Warga Kp Kandang Roda Gotong Royong Motong Hewan Qurban

 

Kabupaten Bekasi.Policewatch.News:

Dihari raya idul adha warga Kp kandang roda rt 012/006 desa sukadami cikarang selatan kabupaten bekasi bergotong royong memotong sapi Qurban, pemotongan sapi Qurban dilakukan setelah selesai sholat idul adha dimesjid Al Muqorobin, 10/07/2022

Alhamdulillah di hari idul adha ini yang Qurban dari warga ada 4 sapi,6 kambing,daging Qurban dibagikan kepada 300 warga yang berhak disekitar, ucap H Alam ketua panitia Qurban kepada awak media Policewatch.

Terima kasih saya ucapkan kepada warga yang telah Qurban sapi dan kambing,semoga dimudahkan rezekinya dan sehat selalu, pungkas H Alam

Giat pemotongan Qurban setiap hari raya idul adha kami selalu bersama warga bergotong royong, daging Qurban kami pastikan benar benar nyampe kepada warga yang berhak mendapatkannya, ucap H Endang pengawasan di pemotongan hewan Qurban. 

Pewarta: Amun JG

Subhan Pattimahu: Insiden di Pantai Merah Putih Merupakan Spontanitas Gubernur Maluku Merespon Situasi Yang Terjadi.

 

Buru,Policewatch.News: Menanggapi insiden demonstrasi saat kunjungan kerja Gubernur Maluku, Irjenpol. (Purn). Drs. Murad Ismail, SH.MH ke Kabupaten Buru untuk sejumlah agenda kedinasan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku, Subhan Pattimahu,  yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Baridan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Maluku angkat bicara.

"Bahwa apa yg terjadi spontanitas. Sebagai manusia bahkan pejabat sekalipun bisa mengalami hal yang sama. Respon spontan adalah wujud sensitifitas seseorang terhadap serangan ataupun gangguan terhadap dirinya apalagi Murad Ismail (MI) memiliki latar belakang militer yang tentu sangat awas terhadap gangguan yang bermaksud menyerang atau menyinggung dirinya," disampaikan Pattimahu kepada media ini via Pesan WhatsApp, Minggu (10/07/2022).

Lebih lanjut ungkap Pattimahu, Penyerangan itu bukan saja fisik tetapi verbal. Kita tentu tidak bisa mengharapkan MI membuat respon sesuai keinginan kita. yang benar adalah kita melihat kejadian itu secara utuh.

 "Siapa yg bermaksud menyerang, siapa yang diserang dan dalam momentum apa. Latar penyerang pun patut dilihat, siapa dia, apa hubungannya dengan MI dan konten apa yg disampaikan. Boleh jadi mereka tak saling kenal, penyerang sendiri tak memiliki hubungan buruk dengan MI dan tiba2 hadir dilokasi acara resmi membacakan tuntutan mereka bertiga dengan suara bernada emosi dan resonansi besar," lanjutnya.

Selanjutnya dijelaskan Pattimahu, Berbeda jika Demo yg dikelola segera terorganisir pasti sudah memberitahukan tiga (3) hari sebelumnya pada pihak berwajib karena itu mekanisme jadi ini dua hal yg berbeda. Dengan Demikian Boleh jadi bermain invisible hand dibalik penyerangan verbal tersebut.

 

"Oleh karena itu saya menghimbau kepada warga masyarakat untuk jangan memperbesar masalah dan kejadian itu, lihat secara positif dari kehadiran bapak Gubernur Maluku ke Pulau Buru untuk meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, penyerahan Aset Terminal Angkutan Tipe B, penyerahan ATM Bank Maluku bagi siswa miskin, penyerahan Kartu Maluku Cerdas, dan penyerahan santunan dari Baznas hasil pengumpulan zakat, infaq sedekah (Aparatur Sipil Negara' (ASN) dan pihak lain kepada masyarakat yang membutuhkan, penyerahan bantuan produktivitas usaha mikro dengan total bantuan yang akan diberikan pada 250 usaha mikro serta bantuan pengembangan Bumdes," rinci Pattimahu.

