Duh! Kelamaan Gak Masuk Sekolah, di Garut Anak SD Marak Jadi Badut Jalanan

 

Garut-POLICEWATCH.NEWS-Belum diperkenankannya sekolah belajar tatap muka karena penyebaran Covid-19 masih tinggi, di Kota Garut, Jawa Barat, belakangan ini ada penomena baru maraknya anak usia sekolah yang berharap imbalan dari orang yang lewat dengan menjadi badut di jalanan.

Hal itu menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong. Ia dan jajarannya segera turun langsung  menemui anak-anak tersebut di beberapa tempat keramaian antara lain di titik-titik lampu merah, Jumat 29 Januari 2021.

Dalam kesempatan itu, Tim Disdik melakukan pembinaan, pendataan asal-usul alamat anak dan dimana mereka tercatat sebagai peserta didik. Kepada anak-anak tersebut, Totong lalu membagikan perlengkapan alat sekolah dan uang jajan.

Totong mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terhadap anak usia sekolah, dimana waktu yang seharusnya berada di rumah untuk belajar mandiri malah digunakan berkeliaran di jalan-jalan sambil mencari uang sebagai badut jalanan.

Ia menuturkan, dari beberapa pengakuan anak-anak yang sempat ditemuinya, ternyata mereka tetap melaksanakan pembelajaran. Mereka sempat belajar dulu di rumah. Akan tetapi bagaimana pun alasannya, kata Totong, temuannya akan ditindaklanjuti ke Korwil dan masing-masing kepala sekolahnya termasuk kepada orang tuanya.

“Ini harus dilakukan pembinaan. Kami akan koordinasi dengan Satpol PP, supaya melakukan pemeriksaan  di tempat-tempat keramaian, lampu lampu setopan,” katanya.

Totong berharap, mereka tidak kembali lagi turun ke jalan, karena sangat riskan bagi tumbuh kembang  anak ke depannya. Sangat mengandung risiko apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.Namun sejumlah warga yang memperhatikan razia tersebut sangat menyayangkan apa yang dilakukan Dinas Pendidikan yang membagi-bagikan tas sekolah dan uang kepada mereka.

"Mestinya mereka itu dibawa ke sekolah terdekat, ditanya didata identitasnya secara lengkap termasuk para orang tuanya. Jangan salahkan jika besok atau lusa malah akan tambah marak lagi pengamen anak-anak memakai pakaian badut," ujar Hj. Karwati, warga Kp. Paradiso, Kel. Ciwalen, Garut Kota. ***

Sebuah Counter Hanphone Milik Warga Kejayaan Habis Terbakar, Diperkirakan Kerugian Puluhan Juta Rupiah

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Diduga akibat  konsleting listrik, sijago merah mengamuk di sebuah konter milik warga Sladi di Dusun  Sidomulyo, Desa Sladi, tepatnya di jalan Raya Kejayan No. 29 Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran itu menghanguskan bangunan Counter Handphone beserta isinya.

Warga menuturkan Counter Hanphone tersebut di ketahui seorang pengusaha bernama Andrei.

Andre pemilik Counter menuturkan saat dirinya melihat api muncul dari atap Counter miliknya. Secara langsung dia menghubungi pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pasuruan. Tidak beselang lama tiem Damkar dengan 2 unit datang ke lokasi kebakaran beserta petugas pemadam di bantu anggota TNI secara sigap mengambil tindakan cepat dengan memadamkan api tersebut agar tidak menjalar ke rumah warga disekitar tempat kejadian. Sabtu (30/01/2021)

" Kejadiannya jam 06.00 pagi saya kaget ketika saya keluar rumah untuk membuka konter, baru beberapa langkah dari rumah saya," jarak rumah saya tidak jauh dari konter, tiba-tiba atap konter terlihat ada asap yang keluar begitu besar di sertai api, sontak saya langsung hubungi pemadam kebakaran.

