Wabup Lahat Widia Ningsih Hadiri Pengajian dan Pelantikan BKMT Al-Istiqomah di Masjid Baitul Jannah

 

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., tetap meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan Pengajian Rutin sekaligus Pelantikan Kepengurusan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Al-Istiqomah di Masjid Baitul Jannah, yang berlokasi di Perumnas Tebing Sage, Senin, 5 Mei 2025.

Kehadiran Wakil Bupati Lahat dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Lahat, Isna Abidarda, S.E., Kabag Kesra, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Widia Ningsih menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang sarat nilai spiritual ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus BKMT yang telah berperan aktif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. BKMT memiliki peran strategis dalam membentuk karakter umat yang religius dan harmonis. Semoga kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus menjadi penggerak kegiatan keagamaan yang positif," ujar Widia Ningsih.

Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan di antara seluruh peserta yang hadir.(Bambang.MD)

BGN dan Komisi IX DPR RI Sukses Sosialisasikan Makan Bergizi Gratis di Lombok Timur

 

 Policewatch-Lombok Timur

Kantor Camat Sikur, Lombok Timur,  bergema dengan semangat gotong royong dan edukasi gizi pada Kamis, 1 Mei 2025.  Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI  bersama-sama menggelar sosialisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., dan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, H.M. Muazzim Akbar, S.IP., yang juga putra daerah NTB.  Keduanya menjadi narasumber utama, menyampaikan pentingnya gizi bagi pembangunan bangsa.

Kombes Pol. Iwan Mahardan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program, melainkan gerakan kolektif untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.  Ia menyampaikan bahwa gizi merupakan fondasi pembangunan manusia, dan tanpa gizi yang baik, akan sulit membangun SDM unggul.  Kehadiran BGN di desa-desa seperti Sikur, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling dasar.

Senada dengan itu, H.M. Muazzim Akbar menegaskan dukungan penuh Komisi IX DPR RI terhadap program MBG dan komitmen untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan.  Ia menekankan bahwa kehadiran DPR bukan hanya untuk seremonial, tetapi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan.

Camat Sikur, Saharudin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini.  Ia melihat kegiatan ini sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada daerah dan berharap sosialisasi MBG dapat membuka wawasan masyarakat Sikur untuk hidup lebih sehat.

Sosialisasi MBG di Lombok Timur berjalan sukses, ditandai dengan antusiasme warga yang tinggi.  Dengan semangat gotong royong dan edukasi yang tepat, program MBG diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan gaya hidup sehat di NTB dan seluruh Indonesia.  Kehadiran BGN dan Komisi IX DPR RI secara langsung menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.  Ke depan,  diharapkan akan ada lebih banyak sosialisasi dan program pendukung untuk memastikan keberhasilan MBG dalam jangka panjang.

Jurnalis

M Hasbi

Benang Stokel-Kelambu: Bantahan Keras Pengelola atas Tuduhan Pengusiran Wisatawan

 Policewatch-Lombok Tengah. 

 Polemik seputar sistem rotasi warung di destinasi wisata alam Benang Stokel dan Benang Kelambu, Lombok Tengah, kembali memanas.  Tuduhan pengusiran wisatawan yang viral di media sosial dibantah keras oleh pengelola, yang menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan fitnah dan kebohongan besar.

Ketua Pengelola, H. Humaidi,  menjelaskan bahwa sistem rotasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. 

 "Sistem rotasi ini bukan untuk memaksa wisatawan makan di tempat tertentu," tegas H. Humaidi. "Ini demi keadilan ekonomi bagi para pedagang lokal.  Wisatawan bebas memilih mau makan atau tidak, mau menggunakan jasa guide lokal atau tidak.  Itu hak mereka sepenuhnya." 

 Ia  mengatakan bahwa insiden yang terjadi pada Kamis, 1 Mei 2025, melibatkan rombongan wisatawan sekitar 20 orang yang dipandu oleh seorang tour guide berinisial Re.  Tour guide tersebut awalnya  menginginkan seluruh rombongan makan di satu warung makan yang sudah penuh. 