Diakhir penyampainya Subhan Pattimahu menyampaikan, kiranya akan banyak Warga Buru yang menyesali para oknum demo tersebut.

"Warga Buru tentu akan sangat menghargai tamu apalagi ini Gubernur Maluku yang berkunjung, bahkan melaksanakan Sholat Idul Adha disana. Saya kira banyak Warga Buru yang merasa malu dengan kejadian tersebut, karena yang kami tau Masyarakat Buru sangat baik, sopan, dan santun," tuturnya.

Tak lupa pada kesempatan ini dirinya berharap dengan kehadiran Gubernur Maluku di Kabupaten Buru akan memperhatikan tuntutan Warga Masyarakat di Buru termasuk tuntutan para pendemo kemarin. 

Kami yakin sungguh itu akan dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku. (Aam).

Pemerintah Kota Metro Gelar Rakor Bulan Juli TA 2022

 

POLICEWATCH,NEWS, METRO LAMPUNG,-Berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Walikota dan Wakil Walikota didampingi Sekda Kota Metro pimpin rapat koordinasi Pemerintah Kota Metro bulan Juli tahun 2022, yang diikuti oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Metro, Kepala BPN dan Kemenag secara langsung dan virtual, Jumat (08/07/2022).

Walikota Metro Wahdi dalam kesempatan ini mengatakan mengenai isu pembangunan yang beredar di masyarakat seperti perbaikan jalan, drainase dan lain-lain yang perlu diperhatikan dengan baik, hal tersebut perlu diprioritaskan terhadap tematik pembangunan selama satu tahun anggaran secara efisiensi.

Dirinya menekankan tujuh pilar JAMA PAI agar infrastruktur terutama di beberapa titik jalan harus mulai di prioritaskan, untuk daerah kumuh perlu diadakan program Kotaku, belanja pegawai juga harus diperhatikan, kemudian hal-hal lain yang perlu dikaji yakni program Metro Bangga Beli yang harus terus di gerilyakan demi investasi Kota Metro kedepannya.

“Saya berupaya dengan segala keterbatasan, namun akan terus berusaha memberikan yang terbaik demi kemajuan pembangunan Kota Metro, untuk itu mari kita membangun bersama dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Walikota Qomaru Zaman menyampaikan lima catatan penting yakni yang pertama terkait beberapa informasi sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD masih banyak cerita negatif terhadap kepemimpinan, kedua masih ada perizinan-perizinan dibeberapa titik yang menjadi pertanyaan masyarakat terhadap proses prosedur yang dalam kurun waktu berbulan-bulan bahkan tahunan belum terselesaikan, ketiga masing-masing Kepala OPD harus yakin terhadap prestasi catatan yang baik di kota ini, keempat dihimbau kepada pimpinan disebuah instansi agar tidak sering meninggalkan jejak sejarah yang tidak baik, dan untuk yang kelima yaitu penguasaan tupoksi harus terus dilakukan perbaikan.

“Kegiatan rapat seperti ini telah menjadi catatan kegiatan rutin yang sudah terjadwal maka sebisa mungkin sisihkan waktunya sehingga dapat dihadiri dan dipahami karena di titik tersebut kita menunjukan kelas kita,” ucapnya. 

Pewarta: SM

DPRD KOTA METRO RAPAT PARIPURNA TENTANG PELAKSANAAN APBD TA 2021

 

POLICEWATCH,NEWS,METRO LAMPUNG,-Dewan Perwakilan Rakyak Metro gelar rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi fraksi DPRD atas penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD THN 2021 dan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi fraksi di ruang sidang utama Dewan setempat pada Selasa siang, 5/7/2022.

Rapat Paripurna itu dihadiri Forkopimda dan Para kepala Organisasi Perangkat Daerah kota Metro dan Tamu Undangan lainnya. Rapat Paripurna itu di pimpin Ketua DPRD Tondi MG, juga dihadiri Walikota Metro Wahdi Sirajuddin dan Wakil Walikota Qomaruzaman.

