Mi6: Pemilih Kian Cerdas, Coattail Effect Pilpres 2024 Tidak Berbanding Lurus dengan Perolehan Insentif Elektoral Caleg di Mata Pemilih Milenial dan Gen Z

POLICEWATCH-MATARAM.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tidak akan berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih pemula [ baca : milenial ] dan Gen Z. Karena itu, setiap Bakal Calon Anggota Legislatif tidak bisa berleha-leha dan harus mulai menyiapkan strategi untuk mendapatkan dukungan signifikan pemilih milenial dari sekarang.

“Pemilih milenial itu memiliki independent mindset. Mereka punya pola pikir yang independen dan enggan diatur oleh arus utama. Mereka lebih cenderung mencari informasi sendiri, menganalisis kandidat dan isu-isu yang relevan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang masalah tersebut,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, dalam keterangan pada media, Kamis (3/8/2023).

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode yang karib disapa Didu ini menegaskan, generasi milenial tumbuh dalam era teknologi digital dan internet yang memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi. Imbasnya, generasi milenial sering mengandalkan media sosial dan situs berita daring untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang calon-calon anggota legislatif dari berbagai partai.

Itu sebabnya, kata Didu, para pemilih milenial cenderung lebih terpapar kepada ideologi dan program partai secara langsung, daripada hanya mengandalkan popularitas Capres yang saat ini tengah melejit berdasarkan sigi yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

”Kadidat yang ingin mendapatkan insentif elektoral dari pemilih milenial yang signifikan, tidak bisa hanya mengandalkan cara persuasi yang konvensional dengan menyebar baliho atau stiker belaka. Sebab, mereka adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang mengakses informasi dari sistus media daring dan media sosial,” kata Didu.

Analis politik NTB yang dikenal humbble ini pun memberi bocoran bahwa pemilih milenial sering lebih peduli pada isu-isu spesifik. Mereka juga umumnya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan inklusif. Isu-isu spesifik itu kata Didu misalnya yang terkait dengan lapangan pekerjaan, perubahan iklim, kesetaraan gender, maupun yang terkait dengan informasi dan teknologi, misal game mobile legend. 

”Karena itu, preferensi pilihan pemilih milenial pada calon Anggota Legislatif akan sangat ditentukan oleh bagaimana calon tersebut berkomitmen pada isu-isu yang mereka anggap penting, bukan berdasarkan survei calon presiden dari partai tertentu,” tandas Didu.

Selain itu kata Didu, berdasarkan pengalaman pesta demokrasi dari beberapa negara, pemilih milenial tinggal di sistem multi-partai atau multi koalisi. Karena itu, dalam konteks ini, Coattail Effect menjadi lebih sulit terjadi karena pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dan lebih beragam. Sehingga pemilih milenial lebih cenderung memilih partai atau kandidat dari partai berdasarkan program dan visi partai secara keseluruhan daripada hanya karena popularitas Capres.

Didu mengatakan, memang dalam Pilpres 2024, pemilih milenial akan menjadi pemilih yang dominan di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB. Data KPU menyebutkan, di NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai 2,1 juta. Jumlah tersebut setara dengan 54 persen jumlah pemilih di Bumi Gora.

Karena itu, aktivis kawakan di NTB ini mengingatkan kepada bakal calon Anggota Legislatif, bahwa 2,1 juta pemilih milenial tersebut, tidak akan mudah dipersuasi untuk kepentingan insentif elektoral. Mereka butuh pendekatan dan treatment yang berbeda. Apalagi, saat ini, para pemilih milenial pun sangat sadar kalau mereka dijadikan target menambah insentif elektoral karena jumlah mereka yang sangat signifikan.

”Jangan lupa. Seiring dengan independensi mereka, pemilih pemula/milenial  juga sering menunjukkan sikap skeptis terhadap politik tradisional dan elit politik. Mereka cenderung mencari wajah baru, pemimpin yang lebih transparan, dan berorientasi pada solusi atas masalah sosial dan ekonomi,” tandas Didu.

Mn

Seorang Pelajar Meninggal Diduga Karena Sengatan Listrik

Policewatch-Lombok Tengah

Seorang Pelajar Asal Dusun Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah menjadi korban, yang diduga akibat sengatan arus listrik saat mengecas HP miliknya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 03/08/2023.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat, SIK melalui Kapolsek Praya Tengah IPTU Agus Priyatno, SH yang dihubungi membenarkan adanya peristiwa tersebut dan mengatakan.

Korban atas nama Rian Ardiansyah, laki laki 17 tahun yang merupakan seorang pelajar kelas XI di salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Praya Tengah dengan  alamat Gubuk Repok Bagi Dusun Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut anggota Polsek Praya Tengah langsung turun ke TKP melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi saksi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek.

"Korban diketahui meninggal dunia saat dibangunkan sholat subuh oleh bapaknya sekitar pukul 06.00 wita, namun ketika membuka pintu kamar korban, ia langsung melihat kepulan asap dan api yang membakar kasur milik korban" Katanya.

"Mengetahui kejadian tersebut kemudian langsung mengeluarkan korban dari kamarnya namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia"ungkap Kapolsek.

"Korban mengalami luka bakar disebagaian besar tubuhnya terutama jari tengah pada tangan kiri korban yang mengalami luka bakar paling serius" jelas Kapolsek. 

Berdasarkan keterangan saksi dan warga sekitar lokasi, dugaan awal korban meninggal dikarenakan tersengat arus listrik pada saat memainkan HP dalam keadaan dicas dan disertai kondisi HP panas sehingga menimbulkan kebakaran.