Masih kata Andrei, musibah kita tidak tau kapan datangnya saya ikhlas memang ini musibah dan saya tidak ingin ini terjadi. Konter milik saya beserta isinya habis di lalap si jago merah, untuk kerugian saya perkirakan jutaan rupiah, tapi saya masih bersukur api tidak sampai menjalar ke rumah warga dan tidak menimbulkan korban jiwa," ujarnya kepada awak media. (dor)

Ditengah Pandemi Covid-19 "Mulai 1Februari" Sri Mulyani Memajaki Pulsa Hingga Token

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

"Di negara lain justru ada subsidi besar-besaran dari pemerintahnya kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sementara kok Indonesia berkebalikan,"

Red, POLICEWATCH,-Kebijakan baru Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memajaki penjualan pulsa, kartu perdana hingga token dan vouher mendapat kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Pasalnya, kebijakan tersebut bertolak belakangan dengan negara lain yang justru memberikan subsidi bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Di negara lain justru ada subsidi besar-besaran dari pemerintahnya kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sementara kok Indonesia berkebalikan," ujar peneliti Indef, Bhima Yudhistira,  Jumat (29/1).

Bentuk subsidi yang diberikan negara lain kepada msyarakatnya, disebutkan Bhima adalah pulsa gratis. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi berupa intensif pajak untuk pegembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan.

"Masyarakat diberikan subsidi internet gratis. Kemudian juga perusahaan telekomunikasi diberikan intensif, sehingga dia melakukan ekspansi seperti pembanguanan jaringan-jaringan internet baru yanga ada di daerah-daerah terpencil atau terluar," ungkap Bhima.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira,

"Itu yang dilakukan negara-neagara lain di tengah situasi resesi dan pandemi," sambungnya.

Oleh karea itu, Bhima menyimpulkan kebijakan Sri Mulyani kontraproduktif dengan situasi pandemi Covid-19. Justru, pengenaan pajak pulsa hingga token ini akan memperberat kondisi ekonomi rakyat.

"Kebijakan ini tidak memberikan stimulus di tengah situasi saat ini. Sehingga ini dianggap menjadi beban baru bagi masyarakat," demikian Bhima Yudhistira.

Pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher tertuang dalam aturan (beleid) yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher dikenakan kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.

Selain itu, JKP lainnya adalah jasa penyelenggara transaksi permbayaran terkait dengan distribsi voucher oleh penyelenggara voucher dan peyelenggara distribusi, serta jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan.

Adapun, untuk masa pemberlakukan dari beleid ini ditetapkan Sri Mulyani mulai tanggal 1 Februari 2021 mendatang***

Pewarta: Aji SR

Dugaan Penyimpangan Dana Desa ADD Desa Telatang, JPKP Desak Usut Sampai Tuntas

LAHAT | POLICEWATCH.NEWS — Terkait adanya  dugaan penyimpangan pelaksanaan anggaran dana desa (ADD) dikabupaten lahat provinsi sumatera selatan tepat nya didesa telatang kecamatan merapi barat. Dilokasi ADD dikerjakan tidak mengacu dengan  peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, serta permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Tim JPKP wilayah lahat mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten lahat dan kepada pihak penegak hukum agar pro aktif menyikapi adanya Informasi atau laporan yang disampaikan masyarakat baik secara tertulis atau melalui media sosial, dari Informasi masyarakat yang cukup dipercaya dan investigasi tim JPKP wilayah lahat,  ujar noval selaku divisi humas dan investigasi. 

Hasil investigasi dilapangan bahwa pengelolahan keuangan ADD didesa telatang kecamatan merapi barat kabupaten lahat provinsi sumatera selatan sejak di alokasikan ADD  tahun 2019 dan tahun 2020 sudah milyaran yang di alokasikan pada pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah tidak sesuai dengan juknis administrasi tentang pengelolaan keuangan dana desa. Pelaksanaan pekerjaan tidak memberdayakan masyarakat dengan kata lain diborongkan melalui pihak ke 3(Tiga).

Sehingga hasil pembangunan tidak maksimal di sinyalir ADD pada tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp.772.835.300,00.- dialokasi pembangunan tembok penahan spj 123 meter dan tinggi 4 meter, dan pada tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp.213. 732.300,00.- sumber APBN (dana desa + silpa) dialokasikan pembangunan tembok penahan  spj 30 meter tinggi 4 meter , diduga menjadi ajang KKN oleh oknum Kades (Hedi Marlian) beserta perangkat desa.

Seharusnya pembangunan tembok penahan tanah dilaksanakan secara swakelola melibatkan masyarakat agar pembangunan didesa bermanfaat bagi masyarakat bukan dijadikan ajang Korupsi. Pada pekerjaan pengalian untuk pondasi tembok alat berat yang ada , adalah pinjaman kepada salah satu perusahaan tanpa disewa.

