Aksi Nekat Rahayu Melarikan Sepeda Motor Warga Babelan Terekam CCTV, Hingga Virad di Medsos

Aksi pencurian sepeda motor di Jalan Janur, Perumahan Taman Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (4/1) 

POLICEWATCH,Bekasi,- Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi di Jalan Janur, Perumahan Taman Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (4/1) pagi dan viral di media sosial.

Pelakunya ialah seorang wanita bernama Rahayu (30). Kapolsek Babelan Kompol Ghulam Nabhi mengatakan, aksi pencurian yang terekam CCTV itu bermula dari keteledoran korban yang memarkirkan sepeda motornya dengan kunci yang masih tergantung.

"Kemudian pelaku yang saat itu sedang melintas dengan menggunakan sepeda, melihat motor tersebut dengan posisi kunci masih tergantung di lubang kontak," kata Ghulam dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Rahayu pun langsung meninggalkan sepedanya dan mencuri motor korban. Motor tersebut dibawa Rahayu ke rumah kontrakannya.

Korban sontak terkejut motornya diparkir sudah tidak ada. Kemudian, korban meminta petugas keamanan setempat untuk mengecek rekaman CCTV warga.

"Berdasarkan rekaman CCTV, petugas keamanan saudara Herson mengenali pelaku," ujar Ghulam. 

Selanjutnya, korban dan petugas keamanan tersebut mendatangi rumah Rahayu dan langsung membawanya ke Polsek Babelan. 

"Atas kejadian tersebut korban tidak bersedia membuat laporan polisi (damai)," ujar Ghulam. Korban tidak menempuh jalur hukum dan bersedia memaafkan Rahayu

Pewarta : Amun/ Jefry Gobang

Warganet: Waduk Rio-Rio Lagi Dikerjain Biar Cantik, Jangan Taruh Tunawisma Dulu, Sindir Blusukannnya Mensos Risma di Jakarta

 

Dok : MPW

Red, POLICEWATCH,- Aksi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma yang getol blusukan di Jakarta mendapat sindiran dari netizen atau warganet. Pada Senin (4/1/2021) Risma menyisir kawasan Sudirman hingga MH Thamrin, Jakarta Pusat hingga Bu Risma menemui pemulung dan gelandangan.

Banyak netizen yang menyebut kegiatan Risma hanya pencitraan semata atau ada yang bilang Risma adalah Menteri Sosial RI bukan Menteri Sosial Jakarta

Akun @GeiszChalifah menuliskan dalam Twitternya bahwa saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah membangun Waduk Rio-Rio supaya cantik. “Ini namanya waduk Rio-Rio adanya di Pulomas. Lagi dikerjakan oleh Anies biar jadi Cantieeeekkkkk. Jangan ditaruh Tuna Wisma dulu. Nanti aja kalau udh keren spt Sudirman Thamrin baru kirim gelandangan buat diwawancara,” ujar @GeiszChalifah Selasa (5/1/2021).

Warganet lainnya juga membingungkan kok Sudirman-Thamrin mendadak ada tunawisma. “Saya yang orang jakarta ampe bingung kenapa sudirman thamrin tiba-tiba nongol tuna wisma? Apa dikirim langsung dari sby?” kata

“Bu syantik sukanya gitu, pak @aniesbaswedan. menata kota dengan rapi, hingga dpt bejibun penghargaan, eh tiba2 bu syantik bawa gembel dan di wawancarain segala... Ampun Dijeee,” ujar @abdul_hair.

Pewarta: Sutomo

Waow...! Rocky Gerung Bongkar Kebengisan dan Kegagalan Pemerintah

MAKIN NORAK! MANTAN PKI BOLEH NYALEG, MANTAN HTI TAK BOLEH JADI WAKIL DEKAN

 Red, POLICEWATCH,-  Akademisi Rocky Gerung blak-blakkan membongkar kebengisan pemerintahan Joko Widodo. 

Rocky mengaku tak habis pikir dengan dicopotnya Wakil Dekan Universitas Padjadjaran, Asep Agus Handaka dari jabatannya lantaran dia eks anggota HTI.

Pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut hal ini sebagai sinyal bahaya bahwa tangan-tangan pemerintah kini sudah masuk ke lingkup akademik. 

Padahal, lingkungan akademik seharusnya merupakan area steril dari pengaruh penguasa.

“Ini hal yang aneh, bagaimana mungkin universitas dikendalikan oleh kekuasaan, ajaib!” ujar Rocky seperti dikutip policewatch.news dari kanal YouTube-nya pada Selasa (5/1). 

