Mengacu Surat Edaran Mendagri No 821, PJ Bupati Bisa Melantik, memecat dan memutasi ASN

  



POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meluruskan informasi yang beredar ihwal penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian tertanggal 14 September 2022, di mana isu yang berkembang dalam surat tersebut membolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tujuan penerbitan surat edaran tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkapnya dihadapan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan para Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang hadir secara virtual dalam acara Sosialisasi SE Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022, Jumat (23/9).

Dirinya menjelaskan bahwa dalam SE tersebut, pemberian kewengangan kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian/pemberhentian sementara/penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi.

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Namun, lanjutnya untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

"Itu semua termaktum di ayat 4a dan 4b dalam surat edaran tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut, Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Poin kedua, lanjutnya bahwa Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar-daerah (mutasi antar-daerah), maupun antar-instansi (mutasi antar-instansi).

Dalam kesempatan itu, Sekjen Suhajar juga menyampaikan pesan dari Mendagri Tito Karnavian kepada para Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah, di mana mereka terpilih tanpa melalui tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga tidak memiliki beban politik. Hal ini dapat membuat mereka bekerja secara netral dan profesional, sehingga tidak terjerat tindak pidana korupsi.

"Tetaplah bekerja secara maksimal, diharapkan proses pemerintahan dapat lebih baik dari sebelumnya, setidak-tidaknya, tidak kurang dari sebelumnya," pungkasnya. (RED)

Ini Sinyal Politik Pj.Bupati Lahat Muhammad Farid Temui Mantan Bupati Lahat Aswari

 




POLICEWATCH.NEWS - Pj.Bupati Lahat Muhammad Farid silahturahmi kerumah Saifuddin Aswari Rivai.SE mantan Bupati Lahat 2 Priode (2008- 2018) Muhammad Farid usai mengunjungi Pasar Tradisional Lematang untuk melihat secara dekat jelang nataru harga bahan pokok bersama OPD, 

Setelah kunjungan ke pasar Lematang Bupati Lahat Muhammad Farid yang baru masuk kerja terhitung dua hari dikesempatan ini ia langsung menemui Aswari di Hotel cendrawasih. Selasa (12/12/2023)

Muhammad Farid dan Aswari terlihat akrab berbincang namun mereka seperti nya sahabat lama, namun pembicaraan mereka belum tahu ditahun politik ini kata " Surya Kencana dari gestur keduanya hanya sebatas silaturahmi.

Sementara itu awak media wawancara dengan  Bupati Lahat Muhammad Farid,S.STP,M.Si di hotel Cendrawasih dirinya mengatakan karena kita baru ditunjuk dan dilantik menjadi PJ Bupati Lahat di Geria Agung Palembang 9 Desember 2023 oleh Gubernur Sumatera – Selatan.

” saya mngenalkan diri kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat pada hari ini bersilaturahmi dikediaman rumah Kanda Aswari  beliau lebih banyak pengalaman khususnya di bidang Pembangunan karena telah menjabat Bupati Lahat 2 Periode karena saya lebih muda dengan bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Ujar " Farid

“Alhamdulillah hari ini sudah bertemu beliau  banyak bercerita  tentang sila – sila keluarga,kami datang ke sini bersama orang tua saya dari Palembang.

“Sila – sila keluarga dari Kebun Jati, Pelang Kenidai Pagar Alam. Disampaikan,” PJ Bupati Lahat Muhammad Farid kita ingat pada Nurdin Lengang Pejuang di Kabupaten Lahat.

“Dan bercerita tentang pengalaman selama menjabat Bupati Lahat sudah banyak pengalaman terutama di bidang pembangunan kita tinggal meneruskan, " ini  sangat berarti buat saya Insya Allah hal – hal  positif dalam membangun Kabupaten Lahat lebih maju untuk Kabupaten Lahat khususnya.

“Sementara itu,” Syaifudin Aswari Rivai yang akrab di panggil kak Wari  mengatakan terima kasih PJ Bupati Lahat Muhammad Farid yang menyempatkan hadir dikediaman rumahnya telah bersedia untuk bersilaturahmi ke sini.

” Ini semestinya Etika yang harus dimiliki masuk ke suatu Daerah kita harus mengenalkan diri dan bersilaturahmi, Dikatakan Aswari Pengalaman saya baru menjabat  Bupati Lahat saya datang juga dikediaman Mantan Bupati Lahat Harun Nata hingga saya sampai menjabat Bupati Lahat 2 Periode.

Sayangilah masyarakat dulu kalau pembangunan itu Standard yang penting kebersamaan masyarakat dan Bupati,antara Bupati dengan rakyat bersama membangun Daerah,tanya dengan masyarakat apa yang harus dilakukan.

“Aswari menceritakan pengalamannya pertama menjadi Bupati Lahat APBD Kabupaten Lahat pada saat itu awalnya hanya  700 Miliar dengan anggaran 700 Miliar bisa membangun Kabupaten Lahat,setelah ditinggalkan dirinya tidak menjabat Bupati lagi habis masa jabatannya ,APBD Kabupaten Lahat mencapai 2 Triliun dan 3 Triliun.

