KPU Harus atur Penggunaan Fasilitas Negara oleh Capres Petahana


Reporter : irfan
mobil dinas Presiden

Jakarta (policewatch.news) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai batasan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden petahana, kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi.

Hal itu diungkapkan Rohadi di Jakarta, Kamis, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019.
Misalnya, kata dia, kalau capres petahana menggunakan pesawat atau mobil kepresidenan ketika akan berkampanye apakah termasuk penggunaan fasilitas negara atau tidak.

"Sebab, pada sisi lain pesawat atau mobil kepresidenan itu terkait protokoler keamanan kepresidenan," katanya.

Berbeda, misalnya, kalau capres petahana menggunakan istana kepresidenan sebagai tempat kampanye yang sangat jelas termasuk penggunaan fasilitas negara yang dilarang.
"Hal-hal seperti ini harus diatur secara tegas oleh KPU," kata Tohadi yang juga dosen ilmu hukum Universitas Pamulang, Banten itu.

Pada Rabu (13/3), MK memutuskan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden petahana tidak harus cuti untuk berkampanye.
Namun demikian, Mahkamah menyatakan agar diberlakukan pembatasan kepada capres petahana dalam berkampanye sehingga tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

"Capres petahana dituntut agar cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan atau larangan yang ditentukan dalam undang-undang. Ini batasan yang diingatkan Mahkamah kepada capres petahana," kata Tohadi.


Mahasiswa Demo " Kritik Pengadaan Mobil Bupati Pandeglang" Rp1,9 Miliar


Reporter : Hamzah

Mahasiswa menggelar aksi dalam menyikapi pembeliaan mobil dinas senilai Rp1,9 miliar oleh Bupati Pandeglang, Rabu (13/3/2019)


PANDEGLANG (POLICEWATCH.NEWS) –
Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) PC Pandeglang bersama FK PPL Sindangresmi menggelar aksi di depan kantor Bupati Pandeglang dengan melakukan adegan teatrikal “tandu ibu hamil di jalan tak bertuan”. Aksi ini untuk menyindir kebijakan Bupati Pandeglang yang membeli mobil senilai Rp1,9 miliar di tengah kondisi infrastrukur di daerah yang buruk.

Dalam aksi tersebut mahasiswa menggambarkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan harus berjuang melintasi jalan rusak, di satu sisi Bupati Pandeglang digambarkan tengah menaiki mobil mewah Toyota Land Cruiser Prado menghindari jalan penuh tanah. Digambarkan juga masyarakat yang berada di jalan rusak hanya mampu memandangi bupati dengan mobil mewahnya melewati masyarakat.

Koordinator Lapangan, Ahmad Fauzi menuturkan, teatrikal ini menggambarkan kondisi sosial masyarakat di wilayah Kampung Jeruk, Desa Pasir Lancar dan Kampung Lebak Gedong, Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi yang setiap hari harus berjuang melintasi kondisi jalan penuh lumpur.

Ia juga menuturkan dua ruas jalan desa tersebut kondisinya sudah rusak sejak tahun 1980 hingga tahun 2019 belum juga dapat perhatian dari pemerintah dan terkesan telantar.
“Tidak ada yang memperhatikan kami, pada saat ada ibu hamil yang berresiko tinggi ditandu untuk mendapatkan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Sindangresmi, contohnya kasus ibu Rasmah yang ditandu jam dua malam dan kejadian itu terulang kembali pada abah Tolib,” tandas Fauzi, Rabu (13/3/2019).

Fauzi malah menganggap aneh dengan kelakuan bupati, pasalnya pada saat APBD Pandeglang minim dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi Pemda malah mengeluarkan kebijakan yang tidak menggembirakan pada rakyat dengan membeli mobil mewah.

