Tower Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Pembangunan di Bongancina Tetap Berjalan: Perbekel, Camat hingga Pemkab Buleleng Tutup Mata

 

POLICEWATCH-BULELENG 

Pembangunan menara telekomunikasi setinggi lebih dari 60 meter di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, kembali menjadi sorotan publik. Hingga Rabu (10/6/2026), aktivitas proyek masih terus berlangsung. Para buruh tampak tetap bekerja melakukan pemasangan rangka dan besi tower meskipun proyek tersebut diduga belum mengantongi izin lengkap dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kondisi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa pembangunan tetap berjalan meski muncul keberatan warga dan dugaan belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan? Siapa yang berani menjamin proyek tersebut tetap aman dari tindakan penertiban? Apakah ada pihak yang sengaja membiarkan atau bahkan menjadi "backing" di balik pembangunan tower tersebut?

Warga sekitar mengaku kecewa karena sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi. Padahal mereka merupakan penyanding terdekat yang akan merasakan langsung dampak keberadaan tower raksasa tersebut.

Dewa Ketut Budi Mahardana, salah satu warga penyanding, mengaku tidak pernah menerima undangan maupun pemberitahuan resmi terkait pembangunan tower yang berdiri tidak jauh dari tempat tinggalnya.

"Kami sangat kaget. Tower lebih dari 60 meter dibangun dekat pemukiman, tetapi kami tidak pernah dimintai persetujuan ataupun diajak sosialisasi. Yang kami pikirkan adalah risiko dan keselamatan warga," ujarnya.

Menurut warga, proyek tersebut mulai berjalan sejak 2 Mei 2026. Namun hingga kini masyarakat masih mempertanyakan legalitas pembangunan karena informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pelaksana proyek hanya mengantongi rekomendasi dari Perbekel Desa Bongancina dan surat persetujuan dari PLT Camat Busungbiu saat itu.

Padahal secara administrasi pemerintahan, rekomendasi kepala desa maupun camat bukanlah izin utama yang dapat dijadikan dasar memulai pembangunan fisik menara telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur permanen wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen teknis lainnya sesuai regulasi.

Ironisnya, meski polemik terus berkembang, pembangunan justru terus berlangsung tanpa terlihat adanya tindakan penghentian dari instansi yang berwenang.

Anggota BPD Desa Bongancina, Dewa Mertayasa, bahkan secara terbuka mempertanyakan prosedur yang ditempuh pengembang. Ia menyebut proyek dilaksanakan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat dan berada di lokasi rawan karena berada di tikungan jalan provinsi.

Menurutnya, tumpukan material konstruksi di badan jalan telah mempersempit ruang lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

"Kami tidak bermaksud menghalangi investasi atau pembangunan. Tetapi prosedur harus dijalankan. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah bangunan berdiri. Kalau nanti terjadi sesuatu, masyarakat juga yang disalahkan," tegasnya.

Dewa Mertayasa mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah pihak, mulai dari DPRD Buleleng, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, DPMPTSP hingga Satpol PP Kabupaten Buleleng. Namun hingga kini belum terlihat langkah tegas yang menghentikan aktivitas proyek.

Yang lebih mengejutkan, menurut pengakuannya, saat melakukan klarifikasi langsung ke Dinas Kominfo Buleleng, ia memperoleh informasi bahwa dinas tersebut tidak menerbitkan izin pembangunan tower karena seluruh proses perizinan berada pada mekanisme pelayanan terpadu melalui DPMPTSP.

Fakta tersebut semakin memperkuat pertanyaan masyarakat mengenai dasar hukum yang digunakan pengembang untuk memulai pekerjaan konstruksi sejak awal.

Dugaan Pelanggaran

Apabila benar pembangunan dilakukan sebelum seluruh izin utama diterbitkan, maka proyek tersebut berpotensi melanggar ketentuan perizinan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, apabila pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan dengan menempatkan material di badan jalan provinsi, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait gangguan terhadap keselamatan lalu lintas.

Jika ditemukan adanya penyampaian informasi yang tidak benar dalam proses administrasi, penggunaan dokumen yang tidak sesuai fakta, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan rekomendasi, maka pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Sikap Tegas Pemkab Buleleng

Masyarakat kini menunggu langkah tegas Pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kominfo, maupun instansi pengawas lainnya untuk memastikan apakah proyek tersebut telah memenuhi seluruh syarat hukum atau justru berjalan di tengah dugaan pelanggaran administrasi.

Sebab jika benar izin utama belum terbit namun pembangunan tetap berlangsung, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah.

"Jangan sampai aturan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau masyarakat membangun tanpa izin pasti ditindak. Lalu kenapa proyek tower sebesar ini tetap berjalan?" ungkap salah satu warga.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Perbekel Desa Bongancina Dewa Made Sariana belum memberikan penjelasan rinci mengenai status perizinan pembangunan tower tersebut.

"Begini saja pak, biar tidak salah nanti saya menyampaikan, lebih baik bapak datang ke desa. Suksma," jawabnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang yang disebut-sebut berasal dari PT Tower Bersama, Camat Busungbiu, DPMPTSP Kabupaten Buleleng, serta Bupati Buleleng belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas pembangunan tower yang hingga kini terus berjalan.

Masyarakat berharap seluruh pihak terkait segera membuka dokumen perizinan secara transparan agar polemik tidak semakin meluas dan tidak menimbulkan dugaan adanya pembiaran maupun perlakuan khusus terhadap proyek yang sedang menjadi sorotan publik tersebut.

Mamen

KAPOLDA KEPRI HADIRI PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA BP2MI, PERKUAT SINERGI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

 

policewatch.news,-Tanjungpinang – Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (8/6/2026).

Kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mendukung upaya pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan.

Kehadiran Kapolda Kepri merupakan bentuk dukungan Polda Kepri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan profesional. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan dan pencegahan berbagai praktik penempatan pekerja migran nonprosedural.

Melalui kesepakatan tersebut, para pihak sepakat meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kompetensi calon pekerja migran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, sertifikasi profesi, serta penguatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Polda Kepri selama ini turut berperan dalam mendukung upaya pelindungan pekerja migran melalui pengawasan di wilayah perbatasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu membangun sistem pelindungan pekerja migran yang terpadu, mulai dari tahap persiapan, penempatan, hingga purna penempatan.

Kerja sama yang terjalin juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar semakin kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pasar kerja global.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan***siska***

‎

‎

Polemik Tower Bongancina: Warga Laporkan Dugaan Bangun Duluan Sebelum Izin Lengkap ke Polda Bali

POLICEWATCH-BULELENG 

Pembangunan menara telekomunikasi di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menuai polemik. Warga melayangkan pengaduan resmi melalui jalur Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polda Bali pada Senin (18/5/2026), meminta penegasan hukum atas dugaan pelanggaran prosedur perizinan.