Dalam sambutannya, Perwakilan enam fraksi DPRD kota Metro sepakat menerima LKPJ Walikota beberapa waktu lalu. Menurut Yulianto yang mewakili enam fraksi di DPRD setempat, bahwa tahun ini kota Metro secara berturut turut menerima WTP yang ke dua belas kali. Untuk itu, enam fraksi di DPRD kota Metro, menerima LKPJ Walikota tahun 2021 dengan berbagai catatan.

Terkait LKPJ tersebut, namun ada beberapa catatan yang harus dilakukan Pemerintah kota Metro, seperti sampah di Metro Utara yang sudah menggunung, termasuk fasilitasnya banyak yang tidak berfungsi, seperti alat berat dan truk pengangkut sampah yang butuh perbaikan. Untuk itu, agar Pemerintah daerah harus transparan terkait pertanggung jawaban Walikota harus terbuka dan tidak ada yang ditutup tutupi.

Terutama terkait belanja tak terduga sebesar 6,6 miliyar Rupiah. Dan belanja penanaman modal yang terealisasi sebesar 128,2 miliyar Rupiah. Diketahui pada tahun 2021 itu total realisasi belanja modal Pemerintah kota Metro sebesar Rp 928,07 miliyar Rupiah, dari Anggaran sebesar 928,1 miliyar Rupiah atau terealisasi ,94,49 persen.

Pewarta: SM

Benarkah Pemenangan Lelang Pengerjaan Gedung Pramuka Senilai 1. 724. 980.00 Ada Campur Tangan Orang Top di Kab. Pasuruan ??

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Proyek pembangunan gedung Pramuka dengan anggaran tahun 2022 yang diambil dari APBD senilai 1. 724.980.000.00 dari Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Cipta Karya dengan sistem lelang melalui rekanan dan di menangkan oleh CV. Putra Ranu dengan Konsultan CV. Jaga Reka Nuswantara dimana tempat pengerjaanya yang berada di lingkungan Kecamatan Kejayaan, di sinyalir ada keterlibatan orang top di Kabupaten Pasuruan hingga CV. Putra Ranu memenangkan lelang.

Dari pengakuan narasumber yang terpercaya lelang proyek pembangunan Gedung Pramuka dengan nilai penawaran HPS 1,9 M yang di ikuti 126 peserta ada campur tangan orang top di Kabupaten Pasuruan.

"Ya saya menduga ada campur tangan orang Top di Kabupaten Pasuruan karena pemilik CV. Putra Ranu tersebut dekat sekali dengan orang tersebut, selain itu para pekerjanya juga tidak pernah memakai keselamatan kerja,"ujar narasumber yang minta namanya dirahasiakan.

Sementara itu hasil konfirmasi awak media di lapangan, pelaksana proyek Hokie mengatakan, kalau terkait pemenangan lelang dirinya tidak tahu akan hal itu karena tugasnya hanya sebagai pekerja lapangan.

"Untuk proses lelang saya tidak tahu itu, itu urusan bos, saya hanya sebagai petugas lapangan yang bertugas untuk melaporkan pekerjaan baik ke bos maupun ke konsultan pengawas setiap harinya,"ujar Hokie pada beberpa hari yang lalu.

Dilain waktu Naryo Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan saat di konfirmasi ia mengatakan, terkait pekerja proyek yang tidak mengenakan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dirinya akan menegur pihak pengawas dan pelaksana di lapangan, soal ada pengkodisinan pemenang lelang dan adanya oknum wartawan yang jadi beking dirinya menyarankan untuk langsung menanyakan ke rekanan.

"Minggu kemarin sudah kami tegur dan barangnya sudah ada cuma gak di pakai, untuk pemenangan lelang dan adanya oknum wartawan yang jadi beking dirinya menyarankan untuk langsung menanyakan ke pihak rekanan ,"ujar Aryo PPK Dinas Cipta Karya.