Fauzi juga mempertanyakan kinerja OPD yang selama ini dianggap tidak pro rakyat, padahal masyarakat mengharapkan anggaran itu digunakan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami mendesak Pemkab Pandeglang tidak mengabaikan janjinya untuk membangun jalan Ciberegbeg, kami juga mendesak Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran jalan ke Kampung Cijeruk,” desaknya

UNBK 2019, Menteri Muhajir Effendi Pastikan Soal HOTS Tahun ini Lebih Sulit



Reporter : M. Taufiq.Sapta
Dari kiri : Biro Organisasi dan Kader PGRI Jateng, Drs. SardjuMaheri,M.Pd,KaBid Pemetaan dan SupervisiPendidikan LPMP Jateng, DR. Sri Widarti, Plt. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Jateng, Sulistyo,S.Pd. MM dan Moderator: Prastyobudi. Foto : M. taufiq


Semarang, (Police Watch. News)- Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menentukan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019 yang akan dilaksanakan dalam 2 pilihan sistem yakni Ujian Nasional Bersasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional berbasis Kertas Pensil (UNKP)Sesuai Pedoman Operasional Standar ( POS ) penyelenggaraan Ujian Nasional 2019   akandilaksanakan serentak secara nasional dari sabang sampai merauke.

Untuk sekolah kejuruan ( SMK ) dimulai tanggal 25 – 28 maret 2019 dan untuk SMA dilaksanakan pada tanggal 1,2,4,8 april 2019. Mengacu pada permendikbud no 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah SKBSNP tentang kisi kisi UN 2019 dan POS UN 2019.
Kebijakan UN 2019 ini tidak jauh berbeda dengan UN 2018 , perbedaannya pada jadwal dan proyeksi peserta Ujian Nasional. Data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara nasional UNBK 2019 akan diikuti 99,3 persen dari total 1,5 juta siswa SMK dan 98 persen
sekolah dari total 13.483 satuan pendidikan SMK. Sementara untuk siswa SMA yang mengikti
UNBK sekitar 97,1 persen dari total 1,56 juta peserta dan sekolah penyelenggara UNBK SMA
94,16 persen atau 12.764 sekolah dari 13.555 satuan pendidikan SMA.

Sedangkan untuk Provinsi Jateng sendiri tahun ini peserta Ujian Nasional (UN) baik SMA dan SMK 100 persen berbasis komputer. Sementara untuk komposisi soal UN 2019 Mendikbud
tetap memasukkan soal penalaran atau HOTS meski mendapat banyak mendapat kritikan.
Karena dianggap sulit bagi peserta. Bahkan Menteri Muhaji Effendi memastikan soal HOTS
tahun ini lebih sulit.
Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 2015 Balitbang Kemendikbut terus mengevaluasi penyelenggaraan UNBK, dari pemetaan permasalahan,problem tentang aplikasi UNBK, infrastruktur dan SDM masih mengemuka, perlu untuk dicarikan solusi yang cepat dan tepat. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa tengah, Sulistyo,S.Pd.MM
menyatakan, bahwa UNBK tidak menentukan kelulusan, tapi wajib diikuti,jadikalau tidak mengikuti UNBK maupun UNKP maka tidak memenuhi persyaratan kelulusan. Jadi wajib
diikuti paling tidak ketika wajib mengikuti berarti sudah mempunyai kartu untuk lulus.

Menurutnya, untuk Jawa tengah baik SMA maupun SMK kami dorong sudah melakukan melalui UNBK ,sudah tidak UNKP lagi, jadi sudah berbasis computer. Memang di dalam UNBK ini ada sekolah sekolah tertentu tidak diselenggarakan di sekolahnya tetapi masih mengikuti pada sekolah sekolah lain atau yang belum terakreditasi menginduk pada sekolah sekolah yang memenuhi persyaratan.
Jadi dalam pelaksanaan UNBK ini ketika di SMA atau SMK jumlah pesertanya sampai 190.878 siswa, ini tidak dilakukan dalam satu season, bisa dilakukan pada 3 season, syarat pertama
misalnya jumlah siswa dalam satu sekolah ada 1500, kelas X ada 500 siswa, kelas XI ada 500 siswa kelas XII ada 500 siswa tidak wajib memiliki 500 komputer cukup sepertiganya darijumlah siswa yang ada. Jadi boleh sampai 3 season.
Menurut Sulistyo, ketegangan yang dialami siswa pasti terjadi akan tetapi ini semua sudah kita antisipasi dengan ,yang pertama melakukan simulasi kedua kita lakukan sinkronisasi, server jadi kesiapan kesiapan sedini mungkin kita lakukan, harapannya peserta UNBK dapat melaksanakan dengan baik , sesuai harapan Mendikbud bahwa soal soal harus mengacu pada HOTS ,berpikir kritis,berpikir analisis tidak cek point .” ujarnya saat menjadi salah satu nara sumber pada Hot Topic dengan tema Siap Siap UNBK 2019 yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM, di Lobby Quest Hotel jalan Plampitan no 37 - 39 Semarang, Rabu,13/3/2019.
Plt.Ka Disdikbud jateng Sulistyo saat memberikan pernyataan sehubungan dengan menyongsong
UNBK 2019 kepada awak media di Loby Hotel Quest . Foto : M. Taufik

