PIP SMA NEGERI BUMI NABUNG SALAH SASARAN


Data nama siswa



Buminabung, MPW - Siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SLTA di SMA Bumi Nabung, Lampung Tengah, Lampung, diduga salah sasaran.
Dari data yang diperolah dan keterangan salah satu wali murid, tercatat penerima PIP di SMA Bumi Nabung tahun 2018 sebanyak 34 siswa.
Namun dari data tersebut, terdapat beberapa nama yang bukan siswa di sekolah tersebut. Sumber mengatakan, ada 13 nama penerima yang sudah tidak tercatat sebagai murid SMA Bumi Nabung.
" Ini pak nama-namanya, "kata sumber sambil menunjukan daftar siswa penerima PIP.
"Tapi ini ada 13 nama yang tidak lagi bersekolah disini," lanjutnya.
Secara rinci dia menjelaskan, dari 34 siswa yang menerima PIP, hanya 21 yang masih tercatat sebagai siswa aktif di sekolah itu. Sisanya, 13 orang, statusnya sudah lulus bahkan ada yang sudah menikah.
Kepala sekolah Zainudin, membenarkan hal itu.
Menurutnya, data tersebut merupakan data tahun 2015/2016.
" Data tersebut memang benar, kita menggunakan data tahun 2015/2016. Dan dana tersebut sudah kita bagikan kepada yang bersangkutan. Kita hanya menyalurkan bantuan tersebut sesuai petunjuk dari Dirjen PIP, waktu itu disampaikan saat rapat MKKS dan sesuai arahan dari pihak bank," terang Zainudin.
"Memang benar, penerima PIP tahun ini ada 34 siswa. Dari daftar itu ada yang sudah lulus dan ada yang sudah menikah. Namun demikian, dananya tetap kita bagikan kepada yang bersangkutan, " tutupnya. (rizal)

PEMDES PANYINGKIRAN JATITUJUH MEMPRTANYAKAN KETERLIBATANNYA DI ASEAN GAMES.


Kepala desa panyingkiran,cecep kosasih
Majalengka,MPW,-Pemerintah Desa Panyingkiran kec Jatitujuh Majalengka mengapreasikan terpilihnya lokasi bendungan rentang sebagai venue salah satunya cabang olah raga canoe sealoam pada asean games tahun ini.
 Kepala desa panyingkiran,cecep kosasih menyebutkan di pilihnya lokasi bendungan rentang untuk salah satu cabor pada penyelenggaraan 18 agustus mendatang tentu jadi pusat perhatian tidak hanya di kabupaten majalengka melainkan indonesia hingga mancanaegara.
 Sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari even organizer terutama yg menyangkut keselamatan dan keamanan penonton,hingga atlet yg bakal berlaga di ajang 4 tahunan tersebut.
" lokasi rentang memang sebagian besar masuk desa panongan kec jatitujuh tetapi juga sebelah baratnya masuk desa kami ( panyingkiran,red).sebagai pemdes tentu menyangkut baik dan mendukung sekali even tersebut di laksanakan di wilayah perbatasan dua desa ini.dan sampai saat ini kami sebagai pemerintahan desa panyingkiran belum ada keterlibatan sama sekali".tutur cecep ( kepala desa panyingkiaran,20/3).

Namun pihaknya mengaku even benua kuning tersebut tentu harus mendapatkan keamanan,pihaknya siap membantu apabila di butuhkan baik oleh EO ( penyelenggara ) maupun pemerintah daerah guna menyukseskan perhelatan asean games.pasalnya soal koordinasi sendiri,sampai saat ini pihaknya mengaku belum ada komunikasi pasca pemerintah desa melakukan sowan ke kantor bendungan rentang yg ada di wilayahnya.
Bendungan rentang jatitujuh majalengka