” Karena membangun itu tidak harus dari APBD bisa dengan jaringan tidak akan terbangun kalau mengandalkan APBD saja,”Ujar Aswari Mantan Bupati Lahat 2 Periode ini (Bambang/IWO)

Jelang HJK Tahun 2023, Kodim Loteng Gelar Donor Darah Untuk Aksi Kemanusiaan


Policewatch-Lombok Tengah.

Dalam rangka menyambut Hari Juang Kartika (HJK) tahun 2023, Kodim 1620/Loteng menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk partisipasi dalam upaya demi kemanusiaan dan setetes darah untuk kehidupan. 

Kegiatan donor tersebut dilaksanakan di ruang data Makodim 1620/Loteng bersama dengan PMI Lombok Tengah yang di ikuti puluhan prajurit, bertujuan untuk mendukung stok darah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari memperingati peristiwa sejarah keberanian dan patriotisme. 

"Donor darah tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga mencerminkan semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama," ujar Dandim Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara, Selasa (12/12/2023). 

Selain itu, kegiatan donor darah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta partisipasi aktif dari anggota Kodim 1620/Loteng dalam menyumbangkan setetes darah jelang peringatan Hari Juang Kartika tahun 2023 untuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. 


"Donor darah menjadi kegiatan yang sangat relevan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat. Semangat gotong-royong dalam berbagi darah ini juga sejalan dengan semangat HJK, yang mengajarkan nilai-nilai keberanian dan pengabdian kepada bangsa," terang Dandim. 

Selain kegiatan donor darah, Kodim 1620/Loteng juga akan mengadakan serangkaian kegiatan lainnya, termasuk upacara peringatan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 2023 mendatang. 

Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan dalam menjalani perjalanan bangsa melalui setetes darah untuk satu kehidupan bagi kebutuhan masyarakat. 

"Karena donor darah yang dilakukan prajurit bukan hanya sebuah kegiatan kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keadilan," tandas Dandim.

Mn

Dihari Anti Korupsi Sedunia, Andi Ifan Sebut: Selangkah Lagi KPK RI Buat Kejutan Di Sulbar

 



Sulbar - POLICEWATCH,'NEWS - Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi oleh masyarakat seluruh dunia. Peringatan hari anti korupsi perlu di maknai lebih dari seremonia, melainkan sebuah momentum refleksi bahkan apresiasi untuk semua upaya pemberantasan korupsi.

Seperti halnya aktivis anti korupsi Provinsi Sulawesi Barat, di hari anti korupsi sedunia, mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI guna mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. Mulai dari kasus gratifikasi DPRD Kabupaten Polman yang telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan, adanya dugaan suap/gratifikasi dalam kasus pengesahan APBD Kabupaten Polman tahun 2016-2017 (uang pembeli sirup). Kami berharap dari sekian banyaknya duga kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Barat KPK RI mampu memberikan titik terang serta kejelasan dari kasus tersebut.

"Selain Kabupaten Polewali Mandar, kita juga berharap kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa juga segera di tutaskan, seperti dugaan korupsi bansos, dana hibah dan pengelolaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta banyaknya anggaran yang di duga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi disana," ucap Andi Irfan Aktifis Anti Korupsi di Sulbar 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Daerah oleh Inspektorat Daerah no.700/201/lhr/insp.d/IX/2023 tanggal 11 Desember 2023 penyampaian hasil audit atas realisasi belanja APBD tahun 2023 pada poin 3 adanya lebih realisasi belanja dana transfer umum kondisi ini mengakibatkan pada item ke 4. "Rekomendasinya Adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Berupa Pelanggaran Administratif," kata Irfan  

"Serta dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Majene sejak tahun 2021 sampai 2023 dokumen dan data yang di butuhkan kami sudah serahkan ke KPK RI, olehnya itu di hari anti korupsi Nasional ini, kami sangat berharap adanya kejelasan dari beberapa kasus dugaan korupsi tersebut. 

Dan selain KPK RI kami juga berharap serta menekankan ke APH yang lain, agar dalam menangani perkara dugaan korupsi lebih aktif dan lebih tajam, utamanya di Provinsi Sulawesi Barat, baik itu Kejaksaan Tinggi Sulbar maupun Kepala Kejaksaan Negeri, Polda dan Polres di Provinsi Sulbar," sebutnya

Andi Irfan lebih lanjut menjelaskan, kami dengan tim penyidik di KPK RI sudah ketemu dan pihak KPK RI menyampaikan bahwa tidak ada kasus di SP3kan, termasuk kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat, dalam kunjungan tersebut kami dan tim mengembalikan beberapa dokumen pengembalian dari salah satu kasus korupsi di Sulawesi Barat dan mungkin tidak bisa kami jelaskan secara detail Kabupaten apa? Kasusnya apa? yang jelas kami yakin KPK RI akan memberikan kejelasan dan titik terang dari beberapa kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. jelasnya

"Insya Allah akan ada kejutan bagi oknum para pelaku dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu dekat yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan Negara." tutupnya  ((*ZUL*))

LP-KPK Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan BLT Di Desa Ako

 


Pasangkayu - POLICEWATCH,'NEWS - Kalangan Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) di Pasangkayu, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oknum Kades Ako.