Dilain waktu Pak Liem pelaksaana pelaksaana proyek saat di konfirmasi awak media melalu pesan singkat whatshapp akan hal ini dirinya enggan menjawab hingga berita ini di terbitkan.

Menyikapi adanya informasi akan hal ini aktifis Bangjo Wahyu Nugraha mengatakan saat di kantornya, proses lelang kan sudah di atur tata caranya baik itu dalam hal kridibilitas CV. maupun PT. yang mengikuti lelang, kalau memang lelang tersebut ada permainan hingga terpilihnya salah satu pemenang dengan memanfaatkan orang top di Kabupaten Pasuruan, kasihankan peserta yang lainya mereka sama-sama warga negara Republik Indonesia mereka juga punya pengalaman dan mempunyai badan hukum yang sama dan sama-sama bayar pajak ke Negara,"ujarnya. Sabtu (09/07/2022)

"Kalau memang benar ada pengkodisian pemenangan lelang dalam proyek pembangunan Gedung Pramuka senilai 1.724. 980.00 saya tidak akan tinggal diam, dalam waktu dekat saya akan membuat surat laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bangil beserta tembusan-tembusanya, dengan dugaan awal grafitasi dan manipulasi, kalau ini di biarkan terus dari tahun ke tahun akan terulang kembali dan jelas akan menceridai proses lelang tersebut di mana dalam tata caranya sudah diatur, apalagi saya menduga pemilik CV tersebut tahun 2019 pernah di periksa Kajaksaan dalam hal pembangunan pengerjaan salah satu gedung di Kabupaten Pasuruan,"tukasnya.

Namun sayang hingga berita ini diturunkan awak media belum bisa mengkonfirmasi ke pihak ULP karena pada saat berita ini di tulis terbentur hari libur idhul adha dan kami akan mencoba  mengkonfirmasi pada hari kerja akan kebenaran informasi tersebut. Bersambung....(Dr)

KUNKER KE BURU, GUBERNUR MALUKU RESMIKAN SEJUMLAH INFRASTRUKTUR

 

Buru,Policewatch.News: Kunjungan kerja ke Buru, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, S.H. meresmikan sejumlah infrastruktur bertempat di Pantai Merah Putih (PMP), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu (09/07/2022).

Peresmian infrastruktur ditandai penekanan tombol sirine, pelepasan balon gas, dan penandatanganan prasasti infrastruktur yang diresmikan.

Gubernur Maluku didampingi Pejabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy saat meresmikan infrastruktur disela-sela kunjungannya kerjanya ke Kabupaten Buru.

Proyek pembangunan infrastruktur yang diresmikan Gubernur Maluku meliputi Pelabuhan Merah Putih, Gedung Pasar Rakyat, Puskesmas Kecamatan Fena Leisela, Puskesmas Kecamatan Air Buaya , Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Buru, SMA Negeri 8 Buru, SMA Negeri 9 Buru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Buru, SMK Negeri 2 Buru, SMK Negeri 4 Buru,dan SMK Negeri 8 Buru. 

Pada kesempatan ini pula Gubernur Maluku menyerahkan Aset Terminal Angkutan Umum Tipe B oleh Pemerintah Kabupaten Buru kepada Pemprov Maluku, penyerahan Kartu ATM Bank Maluku untuk siswa miskin dan 

Kartu Maluku Cerdas secara simbolis, penyerahan SK Penegrian / SK Kepala Sekolah dan SK Izin Operasional SMA Negeri 14 Buru, serta penyaluran santunan dari BAZNAS hasil pengumpulan Zakat, Infaq, 

Sedekah ASN dan pihak lain kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut dikesempatan ini turut dilakukan penyerahan bantuan produktivitas usaha mikro kepada 250 orang sebesar Rp.50 juta kepada dua perwakilan masing-masing Rp. 2 juta. Kemudian, penyerahan bantuan pengembangan Bumdes Masian sebesar Rp. 20 juta serta Bumdes Mali Siparepe Rp. 20 juta dan  penyerahan bantuan modal usaha bagi Bumdes bersama mitra usaha karya Mandiri Kecamatan Waeapo sebesar Rp. 50 juta.

