Pegawasan kurang maksimal, Proyek Juksung Dinas PUTR di kerjakan asal jadi oleh rekanan

                                                                

dok.mpw

Majalengka,Policewatch.news,- Perbaikan saluran jaringa irigasi di sejumlah wilayah di kabupaten majalengka masih berlangsung, salah satu program paket pekerjaan oleh Dinas PUTR kabupaten Majalengka adalah paket penunjukan langsung atau lazim di sebut Juksung, anggaran yang di sediakan oleh dinas adalah  di bawah 200 juta,

Namun miris, penunjukan langsung yang tidak dengan pengawasan maksimal sepertinya mengakibatkan rekanan yang di tunjuk di duga mengerjakan asal jadi demi meraih keuntungan maksimal tanpa memikirkan kualitas bangunan.

padahal anggaran juksung tersebut berasal dari pajak rakyat yang di kumpulkan untuk mewujudkan pembangunan.

                                                                    

salah satu pengerjaan yang di duga asal jadi adalah paket pengerjaan di desa kertabasuki dengan no paket 157 (seratus lima puluh tujuh) dengan no SPK 610/PL.157/02/SPK/PPK-BID.SDA/DPUTR/2020 yang di kerjakan oleh CV Sumber Rezeki berkah jaya beralamat di blok selasa rt 02 rw 02 desa sukamulya kecamatan kertajati.

salah satu contoh Fakta di lapangan adalah, beberapa bagian atas bangunan drainase yang rusak di duga karena komposisi adukan kurang berkualitas, serta ada batu batu besar di pakai paling bawah menandakan bahwa tidak ada pondasi.

Naning Sukarni, pengurus LSM DPD KPK-TIPIKOR Kabupaten majalengka ketika di wawancara sebagai narasumber ahli melalui pesan singkat whatsapp pada jumat (12/12/2020) membenarkan bahwa pekejaan yang di kerjakan oleh rekanan tersebut sudah menyalahi aturan teknis, menurut nya pekerjaan tersebut di duga tidak ada pondasi.

“ ya benar, itu tidak ada pondasi kalo melihat gambar fakta di lapangan yang di kirim “ tulis nya singkat

                                                                         

dok.mpw

Kabid Nono, salah satu Kabid dinas PUTR ketika di minta tanggapan nya melalui pesan singkat whatsapp jumat,(12/12/2020) sampai berita ini naik online belum menjawab pesan singkat yang di kirim.

                                                                       

dok.mpw

masyarakat tentu di rugikan dengan kualitas pekerjaan rekanan dinas PUTR yang tidak mementingkan kualitas, meski ada masa pemeliharaan namun tentu perlu ada itikad baik dari rekanan untuk mementingkan mutu pekerjaan bukan hanya soal keuntungan semata. Bagi dinas sendiri perlu di tingkatkan pengawasan, karena tanggung jawab itu ada pada dinas PUTR, sehingga pekerjaan yang di kerjakan rekanan bisa di awasi dengan maksimal.

laporan

biro policewatch majalengka

Tiga Kandidat Calon Kapolri Rekomendasi Kompolnas Dan Wanjakti

Tiga Calon Kapolri

Red, POLICEWATCH,- Sejumlah jenderal polisi berbintang tiga berpeluang melanjutkan estafet kepemimpinan Korps Bhayangkara dari Kapolri Jenderal Idham Azis

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane memperkirakan Istana akan melirik dua kandidat utama berdasarkan rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri (Wanjakti).

Dalam menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, Neta S Pane melihat ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Istana. 

Pertama, terkait loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi. Kedua, kemampuan mengkonsolidasikan internal kepolisian.

“Khususnya, jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian,” kata Neta beberapa waktu lalu.

Menurut perkiraan Neta, pada pertengahan Januari 2021 setidaknya Istana telah mengantongi kandidat Kapolri baru dan telah mengirimkan namanya ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan.

