Mantan Kapolsek Mengaku Diarahkan Kapolres Galang Dukungan ke Jokowi

REPORTER : MRI / irfan

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). 

Jakarta, (policewatch.news)- Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

"Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
 Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya. Dalam rapat itu, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan.

Sulman menyebut itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan," ucap Sulman.

Sulman saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai kapolsek. Dia dimutasikan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran. 

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis, yang mengaku diarahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi  Minggu (31/3).
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
"Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas," katanya.

Sementara terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo, adalah mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.

Saat ini, Sulman dimutasi ke fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang mutasi rutin personel Polri.
"Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya," ucapnya.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo juga belum memberikan respons ketika dihubungi pada hari ini.
Mendata Kekuatan
Sebelumnya, Haris Azhar menyebut kepolisian mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Dia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.

Haris mengatakan data yang diperoleh dihimpun oleh Polres dan Polsek menggunakan Microsoft Excel.

"Kami punya daya di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan Paslon 01 dan Paslon 02. Kelompok ini dukung siapa," tutur Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pekan lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.

"Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi - potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi," kata Dedi beberapa waktu lalu

27 Tahun jadi Polisi " Baru Kali Ini Berpihak" Tutur Eks Kapolsek Pasirwangi

 Reporter : MRI/ irfan

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). 

Jakarta,(POLICEWATCH.NEWS) -- Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis menyatakan selama 27 tahun menjadi Polisi baru kali ini dirinya diminta berpihak kepada salah satu pasangan calon di perhelatan Pemilihan Presiden 

Saat ini Sulman sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dipindahkan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.

"Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, sudah bertugas di mana-mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," kata Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).

Sulman sebelumnya mengungkap mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kata Sulman, dalam rapat Februari lalu, Kapolres Kabupaten Garut memerintahkan para kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon 01 dan 02.

Para kapolsek itu, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan," ucap Sulman.

Sulman mengaku tidak tahu pasti asal muasal perintah itu berasal. Dia enggan menjawab apakah perintah tersebut diberikan langsung dari pucuk pimpinan Polri atau Polda Jawa Barat.

"Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (kapolres)," tutur Sulman.

Kini, Sulman mengaku sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dimutasikan ke Polda Jawa Barat seksi penanganan pelanggaran.

Kebijakan itu diterapkan karena Sulman dituduh mendukung acara deklarasi Prabowo-Sandi di wilayahnya pada 15 Februari lalu. Sulman mengaku difitnah turut membiayai acara tersebut.

Sulman juga dituduh mendukung paslon 02 karena sempat berfoto dengan salah satu pemuka agama NU setempat pendukung Prabowo-Sandi. Pemuka agama tersebut adalah ketua panitia acara deklarasi.

"Saya berfoto, sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres. Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan," tutur Sulman.

Sumber : cnnindonesia.com

BERITA DUKA – INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN
TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA KELUARGA BESAR IMTV & CREW

Telah berpulang ke rahmatullah

Ninsih Binti Djupiriadi

Adik Kandung Dari BAMBANG MD  
Kepala Perwakilan Media POLICEWATCH SUM-SEL  & Sekertaris DPD IWO Lahat

Hari /Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019

Pukul : 08.30 Wib di RS.Sarjito Yogyakarta

Alamat : Gunung Kidul Yogyakarta

Dikebumikan Minggu, 31 Maret 2019 pukul 13.00 Wib ba'da Sholat Dzuhur di TPU Gunung Kidul Yogyakarta

Kita do’a kan semoga arwah almarhumah diterima disisi Allah yang Maha Esa,
dan keluarga yang di tinggalkan mendapat kekuatan lahir dan Batin. Amin

Taufik Y : Transparansi Anggaran Wajib Tanpa Pengecualian.

H.M.Taufik Yasak SH.MM  salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah

Reporter : Julianto Putra

Muratara.(policewatch.news) - Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) salah  satu upaya yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien. 

H.M.Taufik Yasak SH.MM  salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah,ia juga merupakan ketua Non Goverment Organitation (NGO) sahabat Ombusdman serta mantan ketua perwakilan Ombusdmen RI provinsi Jambi tahun 2013-2018,yang turut menyoroti permasalahan transparansi anggaran tepat nya di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).Minggu,31-Maret-2019.

Taufik Yasak menghimbau bahwa, "Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keterbukaan (Transparansi) anggaran yang lebih baik untuk kemajuan suatu daerah,justru itu komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai transparansi anggaran." Ujar Mantan Direktur Bank BPD jambi. 

Dalam diskusi nya Taufik memaparkan,

“Transparansi anggaran efektif dalam mencegah korupsi dan memungkinkan partisipasi warga didalamnya, jadi pentinganya Transparansi anggaran wajib tanpa pengecualian” ungkap staff Lawyers KAI  (Kongres Advokasi Indonesia).