Keluarga Korban menolak untuk dilakukan autopsi yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan penolakan dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah

"Kuat dugaan korban meninggal disebabkan karena tersengat arus listrik pada saat memainkan HP dalam kondisi dicas mengingat kondisi jari tangan kiri Korban mengalami luka bakar yang paling serius dan karena kondisi HP panas sehingga menimbulkan kebakaran" tutup Kapolsek.

Mn

Uluran Tangan Jenderal Sigit Kepada Mahasiswa Korban Jeratan Kabel Optik

Policewatch-Jakarta.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menaruh perhatian atas peristiwa kecelakaan yang menimpa Sultan Rif’at Alfatih. Beberapa hari lalu, kabel optik menjerat di leher Sultan yang menyebabkan tidak bisa berbicara, makan dan minum, hingga susah bernafas.

Rasa simpati Jenderal Sigit atas peristiwa itu membuatnya memerintahkan jajaran Kedokteran dan Kesehatan Polri (Dokkes Polri) serta Polres Jakarta Selatan (Jaksel) turun tangan memberikan bantuan. Bahkan, Polri akan memfasilitasi pengobatan Sultan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal itu pun ditindaklanjuti Bidang Dokkes Polda Metro Jaya dan Kapolres Jaksel Kombes. Pol. Ade Ary.

Tim Dokkes dan Polres Jaksel menyambangi kediaman Sultan di Bintaro pagi ini (3/8/23). Mereka melakukan pengecekan untuk membantu proses pemulihan mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut.

Dengan gerakan tangan, Sultan menyatakan hanya bisa nyaman berbaring telentang saat tidur. Bahkan, sang ayah, Fatih (49), menceritakan bahwa Sultan kerap tersedak saat makan dan minum.

Tim Dokkes pun menanyakan kepada ayah Sultan apa saja yang dikeluhkan usai peristiwa tersebut. Dengan menyambut baik bantuan dari jajaran kepolisian, ayah Sultan menjelaskannya dan berharap bantuan dari Kapolri ini bisa membantu anaknya pulih seperti sedia kala.

Fatih juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran atas bantuan yang diberikan kepada anaknya. Ia berharap, bantuan ini dapat sangat membantu Sultan lebih semangat, kembali pulih, dan bisa melanjutkan kuliahnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kemudian kepada Pak Kapolda, dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah beratensi kepada kami, kepada anak kami khususnya, Sultan Rif’at Alfatih. Kami betul-betul respek dan terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan atensi Pak Kapolri dan Pak Kapolda bisa membuat anak saya lebih semangat, lebih sehat, dan kembali pulih untuk bisa melanjutkan masa-masa emasnya berkuliah,” jelas Fatih.

Untuk diketahui, Sultan merupakan korban kecelakaan motor di Jalan Antasari, Jaksel, pada 5 Januari 2023. Ia terjerat kabel optik yang menggelantung dan mengenai lehernya. 

Akibatnya, Sultan mengalami trauma laring dan kini tidak bisa mengeluarkan suara, menelan, dan kesulitan bernafas. Remaja 21 tahun itu akhirnya menjalani perawatan jalan dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Mn

Tagih Janji, Stop Angkutan Batu Bara Himpunan Aktivis dan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur

 

SUMSEL -  POLICEWATCH.NEWS - Puluhan massa yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam forum aktivis PALI mengadakan aksi demontrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menagih janji Gubernur H.Herman deru terkait larangan angkutan batu bara yang melewati jalan umum, Rabu (02/08/2023).

Mereka menuntut Gubernur Sumatera Selatan agar menepati janjinya mengenai larangan angkutan batu bara melewati jalan umum serta meminta agar Pemerintah  Sumatra selatan memanggil perusahaan tambang dan transportir angkutan batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( PALI) agar bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang mereka lalui.

Dikatakan Wisnu Dwi Saputra SH., Ketua forum aktivis PALI yang juga sebagai koordinator aksi  mengatakan, bahwa aksi demo tersebut bertujuan agar Pemerintah lebih peka mengenai keluhan masyarakat terkait angkutan batu bara yang melewati jalan umum.

"Kami disini menyuarahkan keluhan masyarakat yang sudah resah terkait aktivitas angkutan batu bara yang lewat di jalan umum yang beroperasi di wilayah PALI,kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan jangan terkesan berdiam diri dan tutup mata terkait permasalahan ini," ujar Wisnu.

Wisnu juga menambahkan terkait peralihan jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi yang mulai dari Simpang Raja-Simpang Rasau itu ada dugaan konspirasi mengingat jalan tersebut dijadikan akses pengangkutan batu bara.

"Kuat dugaan ada konspirasi yang terjadi untuk memuluskan aktivitas pertambangan batu bara,dan ini jadi pertanyaan besar ada apa? Sebelumnya jalan tesebut merupakan jalan Kabupaten yang telah dibangun oleh Pemkab PALI untuk kelancaran aktivitas masyarakat akan tetapi sekarang dialihkan menjadi jalan Provinsi dan sekarang malah menjadi jalan akses angkutan batu bara," tambahnya.

Ditambahkan Wisnu lagi, "Apabila tuntutan dalam aksi ini tidak diindahkan dan ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kami akan menggelar aksi jilid 2 pada kamis tanggal 10 Agustus 2023 mendatang di Pemrov dan DPRD Sumsel dengan massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan kami terpenuhi, katanya.

Menurut Wisnu, sejak terbitnya peraturan tentang larangan angkutan batu bara melalui jalan umum berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel No 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum, masyarakat sudah sangat senang dan mendukung sekali.

Sebab yang paling menderita adalah masyarakat di sepanjang  jalan yang dilalui angkutan batu bara yang selain harus menghisab debu dan juga mengganggu aktivitas masyarakat lantaran kondisi jalan yang rusak parah serta sering terjadi kemacetan terkhusus di jalan Simpang Raja, Jerambah Besi, Pantadewa dan Kartadewa Kabupaten PALI.