Gubernur Maluku di kesempatan ini menyampaikan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku seperti di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan dan lainnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mutlak diperlukan, mengingat kondisi geografis Maluku yang serba kepulauan.  Maka sangat dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

"Sebagai pemimpin daerah saya ingin melihat semua anak negeri di Maluku menikmati kesejahteraan dan kemajuan sesuai visi misi pemerintah daerah. Kepada masyarakat Buru, Pemprov Maluku dan Pemkab Buru tidak pernah tinggal diam atau bahkan tidur. Setiap saat dan waktu, kami selalu berpikir untuk mengupayakan perbaikan demi percepatan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh daerah di provinsi Maluku termasuk Kabupaten Buru," ungkap Murad Ismail.

Kepala daerah lalu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buru untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Namun dalam ajakannya tersebut, Gubernur meminta kepada seluruh Forkopimda pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bekerja sama dalam melaksanakan program kerja. 

"Dengan telah selesai dibangunnya berbagai infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Maluku, diharapkan dapat berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," ujar Gubernur.

Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Kabupaten Buru Djalaludin Salampessy menerangkan, kondisi Kabupaten Buru aman dan terkendali, dinamika ekonomi masyarakat cukup bergelian dan menunjukan tren pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi Buru di atas 3 persen, angka kemiskinan masih tinggi yaitu 17 persen. Demikian juga Stunting 31,7 persen. Kondisi ini belum ideal dan masih kurang dari target Pemkab Buru.

"Secara geografis, Kabupaten Buru memiliki penduduk sejumlah 137 ribu jiwa, yang tersebar jauh dari Ibukota Kabupaten, dari pesisir hingga pegunungan. Sehingga, masih banyak desa dan kecamatan yang terisolir karena banyaknya sungai dan infrastruktur untuk bisa menjangkau wilayah tersebut," terang Salampessy. 

Meski begitu, menurutnya, seluruh ASN berkomitmen untuk membangun Maluku dari Kabupaten Buru. Dari berbagai kekuatan yang selama ini bersinergi, membangun Negeri Bupolo terdapat juga berbagai masalah yang belum seluruhnya dapat diselesaikan seperti persoalan lingkungan hidup akibat pengelolaan potensi sumber daya alam yang dilakukan tanpa ijin, sistem distribusi rantai pasar produk masyarakat belum seluruhnya dapat mencapai harga premium serta kondisi APBD Tahun 2022 mengalami goncangan sangat berat.

"Namun akibat konsultasi dengan Gubernur Maluku, dan kerjasama tim anggaran pembangunan daerah dan DPRD, kami sedang melakukan pembinaan terhadap struktur ABPD dan mendorong pencapaian PAD melalui inovasi untuk mencari objek baru, dengan melibatkan seluruh stakholder," tutup Salampessy. 

Sejumlah agenda diatas, dihadiri Ketua TP-PKK Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, anggota DPRD Maluku Azis Hentihu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Penjabat Bupati Kabupaten Buru Djalaludin Salampessy dan ibu Mega Azizah Salampessy, pimpinan OPD lingkup Pemkab Buru dan undangan lainnya. (Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku). (Aam)

Rayakan Idul Adha 1443 H/2022 M, Kapolres Dompu Salurkan 1 Ekor Sapi Kurban di Desa Madaprama*

Policewatch-Dompu

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H tahun 2022, Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K mengalirkan 1 ekor sapi kurban untuk masyarakat bertempat di Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Jum'at (8/7/2022).

Dalam kesempatan ini Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K mengatakan Kami sudah melakukan pengecekan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat, penyerahan hewan kurban tersebut dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H Tahun 2022. pihak kepolisian melalui jajaran Polsek akan berkeliling untuk mengawasi dan mengawasi pelaksanaan penyembelihan hewan di wilayah Kabupaten Dompu.