Sementara itu Kabid Pemetaan dan Supervisi Mutu DR. Sri Widarti,menuturkan bahwa tentu unit pelaksana teknis dari Kemendikbud yang bertanggung jawab kepada Dirjen Dikdasmen. LPMP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan supervise asatuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Terkait dengan UNBK dan USBN kami melakukan kegiatan supervise di satuan pendidikan dan tahun 2018/2019 ini sasaran kami akan melakukan “ UjiPetik” di 280 titik di semua jenjang. Uji petik maksudnya melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan UNBK dan UNKP.
Sri Wisarti menambahkan, tugas LPMP melaksanakan kegiatan supervise dan kami memastikan bahwa pelaksanaan UNBK ini tentunya sesuai dengan Prosedur ozperasional Standar (POS) yang sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),ucapnya.

Geminiarta: Gedung SMPN 2 Pegandon Segera Diserahkan Pada BUJT

Reporter : Nardi
 
Gedung Baru SMP N Pegandon Kendal
Kendal,  (Policewatch.news),-Gedung SMPN 2 Pegandon Kendal Jawa Tengah, yang terimbas oleh pembangunan jalan tol Trans Jawa, pengerjaannya sudah mencapai Hampir selesai,Rabu 12 Maret 2019
 Sementara itu Awak media policewatch bersama media lain, Rabu ( 13/3/2019 ), datang ke lokasi pembangunan gedung sekolah SMPN 2 Pegandon, Dan ditemui oleh Andreas salah seorang pengawas lapangan, kami bersama media lain meminta komfimasi 
 Andreas mengatakan bahwa" gedung baru penggganti SMPN 2 Pegandon tersebut dibangun di atas lahan seluas 8.000 m2 terdiri dari 18 ruang kelas, 3 los kantin, 1 bangunan mushola, 19 kamar kecil, 2 ruang laboratorium, 1 ruang olah raga, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang tamu", kata Andreas
 Kontruksi bangunan memakai rangka baja ringan  material dinding bangunan menggunakan hebel atau bata ringan. Sementara itu, untuk kusen , jendala, daun pintu, dan daun jendela menggunakan murni kayu jati


Ditanya tentang sejauh mana progres pembangunannya, Andreas menjawab bahwa untuk bangunan gedung sudah sepenuhnya selesai.
 Sementara hasil pantauan di lapangan dari  teman-teman Media masih ada kekurangan  yg harus d benahi ,seperti tidak adanya saluran air disekeliling gedung.