Namun ternyata masih ada konvensasi yang tidak jelas kapan masa konvensasi tersebut berlaku.

"Kami masyarakat seperti di frank, jika dilarang harus konsisten dilarang tanpa embel-embel apapun. Sebab aturan jelas angkutan batubara harus melalui jalan khusus batubara, Jadi wajar sekarang masyarakat mempertanyakan aturan tersebut dan sejauh mana keseriusan pemerintah terutama Sumsel dan pusat merealisasikannya," tegasnya.

Sejak batubara diangkut dengan truk melalui jalan umum, lanjut wisnu nyaris tidak ada untungnya bagi masyarakat secara umum, jika adanya yang positif paling hanya segelintir dan orang-orang tertentu seperti pengusahanya dan antek-anteknya.

Sedangkan masyarakat secara umum, harus menderita seperti harus mengisap debu batubara yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang bisa menyebabkan inspeksi saluran pernafasan atas (Ispa), kemacetan lalulintas sehingga warga tidak nyaman dalam berkendaraan dan rugi waktu, serta kondisi jalan yang rusak parah akibat kelebihan tonase yang mana jalan tersebut dibangun untuk kelancaran aktivitas masyarakat .

Adapun poin tuntututan pada aksi unjuk rasa tersebut diantaranya:

1. Meminta Pemerintah menghentikan oporasional angkutan batu bara yang melewati jalan umum yang sudah membuat resah masyarakat akibat kemacetan jalan, gangguan suara angkutan dan debu

2. Meminta kepada perusahaan tambang batu bara dan perusahaan transportir angkutan batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI bartanggung jawab atas kerusakan jalan dan memperbaiki jalan yang mereka lalui

3. Meminta Gubernur untuk menepati janjinya menghentikan operasional batu bara melewati jalan provinsi

4. Meminta Gubernur Sumatera Selatan mengembalikan jalan Kabupaten Desa Sinar Dewa, Desa Simpang Raja/Jerambah Besi menjadi jalan Kabupaten lagi yang sudah dialihkan menjadi jalan Provinsi.

Sementara Gubernur Sumatra Selatan H.Herman Deru diwakili Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM Sumatra Selatan Armaya mengatakan, akan memanggil pihak perusahaan tambang dan transfortir angkutan batu bara yang beroperasi di Kabupaten PALI untuk klarifikasi.

"Terimah kasih rekan-rekan forum aktivis PALI yang sudah ikut mengawasi,dan kita akan memanggil Perusahaan tambang dan transportir untuk klarifikasi," ujar Armaya Dinas ESDM didampingi Fansyuri Dinas Perhubungan Sumsel.(red)

Parah, Pinjaman Ratusan Miliar PTAM Giri Menang Diduga Melanggar Aturan

 

POLICEWATCH-MATARAM.

Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan rapat kerja dengan Direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) beberapa waktu lalu. 

Rapat tersebut dikhususkan untuk membahas dan meluruskan tentang gonjang-ganjing soal isu dana pinjaman yang dilakukan oleh PT AMGM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 110 Miliar, yang diduga tanpa melalui persetujuan DPRD. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman yang dikonfirmasi media membenarkan hal itu. 

Menurut Rachman, dalam pertemuan antara Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Direktur Utama (Dirut) PT AMGM Lalu Ahmad Zaini itu menghasilkan beberapa hal penting. 

Dalam rapat tersebut kata dia, Dirut PT AMGM mengakui bahwa pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan. 

"Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut PDAM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi," kata Rachman, Kamis (3/8). 

Parah, Pinjaman Ratusan Miliar PTAM Giri Menang Diduga Melanggar Aturanolitisi Partai Gerindra Dapil Selaparang ini juga menyebutkan bahwa, persoalan dana pinjaman yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II. 

"Dan tentunya ini menjadi atensi pengawasan Komisi II untuk mengawasi perusahaan daerah," ujarnya. 

Selaku Pimpinan, dia mengaku heran atas pinjaman tersebut. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang di DPRD. 

"Saya selaku Pimpinan di DPRD tidak tau tentang pinjaman itu. Karena tidak pernah ada surat yang masuk," ucapnya. 

Dia pun menjelaskan bahwa, dirinya tahu tentang pinjaman tersebut melalui pemberitaan di media. 

"Dan kemarin pada saat rapat kerja antara Komisi II dengan Dirut PDAM itu benar dan telah terjadi pinjaman itu," imbuhnya. 

Mengenai aturan lanjut Rachman, seharusnya PT AMGM sebelumnya melakukan koordinasi dan meminta arahan dari DPRD. 

Hal itu disebutkan dia berlandaskan aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 Tahun 2019 Tentang pemberian jaminan dan subsidi oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. 

Di dalam pasal 6 ayat tiga jelas disebutkan, pinjaman perusahaan air milik daerah harus persetujuan dewan. 

"Sesuai dengan apa Perpres itu sih harus ada persetujuan anggota DPRD dalam hal ini melalui sidang paripurna gitu," jelasnya. 

Hanya saja, sejauh ini pihak DPRD Kota Mataram tidak pernah mendapatkan surat ataupun tentang persetujuan pinjaman tersebut. 

"Apakah saya yang salah atau memang atau gimana. Tetapi saya pernah tanya ke teman-teman tidak pernah ada surat masuk," katanya. 

Ditanya soal apakah PT AMGM ini telah menyalahi aturan atau tidak, Rachman menyebut sebaiknya membuka aturan sesuai perpres 46 Tahun 2019.

Dia pun meminta media untuk menanyakan hal itu langsung ke Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. Pasalnya, pada Selasa (18/7) lalu pertemuan antara Komisi II dan Dirut PTAM Giri Menang digelar tertutup. 