"BLT ini merupakan hak rakyat kecil, semua bentuk penyimpangan harus di tindak lanjuti melalui proses hukum. Kami menilai, penyimpangan terhadap BLT ini merupakan kejahatan dan harus di berantas," kata Simson wakil Ketua Komda Provinsi Sulbar. 

Menurut dia, dalam penanganan kasus BLT ini Polisi perlu lebih proaktif melakukan penyelidikan dalam pendistribusian dana BLT tersebut di Desa Ako. 

Kepala Desa Ako Kecamatan Pasangkayu diduga kuat melakukan pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022 dan tahun 2023 kepada penerima manfaat (KPM).

Diketahui sebanyak 115 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat mendapatkan BLT DD tahun 2022 sebesar Rp.900 ribu per triwulan, dan tahun 2023 sebanyak 28 Kepala keluarga penerima manfaat sebesar Rp.900 ribu per triwulan.

Di konfirmasi Kasat Reskim Polres Pasangkayu IPTU Adrian Batubara ia mengatakan, Masih dalam proses lidik. katanya  

Sebelumnya di beritakan dilaman media TransTV45.com Kepala Desa Ako Kecamatan Pasangkayu diduga kuat melakukan pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022 dan tahun 2023 kepada penerima manfaat (KPM).

Sebanyak 115 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat mendapatkan BLT DD tahun 2022 sebesar Rp.900 ribu per triwulan, dan tahun 2023 sebanyak 28 Kepala keluarga penerima manfaat sebesar Rp.900 ribu per triwulan.

Namun, di saat penyaluran BLT, sang Kades malah memotong sehingga yang diterima penerima manfaat tidak cukup Rp.3.600,000 dalam satu tahun. Pemotongan itu dilakukan saat pembagian dilakukan di Kantor Desa Ako.

Seorang warga yang berisinial B mengatakan, kita tidak tau apa alasannya Kades melakukan pemotongan Dana BLT. Masyarakat yang mengalami pemotongan diantaranya warga Desa Ako.

“Kami tidak tahu apa alasannya Kepala Ako sehingga melakukan pemotongan dana BLT saat di salurkan, karna tidak di sampaikan ke warga.” katanya.

Warga Desa Ako berinisial B membeberkan, Tahun 2022 saya terima Dana BLT sebanyak tiga kali, tahap pertama 900 ribu, tahap ke dua 600 ribu tahap ke tiga 300 ribu. Sementara, waktu penerimaan saya tanda tangani surat sebanyak empat lembar di tahun 2022.

Di tahun 2023 saya terima dana BLT dua kali, tahap pertama 900 ribu tahap ke dua 900 ribu. Begitupun juga di tahun 2023 saya tanda tangani surat empat lembar juga.

Senada dengan salah satu warga Desa Ako lainnya penerima manfaat BLT DD, berinisial M mengaku, tidak mengetahui sebab pemotongan uang tersebut.

“Saya tidak tau, tiba-tiba sudah dipotong. Warga lainya JM, SL, NS dan lain-lain juga sama seperti saya,” ujarnya.  ((*ZUL*))

PJ Bupati Lahat dan Mantan Bupati Aswari Hadiri Tahlilan mendoakan Almarhum Feri Maulana dikediaman Yulius Maulana





POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Bupati Lahat Muhammad Farid baru saja dilantik dan Senin melakukan pimpin apel bersama dengan ASN Pemkab Lahat, ia menghadiri tiga hari almarhum Feri Maulana adik kandung Yulius Maulana mantan wakil bupati Empat Lawang di kediaman blok C, Lahat, Senin (11/12) 

Muhammad Farid nampak dalam gambar didampingi Yulius Maulana turut berdukacita atas kepulangan adinda Feri Maulana, kehadiran Bupati Lahat Muhammad Farid untuk membacakan surat Yasin dan mendoakan dalam acara membaca doa agar almarhum diterima di sisi Allah SWT,

Nampak juga hadir mantan bupati Lahat 2 Priode 2008 - 2018 turut hadir Tiga hari kepulangan adinda Feri Maulana membacakan surat Yasin dan doa tahlil di kediaman keluarga Yulius Maulana, sosok Wari masih dikenang masyarakat lahat, dalam Poto ia menyapa undangan yang hadir dalam doa tahlil untuk mendoakan almarhum Feri Maulana adik kandung Yulius Maulana mantan wakil bupati Empat Lawang dan juga Ketua DPC PDI-P Kabupaten Lahat.