Rocky menduga hal serupa juga akan terjadi pada FPI yang belum lama ini dibubarkan oleh pemerintah.

Cara-cara seperti ini, bagi Rocky merupakan akal-akalan dari pemerintah untuk menutupi kegagalannya sendiri. 

“Semua ini terjadi karena pemerintah mau tutupi kelemahan dan kegagalan kabinet dalam ekonomi. Itu saja rumusnya, cuma pengalihan isu yang norak,” ujar dia.

Pewarta: Aji Sr

Isak Tangis Keluarga Wakasat Narkoba Polresta Sidoarjo Tak Terbendung, Sambut Kedatangan Jenazah Chacha Sherly

POLICEWATCH, Sidoarjo,- Isak tangis pecah di rumah duka mantan personel Trio Macan, Chacha Sherly di Kompleks Perumahan Kedungturi Permai Blok I, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (5/1/2021) malam.

Keluarga Chaca Sherly tak kuasa menahan tangis saat almarhumah diturunkan dari mobil jenazah RSUD Ungaran, Jawa Tengah.

Jenazah mantan personel Trio Macan itu diturunkan sejenak untuk disemayamkan di rumah duka. 

Terlihat sejumlah keluarga, kerabat, dan kolega, perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi itu terisak.

Beberapa saat setelah disemayamkan, jenazah dibawa ke Masjid Al-Muhajirin untuk dishalatkan.

Setelah itu, jenazah dibawa ke pemakaman umum Aspol Wage I Desa Kedungturi. Dalam prosesi pemakaman itu, terlihat Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji. 

Ia mewakili Korps Polri karena Chacha merupakan putri pertama Wakasat Narkoba Polresta Sidoarjo AKP Agus Achmad Hansip. 

"Kami sampaikan duka mendalam atas meninggalnya ananda Chacha, semoga amal dan ibadah almarhumah diterima di sisi-Nya dan almarhumah ditempatkan di sisi terbaik," kata Kombes Sumardji di lokasi, Selasa. 

Chacha sempat mengalami koma sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa siang.   Manajer Chacha, Okky mengatakan, mantan personel Trio Macan itu mengalami luka berat di bagian kepala. 

“Kondisi Chacha saat kemarin dimasukan ke rumah sakit, Chacha mengalami luka di kepala yang sangat berat dan mengalami koma,” tulis Okky melalui pesan singkat, Selasa (5/1/2021).

Okky berujar kondisi Chacha Sherly terus menurun ketika dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya, Chacha meninggal sekitar pukul 12.00 WIB. 

Sebelumnya, pada Senin (4/1/2021), Chacha Sherly terlibat kecelakaan lalu lintas di tol Solo-Semarang KM 428***

Pewarta : Muchdor

Ketua KPK Firli Bahuri Lantik 38 Jabatan Struktural Diantaranya 6 Jendral Polisi

JAKARTA| POLICEWATCHNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menggelar pengangkatan dan pengukuhan Pejabat Struktural sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkatan dan pengukuhan 38 jabatan struktural ini adalah langkah dan upaya KPK beradaptasi, dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

“Ini juga sekaligus upaya kami supaya bisa menjawab harapan masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi,” kata Firli saat memberi sambutan usai melantik 37 orang pejabat struktural di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, [5/1]

Firli mengatakan, kini ada empat kedeputian di KPK yang akan membantu negara bebas dari korupsi. Empat kedeputian itu adalah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, dan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

Adanya empat kedeputian ini, kata dia, menyesuaikan dengan empat misi KPK dalam menjalankan enam tugas pokok yang diamanatkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Empat misi KPK adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi; Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif; Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional dan sesuai dengan hukum; dan Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sebaga tindak lanjut misi tersebut, Firli mengatakan KPK telah menyusun rencana strategis yang akan menjadi landasan tugas, fungsi, dan peran sebagai agen-agen pemberantas korupsi.

“Dalam rencana tersebut, KPK sadar betul haarus melibatkan masyarakat secara aktif, karena KPK tidak bisa bekerja sendirian, bahkan salah satu kekuatan terbesar KPK adalah dukungan masyarakat,” kata dia.

