Ketua AMSI Sumsel Sebut Foto Ketua Bawaslu dan Cawabup OKI adalah Konten yang Keliru

 

POLICE WATCH.NRWS - OKI Terkait beredarnya foto ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona dengan salah satu Calon Wakil Bupati OKI, Abdiyanto Fikri di salah satu media online dianggap sebagai konten yang keliru (False).Hal ini diungkapkan oleh Ketua AMSI Sumsel, Ardhi Fitriansyah, Kamis (10/10/2024).

Pria yang akrab disapa Anang ini mengatakan, konten yang disebar tersebut merupakan salah satu jenis berita hoax yakni false context atau konten yang keliru. 

Menurutnya, foto tersebut memang benar  akan tetapi kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta sebenarnya.

"Kita sudah melakukan penelusuran dan memang benar foto tersebut diambil pada tahun 2019 silam yang diposting oleh Akun Facebook Darfian Maharjaya,"kata dia.

Dia juga mengimbau kepada seluruh awak media untuk dapat mengkroscek ulang informasi yang didapat. "Cek dulu kebenarannya jangan sampai membuat kegaduhan apalagi jelang pilkada seperti saat ini,"kata dia.

Sementara itu, Darfian Mahar Jaya Suprana ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten OKI mengatakan, photo ketua bawaslu dan Cawabup Abdiyanto itu adalah hasil dari Re-Pos yang diambil dari Akun Facebook miliknya.

"Foto tersebut saya posting pada 17 September 2019 sehari sebelum pelantikan pak Abdiyanto sebagai Ketua DPRD OKI terpilih,"kata dia.

Menurutnya, selain dirinya di dalam photo tersebut juga ada beberapa wartawan yang hadir diantaranya Idham Syarief yang saat ini menjabat sebagai ketua PWI OKI.

Ditambahkan Darfian, pada saat itu Romi Maradona masih berprofesi sebagai Jurnalis belum menjadi ketua Bawaslu dan dirinya bersama rekan-rekan yang lain saat itu diundang oleh Abdiyanto untuk melakukan peliputan pelantikan beliau sebagai Ketua DPRD OKI.

"Sangat miris ketika foto itu beredar seolah-olah ketua bawaslu tidak netral, padahal itu photo lama yang diambil kemudian diposting ulang,"kata dia.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua PWI OKI Idham Syarief menurutnya foto itu merupakan foto lama dimana dirinya masih menjabat sebagai sekretaris PWI OKI.

Menurutnya, dirinya hadir pada pertemuan itu malam menjelang pelantikan Abdiyanto yang akan dilantik sebagai anggota DPRD OKI periode 2019 - 2024.

"Ya itu sudah lama, saat itu saya juga menjabat ketua Komunitas Mobil Timor er Sriwijaya OKI yang akan mengikuti arak-arakan pelantikan, bersama komunitas motor trail menuju gedung DPRD OKI," ungkap pria yang akrab disapa Ata tersebut.

Dengan adanya ini, dirinya juga berharap kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi terutama dari media sosial, apalagi ini tahun politik.

RILIS IWO SUMSEL 

jurnalis :  Bambang MD

Bea Cukai Batam Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp16,4 Miliar, Tegas Berantas Peredaran Barang Ilegal dan Lindungi Masyarakat

Policewatch-Batam

10/10/2024.Bea Cukai Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari bahaya peredaran barang ilegal dengan melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMMN) hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai periode 2017 hingga 2024. Barang-barang ilegal senilai Rp16,4 miliar yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis, mulai dari Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), pakaian bekas, barang elektronik, hingga senjata dan bagiannya.

Pemusnahan dilakukan karena barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali.  "Pemusnahan atas BMMN hasil penindakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah.

Rincian barang yang dimusnahkan meliputi 13.529.465 batang rokok dan 28 pcs snus (total nilai Rp 8.518.185.400), 7.354 botol dan 991 kaleng minuman mengandung etil alkohol (Rp 4.748.810.000), 436 unit barang elektronik (Rp 1.116.100.000), 2.167 ball pakaian bekas (Rp 696.975.000), dan berbagai jenis barang lainnya seperti scrap, kelengkapan kapal, sparepart kendaraan, senjata, makanan dan minuman, hingga sex toys.

