Garut-POLICEWATCH.NEWS- HMI Cabang Garut mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat XI dalam rangka audiensi terkait beberapa masalah yang membutuhkan jawaban dan solusi untuk kemajuan pendidikan di kabupaten garut, khususnya di tingkat SMA,SMK dan SLB.
Audiensi tersebut di terima langsung oleh Kepala KCD itu sendiri yaitu Drs. Aang Karyana, M.Pd. dan pak apar rustam sebagai salasatu pengawas, serta beberapa pegawai KCD lainnya.(1/9/2021)
Setelah di datangi awak media, Sulton Hidayatullah sebagai Ketua Umum HMI Cabang Garut menuturkan permasalahan yang terjadi di lingkaran KCD kepada media, di duga banyak sekolah yang menggelembungkan siswa demi untuk mendapatkan bos, kualitas sekolah yang belum merata sedangkan hari ini sudah di berlakukan sistem zonasi, tidak ada jaminan kerja bagi lulusan SMK di kabupaten garut, Serta Dana Sumbangan Pendidikan ( DSP ) yang tidak rasional dan di duga pungutan liar "ujarnya
Kita disini pada dasarnya bertanya kepada kepala KCD Disdik Jabar XI terkait kontribusi apa yang di berikan oleh KCD Garut, dalam peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Garut, dan apa yang di lakukan oleh kepala kcd dan jajarannya sehingga banyak permasalahan di lapangan? "Ujar Sulton Hidayatullah,
Lanjutnya, "dari setiap permasalahan yang ada, kita bisa membuktikannya, soal penggelembungan siswa kita buktikan, kualitas sekolah yang belum merata sehingga masih ada bahasa sekolah favorit dan non favorit, pendaftaran calon siswa hanya banyak di sekolah tertentu, dan ini akan menghambat sistem zonasi yang di gulirkan pemerintah serta tidak ada jaminan kerja terhadap siswa atau lulusan SMK yang notabenenya mempunyai sekil khusus, pak KCD memang bilang sudah ada sekolah yang MoU dengan beberapa perusahaan, tapi ketika di tanya berapa jumlah sekolah yang sudah MoU dengan perusahaan, ternyata tidak ada jawaban dari pak KCD.
" dan yang paling menyedihkan adalah persoalan (dana sumbanban Pendidikan) DSP pada calon siswa ketika masa PPDB, ternyata di garut masih ada sekolah yang mahal ada sekolah yang sampai meminta terhadap orang tua calin siswa di sekitaran 12.500.000 dan kita punya kwitansinya, setelah HMI Observasi ternyata teknis pengumpulan DSP di salasatu sekolah tersebut tidal melalui mekanisme yang seharusnya, bahkan cenderung bukan lagi dana sumbangan tapi pungutan, dan itu jelas menggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah.
Setelah di tanyai oleh awak media terkait bagaimana tanggapan HMI terhadap Jawaban Kepala KCD, Sulton Hidayatullah menjelaskan " Kita sangat kecewa terhadap Kepala KCD Disdik Jabar XI, ketika permasalahan tersebut kita utarakan, dan beliau menanggapi, kami melihat kepala KCD ini tidak punya Langkah untuk memperbaiki, soalnya tidak ada langkah strategis yang di lakukan oleh beliau padahal kepala kcd itu sendiri katanya sudah tau jauh-jauh hari terkait masalah tersebut, bahkan ada salasatu pengawas yaitu pak Apar Rustam " Ujar sulton
Maka dengan itu kita memandang kepala kcd Garut yang sekarang tidak layak untuk menjadi kepala KCD, bahkan para pengawas di Kabupaten Garut tolong di evaluasi lagi agar kinerjanya serius dan bukan malah kongkalikong, kasihan masyarakat, di situasi pandemi ini banyak masyarakat yang kekurangan ekonominya masa mau di peres lagi.
Lanjutnya " kita akan melanjutkan Audiensi ini ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, bahkan sampai ke gubernur, agar pak gubernur tau kinerja anak buahnya di lapangan, serta agar pak gubernur lebih serius dalam mengurusi pendidikan di jawa barat ini soalnya ketika saya berkomunikasi dengan HMI Cabang Kab/kota lainnya permasalahannya hampir sama.(dera)