Terkait hal tersebut, Geminiarto Raharjo selaku Direktur PT Baliem Silimo, saat dihubungi melalui jaringan telepon, mengatakan bahwa pembangunan gedung SMPN 2 Pegandon, telah sesuai dengan perencanaan dari Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam hal ini PT. Jasa Marga Semarang Batang (JSB).
 " Jadi jika ada kekurangan seperti tidak adanya saluran air di sekeliling bangunan dan lain-lainnya, hal itu tidak ada di dalam perencanaan ", tegas Gemini
Setelah seluruh bangunan gedung sekolah tersebut selesai maka pihaknya akan menyerahkannya kepada pihak BUJT

Ribuan Warga Riau Lantunkan "Solawat Badar dan Yel-Yel Sebut Nama Prabowo" Dalam Menyambut CAPRES Pilihannya



"Bukan kacang sembarang kacang, kacang dibawa dari Mengkirau. Bukan datang sembarang datang, Prabowo datang karena cinta dengan rakyat Riau,"

Reporter : Dedy Rafika S

Ribuan warga menyemut di Gelanggang Remaja Pekanbaru saat Capres
 Prabowo Subianto menggelar safari politik ke Kota Pekanbaru, Rabu (13/3/2019
Ribuan Warga Riau Tumpah Ruah Sambut Capres Prabowo Subianto di Gelanggang Remaja Pekanbaru
Riau (POLICEWATCH.NEWS) ,-Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke Kota Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, hari ini, Rabu (13/3/2019). Seperti kunjungan di daerah lainnya, kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra di Bumi Lancang Kuning disambut antusias warga dari berbagai lapisan.

Ribuan masyarakat Riau tumpah ruah di jalan raya menyambut kedatangan Prabowo sejak pagi. Mereka berdiri di sepanjang jalan dari bandara menuju Gelanggang Remaja Pekanbaru, yang menjadi lokasi acara.
Sementara di dalam Gelanggang Remaja Pekanbaru, ribuan masyarakat yang didominasi emak-emak dan anak muda juga sudah menunggu dengan melantunkan solawat badar dan yel-yel menyebut nama Prabowo Subianto.
Gelanggang Remaja Pekanbaru,

Prabowo menyatakan sangat terkesan atas sambutan antusiasi warga Riau. Menurutnya, wajah-wajah masyarakat Riau memancarkan optimisme dan kegembiraan menyambut perubahan.
"Luar biasa Pekanbaru ini. Luar biasa riau ini. Semangatnya luar biasa. Apa lagi emak-emaknya," ucap Prabowo disambut tepuk tangan ribuan masyarakat.

Tak hanya disambut riang gembira, Prabowo juga diberi Tanjak warna kuning keemasan. Tanjak dianggap lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial sipemakainya.
"Terima kasih saya diberi tutup kepala kehormatan khas Riau. Ini sebuah kehormatan bagi saya," ucap Prabowo.

Mengawali pidatonya, Prabowo membacakan selarik pantun untuk masyarakat Riau. Menurutnya, kurang utama bila berbicara di depan masyarakat Melayu tanpa pantun.
"Bukan kacang sembarang kacang, kacang dibawa dari Mengkirau. Bukan datang sembarang datang, Prabowo datang karena cinta dengan rakyat Riau," sebut Prabowo yang langsung disambut gemuruh ribuan rakyat Riau.

"Semarak SMANKA Fiesta" SMA NEGERI 1 Karangnunggal. Jadi ajang Promosi sekolah

SMAN 1 Karangnunggal Tasikmalaya-


Tasikmalaya (Policewatch.news) Semarak SMANKA FIESTA SMAN 1 Karangnunggal Tasikmalaya- Jawa Barat yang digelar Setiap awal persiapan penerimaan siswa baru. Sabtu (9/3/2019)

Semarak SMANKA FIESTA  yang dibuka oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Karangnunggal, Drs Aji Permana, MPD, Hari : Sabtu,tgl.9-3-2019.Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta siswa/i SMP, Syanawiyah se-wilayah Tasik Selatan.

Disela sela waktu yang sama salah satu guru pembina pelaksana kegiatan, DANI SPD, se-usai pembukaan Semarak SMANKA FIESTA menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi, sekaligus menggali potensi siswa dan menarik minat siswa/i yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang SLTA di SMAN 1 Karangnunggal.Dimana SMAN 1 Karangnunggal adalah satu-satunya sekolah se-tingkat SLTA yang terpaforit di wilayah Tasikmalaya Selatan.