 

Salah satu pelapor sekaligus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongancina, I Dewa Made Mertayasa, menyatakan pembangunan telah berlangsung sejak awal Mei 2026, padahal izin utama yang menjadi dasar hukum proyek tersebut diduga belum diterbitkan. Hingga saat ini, pihak pengembang hanya dilaporkan memiliki surat rekomendasi dari Perbekel Bongancina tertanggal 16 Desember 2025 dan persetujuan dari Plt Camat Busungbiu pada 20 Januari 2026.

 

“Kami tidak menolak pembangunan atau investasi, tapi prosedur harus sesuai aturan. Kami merasa alurnya terbalik: pekerjaan sudah jalan, sementara izin resmi masih belum jelas. Makanya kami meminta pemerintah membuka informasi secara transparan,” ujar Dewa saat ditemui, Jumat (5/6/2026).

 

Ia juga menjelaskan telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari sana diperoleh keterangan bahwa Kominfo tidak menerbitkan izin pendirian menara, dan seluruh proses perizinan saat ini diatur terpusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 

Selain soal kelengkapan dokumen, warga juga mempertanyakan kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah serta proses sosialisasi yang dinilai belum maksimal. Pengaduan ini telah disampaikan pula kepada Ketua DPRD Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Satpol PP.

 

Melalui laporan di Polda Bali, warga berharap kasus ini ditelaah secara objektif agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. “Kami butuh kepastian hukum. Jika prosedurnya benar, silakan dilanjutkan. Tapi jika ada yang belum lengkap, harus diperbaiki demi ketertiban bersama,” pungkasnya.

 Mamen

868 Personel Dikerahkan, Kapolda NTB Pimpin Patroli Rinjani Presisi Sisir Seluruh Titik Rawan Kejahatan

 

Policewatch-Mataram. 

Demi memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menggelar Patroli Rinjani Presisi secara serentak di seluruh wilayah hukum, Sabtu malam (30/5/2026). Sebanyak 868 personel gabungan diterjunkan untuk menyisir titik-titik rawan gangguan kamtibmas, dengan langsung dipimpin oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H.

 

Kegiatan besar ini diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Islamic Center NTB, yang dihadiri Wakapolda NTB, para Pejabat Utama, Kapolresta Mataram, serta seluruh personel yang terlibat. Usai memimpin apel dan memastikan kesiapan pasukan, Kapolda secara resmi melepas rombongan patroli yang bergerak berbarengan tidak hanya di wilayah Kota Mataram, namun juga di 10 Polres jajaran yang tersebar dari Lombok hingga Sumbawa.

 

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa patroli ini adalah langkah nyata dan konkret kepolisian untuk mencegah berbagai potensi kejahatan yang bisa meresahkan warga.

 

"Kami sadar betul, situasi aman dan tertib adalah syarat utama agar masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang. Patroli Rinjani Presisi ini kami gelar agar kehadiran polisi terasa nyata di tengah masyarakat, mencegah tindak kriminalitas, gangguan ketertiban, maupun pelanggaran hukum lainnya," tegas Kapolda.

 

Pengerahan ratusan personel ini difokuskan pada lokasi-lokasi strategis, tempat keramaian, serta jalur-jalur yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Kehadiran aparat secara masif diharapkan mampu memberikan efek jera bagi calon pelaku kejahatan sekaligus menjadi jaminan rasa aman bagi warga yang beraktivitas di malam hari.

 

Kapolda juga menekankan bahwa menjaga keamanan bukanlah tugas sendirian. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mengawasi lingkungan masing-masing.

 

"Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap warga juga peka terhadap lingkungan, saling menjaga, dan segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Sinergi antara polisi dan masyarakat adalah kunci utama terciptanya NTB yang aman," tambahnya.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.IK., MM. menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli ini dipantau langsung oleh pimpinan dari pusat hingga daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Patroli Rinjani Presisi ini juga akan menjadi agenda rutin sebagai strategi pemeliharaan keamanan jangka panjang di NTB.

 

"Kegiatan ini bukti keseriusan kami menjaga stabilitas daerah. Ke depannya, pola patroli seperti ini akan terus kami lakukan agar kehadiran polisi selalu terasa, kejahatan bisa dicegah sejak dini, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif," ungkapnya.

 

Melalui langkah preventif ini, Polda NTB kembali menegaskan komitmennya mewujudkan wilayah yang kondusif, tertib, dan bebas dari gangguan keamanan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Mamen

Polda NTB Berhasil Ungkap 184 Kasus Kejahatan Jalanan: Tak Ada Tempat Bersembunyi Bagi Pelaku

 

 

Policewatch-Mataram.

Selama lima bulan pertama tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Barat bersama seluruh jajaran telah membuktikan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebanyak 184 kasus kejahatan jalanan yang masuk dalam kategori 3C – Curat, Curas, dan Curanmor – berhasil diungkap, dengan 232 pelaku diamankan dan kini sedang menjalani proses hukum.

 

Pengungkapan capaian kinerja tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., saat konferensi pers usai apel Patroli Rinjani Presisi yang digelar di lapangan Islamic Center Mataram, Sabtu (30/5/2026) malam. Hadir dalam kesempatan itu Wakapolda NTB, Plt. Irwasda, para Pejabat Utama Polda NTB, serta Kapolresta Mataram.

 

Dari total 184 kasus yang terungkap, rinciannya meliputi 92 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 14 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), dan 78 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Berkat penindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian, sebanyak 232 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 127 orang pelaku curat, 20 orang pelaku curas, dan 85 orang pelaku curanmor. Menariknya, sebagian dari pelaku yang diamankan masih berstatus anak-anak, sehingga penanganannya dilakukan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

"Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kami, karena dampaknya sangat terasa langsung oleh masyarakat. Yang dirampas bukan hanya harta benda, tetapi juga ketenangan dan rasa aman warga saat beraktivitas sehari-hari," tegas Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

 

Dalam pengungkapan kasus ini, tercatat beberapa wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Untuk kasus curat, Polres Bima memimpin dengan 16 kasus, disusul Polres Dompu 13 kasus, dan Polres Lombok Timur 12 kasus. Sementara kasus curas paling banyak terungkap di wilayah hukum Polres Lombok Tengah sebanyak 6 kasus, lalu Ditreskrimum Polda NTB 4 kasus, dan Polresta Mataram 3 kasus. Adapun kasus curanmor, Polres Lombok Timur berada di urutan teratas dengan 20 kasus, diikuti Polresta Mataram 19 kasus, dan Polres Lombok Barat 12 kasus.