"Kegiatan pemusnahan ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai komitmen konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman barang ilegal," tegas Zaky. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait yang selalu berkomitmen untuk menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Dengan dilakukan pemusnahan BMN ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Bea Cukai Batam akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kerjanya untuk melindungi masyarakat dan menjaga penerimaan negara.

Elina

Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung KPK, Desak Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rengasdengklok!

POLICEWATCH-Jakarta

Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Basmi Korupsi (Gerobak) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada hari Rabu (9/10/2024).  Aksi ini menuntut KPK dan PPATK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi dan suap dalam proyek pembangunan Pasar Rengasdengklok di Kabupaten Karawang.

Koordinator Gerobak, Billi Kurnia, mengungkapkan bahwa pembangunan Pasar Rengasdengklok yang dilaksanakan oleh PT Visi Indonesia Mandiri (VIM)  diduga sarat dengan kecurangan.  Proyek yang dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Karawang dengan PT VIM dengan nomor 073/1077/KSM dan Nomor 009/VIM/III/2019 ini dinilai bermasalah.

"Pembangunan Pasar Rengasdengklok  di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Karawang seluas 54.625 m2 yang menelan biaya sekitar 131,8 Miliar rupiah pada zaman Bupati Cellica Nurachadiana (red- Anggota DPR RI FRAKSI DEMOKRAT) patut diusut," ujar Billi Kurnia kepada wartawan saat menggelar aksi.

Gerobak menduga bahwa Cellica Nurachadiana, saat menjabat sebagai Bupati Karawang, telah menerima uang sebesar Rp5 Miliar dari PT VIM sebagai pelicin untuk mendapatkan proyek Pelaksana Guna Bagun Serah (BGS) di Pasar Rengasdengklok.

"Selain menerima uang tunai, Cellica juga diduga menerima berbagai hadiah berupa barang mewah dari PT VIM dalam periode tahun 2019-2023 secara bertahap," beber Billi.

Billi juga mengungkapkan bahwa beberapa pejabat daerah Kabupaten Karawang, termasuk AJ yang saat itu menjabat sebagai Sekda Karawang, diduga ikut menerima uang dari PT VIM.

"Kami meminta penegak hukum dalam hal ini KPK untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Cellica Nurachadiana, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Karawang," desak Billi.

*Gerobak menduga bahwa uang yang diterima Cellica dari PT VIM digunakan untuk keperluan kampanyenya pada Pileg 2024 yang mengantarkannya duduk di DPR RI.

Selain KPK, Gerobak juga meminta PPATK untuk memeriksa rekening Cellica.  Gerobak menilai bahwa lonjakan harta kekayaan Cellica dalam beberapa tahun terakhir terbilang signifikan.

"Kami meminta semua ini sebagai bentuk rasa keadilan, karena kebijakan membangun Pasar Renggasdengklok oleh PT VIM sangat merugikan para pedagang kecil dan Cellica Nurachadiana telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati," pungkas Billi.

Gerakan Basmi Korupsi (Gerobak)  menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menuntut penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi.

Jurnalis 

Bambang MD

H. Achmad Puaadi Gelar Yasinan Akbar di Rumah Kediaman, Doakan Keselamatan Semua Warga

Policewatch-Lombok Tengah

 Calon Bupati Lombok Tengah, H. Achmad Puaadi FT, SE, menggelar acara Yasinan Akbar di kediamannya pada Kamis malam, 10 Oktober 2024. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang diadakan setiap malam Jumat sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan H. Puaadi dengan warga Lombok Tengah.