“Semoga hewan kurban yang diberikan untuk disembelih di Hari Raya Idul Adha 1443 H ini dapat membawa berkah dan barokah untuk kita semua”, ujar Kapolres

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengingatkan agar pelaksanaan proses penyembelihan dan pendistribusian daging kurban berjalan dengan baik, pastikan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada anggota yang turut berpartisipasi dalam berkurban pada Hari Raya Idhul Adha tahun ini."MN".

Kartini Akui Diduga Camat Merapi Timur Tidak Mendukung Program Bercahaya

 

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS-  Kabar tak mengenakkan tersiar diwilayah Kecamatan Merapi Timur, info beredar Camat Merapi Timur inisial EP diduga tolak Bupati Lahat Cik Ujang untuk melanjutkan periode keduanya sebagai Bupati Lahat.

Mengenai hal tersebut, Media ini terus menggali informasi apakah benar EP (Camat Merapi Timur) Tolak Cik Ujang 2 Periode??.

Kartini Ketua PPL Merapi Timur ditemui awak media pada hari ini dikediamannya di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur, Sabtu 09 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, Ia siap bersaksi dan menjabarkan kalau EP tolak Cik Ujang menjadi Bupati Lahat di periode berikutnya.

"Iyo pak dio tu kalo aku teriak Lahat Bercahaya dan Lanjutkan 2 Periode, marah - marah, malah dio (EP) ngomong bercahaya apo, kito ni bercahaya debu," Kata Kartini menirukan perkataan EP.

Mendengar Jawaban EP sedemikian, Kartini langsung menjawab, Ui Pak Camat Kamutu la lamo jadi sekcam dimerapi Timur ni, tapi ngapo dak ado pergerakan untuk menganggarkan untuk beli alat penghisap debu" Beber Kartini.

Menurut Kartini, Ketika EP marah saat menyebutkan 2 perode ada rekamannya.

"Ada rekamannya saat dia marah saya sebutkan bercahaya dan lanjutkan 2 perode," Ucapnya.

Sementara itu, Camat Merapi Timur, EP ketika di Konfirmasi media ini untuk mengetahui kebenaran apakah benar apa yang di ucapkan oleh Kartini??

"Ini adalah fitnah besar, saya tidak pernah mengucapkan apa yang disampaikan oleh kartini pada media. Dan kami tidak tau tujuan dan maksud dibalik fitnah ini," tegas EP melalui Pesan Wanya.

Dilanjutkan Camat Merapi Timur, bahwa dirinya fokus untuk melaksanakan pengecatan kantor dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2443 H dan menyambut HUT RI Ke 77 dengan nuansa bercahaya," Ucapnya.

"Biarlah waktu yg akan menjawabnya, saya fokus bekerja menjalankan amanah yg diberikan oleh bapak bupati lahat dalam mewujudkan  lahat yg bercahaya ketimbang berita miring yg tak jelas maksud dan tujuannya" tandasnya singkat.

Tim : policewatch.news

PT.LDP Serahkan Bantuan 10 Ekor Sapi Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha

Pewarta : Bambang.MD

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - PT, Long Daliq Primacoal (LDP) sebanyak 10 ekor sapi yang dibagikan Ke masyarakat Desa Gedung Agung 6 Ekor, Desa Tanjung Jambu 1 Ekor, Desa Arahan 1 ekor dan Desa Banjar Sari 1 Ekor,

Pimpiman Perusahaan PT.LDP melalui Deni Selaku HRD mewakili dari pihak perusaan mengatakan bahwa bantuan untuk korban kita menyalurkan jumlahnya 10 ekor sapi ada juga bantuan dari PT. BMS (Bara Manunggal Sakti 1 ekor sapi) PT.FMS (Fortune Marina Sakti 2 ekor sapi) untuk ring 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur,Kabupaten Lahat kita bantu 6 ekor sapi, setiap Dusun mendapatkan 1 ekor ada 6 Dusun dan langsung kita serahkan secara simbolis oleh Kades Gedung Agung Frengki terang Deni kepada wartawan sabtu (9/7) diruang kantor PT.LONG DALIQ PRIMACOAL)

