Diakhir Bulan Juni,81 Orang Personel Polres Loteng Naik Pangkat

POLICEWATCH-LOMBOK TENGAH, (NTB).

Sebanyak 81 orang Personel Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat mendapat kenaikan pangkat.

Upacara Korp Raport kenaikan pangkat personel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, SH, SIK, MH di dalam gedung Bulutangkis Mapolres setempat, Kamis (30/6). 

Dalam amanatnya, AKBP Hery Indra Cahyono, SH, SIK, MH di Praya mengatakan kenaikan pangkat ini karena anggota telah menunjukan dedikasi dan prestasi yang baik serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku dilingkungan Polri.

Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh Personel yang mendapat kenaikan pangkat agar terus senantiasa siap melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era keterbukaan ini.

"Hal tersebut agar bisa menjadi polisi yang profesional dan proporsional yang pada akhirnya akan menjadi polisi yang dapat dipercaya oleh masyarakat," ungkap AKBP Hery.

Tidak hanya itu, Kapolres mengatakan bahwa tantangan sebagai anggota Polri kedepan semakin berat dan kompleks mengingat Kabupaten Lombok Tengah akan terus menggelar event-event internasional. 

Diujung jabatannya sebagai Kapolres Lombok Tengah, AKBP Hery juga berpesan kepada setiap anggotanya agar terus meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjaga solidaritas antar sesama personel dalam menjalankan tugas.

"Tingkatkan kemampuan dengan menggali pengetahuan dan wawasan terkait tugas kepolisian dengan cara melakukan latihan inservice training guna mendukung pelaksanaan tugas dilapangan yang semakin kompleks," pintanya Kapolres. 

Sebanyak 81 orang personel yang mendapat kenaikan pangkat itu terdiri dari satu perwira berpangkat IPDA naik ke IPTU, enam orang dari pangkat AIPDA ke AIPTU, 70 orang dari BRIPKA naik ke AIPDA, dari pangkat BRIGADIR ke BRIPKA tiga orang sedangkan dari BRIPDA ke BRIPTU sebanyak satu orang."MN".

          

Berikan Rasa Aman di Pasar Tradisional, Polsek Pringgarata Bersama Koramil Intensifkan Patroli

POLICEWATCH-LOMBOK TENGAH, NTB.

Dalam upaya memberikan rasa aman bagi pedagang dan pengunjung di Pasar Tradisional Pringgarata, Posek Pringgarata bersama Koramil Pringgarata intensifkan patroli, Kamis (30/6).

Kapolsek Pringgarata AKP Sulyadi Muchdip mengatakan patroli yang dilaksanakan menyambangi tempat-tempat keramaian yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan sekaligus melakukan pendekatan dialogis dengan pedagang dan pengunjung pasar sebagai upaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.

“Himbauan kewaspadaan bagi masyarakat saat berbelanja di pasar sangat penting dilakukan demi mencegah terjadinya tindak kejahatan”. Ucap AKP Sulyadi.

Pelaksanaan Patroli ini selain untuk mencegah kriminalitas khususnya di pasar tradisional Pringgarata, juga merupakan wujud kepedulian dari polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat, tutup Kapolsek."MN".

           

Polres Pasuruan Ziarah Taman Makam Pahlawan Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-76

 

   POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022, Polres Pasuruan melaksanakan Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Kecamatan Bangil, pada Kamis pagi pukul 08.00 WIB, (30/06/2022).

Tampil sebagai inspektur upacara Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz, S.I.K., M.Si., yang diikuti oleh peserta upacara pejabat utama polres, para kapolsek jajaran, personel polres dan polsek yang ditunjuk, dan Bhayangkari Ranting Pasuruan.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Pasuruan memberikan penghormatan kepada para pahlawan telah gugur dan diikuti oleh seluruh peserta upacara ziarah.

"Upacara ziarah ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari para penjajah terdahulu," terang AKBP Erick.

"Kita sebagai warga negara yang baik, harus patut bersyukur karena tidak lagi merasakan perjuangan di Medan perang untuk merebut kemerdekaan, melainkan kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang tak terlepas dari NKRI sebagai harga mati dan tidak bisa dibayar dengan apapun bahkan nyawa sekalipun," sambungnya.