Kehadiran orang nomor satu di Lahat Muhammad Farid dikediaman Yulius Maulana langsung disambut dengan suasana duka atas kepergian feri Maulana semoga almarhum Khusnul khatimah Amien (Bambang/IWO)

Aliansi Bem Fisipol Dan Fraksi Mahasiswa Melawan, Alim Bahri Sebut: Sulbar Darurat Korupsi

 

 


Sulbar - POLICEWATCH,'NEWS - Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hari Anti Korupsi adalah momentum bersejarah, karna setiap tahunnya diperingati di Negara Indonesia terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi sudah menjadi refleksi setiap tahunnya, Pelanggaran HAM dan Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menjadi-jadi polemik di Negara ini, bahkan menjadi salah satu kasus hangat di Provinsi Sulawesi Barat.

"Kami dari “Aliansi BEM FISIPOL dan Fraksi Mahasiswa” mendesak agar segera dituntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan Korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa kami menduga Pembangunan Rehabilitasi Studion Manakarra terjadi pelanggaran hukum selama proses perbaikan. Proyek rehabilitasi stadion Manakarra yang dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga sekarang menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak Rp.9,3 Miliar. Namun sampai sekarang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana proyek tersebut. Bahkan, jauh dari kata perbaikan dari hitungan anggaran yang ada," kata Alim Bahri Korlap

"Sehingga kami dari Aliansi BEM FISIPOL dan Fraksi Mahasiswa mengecam tindakan atas dugaan Korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan melalui diskusi yang kami gelar bersama kawan-kawan Mahasiswa bahwa jelas begitu banyak oknum yang telah melakukan pelanggaran dari dugaan korupsi proyek rehabilitasi stadion Manakarra," sebut Alim Bahri 

"Maka dari itu, hari ini senin 11 Desember 2023 atas keresahan, kami melakukan aksi damai di gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan tuntutan;

"Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Stadion Manakarra. Namun jika, pihak Kejaksaan tidak menanggapi atas tuntutan tersebut, maka kami akan melakukan aksi jilid 2 dengan massa yang lebih banyak," tegas Alim Bahri

Sementara, Yasir Ketua Fraksi Mahasiswa mengharap pihak Kejati agar segera mengusut tuntas permasalahan pembangunan rehabilitasi stadion Manakarra yang kami anggap tidak sesuai dengan anggaran yang telah di gelontorkan untuk pembangunan rehabilitasi tersebut. ucapnya   ((*ZUL*))

Hari Pertama Kerja Bupati Lahat Ajak ASN Siapkan Data, Tak Lama Lagi Pemilu dan Pilkada akan digelar

 



POLICEWATCH.MEWS – LAHAT -Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP MSi Pimpin apel pertama bersama seluruh ASN dilingkungan Pemkab Lahat,Apel pagi dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lahat, Senin 11 Desember 2023. Diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan beberapa jajaran pejabat lain.

M Farid mengajak agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk bersama membangun daerah dan terus optimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Saat ini berdiri, ingin memberikan pemikiran bahwasannya suatu bangsa dilihat dari pola pikir. Jadi marilah membangun pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan bisa menata pembangunan lebih sejahtera,” ujar M Farid disela arahannya kepada seluruh ASN.


Farid mengatakan tak lama lagi Pemilu dan Pilkada bakal digelar. Banyak yang harus dipersiapkan terutama kepada OPD yang membidangi terkait pendataan pemilih pemula.

Pj Bupati Lahat Pimpin Apel Pertama Bersama ASN dilingkungan Pemkab Lahat.

“Dinas Dukcapil, tolong itu, siapkan data-data pemilih pemula secepatnya, agar berjalan sukses dan aman,” kata M Farid.

Tak hanya itu, M Farid ingin semua OPD menyiapkan data-data seperti soal stunting, pertanian, pangan, dan soal harga kebutuhan pokok. “Harga cabe, sekarang sudah diangka berapa. Itu harus ada datanya oleh OPD terkait,” kata M Farid.

Ditambahkan Farid, agar seluruh ASN saling mengayomi. Kepala OPD untuk dapat merangkul staf-stafnya guna pelayanan kepada masyarakat.

“Saling rangkul, dan jangan langsung kasi Punishment, namun kalau tidak sanggup, silahkan sampaikan ke pak Sekda. Jadi saya pinta seluruh ASN sebagai abdi negara untuk cepat, lugas dalam kerjaan sehingga selesai,” tuturnya. (Bambang./IWO)

Sulaeman Caleg Partai Buruh adakan Sasatu di perumahan Grand Cikarang City

 

Bekasi,Policewatch.News:- Sulaeman Caleg Partai Buruh bersama BGP Karang Raharja dan Relawan Sulaeman mengadakan Salam Satu Pintu ( Sasatu ) di perumahan Grand Cikarang City ( GCC ), desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu ( 10/12/2023 )


Tidak hanya Sulaeman caleg DPRD Kabupaten Bekasi yang hadir pada agenda kali ini, tetapi H Abdul Bais SE caleg DPR RI, Sarino Caleg DPRD Provinsi, Supriyatno selaku Pangkorda Garda Metal Bekasi, dan juga Maha Syatrio ketua DPD JamkesWatch Kabupaten Bekasi juga turut hadir.

Sebelum Sasatu dimulai para relawan Sulaeman melakukan briefing terlebih dahulu guna membagi tim agar Sasatu bisa terlaksana dengan tertib dan terarah.