Banyak prestasi prestasi akademik ataupun ekstrakurikuler yang diraih, ditingkat kabupaten, Propinsi, Maupun Nasional.
Misalnya: lomba Cerdas Cermat (LCC), MTQ, Pramuka, Paskibra dan Olah Raga.
Semua kegiatan itu yang menjadi salah satu indikator penting persaingan dalam meraih banyaknya minat siswa/i yang ingin melanjutkan sekolahnya,ungkapnya pula.( Ya, Biro Tasikmalaya).

Insiden di Cianjur, Pengawal Capres Meluruskan Berita-Berita Hoaks yang Beredar


Reporter : irfan

Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat,"

Prabowo marah kepada Pengawal untuk jangan dorong rakyat dan jauhkan Rakyat saat Prabowo berkunjung ke Cianjur, Selasa (12/3/2019)


Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS),-Aparat pengawal calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, AKBP Rahmat Hakim, meminta maaf kepada masyarakat Cianjur terkait insiden pengamanan yang terekam dalam video dan tersebar di media sosial.Dalam video berdurasi 53 detik itu Rahmat juga meminta maaf secara tak langsung kepada Prabowo.
"Saya AKBP Rahmat Hakim dari Satgaspus Panwal VVIP Mabes Polri yang ditugaskan selaku ADC paslon capres 02 Bapak Haji Prabowo Subianto kami memohon maaf kepada masyarakat Cianjur serta kepada Bapak Haji Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang dilaksanakan," ujar Rahmat Selasa (12/3/2019).

Rahmat menjelaskan, saat itu Prabowo megingatkan dirinya untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam melakukan pengawalan. Selain itu, Prabowo juga meminta agar ia bersikap lebih humanis kepada masyarakat.
"Karena antusiasme masyarakat yang mendekat sehingga Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat," kata Rahmat.
"Demikian pernyataan kami untuk meluruskan berita-berita hoaks yang beredar," tutur dia.
Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan Prabowo sedang memperingatkan seorang pria berpakaian batik dengan cukup keras.
Sejumlah akun Twitter menganggap bahwa Prabowo sedang memarahi seorang warga yang mendekati mobilnya.

Namun, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa dalam video itu Prabowo memperingatkan seorang aparat pengaman yang telah bertindak kasar kepada warga.
Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berkunjung ke Cianjur, Selasa (12/3/2019). "Saya informasikan, itu yang diperingati dengan tegas oleh Pak Prabowo adalah aparat pengaman yang kasar dan mendorong rakyat yang ingin mendekati Pak Prabowo," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, saat itu Prabowo memperingatkan aparat pengaman karena dinilai bertindak berlebihan. Aparat pengaman tersebut mendorong emak-emak yang ingin mendekati Prabowo yang berdiri melalui atap mobilnya yang terbuka.
Kemudian, kata Dahnil, Prabowo meminta agar aparat tersebut meminta maaf. "Aparat pengaman yang diperingatkan dengan keras oleh Pak Prabowo itu diminta agar minta maaf ke rakyat," tutur Dahnil.
"Pak Prabowo bersikap tegas dan keras kepada aparat yang di depan mata beliau melakukan hal yang tidak pantas," ucapnya.
Kemudian, melalui akun Twitternya, Dahnil mengunggah potongan video calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam kegiatan yang sama.
Dalam video berdurasi 29 detik itu tampak Prabowo menegur keras aparat pengamanan yang telah bertindak kasar dan mendorong masyarakat.
Saat itu banyak warga yang berusaha mendekati iring-iringan kendaaraan untuk bersalaman dengan Prabowo.
"Jangan dorong rakyat," ujar Prabowo dengan nada tegas.