Pada kesempatan upacara ziarah tersebut, Kapolres Pasuruan berkesempatan melakukan peletakan karangan bunga serta tabur bunga pada makam para pahlawan yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. 

Kegiatan Ziarah bersama ke makam Para pahlawan ini dilakukan rutin oleh Polres Pasuruan tiap tahun sekali dengan tujuan mendoakan arwah para pahlawan dan mengambil suri tauladan prilaku sejarah para pejuang yang susah payah merebut kemerdekaan sehingga kita sebagai generasi penerus bisa menjaga keutuhan NKRI dari hasil perjuangan para pahlawan dahulu. (Dr)

Kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Deklarasi Setia pada Pancasila dan NKRI

 

    Surabaya.Policewatch.News:

Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Kali ini di Jawa Timur khususnya di Surabaya Raya, organisasi tersebut telah mendeklarasikan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. 

Forkopimda Jawa Timur Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, asisten 1 setdaprov jatim Benny Sampirwanto yang mewakili Gubernur jatim, Forkopimda Kota Surabaya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kamis (30/6/2022) di Gedung Balai Pemuda Surabaya, menyaksikan organisasi Khilafatul Muslimin sebanyak 52 orang melakukan deklarasi kebangsaan, Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Setia Kepada Pancasila dan NKRI. 

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan. Deklarasi ini mudah mudahan bisa membawa hal positif bagi saudara-saudara yang lain, bahwa musyawarah mufakat dan gotong royong yang telah dilakukan oleh pendiri bangsa kita yang disepakati bahwa Pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai filosofi dasar negara kita ini menjadi pegangan kita. 

"Sekarang ini adalah waktunya gotong royong, karena musyawarah mufakat sudah dilakukan, jadi kita gotong royong mari mengisi masing-masing dengan komponen yang ada, dengan semua sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," papar Kapolda Jatim. 

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan, Perbedaan-perbedaan yang ada itu sudah dibungkus dengan nama Pancasila dan dibawahnya yang diikat oleh pita dengan bertuliskan Bhineka Tunggal Ika itu adalah hal yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa kita, termasuk Khilafatul Muslimin yang sudah menyepakati juga bahwa Pancasila menjadi bagian dasar dari mereka juga. 

"Mudah-mudahan kedepan gotong royong yang kita laksanakan bisa membawa hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya," Jelasnya dihadapan awak media.

Pangdam V/Brawijaya mengatakan mengapresisi terkait kegiatan Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya dilaksanakan dengan penuh rasa kesadaran dan keikhlasan, hal tersebut merupakan wujud dari keutuhan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya diharapkan kepada warga Jatim agar tetap kompak dan menjaga keutuhan NKRI.

Sementara itu Asisten I Setda Prov. Jatim menyatakan bahwa acara Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya ini merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan mencintai Pancasila dan Bhineka Tunggal ika, kedepan diharapkan khilafatul Muslimin Surabaya Raya dapat konsisten dengan janji yang sudah diucapkan. Selanjutnya dalam menghadapi tantangan kedepan kita perlu bersama-sama dan berkolaborasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

(Red) 

Proyek BBWS, Nilainya Milyaran Rupiah, Diduga Dikerjakan Asal Asalan,Tidak Sesuai RAB.

Policewatch-Subang Jabar.

Dari hasil Infestigasi dilapangan, salah satu proyek Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS )diduga adanya dugaan, pihak Rekanan pekerjaannya di kerjakan asal jadi.

Proyek BBWS, yang bertempat di Dusun Kamurang Desa Cilamaya Hilir, Kabupaten Subang Jawa Barat, baru saja di bangun, sudah Ambrol dan kondisinya sangat rusak parah serta memprihatinkan, diduga matrial yang dipakai tersebut tidak sesuai dengan Bestek atau RAB.

Padahal Negara mengucurkan anggaran untuk Proyek Balai Besar Wilayah Sungai tersebut, tidak sedikit mencapai Miliaran Rupiah, dan pihak Rekananpun kurang transfaran dan mengabaikan terpasangnya papan proyek Insformasi.