    Koordinasi itu sendiri baik untuk kebersihan dan keamanan di sekitar lokasi,pihaknya juga meminta agar desa di berikan peluang khususnya bagi pemberdayaan masarakat di dua desa ini.sebab ketika banyak di kunjungi wisatawan atau WNA ke jatitujuh tentunya harus mempersiapkan berbagai macam potensi produk produk unggulan sebagai upaya promosi ke luar negeri.
" nah kalau ada koordinasi maupun komunikasi itukan bisa memberikan kesempatan khususnya pemberdayaan masarakat kami dalam mengeksplor potensi potensi lokal kita ke manca negara,ini menjadi kesempatan baik dan sangat bagus ketika kami ini di libatkan.jangan sampai menyepelekan keamanan sekitar.contohnya.ada hal kecil sandal WNA Hilang,bakal menjadi hal buruk tentang masarakat kita ke luar negeri."tuturnya.****zaenal,
005.

DIKABARKAN MUZAKIR SUAMI SHINTA MANGKIR DARI PANGGILAN KEJATI DKI


MUARAENIM - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Mendapatkan info A1, sumber yang minta namanya dirahasiakan bahwa Bupati Kabupaten Muaraenim Muzakir Sai Sohar suami Shinta calon dari jalur perseorangan dikabarkan mangkir diduga tidak penuhi panggilan untuk hadir di kantor  Ķejati DKI. Pada hari selasa tanggal 20 maret 2018. Sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi  pengadaan cadangan batubara tahun 2011/2012 sebesar 1,35 Triliun yang merugikan keuangan negara sebesar  477 milyar
Surat panggilan nomor : SP -191 /0.1.5/Fd.1/03/2018. untuk di dengar dan di periksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan cadangan Batubara oleh PT.PLN Batubara yang berkerja sama dengan PT. Tansri Majid Energy  (TME ).
senilai 1,35 Triliun yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada tahun 2011 /2012 berdasarkan Surat Perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKi Jakarta nomor : Pnn  - 461/0.1/Fd .1/03/2018. Pada selasa 20 maret 2018
Namun beliau dikabarkan mangkir dari panggilan sebagai saksi untuk hadir dalam kasus dugaan korupsi pengadaan cadangan Batubara tahun 2011/2012 Atas nama tersangka Kokos Jiang dan nomor : Pnn - 460 /0.1.1/Fd .1/03/2018
Hari         :Selasa
Tanggal : 20 maret 2018,
Jam        : 09 : 00 wib
Tempat   : Kantor  Kejati Jakarta  :(PIDSUS) Jl : HR. RASUNA SAID no :2 Lt : 2 Jakarta Selatan
Menghadapi  : Kasi Penyidikan pada bidang Tindak Pidana Khusus
atas nama tersangka Khairil Wahyuni. Keduanya sudah ditahan untuk 20 hari kedepan oleh jaksa penyidik
Surat panggilan ditandatangani jakarta 13 maret 2018 Aspidsus selaku penyidik Sarjono Turin. SH.MH
Sebelum nya pihak penyidik dari Kejati
DKI Jakarta  telah menetapkan tersangka 2 orang  yaitu Dirut Tansri Majid Energy dan Dirut PLN Batubara kini kedua tersangka ditahan untuk pengembangan lebih lanjut  tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pengembangan pihak penyidik kejati DKI
Sementara Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar belum bisa di konfirmasi namun policewatch news terus berusaha mencoba klarifikasi dan konfirmasi bertemu dengan Aldo selaku kabag Humas dan Protokol Kabupaten Muara Enim. wartawan  policewatch.news mencoba untuk mengkonfirmasi agar bisa minta waktu untuk bertemu dengan Bupati Muaraenim
Aldo silahkan kalau mau  menghadap bupati namun hingga berita ini diturunkan belum bisa di konfirmasi terkait adanya surat panggilan dari kejati DKI Jakarta sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan batubara tahun 2011/2012 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai  477 milyar .
Reporter  ; Bambang.MD

PELAKSANAAN RESES 1 DPRD LABUHAN BATU SELATAN MASA SIDANG 1 TAHUN 2018 DIDUSUN KANDANG MOTOR.