Lia Mantan Wartawan Routers Inggris Humas IWO Moderator Rakernas 1 Digelar Di Depok



Reporter : Bambang MD 
 Lia, Wartawan yang menguasai 13 bahasa negara dunia dan pernah menjadi Wartawan internasional, Media Reuters, yang bermarkas di London Inggris

DEPOK, JABAR – POLICEWATCH.NEWS - Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan salah satu organisasi Wartawan Online yang cukup diperhitungkan saat ini di Indonesia.
Pasalnya IWO yang baru saja melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) pertama di Depok Jawa Barat, senin-selasa (11/12/3), ternyata telah membentuk 107 kepengurusan yang terdiri dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 73 Pengurus Daerah (PD)
“Wartawan yang bernaung di bawah IWO saat ini sudah mencapai angka 3000 an di Seluruh Indonesia” Kata Jodhi Yudono, Ketua Umum IWO, yang juga Redaktur Senior Kompas Group, saat membuka acara Rakernas IWO, di Shekinah Village,  Depok, senin (11/3).
Namun demikian, kata Jodhi, bahwa perjalanan IWO sebagai organisasi profesi wartawan yang telah terbentuk sejak tahun 2012 tidaklah mudah.
“IWO bahkan sempat mati suri selama lima tahun, namun sejak digelarnya Mubes Pertama 8-9 maret 2017, IWO kembali bangun dan digodok dengan berbagai dinamika yang ada, hingga tetap kokoh sampai saat ini” katanya.
Jodhi mengaku, selama setahun lebih, IWO memang mengalami  guncangan luar biasa, namun dia mengganggap bahwa itu adalah hal biasa dan sebuah dinamika dalam kehidupan organisasi.
“IWO akan tetap hidup sebagai wadah persahabatan kita semua, kehadiran kita di Rakernas ini bukti kesolidan dan kasih sayang untuk saling menguatkan di antara kita semua” kata Jodhi.
Jodhi mengingatkan, bahwa saat ini adalah zaman digital, dan media online bukan hal yang sepele di mata dunia serta harus diperhitungkan keberadaannya.
“Kita harus ingatkan pada semua orang, bahwa wartawan online saat ini sudah bukan warga kelas tiga dalam dunia Pers. Melainkan warga kelas satu yang patut diperhitungkan keberadaannya di mata dunia,” tegas Jodhi.
Fakta – fakta Menarik Seputar Rakernas IWO Pertama.
Terdapat perbedaan yang menonjol, dalam penyelenggaraan kegiatan IWO kali ini.
Berbeda dengan gelaran Mubes IWO ditahun 2017 silam, yang tampak mewah dan berkelas. Rakernas pertama IWO tahun ini dikemas dengan sangat sederaha dan bersahaja.
“Ini memang sengaja di kemas seperti ini, sebab sesuai filosofi yang ditekankan oleh Ketum IWO bahwa IWO harus bisa berdiri di atas kaki sendiri” ujar Edwar Pangabean, selaku Sekjen IWO, Wartawan Senior yang pernah mengabdi di media besar Liputan6.
Menurut, Edwar, IWO sebenarnya bisa saja mengemas Rakernas dalam bentuk yang mewah, sebab berbagai tawaran memang masuk dari berbagai pihak.
“Namun hari ini kita membuktikan bahwa tanpa Sponsor, kita pun bisa menggelar Rakernas ini” ujarnya.
Rakernas IWO yang mengusung tema“Masa Depan Wartawan di Era Industri 4.0” menghadirkan beberapa nara sumber handal dan profesional untuk mengisi beberapa sesi acara dalam rakernas tersebut diantaranya yaitu:
1. Rusti Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, yang juga berkantor di Malaisya.
2. Edy Fajar, Enterpreuner muda dan Influencer, yang kreatif di dunia online
3. August Parengkuan, Ketua Dewan Penasehat IWO yang juga mantan Wartawan senior di Kompas Group dan mantan Duta Besar Italia.
4. Casmo Tatalitova, Wartawan Era Sukarno dan juga mantan Ketua Wartawan Istana era 1979 hingga 2003.
5. Haris Jauhari, Mantan Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI), yang juga salah satu tokoh sentral yang meloloskan IJTI menjadi konstituen Dewan Pers hingga saat ini.
6. Ibnu Majah, Doktor muda, pakar dunia pers, yang juga sempat menjadi saksi ahli dalam perkara gugutan terhadap Dewan Pers beberapa waktu lalu.
7. Lia, Wartawan yang menguasai 13 bahasa negara dunia dan pernah menjadi Wartawan internasional, Media Reuters, yang bermarkas di London Inggris.
Dalam diskusi yang digelar panitia tersebut, Rusti Herlambang dalam penjelasannya memaparkan bahwa Media online atau Wartawan online sebenarnya telah melewati tiga fase dalam perkembangannya.
“Berdasarkan riset yang dilakukan lembaga kami, bahwa media online telah melalui beberapa fase, mulai dari fase era 2012-2015, fase era 2015-2017, dan fase 2017 – hingga saat ini” ungkap Rusti.
Menurut, Rusti pada era 2012-2017 media online benar-benar dipercaya bisa merepresentasekan kondisi yang ada pada masyarakat.
“Apa isu yang diperankan oleh media online saat itu, maka menurut riset saat itu terbukti akan sesuai dengan fakta yang akan terjadi” jelas Rusti.
Bambang MD Bersama Rekan Hadiri Konggres IWO di Depok