Dilanjutkannya,"Bicara  masalah anggaran pemerintah kabupaten Muratara itu sudah jelas harus di umumkan secara transparan.Sebab,untuk mengesahkan anggaran harus di ekspose,ditayangkan,dibacakan dan di saksikan oleh  DPR,DPRD,Ormas dan masyarakat.Namun,saat sudah di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) malah ditutup-tutupi itu tidak boleh dan melanggar aturan tentang transparasi pemerintahan,berarti ada "maksud" di balik ini semua apa lagi tidak sama sekali di terapkan pada portal resmi pemerintahan yakni situs  Sistem Informasi  Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)." Ujar mantan ketua perwakilan Ombusdman RI jambi.

Setalah saya cermati ada 17 OPD yang belum mengekspose anggaran tentang perencanaan pengadaan,jika para OPD yg menutup-nutupi transparan anggaran artinya mau bermain sendiri.Nah ini jelas-jelas terindikasi ada unsur Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN) nya,untuk itu coba para Inspektorat selaku APIP pemda dan BPKP provinsi agar periksa dan memang itu tugasnya, sebelum diperiksa langsung oleh KPK mengenai tertutupnya transaparansi anggaran ini. Pungkasnya.

BERITA DUKA – INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

Telah berpulang ke rahmatullah

Ninsih Binti Djupiriadi

Adik Kandung Dari BAMBANG MD  
Kepala Perwakilan Media POLICEWATCH SUM-SEL  & Sekertaris DPD IWO Lahat

Hari /Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019

Pukul : 08.30 Wib di RS.Sarjito Yogyakarta

Alamat : Gunung Kidul Yogyakarta

Dikebumikan Minggu, 31 Maret 2019 pukul 13.00 Wib ba'da Sholat Dzuhur di TPU Gunung Kidul Yogyakarta

Kita do’a kan semoga arwah almarhumah diterima disisi Allah yang Maha Esa,
dan keluarga yang di tinggalkan mendapat kekuatan lahir dan Batin. Amin

TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA KELUARGA BESAR MEDIA POLICE WATCH

Prabowo : Nilai 51% Saham Freeport ke Indonesia " etok-etok

 REPORTER : MRI/irfan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange, bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak 'etok-etok' pak," ujar Prabowo

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Calon presiden nomor urut 02 menilai saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki Indonesia sebesar 51 persen hanyalah kepura-puraan (etok-etok).

"Apakah bapak sadar bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange, bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak 'etok-etok' pak," ujar Prabowo dalam Debat Ke-4 Pilpres Pemilu 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu malam.

Selain itu, Prabowo menegaskan pengelolaan bandara maupun pelabuhan sebaiknya dikelola oleh anak bangsa.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, pengelolaan pelabuhan maupun bandara bukan hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga keamanan nasional.

"Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah 'strategic', bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, tapi masalah 'strategic'," demikian Prabowo.

Prabowo: Pemimpin Harus Mempersatukan, Bukan Pecah Belah

REPORTER : MRI/irfan

Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS) - Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut sikap pemimpin yang ideal dalam pendidikan ideologi. Salah satu kriteria pemimpin yang disebut oleh Prabowo adalah tidak menjalankan politik pecah belah.

Pernyataan Prabowo itu terlontar saat menjawab pertanyaan dari panelis mengenai pendidikan ideologi tanpa indoktrinasi.

"Terutama para pemimpin harus memberikan contoh mempersatukan, menyejukkan," kata Prabowo di Debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3).


Namun masih ada kriteria lain yang menurut Prabowo perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satu di antaranya adalah menjalankan politik persatuan, bukan politik pecah belah. 

"Memberi contoh dalam edukasi ini, dalam pilih orang tidak memandang ras suku dan agama, harus lihat politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik perbedaan," imbuhnya.

Sebelumnya Prabowo menyebut pendidikan mengenai Pancasila harus masuk dalam sistem pendidikan mulai dari TK hingga Strata 3. Hal itu menurutnya penting untuk mengabarkan bagaimana negara dapat terbentuk kepada generasi muda.

Prabowo: Saya Pilih Teknologi Lama, tapi Kekayaan Tak Mengalir ke Luar Negeri

REPORTER : MRI/irfan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019

JAKARTA, (POLICEWATCH.NEWS) - Calon presiden Prabowo Subianto kembali menyebut bahwa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. 

Awalnya, Prabowo menjawab berbagai pelayanan berbasis elektronik yang sudah dibangun pemerintahan Joko Widodo. Bagi Prabowo, yang paling utama adalah tujuan pemerintah. 

Jika tidak political will dari pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi, kata Prabowo, maka sistem elektronik yang dibangun hanya terlihat indah.