Di tempat terpisah Anggota LPPNRI. DPK Subang Darya Daita Saputra, memaparkan " sangat ironis sekali ada proyek yang sumber dananya dari APBN, untuk pembangunan fisik, namun papan Insformasi proyek tidak terpasang, itu sudah merupakan suatu pelanggaran" paparnya.

Lebih lanjut " karena tidak seusuai dengan UU.No.14 tahun 2008,tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan peraturan Presiden ( Perpres ) No.70 tahun 2013,tentang perubahan kedua atas perpres No. 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa, tentunya proyek tanpa papan informasi, itu sudah melanggar peraturan Presiden " pungkasnya.

( Dipho Cs.)

Memperingati Hari Jadi PP Polri Polres Jepara Melaksanakan Giat Penuh Khidmat

JEPARA policewatch.news - Pada hari Kamis, 30/06/2022 Polres Jepara melaksanakan peringatan hari jadi Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) yang jatuh tepat pada tanggal 30 Juni digelar sederhana namun penuh khidmat.

Dalam acara yang mengambil tempat di Gedung PP Polri Cabang Jepara, Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., SIK., MH, didampingi pejabat utama Polres Jepara serta Ketua Bhayangkari Cabang Jepara berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Jepara menyampaikan bahwa, diusia yang ke-23 ini, PP Polri telah banyak memberikan kontribusi dalam membangun dan membesarkan Kepolisian. Menurutnya, meskipun sudah purna tugas, namun para senior ini tetap membantu dan mendukung Polri.

Selain itu, momentum ini bisa menjadi sarana silaturahmi yang bagus untuk lebih mengenal satu sama lain sekaligus sebagai jembatan antara yang masih aktif berdinas sebagai anggota Polri maupun yang sudah purnawirawan.

“Inilah pentingnya tetap menjaga hubungan baik, karena dengan demikian kita masih satu ikatan utuh keluarga besar Polri.” kata Kapolres.

Mari kita doakan agar semua anggota PP Polri Cabang Jepara tetap dalam keadaan yang sehat serta tetap semangat tentunya jangan sampai lupa dengan asal, sehingga PP Polri Cabang Jepara ini tetap menjadi bagian dari Polri serta bisa memberikan kontribusi yang positif bagi Kabupaten Jepara, pungkasnya.

(sus)

Keluarga Korban Didampingi Pengacara Lapor Ke Propam Polda Sumsel Tewasnya Ari Di Sel Tahanan Polres Empat Lawang

 

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS 

Akhirnya Keluarga korban didampingi Pengacara melaporkan ke Propam Polda Sumsel atas tewas nya Ari, di tahanan Polres Empat Lawang. 

Tahanan bernama Ari Putra (28) terkait kasus dugaan pecobaan asusila itu tewas dengan tubuh luka lebam diduga dianiaya oknum anggota Polres Empat Lawang. 

Penasihat hukum keluarga korban, David Sanaki. SH, mengatakan, kepada awak media korban warga Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Ari dilaporkan tewas pada Selasa (21/6/2022) malam sekitar pukul 22.00 WIB atau beberapa jam seusai ditangkap oleh aparat Polres Empat Lawang yang belakangan diketahui terkait kasus dugaan percobaan asusila.

Kemudian pihak keluarga korban  memiliki cukup alat bukti dan saksi untuk membuktikan Ari Putra itu menjadi korban dugaan penganiayaan oleh oknum aparat Polres Empat Lawang hingga dinyatakan tewas.

“Kasus ini sudah diterima Yanduan Bidang Propam Polda Sumsel, pada Rabu (29/6). Kami memiliki cukup bukti dan saksi untuk membuktikan dugaan tewasnya Ari itu karena pembunuhan oleh oknum polisi Polres Empat Lawang, yang dilaporkan sementara ini sebanyak 11 orang, terduga pelaku utamanya sekitar tiga orang oknum polisi,” katanya, Kamis (30/6/2022).