Sementara Kades Gedung Agung Frengki bantuan 6 ekor sapi dari pihak PT.LDP saya mewakili masyarakat, saya selaku kades mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT.LDP kepeduliannya kepada masyarakat kami, ada 6 Dusun yang sudah menerima bantuan sapi korban yang nantinya akan kami bagikan kepada masyarakat bagi yang berhak meberimanya semoga kedepanya di moment yang bahagia ini tetap kita jalin yang lebih baik ucap " Kades

Penyerahan hewan Kurban langsung diserahkan oleh Deni HRD PT.LDP kepada Kades Gedung Agung, Kades Banjasari, Arahan dan Tanjung Jambu Mefapi Timur 

Terpisah Ketua PPL MB Kartini mengaku da  mengapresiasi pihak PT.LDP Kepeduliannya membantu 6 ekor sapi khusunya Desa Gedung Agung, semoga kedepanya pihak perusahaan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, Berupa pendidikan bea siswa, bagi yang kurang mampu dan berobat gratis terang " Kartini

Pewarta  : Bambang.MD/ AWDI

BPOM Lampung Sita 5 kardus Produk berisi13 jenis/merk yang tidak memiliki izin

Lampung, Policewatch.news,- Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) provinsi lampung Pada hari Rabu 29 06 2022 sidak toko kosmetiK di pasar jepara way jepara yang terindikasi menjual alat kosmetik

tidak memilki izin dari BPOM.01/Juni 22

Sesuai dengan pasal 3 Pada peraturan presiden no 80 tahun 2017 tentang pengawasan obat dan makanan,

Balai besar BPOM provinsi lampung menjalankan tupoksi utamanya guna mengawasi produk produk yang beresiko pada kesehatan masyarakat.

Dalam Sidak mendadak tersebut team dipimpin-Dr,Rahmaniah,yandri zani S,si selaku penerima surat perintah tugas,Serta bersama dengan dua rekan nya menemukan dan

Menyita beberapa jenis barang kosmetik milik toko

,”NAYA fULAN, indikasinya mengandung “MERKURI

yang sangat membahayakan pada kesehatan.

 Maka demi menjaga kesehatan masarakat Barang” kosmetik tersebut dibawa/disita untuk di lakukan uji laboratorium.

Seperti keterangan dari salah seorang penjaga Toko naya fulan Yang Tidak mau untuk di sebutkan Namanya, membenarkan bahwa team BPOM menyita sebanyak 5 kardus yang berisi13 jenis/merk produk yang tidak memiliki izin BPOM.

“Ya mas mereka bawa 5 kardus dengan 13 item nama dan jenis merk yang berbeda beda,Tuturnya pada awak Media.

Memang Saaat ini sangat menajamur alat alat kecantikan dengan harga murah meriah dan tidak memilik izin dari BPOM beredar di kalangan masyarakat,hal ini disebabkan kurang efektifnya intansi terkait dalam melakukan pantauan dilapangan,hingga hal tersebut tumbuh bak jamur.

 tentunya ini sangat membahayakan bagi kesehatan masarakat yang membeli / memakai produk tersebut,serta merugikan negara.

Sebaiknya memang Lembaga BPOM ini harus lebih gencar lagi untuk melakukan pemeriksan pemeriksaan pada toko toko yang menjual alat alat kecantikan dan makanan.

Agar masyarakat awam bisa Terhindar dari bahayanya,

Alat Kosmetik Yang mengandung,” MERKURI,

yang sangat sangat membahayakan bagi kesehatan pemakai.

Pada hari senin mendatang penanggung jawab toko kosmetik milik Lingga ini akan di mintai keterangan oleh Pihak Balai besar badan pengawasan obat dan makanan di kantor balai besar yang berada di bandar lampung terkait dengan penjualan alat alat kecantikan yang tidak ada izin BPOM nya, Tuturnya.

Pewarta: (ahmad abdullah)