Sulaeman dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada BGP Karang Raharja Perumahan GCC atas terlaksana nya sasatu.


Saya ucapkan terima kasih kepada semua relawan yang sudah meluangkan waktunya untuk agenda Sasatu hari ini, baik relawan BGP Karang Raharja ataupun relawan yang dari luar daerah Karang Raharja, pungkas Sulaeman 

"Semoga kegiatan sasatu ini mendapat respon positif dari masyarakat di perum GCC, jangan ragu untuk mengetuk pintu warga karena kita sudah mendapatkan perijinan", lanjutnya 


Setelah dilakukan pembagian tugas para relawan pun mulai membubarkan diri guna melakukan Sasatu sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. (Amun JG) 

Bupati Baru : Warga di Merapi Minta Selesaikan Persoalan Polusi Debu Batubara

 



POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - warga yang tinggal di pemukiman dipinggir jalan mulai dari desa muara Temiang hingga Desa Muara Lawai, mulai terkana dampak polusi debu batubara dari angkutan batubara yang melintas setiap hari mulai pukul 18.00 wib di jalan umum kata " Imranuddin warga Desa Sirah Pulau kepada wartawan Minggu (10/12)

Imran menjelaskan akibat angkutan batubara yang jumlahnya ribuan melintas di jalan umum masyarakat mulai merasakan " dampak Polusi debu batubara"  seperti sesak nafas, sementara ini belum ada perhatian  dari pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten untuk mengatasi" DEBU BATUBARA " sudah di sampaikan kepada pemkab lahat namun belum ada solusi, semoga bupati lahat yang baru dilantik pada Sabtu 9 Desember 2023, dapat memberikan yang terbaik akibat dampak debu batubara yang mengancam warga Merapi area terang " Imran.

Belum lagi setiap malam mulai pukul 18.00 wib jalan lintas Sumatera terkadang macet tidak ada jarak lagi antara truk didepan maupun dibelakang padahal jaraknya sudah ditentukan 60 meter, namun tidak diindahkan karena sudah ribuan angkutan batubara, melintas dijalan raya seharusnya sudah layak buat jalan alternatif, yang sering terjadi kemacetan di simpang jalan PT.TITAN Desa Tanjung Jambu baik di siang hari apalagi malam hari, seharusnya pihak perusahaan mencari jalan keluar yaitu membuat jalan layang untuk menghindari kemacetan terang " Surya Kencana selaku pengguna jalan.

Lihat saja rumah warga di pinggir jalan Mereka memasang jaring untuk mengantisipasi dampak debu batubara yang mengancam kesehatan masyarakat khususnya pemukiman di pinggir jalan 

Sudah sebelas tahun Ribuan angkutan batubara mengular setiap hari, sebelum nya melintas di siang hari menuju Palembang, namun sudah berjalan tiga tahun angkutan batubara di perbolehkan melintas pada pukul 18.00 wib, regulasi setelah mendapatkan surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel ulas " Surya

Dari analisa dampak lingkungan debu batubara rawan dengan penyakit ISPA ( INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT) yang mengancam kesehatan warga di Merapi area.

Dari analisa dampak lingkungan menjelaskan sampai saat ini pihaknya telah menganalisa bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Faktor nomor satu yang menyebabkan ISPA itu karena lingkungan (debu), bukan karena penularan,” sambung " Bambang MD warga Desa Sirah Pulau mengatakan debu batu bara sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Meskipun tidak melalui proses pembakaran, debu batu bara tetap menghasilkan particulate matter (PM) 2,5, yakni debu melayang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer atau 3 persen dari diameter rambut manusia.

Masker biasa tidak mampu mencegah partikel debu masuk ke tubuh manusia lewat pernapasan. “Harus menggunakan masker khusus yang memiliki filter PM 2,5,”  “Harga masker ini 10 kali lipat lebih mahal dibanding masker biasa.”

Bambang menjelaskan PM 2,5 yang menumpuk di paru-paru akan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Namun ada satu penyakit yang terkait langsung dengan debu batu bara, yaitu black lung (pneumokoniosis) atau paru-paru hitam. Mereka yang tinggal dekat dengan area pertambangan atau bongkar-muat batu bara rentan terkena penyakit ini.

Jurnalis: Bambang/IWO

Pj.Bupati Banyuasin Hadiri Pelantikan Pj.Bupati Lahat Muhammad Farid di Griya Agung

  



GRIYA AGUNG PALEMBANG, POLICEWATCH.NEWS Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH bersama Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, Hj. Merry Hani Rustam menghadiri pelantikan Penjabat Bupati Lahat, Muhammad Farid, S.STP., M.Si dan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Lahat, Adhitya Trinia Apriliani, S.STP., M.Si digelar di Griya Agung, Palembang, Sabtu (9/12).

Pj. Bupati Lahat sebelumnya merupakan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pelantikan dimulai pukul 07.00 pagi dan dihadiri oleh unsur Muspida Provinsi Sumatera Selatan, Pj. Kepala Daerah Provinsi Sumsel, Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sumsel.