Menurutnya, berdasarkan hasil visum rumah sakit di Empat Lawang yang diterima keluarga korban menemukan bahwa Ari tewas mengenaskan dengan luka pukulan benda tumpul dan luka bakar pada bagian telinga, kepala, dada dan kaki.

“Telinga mengeluarkan darah, kaki dan rambut dibakar, dinecis. Semua itu terlampir dalam berkas yang sudah diterima Yanduan Bid Propam Polda Sumsel,” katanya.

Pada laporan yang dibuat juga sudah dilengkapi keterangan saksi yakni Bayu Anggara (21 tahun), rekan korban yang juga diduga disiksa oknum polisi saat diamankan ke Markas Polres Empat Lawang.

Sementara Saksi sekaligus korban Bayu Anggara mengaku, mereka dianiaya secara terpisah di ruang pemeriksaan Polres Empat Lawang, masing-masing sebanyak lima anggota polisi yang memukuli dirinya dan korban Ari dianiaya sekitar enam orang polisi.

“Kejadiannya di ruangan pemeriksaan bukan di ruangan sel tahanan. Tidak ada interogasi apapun, ketika sampai di sana kami langsung dibawa ke ruang terpisah dan dianiaya. Lalu saya ditemukan satu ruangan dengan Ari, saya lihat kakinya dipukul dengan senjata laras panjang oleh oknum anggota polisi hingga pingsan, begitupun dengan saya dipukul hingga memar dan rambut saya dibakar mereka,” kata Ari yang berprofesi petani jagung ini.

Sementara itu, Ayah korban, Irsan mengaku, dirinya tidak tahu perbuatan apa yang disangkakan kepada anaknya tersebut karena sampai saat ini keluarga belum pernah menerima surat laporan penangkapan Ari dari Polisi Empat Lawang.

Hingga pada Rabu (22/6) pagi Irsan dan keluarga menerima laporan kalau putranya sudah tewas secara tragis di Mapolres  Empat Lawang meski sempat dilarikan ke rumah sakit setempat." ucapnya

“Saya melihat langsung saat memandikan jenazah, banyak sekali luka. Rahang pecah, lehernya patah, rambutnya dibakar dengan korek api, kaki dinecis dipukul benda tumpul,” katanya.

Diketahui Polda Sumsel sudah menindaklanjuti kasus tewasnya tahanan di Polres Empat Lawang.tersebut dengan mengerahkan tim Bid Propam untuk melakukan pemeriksaan.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi mengatakan, sementara dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan tewasnya Ari Putra itu dikarenakan perkelahian antar tahanan bukan akibat dianiaya oknum polisi, sebagaimana informasi yang beredar.

“Hasilnya perlu kami sampaikan bahwa benar ada tahanan yang tewas di Polres Empat Lawang, itu bukan karena dianiaya anggota (polisi), tapi akibat perkelahian antar tahanan,” kata dia.

" Kendati demikian ia menyebutkan proses pemeriksaan itu bakal berlanjut, bila terbukti ada kelalaian oleh aparat kepolisian yang bertugas saat kejadian maka diberlakukan sanksi merujuk pada SOP penjagaan tahanan.(BB)

Menuju Putaran Kedua G20 ACWG, KPK Galang Peran Publik Berantas Korupsi

 

Breaking News

Pewarta: Bambang MD

GEDUNG MERAH PUTIH - POLICEWATCH.NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan gelaran G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran kedua yang akan berlangsung pada 5-8 Juli 2022 di Bali. 

Dalam persiapannya, KPK menggandeng berbagai pihak berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi melalui perannya masing-masing. 

Hal ini sebagaimana diskusi dalam Webinar bertajuk “Ngayah, Ngerawat Negeri, Ngelawan Korupsi!” yang berlangsung secara hybrid di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (29/06).

Hadir dalam diskusi ini Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Hendaruningrum, Chair Youth 20 (Y20) Michael Victor Sianipar, Chair Women 20 (W20) Hadriani Uli Silalahi, dan Kepala Desa Panggungharjo Yogyakarta Wahyudi Anggoro Hadi.