Labusel (Mpw Labuhan Batu Raya).Telah dilaksanakan Reses 1 DPRD labuhan Batu Selatan masa sidang 1 tahun 2018 pada hari Kamis (15/03/2018) jam 14.00 wib diDusun Kandang Motor, Kecamatan, Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang memang sudah direncanakan oleh Bapak Syahdian Purba dan Bapak Mhd. Gandhi faisal Siregar serta pelaksanaan program pembuatan EKTP yang memang selama ini Bapak Syadian Purba melihat secara langsung masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan identitas yang jelas.

Oleh sebab itu, Syahdian Purba SH dan Mhd. Gandhi faisal siregar sebagai DPRD Labuhan Batu Selatan memutuskan untuk turun langsung tatap muka dengan masyarakat. Agar tau apa yang jadi keluhan dan problem Masyarakat diLabuhan Batu Selatan.
Syahdian Purba SH menjelaskan dalam penyampaiannya langsung kepada masyarakat menuturkan, kami sebagai Dewan nya Rakyat Labusel ini tidak harus santai, kami mesti tau apa yang dibutuhkan oleh Rakyat. Oleh sebab itu kami turun langsung agar Rakyat atau masyarakat kenal dan tau. Karena kami ini adalah perpanjangan tangan atau wakil dari Rakyat yang bisa membawakan aspirasi dari Rakyat.
Dengan terlaksananya Reses 1 masa sidang 1 tahun 2018 maka Masyarakat khususnya Kandang Motor dan umumnya Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat melihat dan membuktikan dengan nyata inilah salah satu kerja kami Dewan yang jadi wakil dari Rakyat Labusel. Tutur Syahdian Purba SH tegas kepada masyarakat. 

Memang jika melihat dari hal yang terkecil saja, masih banyak Masyarakat Labuhan Batu Selatan yang belum mempunyai legalitas identitas yang sah. Dan masih  ada Masyarakat yang belum faham bagaimana cara,dan kemana Masyarakat mengurus KTP. Apalagi program EKTP ini harus oknum langsung yang mengurus keDinas Catatan Sipil. Tapi Syahdian Purba SH dan Mhd. Gandhi faisal Siregar bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil untuk dapat menurunkan langsung unit mobil E, KTP keliling untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan identitas KTP. inilah salah satu contoh oknum Dewan yang sangat peduli terhadap Rakyat dan Masyarakatnya.(Jhon Arizon Barus).

Berita Hoax Alias Bohong Bisa Di Sebut Pembunuhan Karakter

 
etua PGRI Kabupaten Kuningan Pipin Mansyur Arifin M.Pd
KUNINGAN, POLICE WATCH NEWS -Ketua PGRI Kabupaten Kuningan Pipin Mansyur Arifin M.Pd, Memandang Hoax atau Berita bohong, tak ubahnya seperti peredaran Narkotika dan Pornografi, bila dibiarkan kata dia, bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.
"Hoax bisa juga disebut pembunuhan karakter, karena Memanipulasi, pembohongan, Kecurangan, yang dapat menjatuhkan orang lain," ujar Pipin,dalam Acara Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran kebencian di Aula Wira Satya Pradhana, Mapolres Kuningan, Sabtu (17/03/2018).
Ketua PGRI Kabupten Kuningan itu menambahkan, Hoax merupakan tindakan kriminal, hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas, terutama Hoax yang muncul mengatas namakan agama.
"Saya khawatir hoax ini dimanfaatkan oleh orang yang ingin merusak orang keutuhan Bangsa dan Negara ini,  apalagi ada yang mebawa-bawa agama, di situlah jahatnya," ucapnya.
Terlebih dari itu Pipin juga mengatakan, sangat menyambut baik dengan di adakanya acara Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran kebencian di Mapolres Kuningan, karena bisa memberikan pemahaman dan menumbuh kembangkan arti kebersamaan, untuk Kenyamanan Ketertiban di lingkungan Kamtibmas Polres Kuningan" Ujarnya.
Dan tak luput Pipin mengucapkan, Selamat untuk Bapak Kapolres Kuningan AKBP Yuldi Yusman. yang sangat luar biasa selalu turun ke bawah ( Masyarakat ), bahkan dengan dengan PGRI, Guru -guru, yang selalu intens melakukan komunikasi.
Salam hangat untuk Teman - teman di Mapolres Kuningan, juga Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Budi Agung Maryoto M.Si, yang sudah hadir dalam acara tersebut.
"Jadi. Sekali lagi kami tegas menyatakan perang terhadap hoax," Pungkas nya.( GUNTUR).