Sejauh ini, informasi yang beredar luas  mengatakan, Wanjakti tengah menggodok sepuluh perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon Kapolri.

Enam orang di antaranya merupakan komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sementara itu, Kompolnas melalui komisionernya Poengky Indarti mengaku telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan diusulkan ke Jokowi. Namun dia tidak menyebut nama kandidat tersebut.

Merujuk pada UU 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 11 ayat (6) huruf B, disebutkan dua aspek penting dari calon Kapolri, yakni kepangkatan dan jenjang karier.

"Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri," ucap Poengky, Sabtu (19/12).

Jika melihat berbagai argumen dari dua institusi yang dapat memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri kepada Presiden, ada dua angkatan yang paling memungkinkan menjadi Kapolri yaitu angkatan pendidikan akademi kepolisian 1988 dan angkatan 1989.

Merujuk pada kriteria-kriteria ini, ada tiga Komjen yang berpeluang. Ketiganya adalah Komjen Gatot Eddy Pramono yang kini Wakapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar yang tengah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka dari angkatan 1988. Lalu, Komjen Pol Agus Andrianto yang kini adalah Kabaharkam dari angkatan 1989.

Komjen Gatot Eddy Pramono
Sepanjang masa pandemi Covid-19, Wakapolri Gatot Eddy Pramono kerapkali muncul di publik karena ia juga ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Gatot Eddy Pramono hingga saat ini disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Aziz. Pria kelahiran Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965 berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri ia menjabat Kapolda Metro Jaya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, mengatakan Gatot Eddy merupakan satu dari tiga nama yang paling direkomendasikan untuk menjadi Kapolri.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, memberikan gambaran keuntungan bila Komjen Gatot yang menjadi Kapolri.  Masa kerjanya masih ada tiga tahun lagi dan sudah cukup senior.

“Pengalaman Komjen Gatot Eddy perlu perhitungkan, pernah jabat Kapolda Metro Jaya sehingga paham soal situasi lapangan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/12).

Komjen Agus Andrianto
Lulusan Akpol 1989 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse, sebelum jadi Kabaharkam ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang menjadi Ketua KPK.

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967 ini sangat gencar mengkampanyekan penggunakan produk dalam negeri di institusi kepolisian. Ia pernah dianugerahi beberapa tanda penghormatan, di antaranya Bintang Bhayangkara Pratama, SL Pengabdian XXIV, SL Ksatria Bhayangkara, SL Operasi Kepolisian hingga France Medal.

Agus sangat terkenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016, tatkala menangani kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Komjen Boy Rafli Amar
Karir Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua. Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala BNPT. Perbedaannya, Boy banyak dikenal sebagai Kadiv Humas Polri.

Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Staf Pengajar Universitas Tarumanagara, Dr Urbanisasi, memprediksi Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri. Selain sosok humanis, ia juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini.

“Hal ini merupakan modal sekaligus Prestasi Komjen Boy Rafly ketika Menjadi Kadiv Humas Polri,” kata Urbanisasi di Jakarta, Senin (21/12).

Lebih lanjut Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

“Kasus Terorisme yang ditangani pak Boy termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional, beliau menangani kasus bom Bali,” ujar Urbanisasi.

Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, Nurdin M Top. Bahkan, dengan Ustaz Abu Bakar Baa’syir, ketua pesantren Ngeruki Solo yang dulu membaiat orang-orang atau pelaku-pelaku bom Bali.

“Loyalitas pengabdian, profesionalisme dan integritas Boy Rafli tak diragukan lagi. Kredibilitas, kompetensi, mental dan moral sangat baik. Yang lebih penting dan utama setia pada negara dan pimpinannya. hal ini sangat penting bagi presiden Jokowi menunjuk seorang pembantunya di samping profesionalisme,” tutupnya.