Masyarakat setempat pun berharap agar pihak penegak hukum dapat menindak tegas oknum : kades telatang ,sekretaris  desa,  bendahara desa telatang sebagai penanggung Jawab  dalam pengelolahan keuangan dana desa dan BPD desa. Ketua beserta anggota selaku  pengawas / control sosial mewakili masyarakat desa yang melanggar tupoksi.

Disisi lain kepada camat merapi barat Sumarno. SE  selaku kepala wilayah  sudah menerima laporan namun sampai berita ini diturunkan belum ada tindak lanjut  dan penjelasan secara objektif dari oknum kades telatang terkait adanya pekerjaan yang diborongkan atau dipihak ke3 kan . 

(Bintang)

Walikota Setujui Pelantikan & Jalankan Program IWO di Pagaralam

 

PAGARALAM| POLICEWATCH.NEWS - Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumsel & Pengurus Daerah  Pagaralam bersilahturahmi dengan jajaran Pemerintah Kota Pagaralam, disambut langsung oleh Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH didampingi Sekda Samsul Bahri dan Jhon Poster Kepala Diskominfo, di ruang rapat Besemah 3, Jum'at [29/01/21]. 

Kedatangan Pengurus IWO ini dalam rangka untuk bersilahturahmi serta memperkenalkan bahwa di Kota Pagaralam sudah terbentuk Kepengurusan Daerah (PD IWO) di Kota yang memiliki ikon Gunung Dempo di Sumatera ini, dan segera untuk melakukan pelantikan secara resmi, hal ini disambut baik oleh Walikota, selanjutnya Walikota mempersilahkan PD IWO Pagaralam untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, mengatur jalannya pelantikan dan memberikan fasilitas seperti yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Pagaralam terhadap organisasi wartawan terdahulu. 

Sekretaris IWO Sumsel Haeru Nasri saat melakukan paparan mengatakan bahwa sudah lama terbentuknya organisasi jurnalis yang khusus menaungi wartawan media online yang ada di indonesia dan mempunyai legalitas resmi yang diakui oleh Pemerintah. 

"Dari segi legalitas IWO Alhamdulillah sudah memenuhi syarat." Jelasnya

Kami berharap Pemerintah Kota Pagaralam agar dapat bersinergi, dengan PD IWO Kota Pagaralam yang sudah terbentuk dan menerima mandat satu tahun yang lalu untuk berkontribusi memberikan pemberitaan yang terbaik sehingga dapat mendukung program Pemerintah Kota Pagaralam. 

Sementara itu Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH Menyambut baik atas kehadiran PD IWO Kota Pagaralam dan siap bersinergi dalam hal peliputan berita untuk kemajuan pariwisata atau kegiatan lainnya. 

"Saya Mewakili Pemerintahan Kota Pagaralam agar IWO dapar bersinergi serta menyuguhkan karya Jurnalistik yang berimbang serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik." Ujarnya. 

Dalam audiensi ini dihadir jajaran Pengurus IWO Sumsel Serta Jajaran Pengurus PD IWO Pagaralam. (IWO-SS)

[bambang.md/IWO]

Ketum IWO Ikut "Ngopi" di Kompas TV

JAKARTA| POLICEWATCH.NEWS -Ketua Umum (Ketum) Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodhi Yudono terlibat dalam acara talkshow "Ngopi" Kompas TV yang pada episode kali ini mengangkat tema "Apa Kabar Alam Indonesia?"

Keterlibatan Jodhi pada acara yang digelar setiap Jumat mulai pukul 20.00 WIB, ini sebagai seniman yang bertugas menghidupkan suasana melalui petikan gitar maupun lagu-lagu karya Jodhi sendiri yang sebagian diciptakan secara spontan sebagai kesimpulan atas perbincangan dengan narasumber yang dipandu oleh Nitia Anisa dan Oki Rengga sebagai pembawa acara.

Acara talkshow ini dikemas dalam nuansa cafe/warung kopi, dan membahas Issue yang sedang hangat di Indonesia.

Walupun tema serius, namun dibawakan secara santai dan cair, khas obrolan sambil "Ngopi".

Tema minggu ini mencoba membahas runtutan bencana di Indonesia, yang tentunya membuat kita semua prihatin. Sudut pandang dari beberapa aktivis lingkungan dan relawan bencana, diharapkan memberi pandangan yang semakin jelas pada penonton setia Kompas TV, soal bagaimana menyikapi Indonesia yang rawan bencana, dan tentunya mengajak kita lebih mencintai lingkungan sekitar.