Kadis DPRPP Kuningan H.M.Ridwan:Hadapi Segala informasi Dengan Lebih Jernih, Bijak dan Cerdas.

 
Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan H.M.Ridwan Setiawan SH, MSi,
KUNINGAN, POLICE WATCH NEWS - Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan H.M.Ridwan Setiawan SH, MSi, Menilai, bahwasanya Dengan adanya acara kegiatan Sosialisasi Deklarasi Anti Hoax, Ujaran Kebencian, di Gedung Aula Wira Satya Pradhana Mapolres Kuningan.
Di nilainya merupakan bentuk atau salah satu upaya untuk menjernihkan informasi, yang beredar di masyarakat, baik itu interkasi masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan Aparatur Pemerintah.
Menurutnnya masyarakat saat ini, sudah harus bisa lebih bijak dalam mengambil berita atau informasi," Kalau berita atau informasinya tidak jelas apalagi memprovokasi, jangan di Posting atau di Share, " Imbau Ridwan, usai menghadiri Acara Deklarasi Anti Hoax, Ujaran Kebencian di Aula Wira Satya Pradhana Mapolres Kuningan. Sabtu (17/03/2018).
Masyarakat harus menjadi pengguna Media Sosial yang Cerdas dan Bijak, tidak menyebarkan berita Hoax, sekaligus harus bisa menyaring informasi baik itu melalui Media sosial," Sambung ridwan.
Ridwan juga mengatakan, dirinya sangat mendukung sepenuhnya, Acara Deklarasi Anti Hoax, Ujaran Kebencian yang di selenggarakan oleh Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto M.Si dan Bapak Kapolres Kuningan AKBP Yuldi Yusman.
" Kalau informasi itu dirasa tidak benar dan belum jelas, jangan di sebarkan karena bisa sangat berpengaruh, kita harus bisa lebih Jernih, Bijak dan Cerdas dalam berkomunikasi untuk membangun Bangsa dan Negara yang kita cintai ini," Tandasnya. (GUNTUR)

Kapolda Jabar Didampingi Ketua Bhayangkari Daerah, Beserta Rombongan Lakukan Kunker Ke Mapolres Kuningan