Ratusan warga dari berbagai latar belakang hadir dalam acara Yasinan Akbar ini.  H. Puaadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para jamaah dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan bagi semua warga Lombok Tengah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

"Semoga dengan membaca surat Yasin ini, kita semua mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Saya juga mendoakan bagi yang sudah meninggalkan dunia, semoga diterima di sisi Allah SWT," ujar H. Puaadi dengan penuh khidmat.

Yasinan Akbar ini menjadi bukti nyata komitmen H. Puaadi dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat dan mendekatkan diri dengan nilai-nilai keagamaan.  Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa H. Puaadi  berusaha untuk menjadi pemimpin yang religius dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat.

"Saya sangat terharu dengan antusiasme warga yang hadir dalam acara ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung saya," tambah H. Puaadi.

Acara Yasinan Akbar di kediaman H. Puaadi menjadi momen penting dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persatuan masyarakat di Lombok Tengah.  Semoga kegiatan positif ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Mn

Legewarman Turun Langsung Bergotong Royong di Desa Taman Indah, Jaga Soliditas dan Silaturahmi

 

Policewatch-Lombok Tengah

Calon Wakil Bupati Lombok Tengah, Legewarman S.IP, menunjukkan komitmennya untuk dekat dengan masyarakat dengan menghadiri kegiatan gotong royong di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Kehadiran Legewarman di tengah-tengah warga Desa Taman Indah  merupakan bentuk nyata kepeduliannya terhadap masyarakat dan  semangatnya untuk membangun silaturahmi yang erat.

"Saya berharap dengan hadirnya saya di sini,  dapat memotivasi warga untuk terus semangat bergotong royong dan membangun desa kita tercinta," ujar Legewarman.

Legewarman juga menegaskan bahwa kegiatan gotong royong ini bukan hanya sekedar  acara seremonial, tetapi  merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan.

"Gotong royong merupakan budaya kita, budaya yang  mengajarkan kita untuk saling membantu dan bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan bersama," jelasnya.

 Dalam kesempatan ini, H. Sukewarman, tokoh masyarakat Desa Ganti,  menyampaikan pesan penting tentang soliditas dan silaturahmi. "Saya ingin mengingatkan ke semua rekan-rekan seperjuangan agar kita selalu menjaga kesolidannya, paling tidak di wilayah masing-masing," ujar H. Sukewarman.

Legewarman merespon dengan baik pesan tersebut dan menyampaikan  bahwa dirinya  akan  terus berusaha untuk menjaga silaturahmi dan membangun soliditas  dengan seluruh  masyarakat Lombok Tengah,  terutama dengan para  pejuang  yang telah  mendukungnya  dalam  perjuangan  politik  ini.

"Semoga  kehadiran  saya  di  tengah  masyarakat  dapat  menyatukan  kita  semua  dalam  satu  tujuan  untuk  memajukan  Lombok  Tengah,"  ucap  Legewarman.

Kehadiran Legewarman  di  kegiatan  gotong royong  di  Desa  Taman  Indah  merupakan  bukti  nyata  bahwa  ia  adalah  calon  pemimpin  yang  peduli  dan  dekat  dengan  rakyat.  Semoga  komitmen  ini  akan  terus  ia  jaga  sepanjang  masa  jabatannya  nanti.

MN 

Somasi Aksi Demo di KPK Dukung Untuk Bongkar Skandal Suap dan TPPU Tambang Ilegal PT.Mineral Trobos

 

POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta berunjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca David Glen Oei memenuhi panggilan Penyidik KPK sebagai saksi di kasus Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tersangkanya Abdul Gani Kasuba (AGK) yang merupakan Eks Gubernur Maluku Utara.

Ketua SOMASI Jakarta Irwan, dalam orasinya di depan kantor KPK mengatakan, KPK RI juga perlu mendalami keterlibatan LSM Paguyuban Gebe dan oknum anggota dewan Halmahera Tengah (Halteng) saudara Rusdi A. Taher terkait dugaan tindak pidana penambangan ilegal dan turut menyokong kegiatan ilegal yang dilakukan oleh PT. Mineral Trobos milik David Glen Oei di Pulau Gebe.