 

Bukan hanya mengamankan pelaku, kepolisian juga berhasil menyita beragam barang bukti yang menjadi hasil kejahatan tersebut. Dalam kasus curat, barang bukti yang disita meliputi uang tunai, handphone, 13 unit sepeda motor, 2 unit mobil, tabung gas, alat elektronik, hingga bahan bangunan. Pada kasus curas, petugas mengamankan 3 bilah senjata tajam, 8 unit sepeda motor, perhiasan, helm, dan tas. Sementara untuk curanmor, sebanyak 78 unit sepeda motor dan 1 unit mobil berhasil disita, lengkap dengan dokumen kendaraan, anak kunci, kunci alat pembobol, senjata tajam, dan uang tunai.

 

Kapolda mengimbau warga yang merasa kehilangan kendaraan bermotor untuk segera mengecek ke Polres atau Polsek terdekat dengan membawa bukti kepemilikan yang sah, guna memudahkan proses pengembalian barang bukti.

 

Seluruh pelaku yang diamankan kini telah dijerat pasal berlapis sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Pelaku curat dikenakan Pasal 477 KUHP, curas Pasal 479 KUHP, dan curanmor Pasal 476 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara yang tegas.

 

Irjen Pol. Kalingga menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi siapa saja yang berniat melakukan kejahatan di wilayah NTB. Operasi pengamanan dan patroli akan terus diperkuat guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. "Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci ganda pada kendaraan, tidak meninggalkan barang berharga di tempat terbuka, dan segera melapor jika melihat atau menjadi korban tindak kejahatan," pesannya.

 

Di akhir keterangannya, Kapolda NTB kembali menegaskan semangat penindakan pihaknya dengan kalimat tegas: "No Where to Run, No Place to Hide. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi pelaku kejahatan di NTB."

Jurnalis

Mamen

Libatkan Keluarga sebagai Benteng, 11.164 Personel Polda NTB Teken Pakta Integritas Bebas Narkoba

 

 

Policewatch-Mataram. 

Langkah luar biasa dan penuh makna diambil Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menjaga kehormatan institusi sekaligus membersihkan barisan dari ancaman bahaya narkoba. Sebanyak 11.164 personel, mulai dari pejabat tinggi hingga anggota di tingkat dasar, secara serentak menandatangani pakta integritas anti korupsi dan anti narkoba, Jumat (29/5/2026). Yang menjadikan momen ini istimewa, prosesi penandatanganan tidak berlangsung sendirian, melainkan wajib disaksikan langsung oleh keluarga terdekat.

 

Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial biasa, melainkan bentuk komitmen nyata dan janji setia seluruh jajaran untuk menjauhi segala bentuk keterlibatan dengan narkotika. Angka 11.164 personel yang terlibat menunjukkan betapa luas dan seriusnya upaya pencegahan yang digalakkan di wilayah NTB.

 

“Ini adalah langkah pencegahan utama kami. Kami ingin memastikan seluruh jajaran Polda NTB bersih, murni, dan jauh dari pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Pakta integritas ini menjadi landasan dan batasan tegas bagi setiap anggota,” ujar Irjen Pol. Kalingga usai memimpin langsung kegiatan tersebut.

 

Salah satu poin paling menarik dan strategis dalam kebijakan kali ini adalah kewajiban melibatkan unsur keluarga. Kapolda NTB menginstruksikan bahwa bagi anggota yang sudah berkeluarga, penandatanganan wajib disaksikan oleh istri. Sementara bagi anggota yang masih lajang, saksi wajibnya adalah orang tua.

 

Menurut Irjen Pol. Kalingga, keluarga adalah benteng pertahanan paling kokoh dan efektif untuk menjaga anggota dari jeratan bahaya narkoba. Kehadiran istri atau orang tua diharapkan menjadi pengingat sekaligus pengawas terdekat dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Kenapa harus ada istri atau orang tua? Karena kami sadar, pencegahan paling kuat itu dimulai dari rumah. Istri harus bisa mengawasi, mengingatkan, dan memastikan suaminya tidak terlibat hal-hal buruk. Begitu juga orang tua bagi anak-anaknya yang masih lajang. Keluarga adalah pusat kendali utama karakter seorang anggota,” jelas jenderal bintang dua tersebut.

 

Janji yang tertuang dalam pakta integritas ini bukanlah sekadar tulisan tanpa makna. Kapolda NTB menegaskan, tidak ada toleransi atau kompromi sedikit pun bagi siapa saja yang terbukti melanggar. Konsekuensi berat sudah disiapkan dan tertulis jelas dalam dokumen tersebut.

 

Setiap anggota yang kedapatan terlibat dalam tindak pidana narkoba akan menghadapi tiga tingkatan sanksi tegas, mulai dari sidang disiplin, pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas, hingga proses hukum pidana umum yang berujung penjara.

 

“Langkah ini kami jalankan sejalan dengan instruksi Kapolri serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin Polri, khususnya Polda NTB, menjadi teladan nyata bagi masyarakat dalam memerangi narkoba, bukan justru menjadi bagian dari masalahnya,” tegasnya.

 

Di akhir keterangannya, Kapolda NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan pers dan tokoh masyarakat, untuk terus bersinergi. Kolaborasi dan pertukaran informasi dianggap sangat penting agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba bisa ditekan hingga ke akar-akarnya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Mamen

Kombes Pol Dewa Wijaya: Jejak Keberanian dan Hati Nurani di Setiap Sudut Negeri

 

 

Policewatch-Jakarta 

 Nama Kombes Pol Dewa Wijaya tercatat sebagai salah satu sosok perwira kepolisian yang kisah pengabdiannya melintasi batas tugas, waktu, dan ruang. Bukan hanya dikenal karena ketegasannya menegakkan hukum di tengah bahaya, ia juga diingat sebagai pemimpin yang hadir membawa harapan dan perlindungan saat masyarakat membutuhkannya paling dalam.

 

Namanya melejit ke permukaan nasional pada Januari 2016. Saat serangan teror mengguncang kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, ketegangan menyelimuti ibu kota. Di tengah kekacauan itu, tim dari Pol Airud di bawah pimpinannya bergerak cepat, tepat, dan berani. Mereka berhasil melumpuhkan aksi kejahatan yang mengancam nyawa warga, membuktikan bahwa kesiapan dan keahlian adalah tameng terkuat bagi keamanan negeri.

 

Sebelum dikenal sebagai pengawal keamanan yang tangguh, Dewa Wijaya telah menempuh jalan yang istimewa. Ia adalah bagian dari tim khusus Polisi Udara, sekaligus seorang pilot yang dididik langsung di sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Pengalaman ditempa dalam berbagai latihan berat, serta penugasan di daerah konflik baik di dalam maupun luar negeri, membentuk dirinya menjadi sosok yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki insting tajam dan ketenangan luar biasa di bawah tekanan.

 

Pengalaman itu menjadi bekal berharga saat ia mengabdikan diri di Polda Metro Jaya. Di sana, kepercayaan besar diberikan kepadanya dengan menjabat Kasat Reskrim, memimpin penanganan beragam kasus—mulai dari kejahatan umum hingga kasus-kasus berat yang menggetarkan publik. Di mata rekan dan masyarakat, ia adalah perwira yang tegas, disiplin, dan tak kenal lelah. Prinsip hidupnya menjadi kompas setiap langkah: “Seorang anggota polisi harus selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat ada masalah, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan rasa aman dan kepastian.”