"Kami kemudian menyarankan agar rombongan dibagi ke beberapa warung lain, sesuai sistem rotasi yang telah lama diterapkan," jelas H. Humaidi. "Sistem ini sudah berjalan selama dua minggu dan mendapat dukungan dari para UMKM kuliner lokal.  Namun, tour guide tersebut menolak dan malah mengeluarkan pernyataan yang tidak benar di media sosial, bahkan sampai membuat surat terbuka kepada Dinas Pariwisata NTB."

"Pernyataan  'kalau tidak mau ikuti aturan, silahkan balik' ditujukan kepada tour guide yang menolak sistem rotasi, bukan kepada wisatawan," tegas H. Humaidi.  "Klaim bahwa wisatawan gagal masuk ke air terjun sama sekali tidak benar."

Beberapa pedagang, seperti Hermawati, mengungkapkan keprihatinan karena merasa dirugikan.  "Warung yang lain jadi penonton," ujar Hermawati. "Akibatnya, kita buat kesepakatan pembagian atau rolling. Dan alhamdulillah, sebagian besar UMKM kuliner lainnya senang, tapi itu berlangsung hanya dua minggu. Kejadian hari Kamis kemarin sempat ditegur pengelola, malah itu yang jadi keberatan guide tersebut sampai mengeluarkan statement di media sosial."

Sekretaris Pengelola, H. Marwi,  menambahkan bahwa tujuan sistem ini adalah pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar.  Anggota HPI DPD NTB, Andra, mendukung sistem rotasi sebagai langkah positif, namun menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Kejadian ini perlu peningkatan transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara pengelola, pedagang, dan wisatawan.  Perlu juga evaluasi berkelanjutan terhadap sistem rotasi agar adil dan tidak merugikan pihak manapun.  

H. Humaidi menegaskan bahwa pihak pengelola akan mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baik dan reputasi kawasan wisata Benang Stokel dan Benang Kelambu dari berita bohong yang telah tersebar.

Jurnalis

LR

Pengelola Bantah Keras Tuduhan Pemaksaan Belanja di Benang Stokel-Kelambu

 

 Policewatch-Lombok Tengah

Beredarnya kabar mengenai pemaksaan belanja dan pengusiran wisatawan di kawasan wisata Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, dibantah keras oleh pengelola wisata, H. Humaidi.  Dalam klarifikasinya pada Senin, 5 Mei 2025, di lokasi Benang Stokel, 

H. Humaidi menjelaskan bahwa sistem rotasi warung yang diterapkan bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan upaya untuk pemerataan pendapatan bagi para pedagang lokal.

"Berita yang beredar mengenai pemaksaan belanja di Air Terjun Benang Stokel tidak sepenuhnya akurat," tegas H. Humaidi. 

 Ia menjelaskan bahwa kesepakatan informal antar pedagang untuk menerapkan sistem rotasi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pedagang dan mencegah konsentrasi pengunjung di satu tempat saja.  Sistem ini, menurutnya, juga merupakan respon atas masukan dari wisatawan asing yang sebelumnya mengeluhkan terkonsentrasinya pengunjung di satu warung saja.

H. Humaidi mengakui adanya insiden yang dilaporkan, di mana sebuah warung penuh dan tidak memiliki tempat duduk yang tersedia.  Dalam situasi tersebut, pengunjung diarahkan ke warung lain.  "Kami menyesalkan adanya kesalahpahaman dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi sistem ini kepada wisatawan serta terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengunjung," tambahnya. 

 Ia menekankan bahwa tidak ada pemaksaan atau pengusiran wisatawan dalam penerapan sistem rotasi ini.  Pihak pengelola berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan komunikasi dengan para pedagang dan wisatawan agar tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

 

Jurnalis

M Nurman

Kontroversi Sistem Rotasi Warung di Benang Stokel-Kelambu: Antara Pemerataan Ekonomi dan Tuduhan Pemaksaan

 

 Policewatch-Lombok Tengah. 