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah dasar hukum penguasaan negara atas sumber daya alam yaitu bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Irwan, Kamis (10/10/2024).

Ia menjelaskan, dalam praktek pengelolaan pertambangan haruslah mengikuti aturan dan kaidah-kaidah hukum pertambangan. Bahwa tata kelola pertambangan sejatinya memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan lingkungan.

Anehnya bagi Irwan, dalam proses perjalanan operasi kegiatan PT. Mineral dan Batubara jauh dari fakta yang sebenarnya dilapangan. Mereka berkegiatan dalam kawasan hutan yang melanggar pasal 18 Tahun 2013 tentang Perambahan Hutan.

"Selain itu, berkaitan dengan kegiatan fasilitas Jeti/Dermaga bongkar muat yang disinyalir tanpa mengantongi izin pemanfaatan ruang laut," ungkap ia.

Somasi pun dalam aksinya mempertanyakan, status pencabutan plang yang pernah di pasang oleh Bareskrim Mabes Polri di lokasi milik PT. Mineral Trobos.

Bahwa SOMASI Jakarta menduga kuat aliran dana kegiatan ilegal dipakai membuat banyaknya perusahaan-perusahaan tambang dan juga dalam melobi AGK Eks Gubernur Malut.

Selain itu, "kami mendesak KPK RI agar segera melakukan audit terhadap Perusahaan milik PT Mineral Trobos yang diduga dimonopoli oleh PT Mineral trobos terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral nikel di Maluku Utara, diantaranya PT Mineral Jaya Molagina, PT Wasile Jaya Lestari, PT Lipu Jaya Mineral dan PT Gebe Sinar Perkasa," tegas Irwan.

Dirinya juga meminta KPK agar melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan David Glen Oei, dalam perkara pidana melakukan kegiatan penambangan ilegal diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pembangunan Jeti/Dermaga bongkar muat tanpa mengantongi Amdal maupun izin pemanfaatan ruang laut.

Ia mengungkap, "bahwa aktivitas ilegal pada tanggal 29 Juni 2023 JAM 21:48 WIT pengajuan kapal pindah TB PSB 03 dari agen PT Croc Tiga Bintang ke pelabuhan labuh Gebe, dapat dijadikan petunjuk KPK mengungkap pelanggaran Pidana," terangnya.

SOMASI Jakarta sangat mendukung dan mengapresiasi kinerja KPK RI dalam membongkar skandal suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Provinsi Maluku Utara.

SOMASI Jakarta juga menanyakan laporan pengaduan yang sudah dimasukan secara simbolis pada tanggal, 30 September 2024 melalui Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagian DUMAS KPK setelah mengkroscek surat SOMASI terhitung 30 hari kerja akan menjawab surat tersebut.

Irwan berharap untuk terangnya tindak pidana yang dilaporkan menjadi terang seterang cahaya, "penyidik KPK perlu membentuk tim investigasi ke lapangan dan mengumpulkan keterangan-keterangan sebagai bukti permulaan mengungkap adanya perbuatan pidana yang dilanggar," tutupnya.

Jurnalis: Bambang MD

Polda NTB Perkuat Kehumasan di Era Digital, Ikuti Zoom Meeting Divisi Humas Polri

Policewatch-Mataram

Polda NTB terus berupaya meningkatkan kemampuan kehumasan di era digital. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif Kabid Humas Polda NTB, AKBP Mohammad Kholid, SIK, beserta seluruh staf Humas Polda NTB dalam Zoom Meeting yang diselenggarakan Divisi Humas Polri pada Rabu (09/10/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, dan diikuti oleh seluruh Kabid dan Kasi Humas dari seluruh Polda dan Polres/ta jajaran se-Indonesia.

"Zoom Meeting ini adalah bentuk penyegaran dan asistensi bagi seluruh pemegang tanggung jawab Kehumasan di institusi Polri," ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP Mohammad Kholid, SIK, kepada media.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen media di era digitalisasi, di mana masyarakat banyak mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama. Polri menyadari pentingnya peran aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat terkait tugas dan kegiatannya kepada masyarakat.

"Banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial menjadi salah satu alasan mengapa pemegang tanggung jawab Kehumasan di institusi Polri harus proaktif mengeluarkan dan menyebarkan informasi yang akurat sesuai fakta," tegas AKBP Mohammad Kholid.

Ia menambahkan bahwa kreativitas personil Kehumasan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. "Di era digital ini, tenaga kehumasan dituntut kreatif untuk mampu menyajikan informasi dan konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Kreativitas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi," pungkasnya.

 Mn

Dari Pengamat Jadi Penjahit Andal, Panwaslu Lombok Tengah Sukses Berbisnis Rumahan

Policewatch-Lombok Tengah

Siapa sangka, di balik kesibukan sebagai anggota Panwaslu Lombok Tengah, Salman menyimpan bakat terpendam sebagai penjahit handal.  Berawal dari sekadar mengamati sang istri, Ani, yang merupakan alumni IAIN (sekarang UIN) Mataram tahun 2010, Salman kini sukses menjalankan bisnis jahit rumahan di Dusun Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

Salman, yang tak pernah belajar menjahit secara formal, hanya mengandalkan ketekunan dan keberanian untuk meniru sang istri yang memulai kursus menjahit pada tahun 2013.  Kini, ia telah mampu menghasilkan berbagai macam pesanan, mulai dari baju, celana, hingga seragam sekolah dan olahraga.

"Awalnya saya hanya melihat istri menjahit, lama-lama saya tertarik dan mencoba.  Alhamdulillah, sekarang sudah bisa menjahit berbagai macam pakaian," ujar Salman dengan senyum bangga.

Ani, sang istri, menambahkan bahwa bisnis jahit mereka kini telah mencapai omset ratusan juta rupiah per tahun.  Mereka menerima berbagai pesanan, terutama seragam sekolah dan olahraga, yang menjadi sumber penghasilan utama mereka.

"Alhamdulillah, bisnis jahit ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kami.  Kami bersyukur bisa membantu perekonomian keluarga," kata Ani, sembari menunjukkan beberapa contoh hasil jahitan mereka.

Kisah Salman dan Ani membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari pendidikan formal.  Ketekunan, keberanian, dan semangat untuk belajar menjadi kunci utama dalam meraih mimpi.  Mereka berdua menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para ibu rumah tangga yang ingin mengembangkan potensi diri dan menambah penghasilan keluarga.  Salman, dengan keahlian jahitnya yang didapat dari ketekunan dan semangat belajar, membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan, tak peduli latar belakang pendidikannya.

Nurman MPW 

Mutasi 14 Perwira di Baharkam Polri Dimutasi, Salah satunya Ada yang Jadi Kapolda

 

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 309 Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) Polri. Dari jumlah tersebut sebanyak 14 personel di antaranya yang bertugas di Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan para perwira Polri tersebut tertuang dalam empat dalam empat Surat Telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024, serta ST/2101/IX/KEP./2024 tertanggal Jumat 20 September 2024

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, promosi dan rotasi adalah hal yang biasa di dalam suatu organisasi. 

Tujuan mutasi ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta perlindungan Polri kepada masyarakat. “Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” ujar dikutip, Rabu (10/10/2024). 

Berikut ini Pamen dan Pati Baharkam Polri yang dimutasi: 

1. Irjen Pol Roycke Harry Langie, dari Kakorbinmas Baharkam Polri diangkat menjadi Kapolda Sulut 

2. Brigjen Pol Edy Murbowo, dari Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri diangkat menjadi Kakorbinmas Baharkam Polri 

3. Brigjen Pol Puja Laksana, dari Pati Baharkam Polri penugasan pada Kemenko Polhukam dimutasi menjadi Pati Baharkam Polri dalam rangka pensiun 

4. Kombes Pol Oki Waskito, dari Kasubditbinpolmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri diangkat menjadi Kabid TIK Polda Metro Jaya