"Mungkin detailnya bisa tanyakan langsung ke ketua Komisi II langsung ya," bebernya. 

Kemudian soal penggunaan dana pinjaman tersebut, Rachman menyebut bahwa PT AMGM menggunakannya untuk melakukan pengerjaan fisik dan memperbaiki saluran airnya. 

"Itu sudah untuk melakukan perbaikan pipa dan beberapa pengerjaan lain," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Herman mengatakan, laporan hasil rapat kerja dengan PT AMGM itu sudah dia sampaikan ke Pimpinan. 

Sayangnya, Herman saat ini belum bisa berbicara banyak kepada media terkait hal itu karena laporan tersebut baru diketahui oleh satu pimpinan saja.

Herman berjanji akan membuka hasil rapat kerja tersebut kepada media setelah menyampaikan laporannya kepada Ketua DPRD Kota Mataram. 

"Karena ini baru lapor di satu pimpinan kan, kalau sudah lapor di semua pimpinan baru bisa saya pertegas," ujarnya. 

Kisruh soal pinjaman ratusan yang tak melibatkan dewan oleh PTAM Giri Menang ini sebelumnya sudah diprotes oleh kalangan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Kalangan wakil rakyat disana begitu tegas meminta pencopotan Dirut PTAM Giri Menang Lalu Ahmad Zaini. Ada delapan fraksi yang menyatakan sikap tegas untuk memberhentikan Zaini

Sama halnya seperti di DPRD Kota Mataram, kalangan wakil rakyat di DPRD Lombok Barat pun belum banyak tahu mengenai pinjaman dari PTAM Giri Menang yang cukup besar ini. 

Terpisah, Direktur Utama PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi mengenai hasil rapat kerja tersebut belum bisa memberikan komentarnya kendati ditelepon berkali-kali.

Mn

Kapolres Lombok Utara Lakukan Silaturahmi ke Tokoh Umat Hindu di Tanjung

Policewatch-Lombok Utara.

 Kapolres Lombok Utara bersama Kasat Intel dan Kasubag Log, melaksanakan silaturahmi di kediaman tokoh agama hindu yaitu Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Dusun Karang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung KLU,  Rabu,2/8/2023.

Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro S.I.K M.Si menyampaikan kepada awak media di tempat terpisah pada hari kamis tanggal, 3 agustus 2023 bahwa kegiatan silaturahmi ke Tokoh Agama dan pada hari ini ke Tokoh umat hindu yaitu ke rumah Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara  Bapak I Nengah Sarana,  sekaligus memperkenalkan diri selaku Kapolres yang baru pengganti AKBP I Wayan Sudarmanta SIK MH.

Dalam kunjungannya Kapolres  menyampaikan ucapan terimakasih kepada  Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara karena sudah menerima silaturahmi  juga menyampaikan harapan dengan terlaksananya silaturahmi ini dapat terjalin hubungan yang baik antara  Kepolisian khususnya Polres Lombok Utara dengan tokoh agama dan masyarakat serta mohon dukungan dan doa agar kondusifitas wilayah Kabupaten Lombok Utara bisa aman dan nyaman.

Mengingat beberapa bulan kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu serentak tahun 2024, maka kami mengajak seluruh  masyarakat agar tetap menjaga komonikasi yang baik jangan sampai karena beda pilihan akan mengakibatkan perpecahan dan bahkan bisa menimbulkan Potensi gangguan,  ambang gangguan bahkan gangguan nyata, maka dari itu mari bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban  menuju pemilu damai 2024.

Ketua PHDI juga  menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres dan jajarannya yang sudah menyempatkan diri untuk mengunjungi  dan sekaligus silaturahmi di pondok  kami dan kami selaku Ketua PHDI akan tetap mendukung  kebijakan dari Kepolisian khususnya Polres Lombok Utara guna menjaga situasi aman dan kondusif. Ulasnya.

Mn

Kapolres Lombok Utara Lakukan Makan Bareng Bersama Tahanan*

Policewatch-Lombok Utara.

 Polda NTB, Disela - sela kesibukannya Kapolres Lombok Utara yang di dampingi oleh Wakapolres dan beberapa PJU telah meluangkan waktu untuk makan bareng bersama tahanan yang ada di Rutan Polres Lombok Utara. Rabu, 2/8/2023.

Kegiatan makan bareng sama para tahanan ini dilakukan oleh mantan Kasubdit tiga Polda NTB ini,  dilakukan guna berbagi kepada para tahanan atas rezeki dan kebahagian  yang  kita miliki.

Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro S.I.K M.Si menyampaikan kepada awak media pada hati kamis tanggal, 3 agustus 2023, di tempat terpisah bahwa 

Kegiatan berbagi ini tidak hanya kepada pejabat atau orang dekat saja  akan tetapi kepada para tahanan juga perlu kita lakukan  selain untuk silahturahmi sekaligus memberikan wejangan kepada para tahanan atas perbuatan  apa yang telah di lakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum dan tidak perlu di ulang kembali.

Maka kami Kepolisian sebagai pelindung,  pengayom dan palayan masyarakat wajib melakukan kegiatan tersebut termasuk kepada tahanan kita, Ulasnya

Mantan Kasubdit tiga Dit Res Narkoba Polda NTB ini berharap kepada para tahanan yang ada di Rutan Polres Lombok Utara, agar bersabar atas cobaan yang sekarang di hadapi dan ini merupakan pelajaran buat kita semua yang harus dipertanggung jawabakan dihadapan hukum atas apa yang telah kita perbuat.

Dan di harapkan setelah menjalani persidangan  dan putusan yang harus di jalani jangan sampai setelah keluar  kembali masuk ke lubang yang sama.