Dari ketiga nama tersebut, siapakah yang akan menjadi kandidat calon Kapolri?Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Supriansa, mengatakan belum ada kandidat yang secara resmi dikirimkan Presiden ke DPR.“Dari fit and proper test nanti baru bisa disimpulkan,” singkatnya melalui pesan Whatsapp, Kamis (24/12)***

Pewarta: Bamb 

ICW: Sama-Sama Tak Punya Etika, Antara Pak Jokowi dan Bu Risma

Dok:MPW

 Red, POLICEWATCH,-  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sama-sama tak punya etika publik.

Pasalnya, pengangkatan Risma sebagai menteri memiliki problematika lantaran masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.

"Lewat pengakuan Risma, bisa terlihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Yang pertama adalah Risma sendiri, kedua adalah Presiden RI Joko Widodo," kata Egi dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/12).

Menurut Egi, pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi kepada kepentingan publik. 

Apalagi, pejabat itu sekelas presiden dan wali kota dengan prestasi yang disebut-sebut mentereng.

Egi menyebut terdapat dua undang-undang yang dilanggar dengan rangkap jabatannya Risma.

Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Pasal 76 huruf h, secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya

"Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya," ujarnya.

Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menteri dan wali kota disebut sebagai pejabat negara. "Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai wali kota atau nenteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut," kata dia. Menurut Egi, keputusan Presiden Jokowi untuk membiarkan pejabat publik rangkap jabatan juga jelas bermasalah.

Perintah undang-undang tidak bisa dikesampingkan oleh izin presiden, apalagi hanya sebatas izin secara lisan. "Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi wali kota bisa dinilai cacat hukum," tegas dia. Fenomena rangkap jabatan bukan hanya terjadi pada saat pemilihan menteri baru. Sebelumnya, Ombudsman telah menemukan praktik serupa di tubuh BUMN.

Namun, Jokowi bergeming. Bahkan kondisi tersebut dinormalisasi oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. "Penting untuk ditekankan, menormalisasi praktik rangkap jabatan sama dengan menormalisasi sesuatu yang dapat berujung pada perilaku koruptif. Sebab, rangkap jabatan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat merumuskan sebuah kebijakan," ujar Egi. 

Dia melanjutkan, izin rangkap jabatan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Risma makin menunjukkan praktik permisif terhadap praktik koruptif. Terlebih, keputusan tersebut melanggar UU, dan mengikis nilai etika publik yang hidup di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, ICW mendesak Risma untuk mundur dari salah satu jabatannya. Jika Risma tak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apa pun. 

Perhatian publik juga perlu ditujukan pada Presiden RI yang memberi izin pada Risma untuk rangkap jabatan," pungkas Egi***

Pewarta: Sutomo

Di Kota Bandung, Jalan Mirip Sungai Deras, Banjir Setinggi 1 Meter Menyeret 3 Mobil dan 6 Motor

Sebuah mobil tampak terseret banjir yang menerjang Kota Bandung, Kamis (24/12/2020)

Bandung, POLICEWATCH,-  Pengendara roda empat atau roda dua sebaiknya berhati-hati melewati jalan sukamulya, sukagalih, kecamatan sukajadi, kota bandung, ketika hujan turun. Sebab, pada saat hujan deras mengguyur kota bandung pada kamis (24/12/2020) sore, jalan tersebut berubah bak sungai berjeram. 

Fenomena berubahnya jalan sukamulya menjadi sungai berarus deras terekam oleh kamera video milik salah satu warga kota bandung, saeful rohman (28). Pada saat itu, saeful kebetulan tengah berteduh dari guyuran hujan.

"itu jam pulang kerja. Karena banjir saya merokok dulu saja sambil neduh di kantor. Tiba-tiba ada gojek masuk kantor saya. Motornya jatuh karena kena arus," kata asep pada awak media, kamis malam.

Asep menjelaskan, arus air yang mengalir di jalan sukamulya awalnya tidak terlalu deras. Tapi lama kelamaan, arus air semakin deras dan semakin tinggi. "kalau di depan kantor saya ketinggian airnya sampai setinggi paha orang dewasa. Apalagi arus yang kena polisi tidur itu airnya menggelembung ke atas," tuturnya. 