Sistem rotasi warung di destinasi wisata alam Benang Stokel dan Benang Kelambu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, menimbulkan kontroversi.  Meskipun pengelola, H. Humaidi, mengklaim sistem "rolling" ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan mencegah konsentrasi wisatawan di satu tempat saja – merespon masukan wisatawan asing yang merasa terkonsentrasi di satu warung –  beberapa pedagang mengungkapkan keprihatinan.

Hermawati, salah satu pedagang,  menyatakan bahwa sistem ini tidak berjalan dengan baik dan banyak pedagang merasa dirugikan.  Ia berharap semua warung dapat beroperasi dengan baik dan tidak ada yang tertinggal.  Pernyataan ini diperkuat oleh keresahan beberapa pedagang lainnya yang merasa pendapatan mereka terdampak sistem rotasi tersebut.  Mereka mengeluhkan kurangnya transparansi dalam mekanisme penggiliran warung.

H. Mawardi, Sekretaris Pengelola Benang Stokel dan Benang Kelambu,  menjelaskan bahwa sistem ini merupakan upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar.  Namun, penjelasan ini belum cukup meredakan kekhawatiran para pedagang yang merasa dirugikan.

Sementara itu, Ketua HPI DPD NTB, Andra, mendukung sistem rotasi sebagai langkah positif untuk pemerataan kesempatan.  Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya, agar sistem ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, termasuk pedagang, guide lokal, dan wisatawan.  Ia menyarankan agar ke depannya dilakukan diskusi dan evaluasi berkelanjutan, termasuk peran guide lokal dalam pengelolaan pariwisata di Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Laporan dari beberapa wisatawan juga memberikan gambaran yang beragam.  Beberapa wisatawan mengaku puas dengan sistem ini karena dapat merasakan pengalaman yang lebih merata.  Namun, ada juga yang merasa kurang nyaman karena merasa diarahkan ke warung tertentu, meskipun pengelola membantah adanya pemaksaan atau pengusiran.  Salah satu insiden yang dilaporkan melibatkan sebuah warung yang penuh dan tidak memiliki tempat duduk, sehingga rombongan wisatawan dialihkan ke warung lain.

Ke depannya, transparansi dan mekanisme yang jelas dalam sistem rotasi ini menjadi kunci untuk menyelesaikan kontroversi.  Komunikasi yang lebih baik antara pengelola, pedagang, dan wisatawan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem ini dan kepuasan semua pihak.  Perlu adanya mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan keadilan dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem.  Selain itu, pelatihan manajemen usaha bagi para pedagang juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing mereka.

 .Jurnalis

LR/MN

Benang Stokel & Benang Kelambu: Sistem "Rolling" Warung Dinilai Transparan, Pengelola Bantah Tuduhan Pengusiran Wisatawan

 

Policewatch-Batukliang Utara. 

Desas-desus yang beredar mengenai sistem rotasi warung di destinasi wisata alam Benang Stokel dan Benang Kelambu Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, yang disebut-sebut sebagai  pemaksaan belanja dan pengusiran wisatawan,  dibantah keras oleh pengelola.

Pengelola menegaskan bahwa sistem "rolling" ini  diberlakukan dengan  tujuan  pemerataan  pendapatan  dan  mengantisipasi  keluhan  wisatawan  asing  yang  merasa  terkonsentrasi  di  satu  tempat  saja.  Sistem ini juga  merupakan respon atas masukan dari wisatawan yang menginginkan  pengalaman  lebih merata  saat  mengunjungi  kawasan  wisata  tersebut.

H. Humaidi,  pihak  pengelola  wisata,  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pemaksaan  dan  menegaskan  bahwa  sistem  rotasi  diberlakukan  untuk  pemerataan  pendapatan  dan  mengantisipasi  keluhan  wisatawan  asing  yang  merasa  terkonsentrasi  di  satu  tempat  saja.

 

"Berita yang beredar mengenai pemaksaan belanja di Air Terjun Benang Stokel tidak sepenuhnya akurat.  Kami memang memiliki kesepakatan informal antar pedagang untuk menerapkan sistem rotasi dalam melayani pengunjung.  Tujuannya semata-mata untuk pemerataan pendapatan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pedagang," jelas H. Humaidi. Senin 5 Mei 2025 di lokasi Benang Stokel. 