 

Namun, pengabdian Dewa Wijaya tidak berhenti di urusan penegakan hukum. Nama dan dedikasinya kembali menjadi sorotan, bahkan hingga ke mancanegara, saat bencana besar melanda Pulau Lombok pada Agustus 2018. Gempa berkekuatan 7,0 SR mengguncang tanah dan hati warga Nusa Tenggara Barat. Saat itu, ia menjabat sebagai Kasatrolda Pol Air Polda NTB. Di tengah reruntuhan dan kepanikan, ia turun langsung ke garis depan.

 

Ia memimpin operasi evakuasi besar-besaran dari kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, hingga Gili Air. Ribuan wisatawan, baik domestik maupun asing, berada dalam ketakutan menghadapi ancaman gempa susulan. Dengan sigap dan tenang, Dewa mengatur pergerakan ratusan orang yang panik, menenangkan suasana, dan memastikan semuanya tertib menuju kapal-kapal yang akan membawa mereka ke keselamatan di Pelabuhan Bangsal. Lebih dari 2.700 nyawa berhasil diselamatkan berkat koordinasi yang matang dan kehadiran pemimpin yang meyakinkan.

 

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan masyarakat merasa tidak sendiri menghadapi keadaan,” ujarnya kala itu, kalimat sederhana yang sarat makna tentang arti kehadiran negara.

 

Tak berhenti saat keadaan mulai aman, Dewa Wijaya terus berpikir panjang. Ia menginisiasi pendirian Yayasan NTB Bersatu, sebuah wadah yang didedikasikan untuk menyalurkan bantuan sosial dan mempercepat pemulihan wilayah-wilayah yang hancur akibat gempa. Baginya, pengabdian adalah proses berkelanjutan, bukan sekadar tugas sesaat.

 

Dari medan antiteror, meja penanganan kriminal, langit penerbangan, hingga tanah longsor dan reruntuhan bencana, Kombes Pol Dewa Wijaya membuktikan dirinya sebagai sosok langka. Ia adalah perpaduan sempurna antara pemimpin yang tegas dalam tugas, namun tetap memiliki hati yang lembut dan peduli pada sesama. Jejak pengabdiannya adalah bukti nyata bahwa seorang polisi sejati tidak hanya menjaga hukum, tetapi juga menjaga harapan dan kemanusiaan di setiap jengkal tanah air.

Jurnalis

Mamen

Flyer Penculikan Anak Hoaks! Pemprov NTB Imbau Warga Tenang dan Bijak Saring Informasi

 

 

Policewatch-Mataram.

Kabar yang beredar luas di media sosial terkait isu penculikan anak lewat sebuah brosur atau flyer ternyata tidak benar alias berita bohong (hoaks). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, telah memastikan bahwa informasi tersebut palsu dan sama sekali bukan dikeluarkan atau disebarluaskan oleh pihak pemerintah daerah.

 

Pihaknya menegaskan, masyarakat diminta untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing emosi, serta berhenti menyebarkan kembali informasi yang belum jelas kebenarannya. Langkah ini diambil demi mencegah timbulnya kepanikan massal maupun keributan di tengah masyarakat.

 

“Kami imbau warga jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Jangan sampai isu yang tidak bertanggung jawab ini memicu kepanikan atau tindakan anarkis yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

 

Ia pun mengingatkan kembali pada kejadian serupa yang pernah menimpa daerah lain, di mana isu penculikan yang belum jelas kebenarannya berujung pada kekerasan. Ada kasus di mana seseorang dituduh penculik, dikejar massa, dianiaya, hingga dibakar hidup-hidup hanya bermodalkan kabar angin.

 

“Peristiwa kelam seperti itu jangan sampai terulang lagi di NTB. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak, tenang, dan selalu mengedepankan prinsip tabayun atau melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menelan mentah-mentah berita yang beredar,” ujarnya.

 

Dari sisi visual, Pemprov NTB juga menegaskan bahwa flyer tersebut bukan produk resmi pemerintah. Salah satu buktinya terlihat jelas dari penggunaan logo Pemerintah Provinsi NTB yang bentuk, warna, dan tata letaknya tidak sesuai dengan standar resmi yang ditetapkan.

 

“Saya sendiri justru dikirimi flyer itu oleh teman yang bertanya apakah itu benar dari kami. Saya langsung pastikan, itu bukan produk kami dan itu informasi palsu,” ungkapnya.

 

Pemprov NTB berharap aparat kepolisian dapat segera menelusuri siapa pihak yang membuat dan menyebarkan informasi menyesatkan ini, agar keresahan di tengah masyarakat dapat segera diredam. Pemerintah pun mengajak seluruh warga untuk selalu cerdas memilah informasi, demi menjaga suasana aman, tertib, dan kondusif di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Mamen

Asah Kemampuan Penyelamatan, Ditpolairud Polda NTB Gelar Latihan SAR di Pantai Cemara

 

 

Policewatch-Mataram.

Demi memastikan kesiapan dan keahlian personel dalam menghadapi situasi darurat di perairan, Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan pelatihan Search and Rescue (SAR) atau Pencarian dan Pertolongan di Pantai Cemara, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan.

 

Pelatihan ini berfokus pada penguasaan teknik penyelamatan di laut yang mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari teknik evakuasi korban tenggelam yang aman dan tepat, penerapan pertolongan pertama di perairan, pengoperasian peralatan keselamatan, hingga simulasi penanganan korban dalam kondisi darurat di tengah laut. Selain keterampilan teknis, kegiatan ini juga melatih kekompakan tim serta kecepatan dan ketepatan bertindak, mengingat setiap detik sangat berharga saat menghadapi situasi gawat di lautan.

 

Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme seluruh personel. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar setiap peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin tinggi, dan penuh tanggung jawab.

 

"Latihlah kemampuan ini secara maksimal agar keahlian SAR personel semakin terasah, sigap dalam bertindak, dan profesional saat melaksanakan tugas kemanusiaan di laut. Kita harus siap menjadi garda terdepan pertolongan kapan pun dan di mana pun masyarakat membutuhkan," tegas Kombes Pol Boyke.

 

Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda NTB bertekad melahirkan personel yang tangguh, humanis, dan andal. Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan serta keselamatan seluruh masyarakat pesisir dan pengguna jasa perairan di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga setiap aktivitas di laut dapat berjalan aman dan tertib.