Dalam kesempatan istimewa ini, Pj. Bupati Banyuasin dan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin menyampaikan ucapan selamat secara langsung.


“Selamat dan sukses untuk Pj. Bupati Lahat Muhammad Farid, selamat mengemban tugas, bersama bersinergi membangun Sumsel Maju untuk semua,” ucap H. Hani S. Rustam.

Pj. Gubernur Sumsel, Dr. Drs. A. Fatoni, S.Sos, M.Si mengucapkan ucapan yang sama dan berpesan agar Pj. Bupati Lahat setelah dilantik

langsung bekerja, tidak ada waktu untuk belajar, harus paham akan pekerjaan.

Fatoni menambahkan untuk terus meningkatkan pekerjaan Bupati sebelumnya, terus bergerak terkait penanggulangan bencana alam yang saat ini sudah masuk musim hujan, stunting dan beberapa agenda nasional yang masih banyak harus dikerjakan." (RED)

.

Rachmat Hidayat Kembali Bagikan Program Sumur Bor Kemensos untuk 16 Desa di Lombok Timur, 14 Desa Segera Menyusul


POLICEWATCHLOMBOK TIMUR

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Lombok Timur. Kali ini berupa bantuan tunai untuk pembangunan 16 titik sumur bor bagi 16 kelompok masyarakat desa yang bersumber dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,7 miliar. Sebanyak 14 desa lainnya akan menyusul menerima bantuan serupa dalam waktu dekat.

Penyerahan bantuan pembangunan sumur bor untuk 16 desa tersebut dilakukan di Aula Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat akhir pekan kemarin. Hadir dalam penyerahan tersebut Pj Sekda Lombok Timur Hj Baiq Miftahul Wasli mewakili Pj Bupati Lombok Timur HM Juanini Taofik. Turut hadir pula tim Kementerian Sosial yang dipimpin Analis Ahli Muda Nanik Nurhayati, para camat, dan 16 kepala desa dan Ketua Kelompok  yang wilayahnya mendapat bantuan sumur bor.

Terlihat hadir pula sejumlah pejabat eselon II Lombok Timur antara lain Kepala Dinas Sosial H Suroto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ahmad Dewanto, dan Kepala Dinas PMD Salmun.

”Sumur bor ini bukan hanya sekadar sumber air, tapi juga penopang kehidupan bagi masyarakat desa. Sumur bor ini mengalirkan harapan dan memberikan kemudahan akses terhadap air bersih,” ucap Rachmat Hidayat.

Politisi senior Bumi Gora ini memang acap miris dengan kondisi masyarakat di sejumlah desa yang kerap kesulitan air bersih terutama ketika musim kemarau mendera. Sebagai putra daerah kelahiran Lombok Timur, Rachmat tahu persis desa-desa yang masyarakatnya mengalami kesulitan air bersih tersebut.

Bagi Rachmat, sumur bor adalah solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan air bersih tersebut. Selain itu, sumur bor adalah simbol keberlanjutan. Dengan menggali potensi alam, sumur bor ini mampu memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat desa dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik.

Politisi lintas zaman ini pun menekankan, setiap sumur bor yang dibangun adalah investasi pada kesejahteraan dan perkembangan desa. Air bersih bukan hanya kebutuhan, melainkan juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.

”Dalam setiap tetes air sumur bor itu terkandung kepedulian dan kebersamaan. Masyarakat desa yang bersatu membangun sumur bor adalah cermin kekuatan kolaborasi," ucap Rachmat.

Karena itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini pun menginisiasi program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI melalui Kementerian Sosial, agar diarahkan untuk bantuan pembangunan sumur bor di Lombok Timur tersebut.

Dalam prosesnya, Rachmat kemudian meminta Pemkab Lombok Timur melalui Pj Bupati Lotim HM Juaini Taofik, untuk mengajukan program bantuan pembangunan sumur bor ke Kementerian Sosial sebanyak 50 titik di 50 Desa di Lombok Timur. Atas permintaan tersebut, Tim Kemensos kemudian melakukan assesment, dan disetujui pembangunan sumur bor di 30 titik untuk 30 desa tahun 2023.

"Sebanyak 16 sumur bor untuk 16 desa kita serahkan bantuannya secara tunai hari ini. Sementara yang untuk 14 desa akan diserahterimakan menyusul secepatnya," kata Rachmat.

Menurut Rachmat, semua usulan bantuan dari Pemkab Lombok Timur yang diajukan kepada dirinya melalui aspirasi dan wasilah kepada Kemensos sudah disampaikan seluruhnya. 

"Untuk akhir tahun ini, program bantuan Kemensos untuk Lombok Timur seperti 30 titik sumur bor, cold storage dan alat tangkap ikan, serta bantuan lain akan diserahkan dalam bulan Desember 2023. Sisanya paling lambat setelah Pemilu 2024," terang Rachmat.

Rachmat menambahkan agar bantuan sumur bor yang bersumber dari Aspirasi dan Wasilahnya bisa dimanfaatkan dan dipakai untuk kepentingan umum di desa masing-masing. 