Adapun 38 jabatan struktural yang dikukuhkan hari ini adalah sebagai berikut:

1.Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan

2.Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Karyoto

3.Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto

4.Inspektur Subroto

5.Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi Eko Marjono

6.Direktur Manajemen Informasi Riki Arif Gunawan

7.Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo

8.Direktur Koordinasi Supervisi I Didik Agung Widjanarko

9.Direktur Koordinasi Supervisi II Yudhiawan

10.Direktur Koordinasi Supervisi III Bahtiar Ujang Purnama

11.Direktur Koordinasi Supervisi IV Asep Rahmat Suwandha

12.Direktur Koordinasi Supervisi V Budi Waluya

Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin

13.Direktur Monitoring Agung Yudha Wibowo

14Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaiha

15.Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kuswidjanto Sudjadi

16.Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi

17.Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono

18.Kepala Biro Keuangan Arif Waluyo

19.Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Muhammad Ferdiansyah

20.Kepala Bagian Pemberitaan Yuyuk Andriati Iskak

21.Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi Efi Laila Kholis

22.Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Airien Marttanti Koesniar

23.Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Sri Sembodo Adi

24.Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Hanafi Hari Susanto

24.Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi Taryanto

25.Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Ike Dhanik

26.Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana

27.Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Syarief Hidayat

28.Plt Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Mungki Hadipratikno

29.Plt Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi Zil Irvan Rusli

30.Plt Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak

31.Plt Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Guntur Kusmeiyano

32.Plt Kepada Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko Nurul Huda

33.Plt Kepala Bidang Perencanaan Strategis Sonny Hendarson

34.Plt Kepala Bagian Diseminasi dan Publikasi Zulkarnain Meinardy

35.Pelaksana Tugas 

Sekretaris Inspektorat Adhi Setyo Tamtomo

37.Kepala Sekretariat Pimpinan Heni Rosmawati

[Bambang.MD]

inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, Chacha Serly Meninggal Dunia

Kapolres Muara Enim Berpamitan Akan Pindah Tugas Di Polda Riau Dengan Jabatan wakil Direktur Polda Riau.

 

Muara Enim Police Watch News - Kapolres Muara Enim, AKBP Donni Eka Syaputra S.H., S.I.K., M.M secara resmi mohon pamit dengan segenap jajarannya, karena mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Dit Lantas Polda  Riau.Selasa. 05/ 01-2021

AKBP Donni Eka Syaputra yang hampir 10 bulan memangku jabatan Kapolres Muara Enim ini tak kuasa membendung rasa harunya  ketika dirinya harus berpamitan dengan jajaran, lantaran menyimpan kenangan indah yang begitu mendalam. 

Donni begitu akrab sapaannya baik di kalangan jajaran maupun awak media mengucapkan mungkin selama saya menjabat masih banyak kekurangannya, saya minta maaf. Karena saya hanyalah insan manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan baik sengaja maupun tidak sengaja. 

"walaupun raga saya bisa tidak disini tapi hati dan jiwa saya tetap disini bersama kita semua serta tolong tampilkan yang terbaik untuk Kapolres baru seperti waktu saya menjadi Kapolres Muara Enim dan tetap jaga silaturahmi" tutur Donni yang di kenal begitu akrab dengan awak media. 

 

Donni pun mohon pamit, untuk bertugas sebagai Wadir Dit Lantas Polda  Riau. Semoga Kapolres baru nantinya, bisa melanjutkan kepemimpinan saya lebih baik lagi,” kata pria sejak berpangkat AKBP ini.

Tak lupa, ia mohon doa dan restunya agar bisa menjalankan tugas barunya di Polda Riau sebagai Wadir Dit Lantas .

Di akhir tugasnya, AKBP Donni Eka Syaputra telah mengukir kenangan terindah bagi segenap jajaran polres Muara Enim, lantaran Ia telah menyulap lahan tidur yang ada di Komplek Asrama Perwira Talang Jawa Muara Enim menjadi kolam ikan yang bernilai filosofis tinggi di kalangan jajaran Polres Muara Enim. 

Kolam ikan tersebut, di kenal dengan nama Kolam Bhayangkara. Nama kolam tersebut sebagai bentuk kerjasama, persaudaran yang terbentuk dengan solid di tubuh Polres Muara Enim. 

Kenapa tidak di lahan tersebut, di bagi menjadi 6 kolam yang di sesuaikan dengan 6 kelompok satuan kerja yang ada di Polres Muara Enim, yakni Reskrim, Lantas, Intel, Narkoba, dan Jajaran Polsek Polres Muara Enim serta kolam terakhir gabungan dari Bag Sat dan Si Polres Muara Enim . 

Selain itu, filosofis yang tertuang yang di implementasikan dalam bentuk kolam ikan tersebut adalah suatu kesatuan akan berkembang jika di bangun atas dasar kerjasama tim yang solid.