Mamen

Ketika Pemburu dan Pemberantas Narkoba Ikut Bermain, Berubah Jadi Bagian Lingkaran Haram didalamnya

Penulis : M Rodhi irfanto S.H.
Editor: Donal T

Red, policewatch.news,- Rakyat kembali dipaksa menelan ironi yang pahit juga kabar yang memerahkan telinga yang menyesakkan dada. Di saat masyarakat diminta percaya pada perang melawan narkotika, justru oknum yang berdiri di barisan pemberantas malah diduga ikut tenggelam di dalam lumpur yang sama.  

Sebuah tamparan keras yang bukan hanya mencoreng institusi, tetapi juga melukai rasa percaya masyarakat yang selama ini diminta tunduk pada slogan “perang terhadap narkoba”

Yohanes Bonar Adiguna Hutapea, seorang Kasat Resnarkoba yang seharusnya memburu pelaku narkotika, kini malah duduk di balik jeruji tahanan Polda Kaltim. 

Pengakuan bahwa barang haram itu hanya untuk dipakai sendiri terdengar seperti kalimat lama yang terlalu sering diputar ketika seorang Oknum aparat tersandung kasus. 

Publik tentu berhak bertanya, apakah mungkin dan begitu naifnya jika seorang oknum aparat yang memiliki jabatan di satuan narkoba hanya sekadar “pemakai biasa” tanpa mengetahui lebih jauh jaringan yang selama ini ia hadapi setiap hari..?

Jika benar aparat penegak hukum saja bisa terseret, lalu kepada siapa lagi rakyat harus menggantungkan harapan? 

Jangan salahkan masyarakat bila mulai muncul anggapan bahwa perang narkoba selama ini hanya keras di spanduk, tajam ke rakyat kecil, namun sering melempem ketika bau busuk mulai keluar dari dalam institusi sendiri.  

Publik tidak butuh sekadar konferensi pers dan narasi penenang. Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian membersihkan internal tanpa sandiwara, tanpa perlindungan, tanpa “main mata” sesama aparat.

Sebab rakyat sudah terlalu sering melihat kasus besar berubah kecil ketika pelakunya seseorang yang memakai seragam dan mempunyai pangkat juga jabatan. 

Jangan sampai hukum kembali terlihat galak kepada masyarakat biasa, tetapi mendadak rabun saat berhadapan dengan oknum di lingkaran sendiri

Jika institusi ingin kembali dipercaya, maka bersihkan sampai ke akar. Karena narkoba bukan hanya menghancurkan generasi muda, tetapi juga bisa menghancurkan wibawa hukum ketika penjaganya sendiri diduga ikut bermain di dalam gelap dan menjadi bagian lingkaran barang haram tersebut

Kapolda Sumsel kunjungi Polres Lahat, hadiri rangkaian kegiatan sosial, olahraga dan kamtibmas

Red, policewatch.news Lahat, - Humas Polres Lahat, Kunjungan kerja Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Dr. Shandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. ke wilayah Kabupaten Lahat berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Dalam kunjungannya ke Polres Lahat, Kapolda Sumsel melaksanakan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat, olahraga, pelayanan sosial, hingga penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.(Minggu, 17 Mei 2026 )

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan kegiatan Car Free Day yang dipusatkan di kawasan Kota Lahat. Kehadiran Kapolda Sumsel bersama unsur Forkopimda Kabupaten Lahat mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Car Free Day tersebut menjadi momentum mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus mengajak warga menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga bersama.

Selanjutnya, Kapolda Sumsel secara resmi membuka Kejuaraan Nasional Grand Prix Lahat yang diikuti para atlet dari berbagai daerah. Kegiatan olahraga tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan atlet sekaligus sarana mempererat persatuan dan sportivitas antar peserta. Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel berharap kegiatan olahraga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Selain menghadiri kegiatan olahraga, Kapolda Sumsel juga memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta apel Sabuk Kamtibmas. Kegiatan apel tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel Polri bersama stakeholder terkait dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat.

Usai pelaksanaan apel, Kapolda Sumsel melanjutkan kunjungan ke Mapolres Lahat untuk meresmikan Gedung Sat Intelkam Polres Lahat. Peresmian gedung baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi dan intelijen keamanan. Dengan fasilitas yang lebih baik, pelayanan publik di lingkungan Polres Lahat diharapkan semakin optimal dan profesional.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kapolda Sumsel juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan kunci hasil program bedah rumah kepada masyarakat penerima manfaat. Program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tempat tinggal layak huni. Selain itu, turut dilakukan penyerahan bantuan pembangunan Sumur Bor sebagai sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, kegiatan sosial lainnya juga dilaksanakan berupa pelayanan pengobatan gratis dan sunat massal bagi masyarakat. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga karena sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Kehadiran layanan sosial tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto S.I.K MIK, bersama jajaran menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan kerja Kapolda Sumsel di Kabupaten Lahat. Diharapkan melalui rangkaian kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Lahat.

Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sumsel berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Kapolda Sumsel di Kabupaten Lahat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Lahat untuk terus meningkatkan pelayanan, pengabdian, serta kedekatan dengan masyarakat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan nyaman. ***Amrullah***

Sinergitas Kapal Polisi XXI-2014, TNI AL, dan KSOP Bima: Mudahkan Nelayan Calabai Urus Dokumen Kapal

 

Policewatch-Dompu.

Semangat melayani masyarakat di wilayah pesisir kembali ditunjukkan aparat gabungan. Personel Kapal Polisi XXI–2014 Polda NTB bersinergi dengan unsur TNI AL Pos Calabai dan tim dari KSOP Bima turun langsung ke Pelabuhan Mini Calabai, Sabtu (16/05/2026), guna membantu para nelayan melaksanakan pengukuran kapal. Langkah ini menjadi solusi nyata bagi warga yang kesulitan mengurus kelengkapan administrasi kapal.

 

Kegiatan ini digelar khusus untuk membantu pemilik kapal yang belum memiliki Surat Ukur Kapal — dokumen wajib yang menjadi syarat sah berlayar. Sebelumnya, pihak kepolisian telah berkoordinasi intensif dan mengajukan permohonan kepada KSOP Bima agar Tenaga Ahli Ukur Kapal dapat didatangkan langsung ke lokasi, sehingga nelayan tidak perlu bersusah payah menempuh perjalanan jauh ke kota.

 

Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian dan kolaborasi antara Polri dan TNI AL. "Kami ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pesisir. Dokumen kapal yang lengkap bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi lebih dari itu, ini adalah jaminan keselamatan para nelayan saat beraktivitas di laut," ujarnya.

 

Dimulai pukul 15.30 WITA, tim ahli dari KSOP Bima segera melakukan pengukuran secara rinci terhadap 1 unit kapal milik warga setempat. Tak berhenti di proses pengukuran saja, Komandan Kapal Polisi XXI–2014 juga turut mendampingi dan memandu pemilik kapal dalam proses pendaftaran administrasi secara daring, memastikan setiap langkah berjalan lancar dan persyaratan segera terpenuhi.