Kartika mengatakan bahwa KPK sebagai keketuaan ACWG G20 terus berupaya mengajak berbagai pihak berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi. “Pertemuan kedua ACWG nanti adalah kepentingan bagi Indonesia untuk sebesar-besarnya melibatkan publik dan engagement di G20, utamanya untuk mensinergikan isu antikorupsi,” ujar Kartika.

Menurut Kartika, KPK tidak mungkin sendirian mengusulkan isu pemberantasan korupsi dalam gelaran G20. Namun perlu dukungan berbagai pihak agar pemberantasan korupsi berjalan secara optimal. “Dari kegiatan ini bertujuan mensinergikan berbagai kalangan untuk bersama-sama memberantas korupsi,” pesan Kartika.

Menanggapi hal tersebut, Hadriani menyampaikan dukungannya pada pembahasan isu pemberantasan korupsi dalam G20, utamanya dari sisi perempuan. Sebab menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Pemberdayaan terhadap perempuan, seperti adanya keterwakilan dalam pemerintahan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja, nyatanya berkontribusi pada penurunan tingkat korupsi,” ujar Hadriani.

Victor juga memaparkan mengenai peran pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemuda tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam melakukan tindakan yang diyakininya. “Pemuda punya idealisme tinggi yang penting untuk bersikap terhadap bahaya korupsi,” kata Victor.

Lebih lanjut, Victor mengatakan, bahwa pemuda akan mengisi jabatan publik selanjutnya. Untuk itu perlu adanya penanaman nilai antikorupsi kepada pemuda agar terhindar dari korupsi. “Saya mengapresiasi upaya KPK yang melibatkan pemuda dalam program Politik Cerdas Berintegritas. Karena di dalamnya ada pemuda yang akan menjadi pemimpin pada masa mendatang,” ujar Victor.

Dalam kesempatan ini, Wahyudi juga menceritakan praktik pemberantasan korupsi di desanya. “Yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat Panggungharjo dipandu oleh satu visi ‘kemandirian’, yaitu menyelenggarakan pemerintahtahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan,” kata Wahyudi.

Wahyudi mengatakan pihaknya mendorong ada perluasan dimensi pelayanan publik, sehingga pemerintah desa tidak hanya mengurusi administrasi publik, tapi barang dan jasa publik. “Ketika ada seorang anak yang putus sekolah, maka menjadi urusan pemerintah desa, ada ibu hamil tidak bisa akses kesehatan secara layak, itu jadi urusan pemerintah desa,” kata Wahyudi.

Praktik tersebut, kata Wahyudi, berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting di desa. Sekaligus perluasan tugas pemerintah desa dalam melayani Masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. 

“Dengan 11 lembaga desa, lebih dari 45% anggarannya dikelola langsung oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa, sehingga akuntabilitas yang terbangun bukan hanya administratif, tapi juga secara sosial, karena warga desa terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” tutup Wahyudi

Sempat Disegel..!! Sengketa Pengurusan Yayasan Jallaudin Baru dan Lama di Kelurahan Pogar

  

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Sengketa anatara kepengurusan Yayasan Jallaludin yang baru dengan yang lama berdampak pada Ibu-ibu ramai-ramai datangi Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, mereka meminta rantai atau segel di pintu masuk Yayasan Jallaludin di buka. Rabu (29/06/2022)

Salah satu pengunjuk rasa Samsul mengatakan, mereka memprotes dan meminta supaya rantai atau segel yang di pasang oleh pengurus Yayasan Jallaludin yang lama supaya di buka kembali.

"Kami datang ke sini meminta pengurus Yayasan Jallaludin yang lama H. Ruslan untuk membuka kembali pintu masuk yang ia rantai,"ujarnya warga.

Salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Pogar yang tidak mau di sebutkan namanya ia mengatakan, bahwa unjuk rasa yang di lakukan ibu-ibu sama anak-anak tersebut di picu karena ada sengketa pengurusan Yayasan Lama yang bernama Yayasan Jallaludin Pogar dan yang baru bernama Yayasan Jallaludin ranting Gajah di mana dalam pengurusan tersebut setahu saya, tiba ada pengurusan baru tanpa ada koordinasi dengan pengurusan lama.