Rusti mencontohkan, diera itu diantara beberapa tokoh nasional yang diisukan oleh media atau wartawan online mengisi kontestasi pilpres, muncul nama Jokowi yang sangat dominan.
“Dan terbukti, Jokowi memenangkan pilpres itu” katanya.
Namun menurut Rusti, memasuki era 2015-2017, media online cenderung subjektif.
“Sejak era ini media online sudah tidak mampu merepresentasekan kondisi di lapangan, sebab apa yang diisukan terkadang tidak mampu mengejawantahkan kondisi ril yang ada di lapangan” jelas Rusti.
Terakhir, kata Rusti era 2017 hingga saat ini, yaitu era industri 4.0. Era dimana terjadi pergolakan sangat dahsyat antara media online dan media sosial.
“Disinilah timbul tantangan berat bagi Wartawan online, sebab ada kecenderungan orang lebih memilih media sosial, ketimbang media online, inilah PR besar IWO” kata Rusti.
Sementara itu, Haris Jauhari, di sesi diskusi lainnya, dalam penjelasannya lebih menekankan pada polemik implementasi UU PERS No 40 Tahun 1999, Produk peraturan-peraturan Dewan Pers yang dinilai rancu, dan korelasi idealisme wartawan dan industri.
“Substansi UU pokok Pers sebenarnya menjelaskan dua poin, yaitu tentang organisasi Wartawan, dan organisasi Perusahaan Pers” jelas Haris.
Sehingga, menurutnya, produk Dewan Pers tentang uji kompetensi wartawan (UKW) yang sering ramai diperbincangkan dinilai tidak tepat.
“Dewan Pers mestinya mendidik, dan mengayomi Wartawan sesuai amanah UU Pokok Pers. Inikan mendidik tidak pernah, melatih tidak pernah tiba-tiba menguji wartawan, kan rancu dan mubazir” katanya.
Selain itu, Haris juga menekankan bahwa Dewan Pers Sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap organisasi dan perusahaan pers.
“Sesuai amanah UU Pers, tugas Dewan Pers itu mendata bukan memverifikasi” ujar Haris
Terkait idealisme Wartawan, Haris menjelaskan bahwa terkikisnya nilai idealisme Jurnalis diawali ketika Media TV yang eksis saat itu mulai memasuki ranah bisnis.
“Idealisme Wartawan mulai menghilang saat itu, sebab Industri pada dasarnya memang tidak bisa sejalan dengan idealisme” kata Haris.
Haris pun menjelaskan bahwa ke depan, orang-orang akan cenderung lebih mempercayai karya karya secara individual dari pada perusahaannya.
“Sehingga ini akan memunculkan karakter karakter individu yang terpercaya” kata Haris.
Diakhir rangkaian acara Rakernas, IWO akhirnya merekomendasikan beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti.
“Pertama, untuk memenuhi keinginan seluruh pengurus yang ada di daerah agar IWO segera menjadi konstituen Dewan Pers, itu segera kita wujudkan dalam tiga bulan ke depan. Kedua, kita akan mendorong revisi UU Pers no 40 tahun 1999, karena memang sudah tidak relevan dengan kemajuan dunia Pers saat ini sebab kita sudah memasuki era Pers digital.” kata Jodhi Yudono usai menutup Rakernas ke 1 IWO, Selasa (12/3/2019).
“Diakhir kata Saya dan seluruh pengurus pusat (PP) mengucapkan terima kasih kepada semua Pengurus dan anggota IWO dari seluruh Indonesia, atas semangat dan kekompakannya, Jaya IWO” kata Jodhi.
Sumber : Rakernas IWO