 

Suasana kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Kehadiran aparat yang turun langsung memberikan kemudahan ini disambut sangat positif oleh masyarakat. Para pemilik kapal menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian serta pelayanan prima yang diberikan, yang sangat membantu meringankan beban mereka dalam melengkapi dokumen kenavigasian.

Mamen

Wakapolda NTB Pimpin Panen Raya Jagung: Langkah Nyata Pola Dukung Ketahanan Pangan Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis

 

 

Policewatch-Mataram.

Semangat mewujudkan ketahanan pangan nasional makin terasa nyata di Nusa Tenggara Barat. Polda NTB turut ambil bagian dalam kegiatan panen raya jagung serentak Kuartal II Tahun 2026 yang digelar di seluruh Indonesia, Sabtu (16/05/2026). Di wilayah NTB, kegiatan ini berpusat di Dusun Gumesa Tengah, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan dipimpin langsung oleh Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hari Nugroho SIK.

 

Momen istimewa ini bukan sekadar kegiatan panen biasa. Panen raya jagung di wilayah Lombok Barat ini dirangkaikan dengan dua agenda besar lainnya: peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri di berbagai daerah, serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia. Seluruh rangkaian acara disiarkan secara langsung dan diikuti secara virtual oleh jajaran kepolisian dari sabang sampai merauke, menandakan kesatuan langkah Polri mendukung program pemerintah.

 

Hadir menyemarakkan kegiatan ini sejumlah pejabat penting, mulai dari Pejabat Utama Polda NTB, jajaran TNI dari Korem 162/WB, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat, unsur Forkopimda Lombok Barat dan Forkopimcam Gerung, hingga perwakilan Perum Bulog NTB, pihak perbankan, serta tokoh masyarakat setempat.

 

Dalam keterangannya usai kegiatan, Wakapolda NTB menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata keterlibatan aktif Polri. “Hari ini kita panen raya jagung sekaligus mengikuti momen penting pembangunan gudang penyimpanan hasil panen dan peluncuran SPPG. Ini adalah bentuk dukungan penuh Polda NTB terhadap program prioritas pemerintah di bidang pangan dan gizi,” ujar Brigjen Pol. Hari Nugroho.

 

Pembangunan 10 gudang ketahanan pangan tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tempat penampungan hasil panen, sehingga ketersediaan pangan—khususnya komoditas jagung—tetap terjaga kestabilannya di setiap wilayah. Tak berhenti di situ, kehadiran ratusan SPPG yang mulai beroperasi juga menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

 

Lewat kegiatan ini, Polda NTB kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif mendorong kesejahteraan warga melalui dukungan nyata terhadap program-program strategis bangsa.

Mamen

Transformasi Persit di Usia 80: Menopang Ekonomi Nasional dan Mengangkat UMKM Lokal NTB

Policewatch-Jakarta. 

09/6/2026.Memasuki usianya yang ke-80, Persit Kartika Chandra Kirana tidak lagi hanya dipandang sebagai organisasi pendukung pengabdian TNI, melainkan telah berevolusi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Dengan tema "Mewujudkan Keluarga Tangguh Mandiri dan Berkualitas Menuju Indonesia Emas", organisasi ini mempertegas komitmennya dalam membangun ketangguhan ekonomi nasional.

 

Melalui inisiatif strategis Persit Bisa 2 yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Persit kini bertransformasi menjadi platform pemberdayaan perempuan di era digital. Gerakan ini menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, di mana para istri prajurit dibekali pelatihan, pendampingan, dan apresiasi untuk mengembangkan usaha mandiri yang berdaya saing tinggi.

 

Semangat pemberdayaan ini dirasakan hingga ke daerah, termasuk di bawah naungan Persit Koorcab Rem 162 PD IX/Udayana. Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap anggotanya, telah dibentuk Galeri Wira Bhakti 162. Galeri ini menjadi etalase kebanggaan yang menampilkan berbagai produk kreasi istri prajurit, sekaligus ruang promosi yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

 

Di antara deretan produk unggulan yang dipamerkan, tiga karya tangan kreatif ibu-ibu Persit Koorcab Rem 162 PD IX/Udayana mencuri perhatian:

 

1. Tenun Pringgasela karya Ny. Lili Mariana dengan motif khas yang elegan dan tidak mencolok.

2. Mutiara Lombok milik Ny. Dwi Istanti yang diolah menjadi berbagai bentuk perhiasan cantik.

3. Tas Ketak Modern karya Ny. Baiq Ike Aprilia Musanti yang memadukan sentuhan modern dengan ornamen Mutiara Mabe.

Puncak kebanggaan bagi Persit Koorcab Rem 162 PD IX/Udayana terukir manis dalam ajang Persit Bisa 2. Salah satu produk andalan mereka, Tenun Pringgasela milik Ny. Lili Mariana (istri dari Pelda Nukman, anggota Cabang XXIX Dim 1615), terpilih dan sukses tampil memukau dalam sesi Fashion Show.

 

Pencapaian ini bukan sekadar kemenangan individu, melainkan bukti bahwa produk lokal Nusa Tenggara Barat memiliki kualitas setara dengan karya nasional. Persit terus membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan, organisasi ini mampu menopang ekonomi rumah tangga, daerah, hingga berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional Indonesia.

Mamen

Wakapolda NTB Tinjau Langsung Seleksi CAT Taruna Akpol 2026: Proses Berjalan Transparan dan Sesuai Prosedur

 

 

Policewatch-Mataram. 

Proses penerimaan calon Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahapan penting dengan pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung di SMAN 1 Mataram pada Senin (11/05/2026). Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, transparan dan sesuai aturan, Wakapolda NTB, Hari Nugroho, melakukan peninjauan langsung ke lokasi seleksi.

 

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat utama Polda NTB, antara lain Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, serta perwakilan dari berbagai unit terkait. Turut hadir juga panitia pelaksana, pengawas dari pihak internal maupun eksternal, serta para peserta seleksi yang mengikuti ujian dengan penuh semangat dan kesiapan.

 

Pengawasan Ketat untuk Proses yang Jujur dan Adil

 

Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa tahapan seleksi yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian krusial dalam menyaring calon anggota kepolisian yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan proses rekrutmen sangat bergantung pada ketertiban dan kejelasan setiap tahapan yang dijalankan.

 

“Pelaksanaan seleksi ini tidak hanya mengandalkan pengawasan dari dalam, tapi juga diawasi secara menyeluruh mulai dari pengecekan identitas peserta, pencocokan data wajah (face matching), pemeriksaan barang bawaan hingga pemeriksaan fisik peserta. Bahkan seluruh proses pelaksanaan tes dan proses masuk ke sistem juga dipantau langsung dari posko pusat CAT di Mabes Polri,” ujarnya.

 

Setiap langkah diatur secara terperinci guna mencegah segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang dapat merusak keadilan dalam proses penerimaan. Semua tahapan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas dirinya.

