POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH
02/11/2026 — Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bunut Baok pada Kamis (29/10/2026), isu terkait keabsahan dokumen calon terpilih Hj. Mariana mencuat di sejumlah media tanpa konfirmasi langsung. Langkah klarifikasi ini dilakukan agar tidak muncul polemik berkepanjangan yang berpotensi merusak nama baik dan kondusivitas desa.
Saat dikonfirmasi awak media PoliceWatch melalui pesan WhatsApp pada Minggu (1/11/2026), Hj. Mariana menyampaikan penjelasannya:
"Ya Pak... ampun ya. Saya punya yang resmi. Cuma ada yang pernah dikira saya beli, dan itu mungkin beliau berpihak ke calon lain. Ijazah saya resmi, sudah masuk data Dapodik, Pak. Kalau sudah masuk data Dapodik Bapak, artinya data kami resmi. Saya pribadi malu mau jadi kepala desa kalau pakai yang palsu."
Ia juga mengungkap adanya upaya pihak lawan yang berusaha menggugurkan kemenangannya:
"Memang ada oknum tim lawan politik yang menyampaikan saya tidak akan dilantik, dengan alasan ijazah Paket C diduga palsu. Padahal oknum itulah yang dulu menawarkan Paket C lewat jalur tidak resmi, dan saya tolak. Saya ambil Paket C resmi di lembaga lain, sesuai aturan."
Muhammad Nurman, Kepala Perwakilan PoliceWatch NTB yang juga warga Desa Bunut Baok, turut memberikan tanggapan keras terkait isu yang berkembang:
"Saya sangat mengecam oknum yang mengatakan dokumen calon terpilih bermasalah. Perlu diketahui, saat proses pendaftaran, panitia Pilkades bekerja sangat teliti dalam memverifikasi setiap berkas yang masuk. Semua syarat telah diperiksa sebelum dinyatakan lolos dan berhak bertarung."
Nurman menegaskan bahwa dalam sebuah pertandingan politik pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sikap yang dewasa adalah menerima hasil tersebut dengan lapang dada.
"Kalau ada pihak yang kalah, seharusnya menerima kekalahan dengan sportif. Jangan justru menciptakan kegaduhan yang tidak berdasar hanya karena belum siap menerima hasil. Semua ada aturannya, semua ada hukumnya. Jika merasa ada pelanggaran, silakan ajukan ke jalur hukum yang benar — jangan menyebarkan isu di tengah masyarakat yang memecah belah warga," tegasnya.
Hj. Mariana menegaskan, media-media yang menyebarkan isu negatif tersebut tidak pernah sekalipun meminta konfirmasi kepadanya sebelum memuat berita:
"Saya tegaskan, media-media yang menyebarkan isu ini belum pernah konfirmasi ke saya sama sekali. Saya beri waktu yang wajar: kalau tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf, kasus ini akan saya persoalkan secara hukum. Nama baik saya tidak boleh dijadikan bahan spekulasi tanpa fakta."
Seluruh dokumen termasuk izin operasional lembaga penerbit ijazah telah diserahkan lengkap kepada panitia Pilkades. Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem resmi Kementerian Pendidikan — jika ijazah sudah tercatat di sana, berarti sah dan diakui negara.
Hj. Mariana berharap masyarakat dapat bijak memilah informasi. Awak media akan terus mengawal proses ini demi kebenaran, keadilan, dan kondusivitas warga Desa Bunut Baok.
Jurnalis
M Nurman