Narasumber yang hadir secara virtual ini adalah Suparno Jumar  (Volunteer Tjiliwoeng), Dwi Cahyono Kisworo (Direktur Eksekutif Kalimantan Selatan), Melanie Subono (Publik Figur), Muhammad Kaimuddin (Manager Humanitarian Diplomacy of Human Initiative). 

Selamat menikmati Ngopi hanya di kompas tv, Jumat 29 Januari 2021, pukul 20.00 wib [bambang.md/IWO]

KINERJA GM WS2JB PATUT DIPERTANYAKAN, YLKI LAHAT MINTA DIRUT PLN EVALUASI

LAHAT | POLICEWATCH.NEWS - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe'i, ST. SH menilai kinerja dari PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) patut dipertanyakan. Sebab, berbagai permasalahan akhir-akhir ini timbul diduga akibat kurangnya pengawasan dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan selama ini yang dapat berakibat merugikan konsumen.

“Mengapa tidak mampu mengantisipasi berbagai permasalahan timbul dan terkesan pembiaran hingga saat ini dan merugikan konsumen?” Untuk itu, Sanderson berharap Direktur Utama PT. PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengevaluasi kinerja GM WS2JB ini dan segera menata PLN dengan orang yang mumpuni, papar Sanderson, saat ditemui di Kantornya bilangan Bandar Jaya Lahat, Jum’at (29/01).

Beberapa  hal penting yang diungkapkan Sanderson sepanjang tahun 2020 lalu, mulai dari carut marut penegakan SOP Direksi PLN No. 088-Z.P/DIR/2016, tindakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Tim P2TL di ULP Lembayung, yang mencabut alat pemutus listrik dari meteran ke aliran listrik ke rumah konsumen, 33 hari konsumen dirugikan padahal tidak terbukti tanpa ada konpensasi konsumen dan sanksi bagi penanggung jawab Tim ULP Lembayung. 

Selanjutnya Sanderson menjelaskan, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) diduga bekerja memonopoli dengan membuka kantor di pekarangan kantor PLN UP3 Lahat sejak lama, terlihat jelas pada web resminya sama dengan alamat Kantor PLN UP3 Lahat serta dijabat pegawai koperasi PLN tanpa ada teguran dari pihak PLN sendiri.

Berikutnya, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) mengeluarkan Sertifikat Layak Operasi (SLO) tanpa ada instalasi yang terpasang tentunya menyalahi aturan yang berlaku, dan lebih parahnya lagi LIT-TR tersebut belum memiliki SK Penunjukan Resmi dari atasan penanggung jawab LIT untuk menjalankan tugasnya dan juga belum terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) nama yang penanggung jawab di wilayah PLN UP3 Lahat, papar Sanderson.

Amanat UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Pemerintah (c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) melakukan pembinaan dan pengawasan umum tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan. 

Dalam mendukung pelaksanaan UU Ketenagalistrikan tersebut. Tenaga Teknik yang kompeten merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin keselamatan ketenagalistrikan. Saat ini, masih banyak pekerja di sektor ketenagalistrikan yang belum memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang merupakan pengakuan formal terhadap kemampuan seseorang yang dianngap kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya di sektor ketenagalistrikan alias "tukang listrik", namun hal ini patut diduga diabaikan oleh GM WS2JB saat ini.

Komunikasi publik PLN WS2JB sangat lemah sehingga tidak pernah bisa menyampaikan informasi lengkap, cepat, dan akurat serta kurang Transparansi kepada konsumen. Hal ini terlihat seringnya sengketa informasi akibat tidak terpenuhinya amanat UU 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik pada Komisi Informasi Sumatera Selatan.

Menurut Sanderson, keselamatan ketenagalistrikan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan, jika amanat UU diabaikan dalam kinerjanya GM WS2JB tentunya hasilnya tidak maksimal.

(Bintang)

Kapolres Grobogan Perintahkan kapolsek dan anggota bhabinkamtibmas setempat untuk memberikan imbauan kepada warga terkait meluapnya air sungai Lusi

 

POLICEWATCH, GROBOGAN,  – Ketinggian air sungai Lusi terus meningkat sejak Kamis (28/1/2021). Puncaknya sejumlah wilayah di Kecamatan Purwodadi tergenang air pada, Jumat (29/1/2021).

Beberapa daerah yakni Desa Karanganyar, Desa Nambuhan, Desa Nglobar, Kedungrejo, Lingkungan Kuripan, Lingkungan Jengglong, Lingkungan Jetis, dan Lingkungan Banaran tergenang banjir. Kisaran ketinggian air mencapai 20-70 centimeter.

