sebanyak dua kali. Kami berharap ada kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.”»

Menurut penasihat hukum, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada 28 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WIB setelah korban selesai bekerja.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada penasihat hukum, korban disebut diminta tetap berada di tempat kerja dengan alasan masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan.

Korban kemudian disebut berada di dalam gudang. Menurut keterangan pihak korban, terlapor B menghampiri korban dan mengunci pintu gudang. Setelah itu, menurut keterangan tersebut, terjadi dugaan kekerasan seksual.

Setelah kejadian, korban disebut kemudian diantarkan pulang.

Pihak penasihat hukum juga menyampaikan bahwa terlapor kemudian datang ke rumah korban dan bertemu dengan orang tua korban.

Keterangan tersebut masih merupakan bagian dari laporan dan proses hukum serta harus dibuktikan melalui mekanisme hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

29 JULI 2026 — KELUARGA LAPOR KE POLISI

Sehari setelah dugaan kejadian, orang tua korban mendatangi Polres Pelabuhan Belawan dan membuat laporan resmi.

Sejak saat itu, proses hukum diharapkan berjalan sesuai prosedur.

Namun pihak penasihat hukum menyatakan bahwa sampai berita ini diterbitkan, mereka masih mempertanyakan perkembangan perkara tersebut.

Pertanyaan yang disampaikan bukan untuk menghakimi terlapor.

Pertanyaan utamanya adalah:

SUDAH SAMPAI MANA PROSES HUKUMNYA?

APA SAJA LANGKAH PENYELIDIKAN ATAU PENYIDIKAN YANG TELAH DILAKUKAN?

APAKAH SELURUH PIHAK TERKAIT TELAH DIPERIKSA?

BAGAIMANA STATUS PERKARA TERSEBUT SAAT INI?

DAN KAPAN PIHAK KORBAN AKAN MENDAPATKAN KEJELASAN?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara transparan, objektif, profesional dan akuntabel.

DUMAS KE POLDA SUMUT JADI LANGKAH MENCARI KEPASTIAN

Pengajuan Dumas kepada Polda Sumatera Utara sebanyak dua kali menunjukkan bahwa pihak korban melalui penasihat hukumnya memilih menggunakan jalur resmi untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap proses penanganan perkara.

Langkah tersebut diharapkan tidak dipandang sebagai upaya untuk mendahului proses hukum.

Sebaliknya, Dumas diharapkan menjadi pintu untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan laporan berjalan sesuai ketentuan.

HUKUM TIDAK BOLEH BERHENTI PADA SEBUAH NOMOR LAPORAN.

Hukum harus bergerak melalui pemeriksaan.

Hukum harus bekerja melalui pembuktian.

Hukum harus menghasilkan kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti.

Dan apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur berdasarkan alat bukti yang sah, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan kekerasan seksual dan hak korban untuk mendapatkan perlindungan serta proses hukum yang layak.

Pihak penasihat hukum berharap institusi kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan tersebut.

Bukan untuk memberikan tekanan terhadap proses hukum.

Bukan untuk menentukan seseorang bersalah.

Melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan.

JIKA BUKTI CUKUP, PROSES SESUAI HUKUM.

JIKA MASIH PERLU PENDALAMAN, LAKUKAN PENDALAMAN.

JIKA ADA KENDALA, JELASKAN KENDALANYA.

Yang dibutuhkan korban dan keluarganya adalah kepastian mengenai proses, bukan ketidakjelasan.

KEPADA PIHAK BERWENANG: MASYARAKAT MENUNGGU TINDAKAN

Kini perhatian diarahkan kepada pihak yang berwenang menangani laporan tersebut.

Pihak korban dan penasihat hukum berharap adanya:

✔ Kejelasan status penanganan laporan.

✔ Transparansi tahapan pemeriksaan sesuai kewenangan.

✔ Penelusuran terhadap seluruh alat bukti yang relevan.

✔ Perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban.

✔ Pengawasan terhadap proses apabila diperlukan sesuai mekanisme yang berlaku.

✔ Penjelasan yang proporsional kepada pihak korban mengenai perkembangan perkara.

Karena pada akhirnya, masyarakat ingin melihat satu hal:

HUKUM BEKERJA.

Bukan karena korban memiliki kekuatan.

Bukan karena perkara menjadi perhatian media.

Tetapi karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGAN BIARKAN KEPASTIAN HUKUM MENJADI TANDA TANYA

Sebuah laporan mungkin membutuhkan waktu.

Pemeriksaan mungkin membutuhkan ketelitian.

Pembuktian memang harus dilakukan secara hati-hati.

Namun kehati-hatian dalam proses hukum tidak boleh identik dengan ketidakjelasan.

Korban membutuhkan perlindungan.

Keluarga membutuhkan kepastian.

Penasihat hukum membutuhkan penjelasan mengenai proses.

Dan masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa hukum berjalan secara profesional.

Maka pertanyaannya kini sederhana:

SUDAH SAMPAI MANA PENANGANAN LAPORAN INI?

PUBLIK MENUNGGU JAWABANNYA.

Catatan: Terlapor dalam pemberitaan ini belum dinyatakan bersalah dan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah serta hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. (*SS*)

Dugaan Penyimpangan Keuangan BUMD PT Energi Selaparang Naik ke Tahap Penyidikan, Polda NTB Telusuri Anggaran APBD Lombok Timur 2019–2024



 

POLICEWATCH -MATARAM 

 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat resmi meningkatkan penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Energi Selaparang ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah tim penyelidik Ditreskrimsus Polda NTB mengumpulkan bahan keterangan, memeriksa dokumen, serta mendalami pengelolaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur periode 2019 hingga 2024.