Bupati Daerah Miskin "Beli Mobil Dinas Rp 1,9 M", Pukat: Perilaku Koruptif..!


Reporter : Hamzah

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril
Pandeglang, Banten (policewatch.news).- Pemkab Pandeglang membelikan mobil dinas baru untuk Bupati Irna Narulita. Tak tanggung-tanggung, mobil dinas untuk bupati itu seharga Rp 1,9 miliar dengan merek Land Cruiser Prado. Padahal kabupaten itu merupakan kabupaten termiskin di Banten.

"Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril kepada awak Media Selasa (12/3/2019).

Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lain di Banten.

"Penggunaan anggaran itu prinsipnya harus akuntabel dan berbasis kinerja. Pembelian mobil dinas mewah itu jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran," kata Oce.

"Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif," tegas Oce.
Semestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut.
ilustrasi

"Kebijakan itu lebih baik dibatalkan. Anggaran harusnya dioptimalkan demi kepentingan publik," pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan mobil baru itu datang dari permintaan Bupati dan atas pertimbangan staf. Selama ini Bupati hanya punya satu mobil dinas jenis Velfire.

"Ya namanya bupati kan untuk kepentingan protokoler. Latar belakangnya bupati kan punya mobil yang pendek itu ya, yang dulu itu (Velfire) dan wajarlah namanya dia selama itu, kan," kata Fery.

Masyarakat Tanjungsari Desak Pengurus Pamsimas Transparan.

Reporter : Nardi
media Policewatch.news bersama dengan beberapa media yang lain, 
melakukan klarifikasi terkait hal  mis manajemen

Kendal, (Policewatch.news),-Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Pamsimas ), merupakan salah satu program kolaburasi dari beberapa kementrian antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.Selasa, 12/3/2019.
Dari ribuan Desa di seluruh Indonesia penerima program Pamsimas salah satu diantaranya yaitu Desa Tanjungsari Kecamatan Rowowosari Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Program Pamsimas  bertujuan untuk meningkatkan  fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan. 
Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
Sementara Dengan merebaknya isu di kalangan masyarakat Desa Tanjungsari dalam beberapa hari ini, yang dipicu oleh  dugaan Warga adanya mis manajemen dalam pengelolaannya, Selasa (12/3/2019 ), bertempat di ruang Kepala Desa, media Policewatch.news bersama dengan beberapa media yang lain,  melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

Kepala Desa Tanjungsari HM.Sugiyanto pada kesempatan tersebut, sangat mengapresiasi atas kedatangan teman-teman  media ke desanya yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari rumor negatif yang beredar di kalangan warganya.
Menanggapi permasalahan tersebut HM.Sugiyanto mengatakan jika hal tersebut merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah organisasi termasuk dalam pemerintahan.
" Mengingat program Pamsimas belum menjadi usaha yang berorientasi pada keuntungan, maka untuk lebih jelasnya, silahkan meminta keterangan pada pengelola Pamsimas sehingga tidak lagi muncul pandangan yang salah ", tegas Sugiyanto

Melanjutkan, program Pamsimas di Desa Tanjungsari yang berdiri sejak tahun 2008, masih merupakan program dari pemerintah pusat yang sifatnya lebih condong pada program sosial dan belum menjadi bagian usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Purwadi selaku penasehat program Pamsimas Desa Tanjungsari mengatakan "bahwa rumor negatif yang beredar tentang adanya mis manajemen pengelolaan Pamsimas adalah tidak benar",ujarnya