Pewarta    irin / mpw M.E

TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN MAKO-KAYELI PMKB DATANGI DINAS PU PROVINSI DAN PERTANYAKAN KEPADA REKANAN PEMENANG TENDER

BURU - POLICEWATCH.NEWS - Disampaikan salah satu anggota Paguyuban Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Buru [PMKAB] Provinsi Maluku Rauf Wabula Via WhatsApp kepada Wartawan terkait proyek Pembangunan Jalan Mako-Kayeli yang berlokasi di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dikerjakan tanpa Papan Informasi Proyek dan Asal-asalan diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pihaknya telah Mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi dan mempertanyakan kepada  Rekanan pemenang tender. Senin, [05/01/2020].

Bahwa dari hasil pertemuan Raup Wabulah Selaku pemuda Buru yang Berada di kota Ambon dengan Pak Ical pihak Dinas Pekerjaan Umun [PU] Provinsi Maluku, terkait Pembangunan Jalan Mako kaiely, menurut Raup dirinya telah menyampaikan  dokomentasi di lapangan, dan Seluruh dokumentasi di tunjukan kepada pihak Dinas PU Provinsi.

"Kami telah menyampaikaan dokumentasi kegiatan pekerjaan jalan Aspal Lapen di Desa Waelo, Kecamatan Waelata kepada pihak PU Provinsi. Menurut Kami sangat di sayangkan pekerjaan yang suda di anggarkan dengan uang negara Sebesar 10 Milyar di kerjakan asal-asalan menggunakan agregat [Batu] yang tidak berkualitas, bercampur lumpur dan pasir, terkesan asal jadi". Ungkap Wabulah.

Lebih lanjut menurut Wabulah, "Persoalan ini telah ditanggapi sala satu pengawas Pu Provinsi  Pak Ical Bahwa pihaknya sanggat menyayangkan melihat kondisi jalan yang di bangun oleh Rekanan,  beliau juga sampaikan akan mengirimkan orang malam ini ke namlea untuk melihat pembangunan jalan tersebut, dan apabila pembangun jalan itu tidak sesuai dengab  Rab maka akan di lakukan pembongkaran terhadap jalan Aspal lapen yang sementara di kerjakan rekanan".

"Selain itu beliu [Pak Ical] juga meminta waktu kepada rekanan dalam satu minggu ke depan mulai terhitung hari ini, harus sudah bisa di selesaikan atau di perbaiki proyek jalan Aspal yang asal-asalan itu". Jelas Wabulah.

Menurut Wabulah dia juga telah berkordinasi dan menanyakan kepada  PT. Vidia Citra Kencana yang juga adalah pihak pemenang tender Jalan Mako-Kaiely, Ibu sani namanya terkait kejanggalan antara pihak pemenang  tender dalam hal ini PT. Vidi Citra Kencana dan Pihak Kontraktor Pak Tiong, lalu Raup menanyakan bahwa siapa yang penanggung jawab proyek pembangunan jalan Mako-Kaiely yang berlokasi di Desa waelo Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.

"Ibu Seni yang mewakili perusahan PT. Vidi Citra Kencana kepada Kami bawah tiong itu  hanya sebagai pelaksana karna beliau yang punya alat berat tapi pihak mereka (PT. Vidi Citra Kencana) yang mengawal dan mengontrol prokyek tersebut disampaikan Ibu Seni kepada Kami". Tutur Wabula.[AP]

Viral! ‘NIK’ Jokowi Tak Ada dalam Daftar Penerima Vaksin Gelombang Pertama

 

 Red, POLICEWATCH,- Telah beredar di media sosial Twitter unggahan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presiden Joko Widodo dan hasil pengecekan daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama.

Foto-foto tersebut diunggah akun Twitter Muhammad Mustadi @mathdroid pada 1 Januari 2021.

Dalam unggahan tersebut, akun Twitter @mathdroid menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi yang ia peroleh dari hasil pencariaan di Google dan mencocokkannya dengan daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama.

“Iseng,” tulis akun Twitter @mathdroid

Sebab ia peroleh dari pencarian di Google, ia mengaku tidak tahu kebenaran KTP tersebut benar milik Jokowi.

“Gw gatau itu KTP asli atau nggak, hasil Goggle ‘Jokowi NIK‘,” ucap akun Twitter @mathdroid, pada Senin, 4 Januari 2021.