Saking tinggi dan derasnya air di jalan sukamulya, saeful sempat mengabadikan peristiwa sebuah mobil honda brio berwarna kuning terseret arus yang deras. "brio kuning itu awalnya posisinya dari arah atas ke bawah. Karena terbawa arus posisi mobilnya jadi terbalik," ungkap saeful. 

Tenyata, sebelum mobil honda brio tersebut terbawa arus air sampai posisinya berbalik arah, beberapa mobil juga sempat dilihat saeful terbawa arus air deras. Selain itu, menurut saeful, selama peristiwa banjir di jalan sukamulya berlangsung, kendaraan kendaraan yang terbawa arus kebanyakan menabrak kendaraan lain.

 "sebelum honda brio kuning itu ada juga honda brio hitam memaksa melawan arus air. Karena enggak kuat, jadinya mundur nabrak motor kawasaki di belakangnya. Total sepengelihatan saya ada tiga mobil yang terseret arus. Kalau sepeda motor ada enam yang jatuh terseret arus juga, cuma bisa diselamatkan sepeda motornya," bebernya.

Saeful menjelaskan, arus air deras yang terjadi di jalan sukamulya berlangsung sekitar 1,5 jam. "airnya surut sekitar pukul 18.30 wib. Tapi di jalan pasteur depan btc jadi banjir. Karena jalan sukamulya ini posisinya di atas jalan pasteur," tandasnya

Pewarta: Gunawan

SILSILAH Lengkap IBHABIB RS Sampai Nabi MUHAMMAD SAW

Kondisi IBHABIB RS saat Ini Didalam Tahanan

Sumber : Kanal Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCCrtctZM5YNQafr4Av5TQ5w

Pelaku UMKM Sawahlunto Mendapat Bantuan Berupa Gerobak, Payung dan Packaging (Kemasan Produk) Untuk Berjualan

SUMBAR - POLICEWATCH.NEWS Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan bantuan perlengkapan penunjang kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengelola pasar.

Bantuan yang terdiri dari gerobak, payung, packaging (bungkus kemasan produk) dan wastafel serta masker itu diserahkan langsung oleh Walikota Deri Asta kepada pelaku UMKM dan pengelola pasar pada Kamis, (24/12/2020) ditempat Pasar Sawahlunto

Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Marwan, mengatakan bantuan berupa gerobak ada 20 unit, kemudian payung 38 set (lengkap dengan kursi), setelah itu packaging untuk 11 UMKM dengan rincian setiap UMKM memperoleh 1.000 sampai 3.000 piece. 

“Kemudian bagi pengelola pasar, kita juga memperoleh bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yakni berupa westafel dan masker. Westafel ini ada 6 unit, kemudian masker 600 buah,” kata Marwan.

Lebih lanjut Marwan menambahkan, bahwa sebelumnya pada bulan Maret lalu Disperindagkop juga telah memberikan bantuan berupa gerobak pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sawahlunto. Gerobak tersebut yakni sejumlah 20 buah, kemudian ditambah dengan gerobak bantuan dari Kementerian Perdagangan RI. 

Walikota Deri Asta yang menyerahkan secara langsung bantuan tersebut bersama Wakil Walikota Zohirin Sayuti dan Sekretaris Daerah Dr.dr. Ambun Kadri, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen Pemkot Sawahlunto dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas kegiatan UMKM. 

“Dengan adanya bantuan alat – alat dan perlengkapan penunjang kegiatan bagi pelaku UMKM ini, maka akan memberikan peningkatan. Tidak hanya meningkatkan kebersihan dan kerapian dari produk yang dijual, namun juga secara tidak langsung tentu meningkatkan nilai jual sehingga menumbuhkan perekonomian,” ujar Walikota Deri Asta. 