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.,

KUNINGAN, POLICE WATCH NEWS -Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., di dampingi Ketua Bhayangkari Daerah Jabar Ny. Winny Agung Budi Maryoto, beserta rombongan Pejabat Utama Polda Jabar melakukan Kunjungan Kerja (KUNKER) ke Mapolres Kuningan, Sabtu (17/03/2018).
Kedatangan rombongan Kapolda Jabar tersebut di sambut langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Yuldi Yusman, beserta jajaran di Mapolres Kuningan, dengan di iringi penampilan tarian Khas Sunda dengan memainkan Pukulan gendang yang di bawakan oleh para sosok Polisi Wanita (POLWAN) Polres Kuningan.
Dalam Kunjungan Kerjanya, Kapolda jabar berkesempatan bertatap muka dengan seluruh Personel Polres Kuningan dengan menekankan kepada anggota memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Kedatangan Kapolda Jabar sendiri untuk  menyaksikan Deklarasi Anti Hoak, Ujaran kebencian menuju Pilkada Damai, serta pengukuhan Da'i Kamtibmas Polres Kuningan
Kegiatan yang di gelar di Aula Wira Satya Pradhana Mapolres Kuningan, di hadiri oleh ratusan tamu undangan. Hadir pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Kuningan, Dede Sembada, ST, Dandim 0615 Kuningan, Letkol Inf Daru Cahyadi Soeprapto, S.Sos., MM, Kepala Kejari Kuningan Adhyaksa Darma Yuliono SH, MH, Komisioner KPU Kuningan, Ketua Panwaslu, Ketua Bawaslu, Ketua MUI Kuningan, KH. Abdul Aziz, Tokoh Pemuda, Ormas dan Pimpinan Parpol dan anggota, Tokoh Agama, Para Ulama Pimpinan Pondok Pesantren, serta ratusan undangan lainnya.
Di awal sambutanya Kapolda Jawa Barat, irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto M.Si, menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan dan keselamatan kepada yang hadir pada acara tersebut.
Dan dalam kesempatan itu, tidak luput juga Kapolda Jabar memperkenalkan rombongan yang di bawanya satu persatu yang merupakan para Pejabat Utama di Polda Jabar.
Ada beberapa hal, yang di sampaikan Kapolda Jabar di awal sambutanya di mana dirinya mengaku sudah berjanji bahwasanya bagi santri santri yang Khafidz Qur'an bisa masuk ke Kepolisian.
Tentunya itu juga harus mengikuti test ,karena menurutnya, tes itu di perlukan dengan dilakukan secara terbuka dan transparan, " Kalau di test fisiknya ga kuat ya gagal ," Ujar Kapolda jabar.
Kapolda juga meminta, agar para Pimpinan Pondok Pesantren (PONPES) bisa mendaftarkan santrinya yang Hafidz Qur"an ke Mapolres, dengan di ikuti adanya  beberapa persyaratan, semisalnya tinggi badan minimal 165 cm, bisa berenang dan tentunya juga memilki jasmani yang sehat.
"Tolong tahun ini dari Kabupaten Kuningan ada santri yang Hafidz Qur'an agar bisa di daftarkan ke Mapolres Kuningan, yang nantinya akan saya tularkan ke anggota Polisi Polda jabar, " tuturnya.
Pada kesempatan tersebut juga, Kapolda jabar memberikan apresiasi yang sebesar besarnya terutama atas hadirnya para Tokoh Agama, Para Ulama yang sangat membanggakan.
Yang senantiasa selalu menjaga NKRI yang kita cintai ini, tetap kokoh berdiri sampai dengan hari ini, jam ini, detik ini, tiada lain dari peranya para Tokoh Agama, Ulama kita yang sangat Signifikan.
Menyimak sejarah kebelakang, peran ulama sangatlah besar bisa mempersatukan bangsa ini, para pejuang pada waktu itu merupakan cikal bakal menjadinya TNI dan POLRI, mereka bisa bersatu, bersepakat, berikrar sumpah pemuda yang tentunya dengan seijin Allah SWT.
