POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH.
20/11/2026 — Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lombok Tengah menggelar pembinaan bagi seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se-kabupaten di Aula Dinas Sosial, Jumat 20/11/2026 .
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Edy Supriadi, S.I.P., M.H. dihadiri oleh puluhan pengurus LKS dari berbagai kecamatan, dengan fokus utama penguatan kelembagaan serta optimalisasi peran LKS sebagai ujung tombak penyaluran bantuan sosial di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Edy Supriadi menegaskan bahwa keakuratan data adalah kunci utama agar bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Salah satu masalah yang paling sering ditemui di lapangan adalah ketidaksesuaian data pekerjaan warga di KTP dengan kenyataan yang sebenarnya.
"Sistem sekarang sudah terhubung langsung dengan Data Dukcapil. Jika di KTP tertulis 'karyawan swasta' atau 'wiraswasta', sistem langsung menganggap memiliki penghasilan tetap dan menyatakan tidak layak. Padahal di kenyataannya, banyak warga kita yang sudah lama tidak bekerja di tempat tersebut dan kini hidup dari hasil bertani atau menjadi buruh harian. Datanya saja yang belum diperbarui," jelas Edy Supriadi, S.I.P., M.H.
Pihaknya mengingatkan, perubahan data pekerjaan bukanlah sekadar urusan administrasi biasa, melainkan hal yang sangat menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan. Solusinya, warga yang datanya belum sesuai dapat mengajukan pembaruan data ke Dispendukcapil dengan melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Desa yang membenarkan pekerjaan sebenarnya warga yang bersangkutan.
Kegiatan ini juga memperkenalkan dan mengajak seluruh pengurus LKS untuk turut menjadi Agen Perlindungan Sosial (Agen Perlinsos) — sebuah terobosan yang memungkinkan warga biasa membantu tetangganya mendaftarkan diri ke dalam sistem bantuan sosial secara mandiri.
"Dulu butuh dokumen identitas khusus, sekarang cukup foto wajah saja. Siapa pun boleh menjadi agen — pengurus LKS, kader posyandu, unsur masyarakat, bahkan dari unsur TNI dan Polri juga ada yang mendaftar. Ini bukan jabatan, ini kesempatan untuk membantu sesama," urai Edy Supriadi.
Melalui Agen Perlinsos, warga yang belum pernah menerima bantuan padahal tinggal di desil 1–4, atau yang sudah lama tersentuh bantuan, dapat langsung diusulkan ke sistem nasional. Jenis bantuan yang bisa diakses pun semakin luas — mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan, subsidi listrik dan gas LPG, hingga bantuan biaya pendidikan.
Merespons kekhawatiran warga yang belum terdaftar melalui Agen Perlinsos hingga akhir tahun ini, Edy Supriadi menegaskan:
"Bantuan tidak akan langsung dipotong atau dihentikan. Namun kami mohon dukungan Bapak/Ibu — segera bantu warga di lingkungan masing-masing untuk mendaftar ulang melalui Agen Perlinsos. Pendamping PKH dan PKS saat ini sedang berkeliling mendata ulang. Semakin lengkap datanya, semakin lancar penyalurannya ke depan."
Saat pendaftaran, sistem langsung memberikan jawaban — layak atau tidak layak. Jika ternyata dinyatakan tidak layak padahal kondisi warga membutuhkan, tersedia jalur pembaruan desil dengan melampirkan foto kondisi rumah tampak depan, bagian dalam, dan kamar mandi lengkap dengan titik koordinat lokasi. Proses verifikasi ke pusat membutuhkan waktu sekitar 3–4 bulan, sehingga diharapkan pengajuan dilakukan sejak dini.
Edy Supriadi, S.I.P., M.H. juga menyoroti tiga kendala terbesar yang ditemui di lapangan dan meminta seluruh pengurus LKS ikut menyosialisasikannya kepada masyarakat:
1. Satu Keluarga Punya Lebih dari Satu Kartu Keluarga
"Sistem tidak dapat menentukan desil kesejahteraan jika data terpecah-pecah. Pastikan pemisahan KK dilakukan secara sah dan sesuai aturan, bukan dibuat-buat hanya untuk mengejar kuota bantuan," tegas beliau.
2. Penerima Manfaat Meninggal Dunia
Banyak yang masih menggunakan surat keterangan desa saja untuk melaporkan kematian. Padahal:
❌ Surat keterangan desa tidak cukup
✅ Wajib melampirkan Akta Kematian dari Dispendukcapil
Setelah data kematian terinput dengan benar, sistem akan otomatis memperbarui status dan anggota keluarga lain yang berhak dapat segera diusulkan.
3. Terindikasi Judi Online & Transaksi Keuangan Mencurigakan
Data menunjukkan sekitar 12.000 warga di desil 1–4 terindikasi ada transaksi yang mencurigakan di rekening bantuan sosial mereka. Namun Edy Supriadi mengingatkan agar tidak langsung berburuk sangka:
"Tidak semua itu berarti bermain judi. Bisa jadi sistem hanya salah membaca transaksi belanja online atau top-up dompet digital. Jika warga merasa tidak benar, bisa membuat surat pernyataan ke Dinas Sosial melalui operator desa untuk diklarifikasi dan dicek ulang."
Di akhir kegiatan, Edy Supriadi, S.I.P., M.H. menyampaikan harapannya kepada seluruh pengurus LKS:
"LKS adalah pilar sosial kita di desa. Bapak dan Ibu ada di tengah masyarakat setiap hari — Bapak/Ibu yang paling tahu siapa yang benar-benar membutuhkan. Gunakan peran ini dengan bijak: bantu perbaiki data yang salah, usulkan yang benar-benar layak, dan pastikan tidak ada tetangga kita yang terlantar hanya karena tidak tahu caranya mendaftar."
"Supaya LKS Bapak/Ibu bisa berkembang dan dipercaya masyarakat, lakukanlah kegiatan yang nyata di tengah warga. Benahi administrasi kelembagaan, jaga kepercayaan, dan jadilah mitra yang andal. Kami sudah turun melakukan survei ke lapangan, dan nanti kita akan bahas lebih teknis lagi agar LKS kita di Lombok Tengah semakin maju, mandiri, dan bermanfaat luas," pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang hangat, di mana para pengurus LKS berbagi kendala di lapangan sekaligus berkomitmen untuk bersinergi memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Peliput: Mamen
PoliceWatch NTB
Peliput:M Nurman