Maka dari itu kita harus  tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, di lain sisi  rekan- rekan semua,  harus melihat keluarga supaya terhindar dari perbuatan  tercela  dan harus bisa merubah sikap dan perilaku  supaya di terima di tengah- tengah masyarakat.

Sesudah menyampaikan pesan Kapolres kembali duduk bersila di ruang tahanan sambil menikmati hidangan yang ada bersama para tahanan yang berjumlah 15 orang di rumah tahanan  Polres Lombok Utara.

Atas kegiatan ini salah satu dari tahanan  menyampaikan ucapan terimakasih kepada  Bapak Kapolres  beserta PJU yang telah meluangkan waktunya untuk membesuk dan mengajak makan bareng bersama kami sebagai tahanan, dan kegiatan ini mungkin jarang terjadi dan saya bersama rekan- rekan lainnya mengucapkan banyak terimakasih dan apa yang menjadi wejangan yang telah di sampaikan tadi oleh  Bapak Kapolres bisa kita laksanakan dan jadikan acuan untuk hidup kita yang lebih baik dari sekarang. Dan semoga Bapak Kapolres di berikan kesehatan dan menjadi pemimpin yang amanah, Ucap para tahanan.

Mn

LIDIK KRIMSUS RI Akan Somasi PT.BGG Dugaan Penggelapan Alat Berat Milik Arifudin Senilai 1,6 M dan Lahan Yang Belum terselesaikan

 

POLICEWATCH.NEWS - SUMSEL - LAHAT - Aripudin warga Tungkal Muara Enim, diduga jadi korban mafia tanah oleh pihak perusahaan tambang PT, Bumi Gema Gempita (BGG) di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur,Kabupaten Lahat,Sumsel.

Kuasa Hukum Arifudin, Ossie Gumanti selaku ketua DPN LIDIK KRIMSUS RI didampingi Rodhi Irfanto,SH dan TIM LBH nya akan memberikan somasi kepada pihak pimpinan PT.BGG Bapak Widarto, Amir Karsono, Budi Sukoco selaku legal bagian pembebasan lahan ujar " Ossie Gumanti didanpingi Rodhi Irfanto,SH selaku pendamping dari sdr Arifuddin korban kriminalisasi dari Pihak PT.BGG, dan adanya dugaan penggelapan alat berat milik Arifudin bukti kwitansi senilai 1,6 milyar rupiah.

Sementara alat berat yang dinyatakan dalam persidangan di PN.Lahat itu alat berat milik Arifudin, namun hingga kini alat berat tersebut raib dan belum diserahkan kepada pemiliknya ditaksir kerugian Arifudin 1,6 Milyar, juga permasalahan pembayaran Lahan yang belum mereka selesaikan

Dan TIM LIDIK KRIMSUS RI akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan AK dan BS ke Bareskrim Mabes Polri ungkap " Ossie

Rodhi Irfanto,SH menambahkan apabila somasi tidak di indahkan oleh pihak PT.BGG kami akan melakukan aksi di Mapolda Sumsel agar kasus ini terang benderang siapun pelakunya yang bertanggung jawab terang Rodhi Irfanto,SH pemimpin redaksi policewatch.news.

Masih kata Rodhi saya juga akan berkordinasi dengan ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ,apabila ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum, juga para dewan pembina maupun pelindung LIDIK KRIMSUS RI seperti KOMJEN POL (P) Drs. OEGROSENO SH, KOMJEN POL (P) SUHARDI ALIUS, SH, MH,  MAYJEN TNI (P) MULYA SETIAWAN, dan yang lainnya. 

Sementara itu Arifudin selaku korban kriminalisasi sehingga ia masuk bui, telah menyerahkan sejumlah dokumen sebanyak 5 bundel kepada LIDIKKRIMSUS RI di kediamannya jumat (3/8/2023)

Arif mengaku semua ini saya serahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum LIDIKKRIMSUS RI di Jakarta,

Jurnalis : Bambang.MD

Konser Musik KOTAK Bergoyang Diatas Penderitaan Pasien, Direktur Diminta Mundur Dari Jabatan

 

 Pasuruan - policewatch.news-Konser musik dalam rangka peresmian Gedung dan louncing logo baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil, Kabupaten Pasuruan, pada rabu(2/8/2023) mendapatkan protes keras dari masyarakat dan para aktivis atau NGO, pasalnya, area gedung IGD serta layanan untuk pasien rawat inap dan berobat yang semestinya jauh dari kebisingan, kini jadi tempat konser group music dengan nada keras.

Ketua Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan(FORMAT) Ismail Makky mengatakan bahwa "pihak manajemen RSUD tidak mempunyai sense of crysis, atau tidak mempunyai kepedulian terhadap pasien,  pasien RSUD yang berobat serta berbayar semestinya diutamakan" ujar Maky saat dikonfirmasi Awak media kamis, (3/8/2023) di kediamanya.

Ditambahkan pula "manajemen khususnya Direktur RSUD Bangil secara moral dan etik harus mundur dari jabatannya, dan menyampaikan permohonan maaf ke publik, dan Format akan meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran konser tersebut, karena rawan penyimpangan, serta dalam waktu 1 x 24 jam meminta Direktur menyampaikan ke publik permohonan maaf tersebut, imbuh aktivis anti korupsi itu.