 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol Ade Zamrah, S.I.K., M.H., membenarkan peningkatan status perkara tersebut. “Benar, Ditreskrimsus Polda NTB telah meningkatkan penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur periode 2019 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan,” ujarnya.

 

Dijelaskan, tahap penyidikan dibuka guna mengungkap secara menyeluruh apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik daerah tersebut. Penyidik akan meneliti penggunaan penyertaan modal, aliran dana, serta seluruh kegiatan yang berkaitan dengan anggaran selama lima tahun terakhir.

 

Sementara itu, Kasubdit Tipidkor Polda NTB, AKBP Muhaemin, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan proses berjalan secara objektif dan mengikuti aturan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa naiknya perkara ke tahap penyidikan belum berarti ada penetapan tersangka.

 

“Peningkatan ke tahap penyidikan tidak serta-merta berarti seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka baru dilakukan apabila telah terpenuhi minimal dua alat bukti sah sesuai ketentuan hukum acara pidana,” tegas AKBP Muhaemin, tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

 

Polda NTB juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki informasi atau dokumen terkait agar dapat memberikan keterangan secara kooperatif kepada penyidik. Seluruh proses dipastikan berjalan transparan, profesional, dan berlandaskan fakta yang terungkap di lapangan.

 

Hingga saat ini, penyidik masih memperdalam kasus dan belum merilis nama-nama pihak yang diperiksa maupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

 Mamen

Lucu & Aneh! Menikah Dulu Baru Gugat Cerai — R.D. Diduga Menikah Lagi 12 September, Baru Ajukan Cerai 3 Hari Kemudian!






 

POLICEWATCH — LOMBOK TENGAH

 

Sebuah kejanggalan hukum yang dianggap ganjil mencuat di Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Seorang perempuan berinisial R.D. diduga melangsungkan pernikahan kedua lebih dulu, baru kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama — padahal perkawinan pertamanya secara hukum negara masih sah dan belum ada putusan cerai maupun akte cerai!

 

Kasus ini bermula dari laporan M.Z, warga Desa Bunut Baok yang merupakan saudara kandung dari suami sah R.D., yakni R.A. Keduanya menikah secara sah pada 7 November 2007 dengan Akta Nikah Nomor 84/84/I/2008. Hingga kini, R.A. masih bekerja di luar negeri mencari nafkah untuk keluarganya. Secara hukum negara, belum ada proses perceraian yang sah.

 

Yang dianggap paling mencengangkan dan dipertanyakan keabsahannya adalah urutan kejadiannya: pada Sabtu, 12 September 2026, R.D. diduga melaksanakan pernikahan kedua dengan seorang laki-laki di wilayah Desa Montong Terep. Padahal baru pada Selasa, 15 September 2026 — tiga hari setelah menikah — R.D. diduga baru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lombok Tengah.

 

“Sebenarnya sudah seharusnya gugatan cerai diajukan terlebih dahulu, menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, baru melangsungkan pernikahan lain. Ini terbalik — menikah dulu, baru mengurus cerai. Apa maknanya?” sorot perwakilan keluarga.

 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh awak media, pada saat pernikahan kedua berlangsung, R.D. diduga beralasan dinikahkan secara terpaksa karena telah mengandung anak dari laki-laki yang dinikahinya. Jika hal ini benar, maka diduga terjadi hubungan badan antara R.D. dengan laki-laki lain — saat dirinya masih terikat perkawinan sah dengan R.A. yang bekerja di luar negeri.

 

Pernikahan tersebut diduga difasilitasi oleh A. — ayah kandung R.D. yang diduga bertindak sebagai wali nikah — serta M., Kepala Dusun setempat yang diduga turut hadir dan menyaksikan pelaksanaannya. Padahal sebelumnya, pihak keluarga sudah mengingatkan agar urusan perceraian diselesaikan terlebih dahulu. Kepala Dusun pun sempat menyatakan akan memastikan semua syarat dipenuhi, namun hal itu diduga diabaikan.

 

“Kami sudah mengingatkan agar lengkapi dulu administrasi dan urusan cerainya. Tapi tidak didengarkan. Kepala Dusun bilang akan cek syarat — justru ikut menyaksikan pernikahan itu,” ungkap perwakilan keluarga.

 

Atas peristiwa tersebut, kuasa hukum M.Z — Advokat Achmad Syaifullah, SH., MH bersama Marzuki Hadi, SH — mengirimkan surat somasi bertanggal 14 September 2026, Nomor: 21/Sms/AS-ADV&LC/XI/2026, ditujukan kepada R.D., A. (ayah kandung), dan M. (Kepala Dusun). Ketiganya diduga melanggar:

 

- Pasal 20 jo. Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) — diduga melangsungkan atau memfasilitasi perkawinan padahal diketahui masih terikat perkawinan sah. Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun 6 bulan.

- Pasal 1365 KUHPerdata — diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang wajib mengganti kerugian.

 

Pihak pengacara memberi kesempatan 3×24 jam sejak surat diterima untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak ada itikad baik, laporan pidana akan segera diajukan ke Polres Kota Lombok Tengah.

 

“Tanpa akte cerai dari Pengadilan Agama, perkawinan pertama tetap sah. Urutannya aneh — menikah dulu, baru ajukan cerai. Ini tidak sesuai hukum. Kami beri kesempatan terakhir. Jika diabaikan, jalur hukum sepenuhnya kami tempuh,” tegas Achmad Syaifullah.

 

Surat somasi ini juga ditembuskan kepada Kapolda NTB, Kapolres Kota Lombok Tengah, dan Ketua Pengadilan Negeri Praya. Awak media menegaskan seluruh peristiwa di atas masih berstatus dugaan dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung — pihak-pihak terkait berhak memberikan penjelasan serta membela diri sebelum dinyatakan terbukti secara sah.

 

Jurnalis

Mamen