"Sistem ini juga merupakan respon atas keluhan wisatawan asing di masa lalu yang merasa hanya diarahkan ke satu warung saja.  Kami membantah adanya pemaksaan atau pengusiran wisatawan.  Dalam kejadian yang dilaporkan, warung yang dimaksud memang sedang penuh dan tidak memiliki tempat duduk yang tersedia.  Oleh karena itu, kami mengusulkan agar rombongan diarahkan ke warung lain.  Kami menyesalkan adanya kesalahpahaman dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi sistem ini kepada wisatawan serta terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengunjung,"  lanjutnya.

Meskipun demikian,  sistem  rotasi  ini  menimbulkan  kontroversi.  Beberapa  pedagang  mengungkapkan  keprihatinan  atas  pelaksanaan  sistem  tersebut.

"Sebenarnya kami sudah sampaikan kepada pengelola  bahwa  sistem  rolling  itu  tidak  berjalan  dengan  baik.  Banyak  yang  merasa  dirugikan.  Harapan  kami,  semua  warung  bisa  hidup  dan  tidak  ada  yang  tertinggal," ungkap  Hormawati,  salah  satu  pedagang.

H. Mawardi, sekretaris pengelola Benang Stokel dan Benang Kelambu,  menyampaikan bahwa sistem rolling untuk warung-warung merupakan upaya untuk pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitar area wisata.

"Sistem rolling ini merupakan upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitar area wisata. Tujuannya agar tidak ada warung yang tertinggal dan semua bisa mendapatkan keuntungan," jelas H. Mawardi.

 

Ketua  HPI  DPD  NTB,  Andra,  mengungkapkan  pendukungannya  terhadap  sistem  rolling  yang  dirancang  untuk  menciptakan  kesempatan  yang  merata  bagi  semua  pedagang.

"Sistem  rolling  ini  merupakan  langkah  positif  untuk  menciptakan  kesempatan  yang  merata  bagi  semua  pedagang  di  kawasan  wisata.  Tujuan  utama  adalah  untuk  menjamin  keberlangsungan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  lokal,"  ujar  Andra.

"Namun,  penting  untuk  memperhatikan  aspek  transparansi  dan  keadilan  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  sistem  ini  benar-benar  bermanfaat  bagi  semua  pihak,  termasuk  pedagang,  guide  lokal,  dan  wisatawan,"  lanjutnya.

"Ke depan,  perlu  ada  diskusi  dan  evaluasi  yang  berkelanjutan  terkait  sistem  rolling  ini.  Termasuk  peran  guide  lokal  dalam  menjalankan  kegiatan  pariwisata  di  Benang  Stokel  dan  Benang  Kelambu,"  Ucap  Andra.

 Jurnalis

MN/LR

Koperasi Merah Putih Lendang Tampel: Harapan Baru Ekonomi Desa di Tengah Tantangan

 Policewatch-Batukliang. 

Desa Lendang Tampel, Lombok Tengah, menorehkan sejarah baru dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian desa.  

Musyawarah Desa Khusus pada 5 Mei 2025, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Kepala Desa Sahrim, Camat Batukliang, Kepala Dinas DPMD, Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Tengah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa Desa Lendang Tampel, menandai langkah awal pembentukan koperasi ini.  Dukungan penuh dari berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Koperasi Merah Putih direncanakan akan fokus pada [sebutkan sektor unggulan/bidang usaha koperasi secara spesifik, misalnya: budidaya rumput laut dan pengolahannya menjadi berbagai produk,  dengan memanfaatkan potensi pesisir Desa Lendang Tampel. 

 Strategi ini dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam setempat dan kebutuhan pasar.  Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan sumber daya secara bersama-sama, berkelanjutan, dan efisien.  Musyawarah menghasilkan kesepakatan penting terkait struktur organisasi, manajemen, dan rencana kerja koperasi, termasuk mekanisme pengawasan dan transparansi keuangan.  Tahapan selanjutnya meliputi pendaftaran resmi koperasi, penghimpunan modal awal dari anggota, pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan anggota, serta pengembangan strategi pemasaran produk.