"Inilah yang harus kita rajut kembali, yang harus kita rekatkan kembali dalam menghadapi berbagai berita-berita yang belum tentu benar, yang bisa memecahkan masyarakat, bisa memprovokasi, mengintimidasi, kalau tidak cepat kita bendung bisa terjadi konflik di masyarakat." Harap Kapolda.
Kapolda menjabarkan bahwasanya bangsa indonesia adalah bangsa yang besar, penduduknya sekitar 260 juta jiwa, sukunya ada sebanyak 714 suku, namun tetap berbangsa satu bangsa indonesia.
Kita tidak bisa bayangkan kalau kita mudah terprovokasi dari berita yang belum jelas kebenaranya, oleh karena itu kalau ada berita yang belum jelas, setidaknya kita harus Tabayun atau di komfirmasi dulu agar jelas.
" Kalau berita tidak benar kirim sana kirim sini masukan ke group, berarti itu sudah melanggar UU ITE pasal 28 tentang Transaksi Elektronik, itu tidak boleh karena meresahkan masyarakat." Jelas Kapolda.
Dan Insya Alllah, Alhamdulillah di Kabupaten Kuningan tidak ada, berarti masyarakatnya sangat Agamis, sangat Santri, menghormati adanya perbedaan, karena kita negara yang besar, ber Bhineka Tunggal Ika.
"Kalau ada perbedaan jangan di cari perbedaanya, di perkecil perbedaanya, di perbesar kesamaanya, karena kita mengenal sebagai Umat Islam ada namanya Ukhuwah Islamiyah." terangnya.
Selanjutnya Kapolda Jabar juga mengingatkan untuk pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun ini, " Jangan ada Seolah - olah menjadi mencekam, karena ini sesungguhnya adalah Pesta rakyat, yang di berikan Privasi, hak individu untuk memberikan suaranya dalam menentukan pemimpinya untuk Lima tahun kedepan, baik Bupati, Walikota dan Gubernur." Seru kapolda.
Di Kabupaten Kuningan sendiri ada tiga Pasangan Calon (PASLON) di mana sejak KPU menetapkan Paslon tanggal 12 Februari 2018 kemarin, maka dua hari setelah itu para Paslon sudah melaksanakan kampanye untuk menyampaikan Misi dan Visi nya kepada masyrakat.
Dan di pastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Kuningan akan terbelah, akan terbelah menjadi tiga kelompok dan itu boleh, karena Undang-undang Pilkada mengatur itu.
Di jelaskan juga oleh Kapolda Jabar, ada tiga prasyarat di katakan Minimal Baik untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.
Yang Pertama, (1) Tingkat partisipasi masyarakat tinggi minimal 70 persen.
Yang Kedua, (2) Proses tahapan pilkada yang di tetapkan KPU harus sudah terjadwalkan dan lancar, tidak ada gangguan apapun.
Yang Ketiga, (3) Sebagai penyelenggara KPU harus netral tidak boleh ada kepentingan dan wasitnya Bawaslu juga harus Netral, terlebih juga yang mengamankan POLISI di bantu TNI juga harus netral.
"Kalau pada kesempatan baik ini, ada masyarakat yang hadir, di temukan ada petugas yang tidak netral Laporkan" Pinta Kapolda.
POLRI -TNI dalam pengamanan mengawal Pesta demokrasi dengan bertanggung jawab, yang Insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan hati rakyat.
Pilkada ini jangan di buat menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menyejukan, silahkan beradu program yang positip, biarkan masyarakat yang menilai dan berharap masyarakat semakin cerdas.
Seraya mengakhiri penyampainnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto M.Si, menutupnya dengan sebuah Pantun "( Pohon Selasih di Dalam Kolam, Anak Baruang Berenang-Renang), terima kasih kami ucapkan atas kehadiran tuan-tuan sekalian, dan satu lagi tambah Pak Kapolda." ( Pohon Selasih Tumbuh Dikayu ). Terima kasih, Thank you.!!! (GUNTUR)