Senada kritik keras Ketua LPK Indonesia bersatu H.S. Samiadji menyampaikan "itu konser musik di rumah sakit ibarat berpesta diatas penderitaan orang sakit, harus nya manajemen RSUD Bangil peka atas misi pelayanan yang diberikan seperti membuat kegiatan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan pasien seperti contoh di gratiskan biaya untuk berobat pada hari itu buat pasiean atau kegiatan kerohanian agar selalu ingat pada sang pencipta dan berdoa, ini malah berpesta dengan musik keras, pemborosan itu manajemen dalam mengadakan kegiatan atau tidak tepat dalam menggunakan anggaran ," cetus Samiadji geram

Dimintai kondirmasi melalui telp dan pesan WhatsApp terkait masalah tersebut Wakil Direktur Tri Agung juga Humas RSUD Bangil, Hayat tidak merespon.(sr)

Tumbuhkan Semangat Juang Kemerdekaan, Dan SSK Ajak Masyarakat Pasang Bendera Merah Putih

Policewatch-Lombok Tengah.

Menjelang pringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 78 tahun 2023, Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TNI Manunggal Membangun Desa Ke-117 Kapten Inf Suliono S.ip, mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di lokasi sasaran untuk memasang bendera merah putih di seluruh area kampung secara serentak. 

Pemasangan bendera merah putih tersebut dilakukkan bersama sama dengan anggota satgas TMMD, bertujuan untuk menumbuh kembangkan semangat juang masyarakat juga sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada para pejuang. 

"Karena bendera merah putih adalah sebagai bukti nasionalisme yang tinggi dan juga sebagai bendera pusaka yang merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia," ujar Dan SSK, Kamis (3/8/2023). 

Pengibaran bendera lanjutnya, juga sebagai pembinaan dan peringatan kita agar bisa mencintai salah satu simbol negara yang di perjuangkan jaman penjajahan dulu," katanya. 

Menurutnya, kibarkan bendera merah putih sebagai rasa cinta tanah air yang harus melekat pada insan diri setiap prajurit bahkan jiwa seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Lombok Tengah. 

"Tak terkecuali seperti yang di lakukan oleh warga desa mujur mereka berbondong bondong bersama anggota satgas TMMD memasang bendera di jalan jalan masuk desa bahkan hingga di depan rumah masing masing," terang Kapten Suliono. 

Selain itu, pemasangan bendera di lingkungan masing masing merupakan salah satu cara bagaimana masyarakat turut serta ambil bagian memeriahkan hari kemerdekaan juga dalam menghargai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 

"Jadi mari kita pasang dan kibarkan sang merah putih untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa jasa pahlawannya," Tandasnya..

Mn

Silaturrahmi Puluhan Ormas di KSB Hadapi Pemilu Serentak Polres Minta Kesbangpol Data Ormas

Policewatch-Sumbawa Barat.

Sedikitnya 50 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti sosialisasi Ormas yang digelar Kesbangpol Sumbawa Barat, Selasa (1/8/23) di Aula pertemuan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat.

Kepolisian Resort Sumbawa Barat sebagai salah satu unsur pengawas keberadaan Ormas turut hadir dalam agenda yang dirangkaikan dengan silaturrahmi tersebut, yang diwakili oleh Kasat Intelkam Polres Sumbawa Barat, AKP Yunus Lobar SM.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.IK melalui Kasi Humas IPDA Eddi Soebandi, S.Sos menyampaikan, terkait keberadaan Ormas di KSB Polres KSB mengharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang ada.

“ Adapun data yang kami kumpul terkait jumlah ormas yaitu sekitar 120 ormas yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Eddi. 

Selain itu dalam kesempatan ini, Polres Sumbawa Barat seperti disampaikan Eddi Soebandi, menyarankan untuk seluruh ormas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 dalam berkontestasi dipersilahkan, namun perlu disampaikan dalam kontestasi politik supaya memperhatikan aturan aturan yang berlaku.

Acara sosialisasi Ormas ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs.Mulyadi,M.Si dalam kesempatan ini, Mulyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahmi antara Pemerintah daerah dengan pengurus Ormas dengan tujuan untuk memperkuat sinergi dalam mengahadapi pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Kaitan dengan keberadaan ormas yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, menurut Mulyadi masih ada beberapa ormas yang belum terdaftar di Kesbangpoldagri dan saat ini aktif dalam melakukan aksi unjuk rasa.

“ Kami berharap ormas Ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Sumbawa Barat,” katanya.

Ditambahkannya, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia memberikan penekanan dalam kegiatan Pemilu tahun 2024 aman dan kondusif.

“ Oleh karena itu kami pemerintah daerah berharap ormas yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat untuk ikut dalam menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024,” harapnya.

Sementara itu dalam penyampaian materi Kabid Parpol dan Ormas Kesbangpol Sumbawa Barat Titin Yuliana menyampaikan, jumlah Ormas yang terhimpun di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 364.000 ormas dari jumlah tersebut sekitar 40 persen yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan memiliki badan hukum. 

Disampaikan Titin, sejauh ini masih banyak ormas yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat dan mendekati pemilu tahun 2024 banyak ormas yang bermunculan. 

Menurutnya, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ormas yang terdaftar wajib melaporkan ormasnya 6 bulan sekali di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat.

“Kami juga dari Kesbangpol rutin melaksanakan kegiatan silaturahmi ke sekretariat masing-masing ormas untuk melakukan pendekatan dan untuk memperkuat sinergi,” tandasnya.

Sekretaris Kesbangpol KSB, Drs. Amiruddin, DH dalam kesempatan ini menambanhkan tugas pokok Kesbangpol yaitu mendata dan mengawasi seluruh ormas bukan hanya itu tugas Kesbangpol meliputi Ipoleksosbudkam di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam sesi diskusi, perwakilan Ormas Indra Irawan LM, S.Kom menyampaikan di Kabupaten Sumbawa Barat perlu kiranya segera adanya Perbub atau Perda terkait dengan keberadaan dan aktivitas ormas dalam mendukung Pembangunan Daerah. Ia pun berharap Pemerintah Daerah memperhatikan terkait dengan pemberdayaan Ormas ormas yang terdaftar di Kesbangpol.