"Sesuai pesan Ibu Sekda Lombok Timur, agar bantuan sumur bor ini dijaga dan dirawat agar bisa dimanfaatkan secara optimal," pesan Rachmat. 

Dalam proses penyerahan bantuan sumur bor ini, dilakukan pula sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab berlangsung, Kepala Desa Jenggik, Ishak, menginformasikan adanya tanah longsor di jalan desa di wilayahnya. Akses jalan sepanjang 18 meter di ketinggian tiga meter ambruk dan amblas.

"Kami sebenarnya ingin memperbaiki jalan desa yang longsor itu memakai Dana Desa tapi belum cair. Bahkan ada kepikiran mau angkat pinjaman atau minta bantuan Rp 25 juta untuk segera perbaiki jalan ysng longsor itu agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintasinya. Berbahaya sekali kondisinya Pak," kata Ishak. 

Menanggapi apa yang disampaikan Kades Jenggik tersebut, Rachmat Hidayat meminta agar tidak menggunakan Dana Desa untuk memperbaikinya, karena di luar aturan pemakaian dana desa.

"Jangan pakai dana desa. Nanti bisa bermasalah secara hukum karena sudah keluar aturan. Solusinya saya nyumbang secara pribadi Rp 10 juta," kata Rachmat. 

Kades Jenggik Ishak pun nampak bergembira mendengar Rachmat Hidayat membantu Rp 10 Juta untuk perbaikan jalan desa yang longsor. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rachmat atas bantuannya ini. Selanjutnya saya akan informasikan kepada masyarakat Desa Jenggik perihal bantuan ini sekaligus mengajak gotong royong untuk memperbaikinya," tandas Ishak. 

Sementara itu, Analis Ahli Muda Kemensos Nanik Nurhayati dalam kesempatan tersebut menjelaskan, bantuan pembangunan sumur bor tersebut diserahkan secara tunai berupa cek kepada masing-masing kelompok masyarakat desa yang bertindak sebagai penerima.

Secara keseluruhan, untuk 16 titik pembangunan sumur bor ini, total membutuhkan anggaran Rp 2,728 miliar. Seluruh titik pun sebelumnya telah lebih dahulu dilakukan assesment oleh tim Kemensos.

”Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di setiap titik," kata Nanik.

Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda Lombok Timur Baiq Miftahul Wasli yang mewakili Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik yang masih berada di luar daerah, melaporkan sejumlah hal secara teknis.

Dia mengatakan, setelah usulan pembangunan sumur bor ini disetujui Kementerian Sosial dalam Program Kerja tahun 2023, telah dilakukan assesment oleh tim dari Kemensos secara langsung.

”Untuk kali ini ada 16 lokasi yang disampaikan oleh pihak Kementrian Sosial dan diserahkan serta diawasi langsung Anggota Komisi VIII DPR RI Bapak H Rachmat Hidayat," kata Baiq Wasli.

Selanjutnya Pj. Sekda Lotim tersebut melaporkan bahwa yang hadir dalam acara ini para camat yang wilayah tercover dalam 16 lokasi dari hasil assesment pertama, termasuk kepala desa dan para ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sumur bor.

Baiq Miftahul Wasli menambahkan, program sumur bor ini tidak akan selesai akhir pekan ini saja. Tapi pengucuran bantuan yang berasal dari Kemensos dan merupakan program aspirasi Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat, masih akan terus menerus dilakukan dalam bulan Desember.

”Mudah-mudahan kesemua bantuan itu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Lombok Timur,” katanya.

Mn

Keluarga Besar Media POLICEWATCH dan LIDIK KRIMSUS RI Turut Berduka Cita Atas Berpulang Nya Feri Maulana

  


POLICEWATCH NEWS - LAHAT - Keluarga Besar Media POLICEWATCH.NEWS dan LIDIK KRIMSUS RI Turut Berduka Cita atas kepulangan adinda Feri Maulana adik kandung mantan Wabup Empat Lawang Yulius Maulana, semoga almarhum diterima di sisi Allah amien, Kata " Rodhi Irfanto SH Selaku Pimpinan Redaksi media policewatch.news dan juga ketua Harian DPN LIDIK KRIMSUS RI didampingi wakil pimpinan redaksi Bambang MD, Minggu (10/12)

Rodhi  menambahkan semoga yang ditinggalkan tabah menghadapi segala cobaan dan almarhum Khusnul khatimah ucapnya.

Selain itu Mantan bupati Kabupaten Lahat 2 Priode 2008 - 2018 Saifudin Aswari Rifa’i, melayat kerumah duka Ferry Maulana  pada hari Sabtu (9/12/2023) sore.

Diketahui, Ferry Maulana adik kandung ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lahat Yulius Maulana meninggal karena serangan jantung.

Saifudin Aswari Rifa’i mengucapkan " turut belasungkawa dan mendoakan semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisiNya.

“Saya ikut berduka cita yang mendalam dan mari kita doakan semoga Ferry Mualana husnul khotimah,” kata Wari, sapaan akrabnya.

Wari meminta keluarga yang ditinggalkan bisa menerima cobaan tersebut dengan sabar dan hati yang ikhlas.

“Keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan ikhlas melepas kepergian Ferry selamanya,” ujarnya.

Terakhir, Wari mengingatkan tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia. Karena itu, Wari menuturkan tentang pentingnya mengambil hikmah dari setiap kematian.

“Semua manusia tidak bisa menghindar dari kematian. Kalau sudah waktunya, siapapun tidak bisa menghindar,” tandasnya.(Bambang MD)

Sejumlah Pejabat Polres Mateng Di Rotasi, Kasat Hingga Kapolsek Di Mutasi

 


Mateng - POLICEWACHT,'NEWS - Kapolres Mamuju Tengah AKBP Amri Yudhy S, S.I.K., M.H memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Lantas, Kasat Samapta dan Kapolsek Pangale serta penyerahan Jabatan Kasat Polairud bertempat di halaman Mapolres Mateng, Jl. H. Aras Tammauni Benteng Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sabtu 9/12/2023.

Prosesi serah terima jabatan yang dilaksanakan ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sulbar nomor: ST/532/XI/KEP/2023 tanggal 23 November 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polda Sulbar. Hal tersebut ditandai dengan penyematan tanda Jabatan dan pengambilan Sumpah kepada pejabat baru.

Adapun pejabat yang diserah terimakan yaitu, IPTU Aditya Hernowo, S.Tr.K, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Mateng, menyerahkan jabatannya kepada AKP Maulana Alqurthubi, S.T.K., S.I.K yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kabag Ops Sat Brimob Polda Sulbar. Sementara IPTU Aditya Hernowo, S.Tr.K kini bertugas sebagai Ps. Paur Sikerma Subditkamsel Ditlantas Polda Sulbar.

IPTU Syaiful menggantikan IPTU Herman S sebagai Kasat Samapta Polres Mateng. IPTU Syaiful sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pangale, sedang IPTU Herman S saat ini menjabat sebagai Ps. Kasi Humas Polres Mateng.

Sementara itu, Jabatan Kapolsek Pangale, yang semula dipegang oleh IPTU Syaiful, diserahkan kepada IPDA Ansar. Dimana sebelumnya, IPDA Ansar menjabat sebagai Kanit Bhabinkamtibmas Polres Mateng. Sementara IPTU Syaiful kini bertugas sebagai Kasat Samapta Polres Mamuju Tengah.

Kemudian, jabatan Kasi Humas Polres Mateng kini dipegang oleh IPTU Herman S, yang sebelumnya dijabat oleh IPTU Mustamir, S.H yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Pasangkayu Polres Pasangkayu.

Serta Terdapat rangkaian kegiatan penyerahan jabatan Kasat Polairud Polres Mamuju Tengah kepada IPTU Jasman.

Dalam sambutannya, AKBP Amri Yudhy S, S.I.K, MH, berpesan kepada pejabat yang baru untuk menjaga dan melanjutkan kinerja yang telah dibangun, sambil terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakapolres Mamuju Tengah Kompol R. Roedjito, S.I.K, para Perwira dan Bintara Polres Mateng serta Bhayangkari Cabang Mamuju Tengah.

Setelah upacara selesai, sekira pukul 10.30 wita, di Aula Wicaksana Laghawa Polres Mamuju Tengah, dilanjutkan dengan acara kenal pamit pejabat lama dan pejabat baru. Acara ini diisi dengan ramah tamah serta pemberian cindera mata dan tali asih kepada para pejabat lama. 

Hal ini menandai momen pergantian jabatan yang penuh dengan harapan baru serta kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian demi masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.  ((*ZUL*))

Gubernur Sumsel Resmi Lantik Pj.Bupati Lahat Muhammad Farid Selamat Jalan Cik Ujang

 




SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS -Penunjukkan Muhammad Farid tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3 – 6242 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lahat Provinsi Sumsel. Diketahui, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang dan Haryanto berakhir pada Sabtu (09/12/2023).

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Muhammad Farid ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Hari ini Sabtu (09/12/203) resmi di Lantik oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan. Agus Fatoni di Griya Agung Palembang.dihadiri sejumlah pejabat 

Hadir juga CIK Ujang dan Wakil Bupati Haryanto, OPD Kadis Kominfo Lahat Rudi Darma, Ormas dan beberapa Ketua DPD PDIP Giri Ramanda, Bupati Banyuasin, dan tamu undangan.

Terpisah Pj Bupati Lahat Muhammad Farid,STTP Usai pelantikan ditemui wartawan (9/12) ia mengatakan di tahun politik ini tentu nya kita akan bersinergi dengan  perkompinda ,Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh agama dan tokoh ada, ditahun Politik ini, semoga kabupaten Lahat lebih aman, nyaman dan tentram sehingga masyarakat mendapatkan pelaksanaan pemilihan umum dengan baik kata " Farid 

" Dia juga menghimbau diharapkan kepada lapisan masyarakat sinergitas juga diperlukan dengan semangat untuk menyambut Pilkada tahun 2024 dengan gegap gempita " pungkasnya (Bambang.MD)