AKTIVIS KORUPSI SUMSEL DIJEMPUT PAKSA POLISI

Fery kurniawan ia pegiat anti korupsi asal palembang sumatera selatan


SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Aktivis sumsel Fery kurniawan ia pegiat anti korupsi asal palembang sumatera selatan.saat ini fery sedang berada di Ruang Tahanan Mapolresta Palembang.
Aktivis ini akhirnya di jemput oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu.atas tulisan status pada akun Facebook pribadinya yang di anggap mengandung unsur ujaran kebencian kepada salah satu pihak.saat ini fery sedang mencari keadilan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palembang terkait penangkapan dirinya.
Ruslanita istri Fery dalam pesan singkatnya seperti yang di kirim kepada sejumlah wartawan .kamis(22/03/18)
Mengatakan “Papa kami adalah orang terbaik bagi keluarga dan selalu ringan tangan membantu orang-orang terzolimi termasuk dua orang tersangka dana hibah Bansos 2013 yang menurutnya di korbankan untuk menutupi pelaku utama.
Dia seorang ayah yang mengajarkan anak-anaknya agar jangan mengambil hak orang lain walaupun kita tidak punya apa-apa.
Dia selalu bercerita kepada saya tentang betapa sulitnya mengungkap kasus korupsi dana hibah sumsel karena kuatnya pengaruh politis sehingga hukum seolah-olah bisa di atur.tulis ita.
“Papa teruslah berjuang melawan kezoliman dan korupsi walaupun papa harus menderita karena Allah bersama papa.tulis ita yang seakan ingin ia tunjukan kepada suaminya Fery.
Kasus hukum yang saat ini sedang menimpa Fery seakan mengetuk pintu hati para penggiat anti korupsi khususnya di sumatera selatan.bagaimana tidak Fery selama ini di ketahui selalu aktif dan turut serta dalam perjuangan untuk membrantas dugaan Tindak pidana korupsi khususnya di wilayah sumsel.
Minsalnya saja kegigihan Fery dalam mengungkap mega skandal kasus Dana Hibah Bansos 2013.dan terbaru nama Fery kurniawan selalu tercatat dalam laporan ke Komisi pemberantasan korupsi(KPK) perihal dugaan Tindak pidana dan TPPU atas Dana bagi hasi pajak kendaraan yang nilainya cukup Fantastis yakni mencapai 1 Triliun lebih.Feri juga gigih agar pilkada sumsel 2018 bisa berjalan dengan baik dan bebas dari praktek-praktek kotor.
Hal itu telah di buktikan Fery dengan melaporkan salah satu Aparatur sipil negara(ASN) ke Bawaslu atas dugaan ketidak netralan dalam pilkada.
Amrizal Aroni sahabat Fery menilai
Peangkapan fery melibihi dari menangkap seorang koruptor dan tidak melalui pamanggilan terlebih dahulu, ini sangat erat dengan aktivitas Fery sebagai penggiat anti korupsi dan akibat laporan fery yang mengingikan pilgub sumsel yang bersih tidak ditanggapi bawaslu dengan alasan tidak ada bukti padahal foto najib sebagai plt walikota palembang tampak jelas dan identik dengan salam empat jari yang di duga merujuk ke salah satu paslon No 4.Ahmad Najib harus diproses juga sebagaimana fery diproses pihak kepolisian,harap Amrizal.
apakah bentuk kekesalan yang dituangkan di Facebook karena laporan tidak diproses merupakan ujaran kebencian? Tanya Amrizal
Ini harus fair jangan sampai alat negara dipakai untuk kepentingan kelompok atau pribadi.karena ini harus ada pembuktian jika tulisan fery di Facebook membuat orang tersinggung khususnya plt walikota Palembang ahkmad najib.ujar Amrizal tuturnya.
Reporter  :Bambang.MD

Kapolda Jabar Bersama Masyarakat Kuningan Deklarasikan Anti Hoax

 
KUNKER Kapolda Jabar ke Mapolres Kuningan, Sabtu (17/3/18).
KUNINGAN, POLICE WATCH NEWS -Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto M.Si. didampingi para Pejabat Utama Polda Jabar melakukan Kunjungan Kerja (KUNKER) ke Mapolres Kuningan, Sabtu (17/3/18).
Dalam Kunjungan Kerjannya
Kapolda Jabar berserta rombongan di sambut oleh Kapolres Kuningan dan seluruh Pejabat Utama Polres Kuningan.
Kegiatan Kunker Kapolda Jabar ke Mako Polres Kuningan juga turut mengundang seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan.Terutama kepada Ketua MUI, DMI dan ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Kuningan dan seluruh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan masa kampanye Pilkada serentak 2018, yang Aman dan Kondusif.
Kunjungan kerja Kaploda Jabar ini memiliki maksud dan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi, Anggota dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan, dan di isi dengan pembacaan deklarasi anti Hoax Bersama yang di bacakan oleh Ketua MUI Kabupaten Kuningan KH. Abdul Azis Nawawi di Aula Wira Satya Pradhana Mapolres Kuningan.
Berikut isi Deklarasi HOAX yang di bacakan Ketua MUI Kuningan yang di ikuti oleh seluruh tamu undangan yang dihadiri kurang lebih 1.000 (Seribu) Tamu undangan dan di akhri dengan penanda tanganan bersama.
1. Berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan semangat Toleransi dan Perdamaian di masyarakat Kabupaten Kuningan serta memegang teguh prinsip Kebangsaan dan Kebhinekaan tunggal ika.
2. Menolak semua bentuk penyebaran ujaran kebencian dan Hoax di masyarakat Kabupaten Kuningan, karena menyerang Harkat dan Martabat Manusia, melanggar hukum dan bertentangan dengan Ajaran agama.
3. Menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mengehntikan penyebaran ujaran kebencian dan HOAX, atas dasar SARA serta agar dapat manfaatkan berbagai sarana Media Sosial dan sarana publik lainya, secara cerdas dan bertanggung jawab.
4. Menyerukan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan agar tidak terprovokasi oleh berbagai pemberitaan yang tidak benar( Ujaran Kebencian dan Hoax)
5.Mendukung adanaya sinergitas dan Soliditas TNI -POLRI, Pemerintah Daerah, Ulama, Tokoh agama dan masyarakat demi terciptanya keamanan yang kondusif di Kabupaten Kuningan. (GUNTUR)