 

Komitmen Wujudkan Rekrutmen yang Profesional

 

Kehadiran Wakapolda NTB dalam peninjauan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda NTB dalam menjaga integritas proses rekrutmen. Tujuannya tidak lain adalah memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan jaminan bahwa proses seleksi ini berlangsung secara terbuka, bertanggung jawab, dan akuntabel.

 

“Kami berharap seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga dapat menghasilkan calon Taruna dan Taruni yang benar-benar memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Orang-orang yang terpilih nantinya haruslah mereka yang memiliki kualitas, karakter, dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian,” tegas Kabid Humas.

 

Dengan sistem seleksi berbasis teknologi dan pengawasan yang ketat, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menciptakan proses rekrutmen yang bersih, objektif, dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan personel kepolisian yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan siap mengabdi kepada masyarakat.

 

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, suasana tetap tertib, aman, dan terkendali dengan baik. Semangat dan disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan seleksi tahap ini.

Mamen

Sinergi TNI-Polri di Calabai: Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan, Wujudkan Desa Bersih dan Sehat

 

Policewatch-Mataram. 

Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan instansi terkait. Dalam mewujudkan hal tersebut, personel Polri dan TNI di wilayah Desa Calabai, Nusa Tenggara Barat, kembali menunjukkan kepedulian tinggi dengan melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan secara bersama-sama. Kegiatan yang berlangsung pada hari Minggu, 10 Mei 2026 ini menjadi bukti nyata kerja sama yang erat antar instansi demi kenyamanan warga.

 

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan adanya pengarahan singkat dan pembagian tugas yang jelas sesuai wilayah kerja masing-masing. Seluruh personel yang terdiri dari anggota Kapal Polisi XXI-2014, personel Brigif TP 875 Calabai 1 Platon, serta pasukan TNI AL Pos Calabai, kemudian bergerak bersama dengan semangat yang tinggi, disertai kedisiplinan dan rasa kebersamaan yang terjalin erat.

 

Ruang lingkup kegiatan pembersihan mencakup berbagai area penting di Desa Calabai, mulai dari jalan lingkungan, pinggir pantai, hingga Tempat Pemakaman Umum (TPU). Di area jalan dan pinggir pantai, para petugas bekerja keras memotong dan mencabut rumput liar, membersihkan semak belukar yang menutupi akses jalan, serta mengumpulkan tumpukan sampah plastik, dedaunan kering, dan ranting pohon yang berserakan. Hasilnya, akses jalan pun menjadi lebih rapi, bersih, dan aman untuk dilalui oleh warga sehari-hari.

 

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada area TPU yang kerap menjadi pusat perhatian masyarakat. Petugas membersihkan jalur masuk, jalan setapak di antara makam, serta memindahkan tumpukan sampah dan material sisa yang mengganggu keindahan dan kebersihan lokasi. Seluruh hasil pembersihan kemudian dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan masalah baru.

 

Menumbuhkan Kesadaran dan Mempererat Persaudaraan

 

Kepala Bidang Polisi Air dan Udara Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkala dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menumbuhkan kesadaran bersama di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk perawatan diri dan lingkungan sekitar. Kedua, untuk mempererat sinergitas dan kekompakan antar instansi TNI dan Polri.

 

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Selain itu, kerja sama yang terjalin antar instansi ini juga semakin memperkuat soliditas kita, sehingga kita bisa saling mendukung dan bekerja sama dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

 

Hasil pelaksanaan kegiatan ini pun terlihat jelas. Jalan lingkungan dan area pantai kini tampak lebih bersih dan rapi, bebas dari sampah serta tumbuhan liar yang mengganggu. Sementara itu, area TPU juga terlihat lebih asri, terawat, dan mudah diakses oleh warga yang berkunjung. Lebih dari itu, kegiatan ini juga semakin mempererat ikatan persaudaraan dan kerja sama antar seluruh personel yang terlibat.

 

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh peserta menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan dan diikuti oleh lebih banyak pihak, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, sehat, dan layak huni bagi seluruh masyarakat Desa Calabai.

 Mamen

Gowes Kamtibmas Polres Lombok Utara Semarakkan Desa Mumbul Sari: Olahraga, Sehat, dan Bantuan Sosial Berkah

 

Policewatch-Lombok Utara 

Semangat kebersamaan dan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat terasa kental di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Sabtu (9/5/2026). Polres Lombok Utara menggelar kegiatan Gowes Kamtibmas yang dirangkaikan dengan bakti kesehatan dan bakti sosial, membawa suasana hangat dan penuh manfaat bagi warga setempat.

 

Rombongan yang dipimpin langsung Kapolres Lombok Utara, didampingi Wakapolres, jajaran pejabat utama, personel Polres dan Polsek Bayan, serta Bhayangkari dan tenaga kesehatan, tiba di kantor desa sekitar pukul 07.50 Wita. Kedatangan mereka disambut meriah oleh Kepala Desa dan perangkat desa dengan pertunjukan kesenian tradisional Gendang Beleq, menciptakan suasana sukacita yang khas dan membanggakan budaya lokal.

 

Kegiatan tidak hanya berhenti pada olahraga bersepeda bersama. Di lokasi, warga dimanjakan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh Dokkes Polres Lombok Utara berkolaborasi dengan tim medis dari Puskesmas Bayan. Tak hanya itu, jajaran kepolisian juga menyalurkan bantuan sosial khusus bagi warga lanjut usia, sebagai wujud kepedulian nyata terhadap kesejahteraan warga desa.

 

Salah satu momen paling menyentuh adalah penyerahan bantuan kursi roda kepada Bapak Murdin (55), warga Dusun Mekar Sari yang menderita stroke. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Lombok Utara, membawa harapan baru dan kemudahan bagi Bapak Murdin dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

 

Kepala Desa Mumbul Sari menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam. Menurutnya, kehadiran Polri bukan sekadar kunjungan, melainkan bukti nyata perhatian besar aparat terhadap kesejahteraan dan keamanan warga. Ia pun berharap sinergi ini terus terjaga dan makin kuat ke depannya.

 

Kapolres Lombok Utara menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini sudah menjadi agenda rutin setiap hari Sabtu. Tujuannya sederhana namun bermakna: mendekatkan Polri dengan masyarakat, membangun komunikasi yang akrab, serta memupuk rasa persaudaraan.

 

“Polri hadir untuk masyarakat. Lewat gowes dan bakti sosial ini, kami ingin silaturahmi makin erat, dan keamanan lingkungan bisa terjaga bersama-sama. Kami juga mengajak seluruh pemangku wilayah desa untuk terus kompak dan bersinergi menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” tegas Kapolres.

 

Kegiatan penuh makna ini berakhir sekitar pukul 10.30 Wita. Suasana berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan, meninggalkan kesan mendalam bahwa kehadiran kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.