“ Sukses sebuah daerah adalah akumulasi sukses setiap komponen yang ada di dalamnya termasuk ormas, karena itu perlu dilihat bahwa Ormas ini adalah aset daerah dalam sama-sama berpartisipasi membangun KSB karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh bersinergi dengan Ormas,”ujar Indra. 

Kegiatan sosialisasi berahir pada pukul 12.00 wita berjalan dengan aman dan lancar.

Mn

Cegah Narkoba, Bhabinkamtibmas Sekongkang Bawah Hadiri Sosialisasi Desa Bersinar

Policewatch-Sumbawa Barat.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Briptu Muh Multamil Syah anggota Polsek Sekongkang menghadiri Sosialisasi Desa Bersih dari  Narkoba (Bersinar) di Desa Sekongkang Bawah.

"Sosialisasi ini dilakukan pada Rabu, 02 Agustus 2023 pukul 09.00 Wita di aula kantor Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)," kata Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S. Ik melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S. Sos kepada media.

Eddy mengatakan, hadir dalam acara itu sekretaris Badan Bakesbangpol, Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, Kabid Bakesbangpol, Kasi Trantib Kecamatan Sekongkang, Kasi P2M BNN Sumbawa Barat, Kepala Desa Pasir Putih, Kades Sekongkang Bawah, Bhabinkamtibmas dan bhabinsa dengan sasaran warga Desa Sekongkang Bawah.

"Bhabinkamtibmas bersama Kades dan Bhabinsa mengikuti Sosialisasi Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Desa Sekongkang Bawah, yang di sampaikan langsung oleh kasat narkoba Polres Sumbawa Barat dan perwakilan dari BNN Sumbawa Barat," ungkap eddy.

Dia menjelaskan, hadir juga dalam giat tersebut, Kepala Sekolah SMAN 1 Sekongkang, Kepala Sekolah SDN 1 Sekongkang, Kepala Puskesmas Sekongkang, ketua PKK Desa Sekongkang Bawah, tokoh agama Desa Sekongkang Bawah, tokoh masyarakat, Kepala dusun, Ketua RT, Kader Posyandu, umumnya masyarakat Desa Sekongkang Bawah.

Ia berharap, dengan sosialisasi desa bersih dari narkoba (bersinar) akan menghilangkan dan menghentikan peredaran narkoba khususnya di Kecamatan Sekongkang.

Mn

Tim Volleyball Putra Putri NTB Siap Berlaga di Volleyball Kapolri Cup 2023

Policewatch-Mataram.

Tim Volleyball NTB siap akan mewakili Daerah Nusa Tenggara Barat dalam ajang Piala Kapolri Cup 2023 yang akan berlangsung tanggal 4 hingga 9 Agustus 2023, dimana NTB berada di zona 8. Sebanyak 40 atlit putra/i, pelatih dan pembina Volleyball NTB telah siap mengikuti ajang yang diselenggarakan Mabes Polri dalam rangka rangkaian Hari Bhayangkara ke 77 tersebut.

Hal ini disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto usai acara Tatap muka dan pelepasan atlet volleyball Kapolri cup 2023 yang berlangsung di Gedung Presisi Polda NTB (02/08/2023).

Dalam wawancara singkat media ini dengan orang nomor 1 di Kepolisian Daerah NTB tersebut, Djoko sapaan akrabnya mengatakan bahwa Tim Volleyball dari NTB telah siap berlaga pada Kapolri Cup 2023 mendatang.  

Pertandingan babak penyisihan dibagi dalam 8 Zona, dimana masing-masing zona diisi 4 daerah yang akan bertanding. Dan NTB bersama Sulbar, Sulsel dan Bali berada di zona 8 dengan tuan rumah Bali. 

"Pertandingan untuk zona 8 di Bali dimulai tanggal 4 hingga 9 Agustus 2023,"jelasnya.

Kemudian pada babak 16 besar akan dibagi dalam 2 zona yaitu Zona Indonesia Barat yang akan terpusat di DKI Jakarta pada 14 Agustus 2023 dan Zona timur akan terpusat di Gresik Jawa Timur pada 13 Agustus 2023.

"NTB akan berada di zona timur ini bila di babak pertama di Bali sukses menjadi juara atau runner-up di zona 8,"terangnya.

Kemudian pada 22 Agustus - 2 September 2023 akan berlangsung partai 8 besar hingga Grand final di Pontianak Kalimantan Barat.

"Mendengar dari semangat dan kesiapan para atlit kita, Insyaallah perwakilan NTB baik tim Volleyball putra maupun putri optimis masuk ke babak final atau bahkan sebagai pemenang,"ucapnya tersenyum.

Ia menilai atlit-atlit NTB tidak jauh kemampuan dari atlit-atlit daerah lain hanya saja selama ini faktor keberuntungan belum memihak. Oleh karenanya Jenderal Bintang dua ini mengajak seluruh Atlit, pelatih dan pembina serta masyarakat NTB agar turut memberikan suport dan dukungan agar apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud.

"Kami mohon Do'a dan dukungan para pihak dan masyarakat sehingga NTB mampu mengharumkan namanya pada ajang Volleyball Kapolri Cup 2023 ini,"tandasnya.

Ada semangat yang luar biasa dari seluruh atlit Volleyball NTB, oleh karenanya perlu dukungan dan kerjasama baik antar atlit maupun masyarakat dan kita semua untuk dapat mewujudkan atlit NTB berhasil menoreh nama pada Ajang ini.

"Kedepan bukan saja target sebagai juara Volleyball Kapolri Cup 2023 tetapi jauh kedepan pada ajang-ajang nasional lainnya,"kata Kapolda berharap.

Untuk Para alit, Kapolda berharap pupuk semangat agar tetap tinggi, karena dengan itu dapat menggerakkan tubuh kita untuk menjadi lebih baik.