PT.. BANJARSARI PRIBUMI DIDUGA GUSUR LAHAN WARGA BELUM DIGANTI RUGI


LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Ratusan warga dari Banjarsari kecamatan merapi Timur hari ini melakukan aksi demo didepan kantor pemkab lahat rabu  (21/3) kebetulan bupati lahat H . saifudin Aswari Rifai cuti di karenakan ia cagub sumsel sedangkan Plt.Bupati Lahat Marwan Mansyur tidak ada di kantor ada kegiatan di luar .masa pendemo menggunakan mobil angkutan dan sepeda motor di kawal petugas dari Polsek Merapi start dari desa banjarsari pukul 09.wib dan tiba di pemkab lahat langsung ratusan masyarakat terdiri kaum ibu dan bapak serta pemuda
langsung menggelar aksiunjuk rasa
Koordinator aksi Erwin dalam orasinya diminta pemkab lahat agar menyelesaikan masalah lahan sengketa diduga digusur pihak PT. BANJARSARI PRIBUMI. sekitar 76 ha.dan apabila tidak ada penyelesaian pendemo akan tetap menduduki kantor pemkab lahat.
Camat merapi Timur Daniel Riswanto.Sh menegaskan bahwa pihak PT. BANJARSARI PRIBUMI jangan dulu menggusur sebelum pihak perusahaan menggati rugi ujar " daniel menerangkan kepada warga banjarsari yang melakukan aksi demo didepan kantor pemkab lahat
Pantauan POLICEWATCH NEWS dilapangan berbagai tulisan " stop...!!! Perampansan tanah rakyat " apabila pihak pemkab lahat tidak ada penyelesaian kami akan lakukan demo ditambang PT. BANJARSARI PRIBUMI. Salah satu anggota BPD Banjarsari meminta agar segera di hentikan penggusuran
Kades Banjarsari menegaskan tanah yang di gusur belum dibayar oleh PT Banjarmasin Pribumi terang " Rofai kepada warga banjarsari memang kita sudah bertemu dengan pihak  BP dihadiri pak camat Kapolsek dan perwakilan dari perusahaan ujar " kades menjawab pertanyaan dari warga yang dilontarkannya 

Perwakilan dari warga Desa Banjarsari di terima oleh  pemkab lahat hadir kepala Kesbangpol dan kepala BPMDES camat merapi Timur Daniel Riswanto.Sh menjelaskan kepada perwakilan warga sudah di tegur pihak Emil Zaman, pada tanggal 14 hingga 15 dijelaskan pak camat  dan sebelum di ganti rugi agar jangan di lakukan penggusuran lahan milik warga yang belum di ganti rugi jelas nya
Perwakilan dari koordinator Erwin menerangkan tuntutan warga * hentikan penggusuran tanah milik warga yang belum di ganti rugi dan minta jangan menggunakan jasa makelar di tegaskan " Erwin dalam pertemuan diruang oof room dan di tambahkan agar kepala BLH agar dicopot ujar " Erwin
Dan di tambahkan Erwin dia meminta semua dokumen milik PT. BANJARSARI PRIBUMI agar diperiksa dokumen IUP PT. BANJARSARI PRIBUMI penyampaian nya di ruang pertemuan pemkab lahat rabu ( 21/3 )
Sementara pihak manajemen PT.BANJARSARI PRIBUMI tidak hadir dalam pertemuan yang di harapkan warga dirugikan rabu (21/3) di ruang off room pemkab lahat
Reporter : Bambang.MD