Namun, proses pembentukan koperasi ini tidak tanpa tantangan.  Batas waktu awal pembentukan kepengurusan sempat memicu keluhan dari beberapa warga.  Faktor-faktor seperti hari libur nasional selama lima hari, termasuk libur dua hari pada Kamis dan Jumat, ditambah kondisi cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang, mengakibatkan kendala dalam mengumpulkan warga dan perangkat desa.  Akibatnya, Musyawarah Desa yang dijadwalkan pada hari Senin terpaksa ditunda.

Meskipun demikian,  penundaan tersebut tidak menyurutkan semangat warga.  Dengan mempertimbangkan kendala tersebut,  batas waktu pembentukan kepengurusan koperasi telah diperpanjang.  Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagai pilar perekonomian Desa Lendang Tampel.  Diharapkan, Koperasi Merah Putih Desa Lendang Tampel tidak hanya menjadi contoh bagi desa lain di Lombok Tengah, tetapi juga menjadi model keberhasilan dalam mengelola potensi lokal dan mengatasi tantangan dalam implementasi program pembangunan desa.

Jurnalis 

M Hasbi

Gelper Buck Jump di One Mall Batam Diminati Masyarakat Kota Batam Diduga Perjudian Berkedok Permainan

   

Batam,- policewatch.news,-Semangat masyarakat Kota Batam dengan hadirnya Gelanggang Permainan (Gelper) Buck Jump di One Mall Batam sebagai gelanggang permainan anak dan keluarga yang menyajikan mesin-mesin orang dewasa untuk permainan yang bersifat untung-untungan.

Hal ini terlihat dengan padatnya pengunjung di lokasi Gelper Buck Jump ini setiap hari, tampak para pemain semua orang dewasa sedang asik bermain dengan mesin tembak ikan dan Mesin Doraemon yang sudah di modifikasi dengan mesin piala dan mesin slot (gong fafu) untuk mengadu nasib.

Dalam setiap mesin permainan ini, setiap pemain mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah rokok bagi yang beruntung yang bisa di tukarkan dengan uang tunai. 

Namun anehnya, pengelola gelper Buck Jump ini hanya memajang hadiah boneka dan asesories serta alat tulis sebagai hadiah diduga hanyalah modus belaka.

Padahal pada prakteknya Hadiah Rokok yang tidak ada di pajang menjadi hadiah utama dari setiap mesin permainan tersebut hadiah Rokok tersebut bisa di tukar dengan uang tunai dan hadiahnya dikembalikan lagi ke management pengelola.

Menurut keterangan salah satu pemain yang enggan menyebutkan namanya, mengaku banyak kalah melawan mesin itu, namun dia bertahan main dengan harapan balik uangnya yang sudah habis banyak.

“Dah banyak kalah saya bang melawan mesin ini, setelan mesinya keras, ini aja bertahan main mana tau balik sebagian kekalahan itu”, ujarnya dengan muka tampak memerah akibat kalah.

Masih menurut pemain, “bayangkanlah bang, satu coin harganya Rp. 1000 setelah dimasukkan dapat kredit di meja 1000, kita beli Rp.100.000 dengan kredit di meja 100.000, kita kasih bet 500, tak nyampe 3 menit dah habis klu tak ada yang mati ikanya, kalau pas kita lagi beruntung panjanglah main, jika nasib sial seberapa banyak pun kita bawa uang ya habis”, ujarnya.

Seperti yang telah di beritakan sebelumnya, Mesin-mesin yang di sajikan pengelola Gelper Buck Jump ini merupakan mesin judi yang sudah dinyatakan Kepolisian Republik Indonesia masa jabatan Kapolri Jendral Idam Azis dan KomJen Ari Dono selaku Kabagreskrim, pada masa itu , bahwasanya setelah melewati tahapan ferivikasi dimana mesin tersebut mengandung unsur perjudian, yang  untung-untungan dan harus di berantas. 

Yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan yang tertuang dalam progam prioritas Kapolri Idam Azis dengan Telegram Rahasia (TR) ke setiap pimpinan wilayah seluruh indonesia tidak berlaku lagi saat ini? (Erlina)

Polres Lahat Bekuk Residivis Bandar Narkoba CF

 

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT Seakan tak pernah jera berurusan dengan barang haram, Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat kembali menangkap satu orang residivis Kasus Narkoba Chandra Fianto seorang Warga Kelurahan Pasar Lama. 

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kasubsi Penmas Aiptu Lispono, Minggu (4/5) membenarkan bahwa Sat Res Narkoba Polres Lahat telah berhasil mengamankan Chandra Fianto atas kasus jual beli narkotika jenis sabu.

Dirinya menceritakan, Terduga pelaku diamankan saat sedang berada dirumahnya di Jalan Mayor Ruslan III, Kelurahan Pasar Lahat pada Rabu Tanggal 30 April 2025 sekira jam 16.30 WIB.

"Anggota mendapatkan informasi lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis Sabu, Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Lahat memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. 

Saat di TKP polisi melakukan penggeledahan lantas menemukan 10 paket kecil kristal bening terbungkus plastik klip transparan di duga narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2,11 gram, 2 buah pipet yang telah diruncingi warna hijau dan hitam, ⁠3 bal platik klip transparan, 1 unit timbangan digital warna hitam, 1 unit handphone Android dan sejumlah uang tunai pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.

Akibat perbuatan nya tersebut tersngka terancam dengan hukuman Primer Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Saat ini terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jurnalis: Bambang MD

KAI Lombok Tengah Era Baru: Mahrup Pimpin dengan Visi Etika dan Profesionalisme

 

 Policewatch-Lombok Tengah. 

Advokat Mahrup, SH, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Lombok Tengah periode 2025-2030.  Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Hotel Sapadia Mataram, Sabtu, 3 Mei 2025.  MUSDA yang mengangkat tema "Penguatan Etika Profesi Advokat dalam Mewujudkan Profesionalitas yang Akuntabel"  menandai arah baru bagi KAI Lombok Tengah,  dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dan penguatan peran organisasi dalam pembangunan daerah.

Mahrup akan memimpin kepengurusan baru bersama Advokat Danial Khariri, SH., CPM sebagai Sekretaris, dan Advokat Fathurrahman, SH., MH sebagai Bendahara.  Struktur organisasi lengkap akan diumumkan setelah proses konsolidasi internal.

Dalam sambutannya, Mahrup menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan penuh integritas,  berfokus pada penguatan etika profesi advokat, peningkatan profesionalisme anggota, dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat Lombok Tengah.  Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,  akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepengurusan periode ini.

"Kepemimpinan saya akan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan hukum yang adil dan terjangkau bagi masyarakat," tegas Mahrup.  "Kami akan segera menyusun program kerja yang terukur, terarah, dan transparan untuk mencapai tujuan tersebut.  Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pilar utama dalam menjalankan roda organisasi."

Advokat Danial Khariri, SH., CPM, Sekretaris terpilih,  menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kepemimpinan Mahrup.  "Saya akan memastikan administrasi organisasi berjalan efektif dan efisien,  dengan prioritas pada transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.  Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama.

Advokat Fathurrahman, SH., MH, Bendahara terpilih,  menegaskan komitmennya untuk mengelola keuangan organisasi secara transparan dan bertanggung jawab.  "Laporan keuangan akan dibuat secara berkala dan mudah diakses oleh seluruh anggota,"  jelasnya.  Ia menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas organisasi.

M. Nurman, Kaperwil Media Policewatch NTB, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya atas kepemimpinan Mahrup.  "Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mahrup, KAI Lombok Tengah dapat semakin berperan aktif dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan di Lombok Tengah, menjadi mitra strategis pemerintah daerah, dan menjadi contoh bagi organisasi advokat lainnya dalam hal integritas dan profesionalisme,"  pungkas Nurman.

Jurnalis

L Rahman