Pelaku UMKM yang memperoleh bantuan ini, dijelaskan Walikota Deri Asta adalah pelaku UMKM yang telah terbukti ada usahanya dan telah mendapatkan rekomendasi/surat keterangan dari Desa/Kelurahan. 

“Tentu dari sekian banyak yang mendaftar, belum semua yang lolos menerima sekarang. Karena kita pun ada keterbatasan anggaran, sehingga jumlah bantuan yang bisa kita berikan itu terbatas jadi ada seleksi terlebih dahulu. Namun bapak – ibu kalau belum lolos sekarang, jangan putus harapan dulu, silahkan kembali daftarkan, semoga di tahun 2021 mendatang giliran bapak – ibu yang mendapatkannya,” kata Walikota Deri Asta. 

Pewarta : Jon

Menurut Yunus Proyek Pekerjaan Jalan Desa Niur Diduga Milik Oknum Anggota DPRD

EMPATLAWANG - POLICEWATCHNEWS - 

Di tahun 2020 ini meski negara dilanda pandemi, pembangunan infrastruktur tetap berjalan, salah satunya pembangunan akses jalan menuju perkebunan yang ada di beberapa Desa dalam Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagian pembangunan tersebut hanya di hampar pasir dan batu, pengerasan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Sawah, Desa Niur dan Desa Talang Benteng, yang tembus ke wilayah perkebunan Peraduan Ijut Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan. Saat tim menelusuri beberapa titik pembangunan tersebut khususnya yang berada di Desa Niur tidak melihat para pekerja namun tim bertemu salah seorang penjaga alat berat. 

Saat tim meminta izin untuk menjalankan tugas dari pimpinan masing-masing, informasi yang didapat kalau dia hanya seorang penjaga alat berat. “Saya hanya penjaga alat berat, untuk lebih detail informasi proyek ini, silahkan temui pelaksana lapangan pak Yunus” ujar Dadang,  kemudian tim langsung menemui pengawas lapangan yang dimaksud rabu (23/12/2020)

Tim policewatch.news berhasil menemui Yunus selaku pelaksana lapangan untuk menggali informasi supaya berimbang.

Yunus menjelaskan.

“Untuk bapak anggaran proyek ini 12% PPH + PPN dan fee 20%. Dan untuk pasangan bok atau gorong-gorong timbul kendala baru karena di dalam RAB san SPEK nya tidak ada menyediaan alat berat, sehingga kami mengalami pembengkakan pengeluaran, Itu menurut penjelasan bos ujar Yunus menirukan pembicaraan bosnya, (memed,  red).

Lebih lanjut Yunus mengatakan,  proyek ini sama saja dengan proyek yang ada di desa lain seperti yang dikerjakan oleh Sekretaris Camat Pendopo. dia malahan lebih besar dari yang kami kerjakan. yang ini Ban-gub, itu juga Ban-gub, inikan dari Bupati langsung,  dari Gubernur turun ke Bupati baru Bupati yang membaginya siapa yang akan melaksanakan pekerjaan ini” Papar Yunus.

Masih menurut Yunus, sebenarnya proyek ini milik anggota DPR yang berinisial D, dengan Mmd dan Bupati, saya disini hanya disuruh bekerja, kalau bos dapat untung saya ikut dapat, kalau tidak ya sudah. sebenarnya proyek ini dari awal memang sudah bermasalah.

Juga mengenai papan informasi, Yunus menjelaskan kalau papan proyek tersebut memang belum dipasang, dan itu menurut bos (memed,  red) papan proyek akan kami pasang setelah proyek ini selesai nanti” karena itu urusannya Dinas Pekerjaan Umum, 

Saat ditanya siapa saja orang dari Dinas PU yang sering datang kelokasi ini,  tanpa ragu Yunus mengatakan kalau dari Dinas PU yang sering datang kesini adalah pak Eko, sembari mengakhiri bincangnya dengan MPW.