5. Kombes Pol Veronica Yulus Prihayati, dari Analis Kebijakan Muda Baharkam Polri diangkat menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri 

6. Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, dari Pamen Baharkam Polri penugasan pada BNPB dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bindang Binmas Baharkam Polri 

7. Kombes Pol Hamka Mappaita, dari Pamen Baharkam Polri penugasan pada BNPB dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri 

8. Kombes Pol Mujiyono, dari Kasubdit Gasum Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri diangkat menjadi Auditor Sispamobvitnas Madya TK I Baharkam Polri 

9. Kombes Pol Sades Oloan Maruli Pardede, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Baharkam Polri diangkat menjadi Kasubdit Potdirga Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri 

10. Kombes Pol Turmudi, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pam Obvit Baharkam Polri dalam rangka Dik Sespimti Polri diangkat menjadi Dirlantas Polda Bali 

11. AKBP Sugeng Kundarwanto, dari Kasubbag Binfung Bagrenmin Korpolairud Baharkam Polri diangkat menjadi Pilot Polri Madya TK III Baharkam Polri 

12. AKBP Frans Bernaard Simon Pelupessy, dari Kasidalwil Subdit Patroli Udara Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri diangkat menjadi Pilot Polri Madya TK III Baharkam Polri 

13. AKBP Agus Herli Sudiawan, dari Kasidalpus Subdit Patroli Udara Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri diangkat menjadi Pilot Polri Madya TK III Baharkam Polri 

14. AKBP Runi Chandra, dari Kasiharkanpesud SUbdit Fasharkan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri diangkat menjadi Mekanik Kepolisian Madya TK III Baharkam Polri. **red--

Drainase Asal Jadi, Proyek Jalan Milyaran di Simalungun Menuai Kecaman

Policewatch-Simalungun

 Proyek pembangunan drainase rekonstruksi jalan Simpang Nagojor/Tanah Jawa - Jawa Maraja Bah Jambi di Kabupaten Simalungun kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang menelan anggaran Rp.11.979.847.760.00 dari Dana Bagi Hasil (DBH Sawit) tahun 2024 ini diduga dikerjakan asal-asalan, dengan banyaknya tambal sulam yang terlihat di berbagai titik.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Karya Murni Perkasa dengan pengawasan dari Dinas PU-TR Kabupaten Simalungun ini sebelumnya telah mendapatkan sorotan serius dari masyarakat. Proses pengerjaan sempat dilakukan pembongkaran pasangan akibat tidak sesuai dengan KAK yang telah ditentukan. Namun, bukannya menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran, proses pengerjaan kembali menuai sorotan karena adanya tambal sulam yang mencolok.

Warga sekitar merasa kecewa dengan kualitas proyek yang dikerjakan. "Kontraktor hanya memikirkan untung banyak, namun kualitas buntung," keluh salah seorang warga. "Sungguh miris proyek pembangunan drainase rekonstruksi jalan milyaran rupiah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun ini," tambahnya.

Warga lainnya yang enggan disebutkan namanya juga menyatakan kekecewaannya. "Proyek ini ada tambal sulam, sedang pasangan baru saja kualitasnya kita sangsikan konon tambal sulam. Jangan pemborong untung besar kualitas buntung, padahal jalan sudah hampir 30 tahun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, begitu ada bangunan kok proyeknya asal-asalan," ungkapnya. Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut proyek ini.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya tambal sulam pada proyek drainase jalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agus Intra Sinaga menyatakan bahwa pasangan lama yang masih kuat tidak dibongkar dan tidak dihitung. "Kita bayar sesuai volume yang dikerjakan. Saya rasa dimanapun ada seperti itu, kalau pasangan masih bagus untuk apa dibongkar," jawab Agus.

Namun, pernyataan Agus ini tidak memuaskan masyarakat yang menilai bahwa proyek ini dikerjakan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. Masyarakat berharap agar pihak terkait, khususnya Dinas PU-TR Kabupaten Simalungun, dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait proyek ini dan segera mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. APH juga diharapkan untuk segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek ini. 

AS