Mamen

Polda NTB Kawal Langkah Suci Jamaah Haji Kloter 13 Lombok Utara, Jamin Keamanan Hingga Bandara

 

Policewatch-Mataram.

Rasa aman dan nyaman menyelimuti keberangkatan calon jamaah haji kloter 13 asal Kabupaten Lombok Utara, Kamis (7/5/2026). Sebagai wujud komitmen menjamin kelancaran ibadah umat beragama, sejumlah personel dari Polda Nusa Tenggara Barat dan Polresta Mataram secara sigap melaksanakan pengamanan dan pengawalan penuh, mulai dari Asrama Haji NTB hingga ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

 

Pengamanan ini berjalan menyeluruh dan terstruktur. Personel kepolisian tidak hanya menjaga keamanan di lingkungan asrama saat proses persiapan dan pemberangkatan, tetapi juga mengatur arus lalu lintas di sepanjang rute perjalanan, serta mengawal iring-iringan kendaraan rombongan menuju bandara. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi segala potensi gangguan, sekaligus memastikan perjalanan jamaah berjalan tertib, lancar, dan bebas dari hambatan apa pun.

 

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid SIK., menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian adalah bentuk tanggung jawab besar institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan sukses.

 

“Tujuan utama kami adalah memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, maupun bagi keluarga yang turut mengantarkan keberangkatan mereka. Setiap tahapan kami kawal agar tidak ada kendala, sehingga jamaah bisa berfokus menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah,” ujar Kombes Kholid.

 

Para jamaah dan keluarga yang hadir pun mengaku sangat diuntungkan dengan kehadiran aparat kepolisian. Suasana berlangsung tertib dan damai, membuat momen keberangkatan yang penuh haru ini terasa lebih menyentuh dan tenang.

 

Melalui operasi pengamanan ini, Polda NTB kembali menegaskan dedikasinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dukungan penuh terhadap kelancaran ibadah haji menjadi salah satu bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, menjaga setiap langkah suci warga yang hendak menunaikan panggilan ibadah ke Tanah Suci.

 Mamen

Perkuat Keamanan NTB, Kapolda Temu Mantan Sekjen ABUJAPI: Satpam adalah Perpanjangan Tangan Polri

 

 

Policewatch-Mataram.

Upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif terus dilakukan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Kali ini, langkah strategis ditempuh melalui pertemuan penting antara Kapolda NTB dengan Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Pusat, Kamis (07/05/2026).

 

Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif di Ruang Kerja Kapolda NTB ini bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus menyatukan visi dalam penguatan pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polda NTB.

 

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., MM., menjelaskan bahwa pertemuan ini sangat krusial mengingat peran Satuan Pengamanan (Satpam) sebagai garda terdepan dan perpanjangan tangan Polri.

 

"Fokus utama kita adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme Satpam. Mereka adalah mitra strategis yang membantu Polri menjaga keamanan di berbagai objek vital, perkantoran, perumahan, hingga tempat wisata," ujar Kombes Kholid.

 

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa poin penting untuk segera diterapkan, antara lain:

 

- Peningkatan Kompetensi: Standarisasi pelatihan yang lebih baik agar personel Satpam memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam bertindak.

- Kepatuhan Legalitas: Penegasan agar seluruh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di NTB mematuhi administrasi dan regulasi yang berlaku, sesuai dengan Perpol No. 4 Tahun 2020.

- Sinergi Operasional: Komunikasi yang lebih intens antara Polri dan jasa pengamanan swasta untuk mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan.

 

Kapolda NTB menekankan bahwa menjaga keamanan daerah bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kinerja dan tata kelola perusahaan jasa pengamanan harus terus dibina agar sejalan dengan arah kebijakan Polri.

 

"Dengan sinergi yang kuat, kita optimis NTB sebagai destinasi wisata internasional akan tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan," pungkasnya. 

Mamen

393 Jemaah Haji Kloter 12 Tiba di Mataram, Polda NTB Berikan Pengamanan Penuh dan Pelayanan Khusus bagi 139 Lansia

 Policewatch-Mataram

 Perjalanan menuju Tanah Suci Makkah bagi jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Sebanyak 393 orang yang tergabung dalam Kloter 12 resmi tiba di Asrama Haji Provinsi NTB pada Rabu pagi, 6 Mei 2026. Kedatangan mereka disambut dengan pengamanan dan pelayanan istimewa yang disiapkan khusus oleh Kepolisian Daerah NTB demi kenyamanan dan keamanan seluruh rombongan.

 

Rombongan yang terdiri dari warga Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan satu orang perwakilan dari Kota Mataram ini tiba tepat pukul 06.00 WITA dalam keadaan sehat walafiat. Tidak sembarangan, di dalam kelompok ini terdapat 139 orang yang sudah berusia lanjut di atas 65 tahun. Jemaah tertua berusia 93 tahun bernama Asbah Seliah asal Desa Bebie Lauq, Lombok Tengah, sedangkan yang termuda baru menginjak usia 18 tahun bernama Muhammad Safaril Jinan, juga berasal dari daerah yang sama.

 

Untuk memastikan perjalanan dan proses penerimaan berjalan lancar, Polda NTB telah menurunkan 13 personel gabungan dari jajaran kepolisian daerah dan Polresta Mataram sejak dini hari. Tak hanya bertugas menjaga keamanan, sebanyak 7 petugas kepolisian juga tergabung dalam tim penyelenggara ibadah haji untuk membantu berbagai urusan teknis di lapangan.

 

Kepala Biro Operasional Polda NTB, Kombes Pol Erwin Rachmat yang memantau langsung jalannya kegiatan menyampaikan bahwa seluruh langkah yang diambil memprioritaskan kenyamanan jemaah, terutama bagi para lansia yang membutuhkan perhatian lebih. “Kami mengedepankan pendekatan yang ramah dan manusiawi. Setiap proses kami atur sedemikian rupa agar tidak ada kesulitan yang dirasakan para jemaah, apalagi mereka akan segera melaksanakan ibadah yang menjadi cita-cita seumur hidup,” ujarnya.

 

Selain pengamanan dari pihak kepolisian, para jemaah juga didampingi tim pendamping lengkap, mulai dari pemandu ibadah, pembimbing rohani, hingga tenaga medis yang selalu siaga memantau kondisi kesehatan setiap orang. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan ibadah berjalan tanpa hambatan.

 

Kombes Pol Erwin Rachmat menambahkan bahwa pengamanan dan pendampingan seperti ini akan terus dilaksanakan untuk seluruh kelompok jemaah haji NTB, mulai dari proses keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga saat mereka kembali ke daerah asal masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat. “Kami berkomitmen mendukung penuh kelancaran ibadah haji tahun ini, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan tenang dan membawa pulang kenangan indah serta ibadah yang diterima Allah SWT,” tutupnya.

 Mamen