Hadir pada acara tatap muka dan pelepasan Tim Volleyball Kapolri Cup 2023 NTB Kapolda NTB, Direktur Lalulintas Polda NTB, Dirut Utama Bank NTB Syariah, Kabid Humas Polda NTB serta seluruh atlit, pelatih dan pembina Volleyball NTB.

Mn

Sempat Hilang..!! Hibah Besi Dari PT. Freeport Untuk Masyarakat Adat Suku Komoro Ditemukan di Kabupaten Pasuruan

 

POLICEWATCH. NEWS, PASURUAN- Hibah pipa besi dan mesin pertambangan yang diberikan PT. FREEPORT untuk masyarakat adat suku Kamoro, (Papua) yang selama ini berpindah tangan atau diduga kuat dicuri, kini  berhasil ditemukan di sebuah gudang di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur. Rabu (02/08/2023)

Didampingi kuasa hukumnya, perwakilan suku Kamoro mengatakan, pipa besi dan mesin pertambangan yang dihibahkan PT. FREEPORT ini milik kami, untuk kesejahtraan masyarakat dari lima kampung dan sampai detik ini kami belum merasakanya.

"Pipa besi sisa pertambangan dan peralatan pertambangan yang ada di sini merupakan milik kami. Kita punya bukti surat hibah dari PT Freeport,"ujar, Polikarpus Owemena salah satu perwakilan suku adat Komoro.

Ia juga mengatakan, masyarakat adat mendapatkan besi-besi ini totalnya 15 ribu ton besi per tahun, ternyata dicuri dan disembunyikan ke sini. Penemuan barang ini setelah pengecekan ini dilakukan berdasar putusan hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang telah dimenangkannya secara inkrah bersama Lemasko pada tahun 2017. “Saat akan dilakukan eksekusi sesuai putusan inkrah PN Cibinong, barang-barangnya sudah tidak ada. Sehingga kami investigasi ke sini,” ujarnya.

Ditempat yang sama Fanny Elke Matindas, selaku pengacara warga adat suku Kamoro, mengatakan, sebelum kami menemukan  tumpukan pipa besi disini, pipa-pipa besi dan peralatan pertambangan tersebut mulanya berada di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sekarang pindah di salah satu gudang di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

“Harapan kami, pipa-pipa tersebut di berikan kepada mereka yang punya hak. Kami mempunyai bukti kuat berupa surat hibah dari PT. Freeport dan Putusan pengadilan Cibinong untuk mengeksekusi barang tersebut dan bersifat Ingkrah, Jangan ditahan, karena ini hak mereka, hak masyarakat adat Suku Komoro Papua," tegasnya. (Dr)

DPRD kota berhak untuk memakzulkan atau memberhentikan Walikota karena melanggar sumpah jabatan"

 

policewatch .news-pasuruan yang digagas sebagai proyek strategis daerah membuat pro dan kontra mengenai keberlanjutan proyek tersebut, setelah unjuk rasa menolak keberlajutan JLU kini Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan(FORMAT) menggelar audiensi dengan DPRD Kota Pasuruan, Rabu 02 Agustus 2023 untuk mempertanyakan kejelasan nasib proyek tersebut.

Dalam audiensi tersebut Ketua FORMAT, Ismail makky mengatakan "pemkot Pasuruan harus transparan terhadap penggunaan dana cadangan sejumlah 60 milliar yang dihimpun sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 melalui Perda Kota Pasuruan No;29 tahun 2011 tentang dana cadangan, dan juga di pasal 4 Tujuan penetapan dana cadangan adalah untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan, artinya jika Walikota membatalkan atau menolak proyek JLU, DPRD berhak untuk memakzulkan atau memberhentikan Walikota karena melanggar sumpah jabatan", ujarnya

Ditambahkan pula "bahwa proyek JLU tersebut memberikan multi efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat utara, sampai saat ini problem kependudukkan di wilayah utara menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yaitu walikota" tambah Ativis anti korupsi Pasuruan itu.

Dikesempatan tersebut pula ketua pansus JLU Ismu hariyanto DPRD mengatakan "proyek JLU adalah proyek startegis daerah, kenapa sampai saat ini yang dimulai pada tahun 2010 sampai sekarang kok tidak berjalan dan stagnan, dimana banyak terjadi kendala salah satunya perencanaan yang diajukan ke provinsi Gurbernur akan menetukan Penlok yang hasilnya akan diserahkan ke Pemkot Pasuruan masih ada beberapa dokumen Amdal belum lengkap juga penetapan RT/RW juga belanja pengadaan yang berubah dari 60 milyar sampai diperkirakan 216 milyar. Juga berkaitan pengadaan anggaran yang belum siap yang diajukan ke pusat ujar Ismu.

Ditambahkan bahwa dana cadangan tersebut ada dan dikuatkan perda khusus dana cadangan dan tidak bisa dipergunakan untuk pembiayaan lain, sudah digunakan untuk pembebasan sekitar 9 milyar untuk pembebasan lahan sesi 1 dan 2 sehingga sisa 75 milyar dana plus bunga yang tersimpan di bank Jatim, tambah ketua pansus JLU.

Ditambahkan juga Farid Misbah Wakil ketua DPRD kota Pasuruan memberikan ilustrasi Proyek JLU "dimana mulai sidang paripurna tahun 2009 pernah disampaikan:bila untuk bisa mewujudkan tersebut kita harus mencadangkan anggaran, dan disepakati dimana lahir lah perda dana cadangan selama 5 tahun bisa mencadangkan 60 milyar, juga pemahaman tehnis, juga penentuan lokasi(penlok) agar tidak terjadi disparitas antara warga kota sebelah utara dan sekitarnya" ucap Farid.(sr)