Sebanyak 12 rumah warga di Desa Karanganyar dikabarkan terendam banjir akibat elevasi Sungai Lusi tersebut. Sementara luapan air menggenangi jalan di Dusun Sowan, Desa Nambunan dan Dusun Cangak, Desa Nglobar.

Tidak hanya itu, luapan air juga menggenangi pemukiman warga di Desa Nglobar, Desa Nambuhan dan beberapa wilayah di Kelurahan Purwodadi. Banjir juga merendam satu unit sekolahan di SDN 1 Nambuhan.

Hingga kini, belum diinformasikan adanya korban jiwa akibat banjir. Namun, warga diimbau berhati-hati saat berada di area yang tergenang banjir.

Peristiwa meluapnya air sungai Lusi ini dibenarkan Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan. Pihaknya mengatakan kapolsek dan anggota bhabinkamtibmas setempat untuk memberikan imbauan kepada warga yang berada di sekitar area banjir.

“Kapolsek dan Bhabinkamtibmas masing-masing desa sudah stand by di lokasi sambil memantau situasi kondisi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops Kompol Sugiyanto mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di areal yang terendam banjir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Termasuk berenang di lokasi banjir, khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, kami mengingatkan para orangtua dan perangkat desa untuk dapat memperketat pengawasan di lokasi banjir serta melarang anak-anak berenang,” imbaunya.

Selain itu, Ia juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat sewaktu-waktu ketinggian air bisa meningkat.

Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Endang Sulistyaningsih juga mengimbau agar warga waspada dan berhati-hati dengan adanya genangan air tersebut. Mereka dminta untuk tetap menggunakan alas kaki.

“Kami imbau kepada masyarakat supaya waspada dan berhati-hati, ketika terjadi genangan. Tetap patuhi prokes, jaga kesehatan yang jelas selalu pakai alas kaki disaat kondisi banjir,” imbaunya.

Peduli Lingkungan PTBA Bangun Bronjong Tepian Sungai Enim Untuk Aktifitas Warga Desa Tanjung Agung

LAHAT| POLICEWATCH.NEWS -=Sungai Enim adalah salah satu anak sungai Batang hari, yang mengalir dari Semendo darat ulu ( SDU) mengalir ratusan kilo meter melalui puluhan desa dan berapa kecamatan dan berakhir bermuara di sungai Batang hari ( Sungai Lematang ), Jumat 29 Januari 2020.

Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung. Kabupaten Muaraenim adalah salah satu Desa yang dilewati aliran sungai Enim, Aliran sungai Enim yang mengalir tenang, bersih dan jernih merupakan secercah harapan bagi warga yang tinggal diarea perbukitan ini.

Bagaimana tidak, sungai Enim dengan airnya bukan hanya digunakan untuk keperluan hari – hari saja. Lebih dari itu, sungai Enim yang elok menjadi tempat silaturahmi warga dikala senggang, tempat bercengkrama dan sekedar melepas penat duduk ditepian sungai seraya menikmati hembusan angin segar.

Namun, beberapa tahun belakangan ini tepatnya pada tahun 2018 dan 2019. Warga yang terbiasa mandi di sungai Enim, mencuci pakaian, mencari ikan, tempat bermain anak dan aktivitas lainnya terpaksa menghentikan kebiasaan turun – temurun ini.

Menjadi alasan utama, yakni mengancam nyawa, membuat warga khawatir terkhusus bagi anak anak kecil untuk mandi dan beraktivitas lainnya. Sungai Enim yang biasa digunakan setiap harinya lambat laun ditinggalkan warga. Meskipun masih ada beberapa warga yang memberanikan diri mandi di sungai.

Alkomar, warga setempat beralasan bahwa warga Desa Tanjung Agung terpaksa menghentikan mandi di sungai, tapi ada yang masih berani mengambil air, dikarenakan tepian sungai enim tidak kuat lagi menahan beban apabila warga berkumpul yang bisa menyebabkan terbis. Selain itu, tidak adanya penyanggah dibantaran sungai mengakibatkan sering longsor. Dan longsor ini, bukan saja mengancam warga yang sedang menggunakan air sungai tapi juga bisa berakibat jalan amblas sehingga bisa memutus jalan penghubung dua desa antara Desa Tanjung Agung dan Desa Muara Emil.