"Mungkin ada miskomunikasi antara pengurus Yayasan yang baru dengan yang lama hingga ada gelombang unjuk rasa yang di lakukan ibu-ibu,"terangnya.

Diwaktu yang sama Camat Bangil Komari mengatakan jika dirinya datang bukan untuk menyelesaikan kepengurusan Yayasan yang lama dengan yang baru namun saya datang untuk menenangkan warga agar.

"Saya datang ke sini hanyalah untuk menenangkan warga supaya keamanan dan ketertiban tetap kondusif, untuk urusan sengketa antara pengurusan Yayasan Jallaludin yang baru dengan yang lama saya serahkan ke dua belah pihak untuk menyelesaikanya,"ujarnya.

Sementara itu Ketua Pembina Yayasan Jallaludin Pogar H. Ruslan saat di konfirmasi di rumahnya ia mengatakan, aksi unjuk rasa yang di lakukan warga saya tidak menyayangkanya, karena di saat kami bertemu antara saya dengan pengurus Yayasan Jallaludin yang baru di Kantor Kelurahan Pogar untuk mediasi tiba-tiba massa datang.

"Saat kami lakukan mediasi tiba-tiba massa datang, mereka ingin saya membuka segel pintu pagar Yayasan tersebut, padahal sebelum saya rantai saya sudah memberitahu pihak Kelurahan dan waktunya disaat anak-anak libur sekolah,"ujarnya.

Lebih lanjut H. Ruslan menerangkan, memang saya yang menyegelnya karena selama ini saya saya tidak di orangkan sebagai ketua pembina dan pendiri Yayasan Jallaludin dengan akte notaris yang sah dan tiba-tiba muncul pengurusan baru dengan nama Yayasan Jallaludin ranting Gajah, namun saya belum tau apakah mereka punya akte notais atau tidak.

"Benar saya yang menyegelnya karena tahapan-tahapan sebelum terjadinya aksi penyegelan yang saya lakukan, proses mediasi sudah saya lakukan dengan mengundang dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun undangan yang saya layangkan tidak pernah di hiraukan atau mereka tidak pernah datang,'ujarnya.

Masih kata H. Ruslan awal dari sengketa pengurusan mungkin karena saya sebagai Ketua pembina dan pendiri dari tahun 2007 hingga tahun 2002 pernah dan saya berhak menanyakan ke kepala sekolah SD Jallaludin tentang keuangan maupun aset-aset Yayasan yang terakhir maupun bantuan dana BOS dari Pemerintah untuk saya bukukan namun saya tidak pernah di kasih tau sampai sekarang dan saya pernah menempuh jalur hukum namun sampai sekarang belum ada kepastian.

"Saya sudah pernah menempuh jalur hukum, namun kandas di tengah jalan dan sampai sekarang belum ada kepastian, dan anehnya lagi Verval yang di keluarkan Dinas Pendidikan dulunya atas nama Yayasan Jallaludin Pogar namun sekarang berubah menjadi Yayasan Jallaludin ranting Gajah, pernah saya konfirmasi ke kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah ia mengatakan dirinya tidak tau menau mengenai Verval yang berubah nama tersebut, ini kan aneh kenapa Kepala Dinas tidak tau padahal dia kan Pimpinannya,"tukasnya. (Dr)

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan

 

BREAKING NEWS

Pewarta : Bambang.MD

KEJAGUNG.POLICETCH.NEWS Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021. 

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu:

1.AKA selaku Ex Technical Operation PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

2.AK selaku Ex General Manager PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

3.CWM selaku Senior Account Manager PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

4.JL selaku General Manager Keuangan PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

5.OSD selaku Product Acro PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

6.RACS selaku Promotion Manager PT. DNK, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

7.TW selaku Ex Direktur Utama PT. DNK periode 2004-2015, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021.

Setelah sebelumnya menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit tersebut terkait kontrak dengan Avanti,

selanjutnya Kejaksaan akan mulai fokus melakukan penyidikan dugaan tindak pidana terkait kontrak dengan Navayo.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (K.3.3.1)