Usai memperoleh NIK KTP Jokowi tersebut, ia melakukan pengecekan dengan daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama dalam wen pedulilindungi.id melalui suatu aplikasi.

Akan tetapi, hasil pengecekan yang dilakukan akun @mathdroid tidak menemukan nama Jokowi dengan KTP tersebut sebagai gelombang pertama penerima vaksin Covid-19.

Akun @mathdroid mengungkap, hasil pengecekan tersebut tidak berarti penentu penerima vaksin atau tidak.

“Ada atau enggaknya data dari API ini bukan penentu ‘dapet vaksin apa nggak’, ini cuma shortlist penerima vaksin gratis tahap ini aja,” ujar akun Twitter @mathdroid.

Selain itu, ia juga membuat klarifikasi bahwa tidak ada data penerima vaksin Covid-19 yang bobol.

“Gak ada data yang bobol, literally cuma cek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar atau nggak. Bruteforce cek NIK gak feasible juga saat ini; kita gak tahu berapa persen penerima vaksin tahap ini. 0.1%? 0.001%?” kata akun Twitter @mathdroid.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun memastikan kesiapan Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan disuntik vaksin Corona bersama masyarakat, dan meminta masyarakat tidak meragukan keamanan vaksin Covid-19.

“Presiden kemarin bilang, nanti saya disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat. Jadi kelihatan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam PMJ.

Luhut mengatakan, saat ini masih ada pihak yang meragukan keamanan vaksin Covid-19 karena memiliki efek samping. Dari kekhawatiran itu, banyak pihak yang menginginkan Jokowi divaksin terlebih dahulu.

“Jangan berburuk sangka, jauhkan itu. Pemerintah berikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa. Tapi presiden gak mau, karena nanti dibilang maunya presiden sendiri duluan,” tutur Luhut.

Sementara itu, proses distribusi vaksin Covid-19 gelombang pertama tengah dilakukan oleh pemerintah ke 34 provinsi.

Hal itu disampaikan Juru bicara vaksin Covid-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto dalam Konferensi Pers Kementerian Kesehatan yang disiarkan melalui kanal Yotube Kementerian Kesehatan RI pada Minggu, 3 Januari 2021.

“Betul, jadi mulai hari ini vaksin akan kita distribusikan ke 34 provinsi,” kata Bambang Herianto, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Kementerian Kesehatan RI***

Pewarta : Aji SR
Sumber : Pikiran Rakyat

Polda Lampung Terima Laporan "Dugaan Ijazah Palsu" Calon Wali Kota Bandar Lampung

POLICEWATCH, Lampung,-  Diduga menggunakan ijazah palsu, calon walikota (cawakot) Bandarlampung Eva Dwiana diadukan ke Mapolda Lampung.

Laporan dilayangkan oleh organisasi Informasi Sosial Indonesia (Infosos) Provinsi Lampung, didampingi tim kuasa hukum Yutuber, Senin (4-1-2021).

Koordinator Tim Advokasi Yutuber, Ahmad Handoko mengatakan, ijazah atau gelar akademik Strata II (S2) yang digunakan Eva saat mendaftar dalam Pilkada tahun 2020 diduga palsu.

"Kami temukan ini berdasarkan konfirmasi Ketua KPU pada sidang di Bawaslu Lampung beberapa hari lalu. Pihak KPU mengakui pada saat mendaftarkan sebagai cawakot menggunakan ijazah S2 dengan gelar M.Si," kata Handoko, didampingi Yopi Hendro.

Handoko berharap, Polda Lampung menindaklanjuti laporan atas dugaan ijazah palsu yang telah melanggar undang-undang sistem pendidikan nasional Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 263 KUHP.

"Atas itu kami minta ini segera diproses diselidiki dan, ditentukan status hukumnya," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menuturkan, pihaknya akan memeriksa laporan dugaan ijazah palsu milik salah satu Cawakot Bandarlampung. "Kita akan cek dulu laporannya," ujar Pandra.

Dia melanjutkan, setelah dilakukan pengecekan, nantinya laporan tersebut akan dipelajari dan ditindaklanjuti.

"Jika memang sudah diterima nanti akan ditindaklanjuti ke bidang terkait dan akan diproses seperti pemanggilan saksi-saksi dan lainnya. Tapi kita tidak berkata saksi dulu, kita akan cek dulu laporannya," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Eva Dwiana belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi ke nomor teleponnya di 0811-7236-xxx, dalam keadaan tidak aktif. Sementara saat dikirimkan pesan whatsapp,  belum merespon***

Pewarta : Hartawan