Sangat disayangkan menurut Komar tokoh masyarakat Tanjung Agung, bila warga yang mayoritas petani kecil tidak bisa memanfaatkan air sungai Enim.

Namun setelah adanya Bronjong bantuan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada Tahun 2020, Alkomar salah satu warga sekitar menuturkan,

sungai kini kembali bisa memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari – hari dengan tidak perlu khawatir lagi akan ancaman longsor. Ibu ibu dapat mencuci dengan aman dan nyaman, anak anak bahkan senang sekali, selain bisa mandi, loncat-loncat dari atas bronjong, dan menjadi area bermain mereka bersama teman teman.

warga yang melintas pun bisa menikmati melakukan foto selfpi, duduk duduk di sore hari dan ada juga warga yang menjadikan nya sebagai tempat mancing ikan di bantaran sungai Enim yang sudah dibronjong itu.

” Dia selaku mewakili warga Desa Tanjung Agung mengucapakan banyak terima kasih kepada PT. Bukit Asam Tbk, yang telah membangun bronjong, semoga kedepanya terus peduli dengan lingkungan terkhususnya diarea pertambangan, ” ungkap Komar.

Hal yang sama diutarakan Kepala Desa Tanjung Agung, Ude Indayadi, terima kasih tidak terhingga karena berkat PTBA membangun bronjong berukuran panjang 70 meter dan tinggi 3,5 meter yang telah dibangun tahun 2020 dengan melibatkan swadaya masyarakat dan sudah selesai hingga sekarang ini warga Desa Tanjung Agung sudah dapat menikmatinya.

“Semoga bronjong ini terus bisa dimanfaatkan warga dan semoga PTBA terus maju dan berkembang harmonis bersama lingkungan sekitar perusahaan” ucap Ude.

Asisten Manajer (AM) Bina Lingkungan CSR, Hartoyo mengatakan bantuan ini merupakan salah satu wujud komitmen kepedulian dan kontribusi yang nyata dari perusahaan untuk masyarakat dilingkungan sekitar terbukti dengan telah selesai pembangunan bronjong ini terlihat dampak positif yang dirasakan warga sekitar desa Tanjung Agung.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga disekitar Desa Tanjung Agung semoga aktivitas warga dapat berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat lainnya” ungkap Hartoyo.[ bambang.md]

Bupati Lahat Cik Ujang Terima Secara Simbolis 3800 Vaksim Vial Sinovac

LAHAT| POLICEWATCH.NEWS -Bupati Cik Ujang secara simbolis menerima Vaksin Sinovac sebanyak 3800 Vial Vaksin di Halaman gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Jalan Bhayangkara Kelurahan Bandar Jaya Lahat Jum’at,[29/01/2021]

Dalam Sambutanya Bupati lahat Cik Ujang  mengatakan bahwa Sesuai dengan petunjuk teknis, [Juknis] Kementerian Kesehatan, vaksin yang sudah tiba tersebut akan diperuntukan bagi para penerima vaksinasi tahap pertama.

"Vaksin ini untuk tahap pertana akan disuntikan kepada Petugas Tenaga Kesehatan, VIV Pejabat Pemkab Lahat, Forkompinda Kabupaten Lahat dan akan dilaksanakan di 35 Palkes yang terdiri dari 33 unit Puskesmas, 1 unit RSUD, 1 unit RS DKT oleh Vaksinator yang telah mengikuti pelatihan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2021 sebanyak 185 orang, dimulai Tanggal 1 Februari 2021 mendatang ," terangnya 

Cik Ujang berharap dengan didatangkanya Vaksin pencegah Covid 19 ini Kabupaten Lahat akan bebas dari Covid 19.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa Pandemi covid -19 ini, berlangsung sejak Bulan Maret 2020 dalam waktu yang sudah cukup lama sehingga kita berharap kehadiran Vaksin di Kabupaten Lahat ini akan segera berakhir pandemi covid 19, juga kepada masyarakat jangan takut di Vaksin ssbab sudah dinyatakan Halal oleh MUI dan mwndapaf lisensi dari BPOM Republik Indonesia," harapnya.

Sementara terpisah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Taufik  M. Putra, M.Kes mengatakan bahwa di Kabupaten Lahat terhitung tanggal 29 Januari 2021 Pasien yang terkonfimasi Fositif Covid -19, berjumlah 550 Orang, Meninggal Dunia 33 Orang, Sembuh 509 dan 8 orang dalam Proses penyembuhan," Terangnya.

[bambang.md]