(Tim Bengkulu)

Proyek Dana Desa Blok lebak bitung pemdes Indrakila Penuh Misteri

                                

Dok.policewatch.news

Majalengka,policewatch.news,  

Proyek dana desa tahap II pemerintah desa indrakila kecamatan sindang penuh misteri, hal ini di sebabkan temuan fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum di papan proyekPantauan policewatch.news di lapangan bahwa pekerjaan jalan gang tersebut bukan lah pekerjaan rabat beton, ini di buktikan di lapangan  ada hanya hamparan batu dan urugan tanah, tentu saja itu bukan lah pekerjaan rabat beton karena dalam dokumen teknis gambar yang di pegang policewatch.news ada material sirtu yang harus di pasang di paling bawah

                                    

Dok.Policewatch

Hal itu di perkuat oleh keterangan sekdes indrakila, suci bahwa pekerjaan di blok tersebut adalah plesteran di laporan nya.

" Di RAB mah plesterisasi " ungkap Sekdes, kamis (24/12/2020)  di balai desa

Tapi aneh nya, Ekbang pemdes indrakila, Adjat Sudrajat yang juga sebagai pelaksana teknis kegiatan di konfirmasi hari itu juga mengaku bahwa kegiatan di blok lebak bitung adalah rabat beton serta ada TPT bukan plesterisasi seperti ungkapan sekretaris desa.

                                     

Dok.policewatch.news

" rabat beton pak, bukan plesterisasi, itu mungkin bu ulis nya kurang paham " bantah nya

Berdasarkan keterangan Adjat, tim policewatch lakukan estimasi pekerjaan, jika mengacu kepada nilai pekerjaan setelah di kurangi PPH/PPN anggaran sekitar 61 juta an, namun jika berdasarkan pengakuan Adjat terjadi minus 1 juta jika di estimasi pekerjaan selesai di angka 62 juta, tentu saja di duga keterangan Adjat selaku pelaksana teknis tidak transparan dan berbeda dengan informasi yang di buat di papan proyek.

LPM (lembaga pemberdayaan desa) pemdes indrakila, Tono ketika di konfirmasi di awal pengerjaan,mengaku bahwa dia hanya pelaksana kerja, bahkan perbelanjaan material nya diri nya tidak di libatkan, menunggu kiriman dari material dari pemdes sehingga Tono Mengaku kebingungan ketika melaksanakan pekerjaan nya.

rancu nya antara fakta di lapangan dan keterangan dari pihak TPK dan juga perangkat patut di duga proyek tersebut bermasalah dan di sinyalir jadi ajang mencari keuntungan, padahal di ketahui bersama proyek dana desa sifat nya swakelola

Laporan
Tim policewatch majalengka

POLRES LAHAT LAKSANAKAN OPERASI YUSTISI DI TEMPAT WISATA

LAHAT- POLICEWATCH.NEWS - Kegiatan Operasi Yustisi dalam rangka penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di wilayah hukum Polres Lahat Terus dilakukan tanpa Henti. dan ini bukan Hanya dilaksanakan Oleh Polres Lahat, melainkan Polsek Jajaran Pun melaksanakan Operasi Yustisi ini seperti yang dilaksanakan oleh Personel Sat Binmas Polres Lahat.

Sat Binmas Polres Lahat melaksanakan Operasi Yustisi tepatnya di Taman Mang Chan (TMC) Kegiatan Yustisi yang dilaksanakan adalah Memberikan himbauan, binluh kepada pengelola, karyawan dan pengunjung.

Adapun himbauan dan sosialisasi yang disampaikan adalah untuk menyediakan tempat cuci tangan depan loket dan melaksanakan aturan sesuai Protokol kesehatan dari Pemerintah sesuai pergub dan perbub yakni melaksanakan sosialisasi terapkan 3 M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak, hindari kerumunan. 

SUMBER :HUMAS POLRES LAHAT

PEWARTA : BINTANG LAHAT