 "Kalau tujuan pemerintah tidak jelas, maka terjadi kerugian besar bagi negara," kata Prabowo. "Kita boleh punya teknologi informasi, sistem yang hebat, punya kartu yang banyak sekali.

Indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah-olah cepat," kata Prabowo.

 "Untuk apa cepat kalau cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia," tambah Prabowo.

Debat Keempat Capres : Jokowi di Tuduh Antek PKI - Prabowo Dituduh Bela Khilafah Mereka Saling Curhat

Reporter : MRI/irfan

Debat keempat capres Pilpres 2019

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS) - Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saling menceritakan sering menerima tuduhan yang bukan-bukan. Mereka menyampaikan itu dalam debat capres keempat.

Mulanya, saat kesempatan menanggapi Jokowi perihal pendidikan Pancasila, Prabowo mengatakan bahwa dirinya sering mendapat tuduhan miring dari pendukung Jokowi. Tuduhan yang dimaksud yakni bakal menerapkan sistem pemerintahan khilafah dan menghilangkan tahlilan. Prabowo merasa gusar dengan hal itu.

"Saya bertanya apakah anda paham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah, seolah saya akan larang tahlilan," kata Prabowo saat debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). . 

"Ini tidak masuk akal," lanjutnya dengan gusar.  

Prabowo menegaskan bahwa dirinya hidup dalam keluarga yang heterogen. Dia mengatakan lahir dari rahim seorang ibu yang beragama nasrani.

Berangkat dari itu, Prabowo menegaskan tidak akan mungkin menihilkan Pancasila. Terlebih, sejak usia 18 tahun telah mengabdi sebagai tentara untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI.

"Bagaimana saya dituduh mengubah Pancasila, sungguh kejam, saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu," tutur Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak  menuding secara gamblang bahwa Jokowi yang berada di balik tuduhan itu semua. Prabowo justru memuji lawannya itu. Dia mengatakan Jokowi adalah sosok yang nasionalis.

"Saya yakin percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya percaya Pak Jokowi patriot,. Saya yakin Pak Jokowi nasionalis. Karena itu saat dilantik saya datang dan beri hormat," kata Prabowo.

Jokowi lalu mendapat giliran bicara. Senada, Jokowi juga yakin bahwa Prabowo adalah sosok nasionalis dan Pancasilais. Dia pun yakin Prabowo adalah seorang patriot.

Jokowi lantas mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku bernasib serupa seperti Prabowo, yakni kerap diterpa tuduhan miring. 

"Saya juga percaya kok Pak Prabowo Pancasilais. Saya percaya Pak Prabowo nasionalis. Saya percaya Pak Prabowo patriot, percaya. Masalah tuduh menuduh saya juga sering dituduh," tutur Jokowi. 

Jokowi menceritakan bahwa dirinya diterpa isu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan tersebut, kata Jokowi, berlangsung selama 4,5 tahun belakangan.

Namun, Jokowi mengklaim dirinya tidak larut dalam tuduhan semacam itu. 

"Empat setengah tahun saya dituduh Pak Jokowi PKI. Saya biasa biasa saja, tidak pernah saya jawab," ucap Jokowi.  

Menurut Jokowi, jauh lebih penting bagaimana dirinya dan Prabowo membumikan Pancasila jika terpilih dalam Pilpres 2019 nanti. Caranya, kata Jokowi, bisa dengan menunjukkan contoh sikap yang baik sebagaimana seorang pemimpin. Misalnya dengan tidak menghujat, menghina, dan menjelekkan satu sama lain.

"Yang saya lihat politikus kita, kenapa tidak berikan contoh yang baik. Bagaimana sopan santun tata krama, bersahabat, kenapa tidak itu yang kita lakukan, sehingga contoh kepada anak muda bisa kita lakukan dengan baik," kata Jokowi.

KPU menghelat debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). Tema debat kali ini adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Sementara Prabowo Subianto mengenakan pakaian formal berupa jas hitam dan dasi merah hitam.

Sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) nampak hadir. Begitu pula sejumlah petinggi penyelenggara Pemilu 2019, antara lain Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).  

Prabowo: Pertahanan keamanan kita terlalu lemah

Reporter : MRI / irfan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019)

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) -  Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan di bidang pertahanan dan keamanan saat ini lemah dikarenakan kecilnya anggaran.Sabtu (30/3/2019

"Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil, ini akan kita perbaiki," kata Prabowo saat menyampaikan visi misinya dalam debat calon presiden ke-IV di Jakarta, Sabtu.

Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan akan memelihara hubungan baik dengan semua negara.

Di bidang ideologi, Prabowo menyampaikan bahwa Pancasila adalah final. Sementara di bidang pemerintahan, Prabowo menyampaikan akan memperkuat pemerintahan dan memberantas korupsi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat keempat calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilu 2019.

Debat diikuti oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Debat keempat ini mengambil tema ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, dan hubungan internasional.