Cik Ujang Gelar Syukuran Atas Terpilihnya Bupati Lahat Periode 2018 - 2023

Reporter.   : Bambang.MD

 Bupati Lahat Cik Ujang.SH. 

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS -  Bupati Lahat Cik Ujang.SH.  menggelar acara syukuran dirinya terpilih menjadi Bupati Lahat berpasangan dengan Haryanto.SE (CAHAYA) mereka keduanya telah dilantik pada Nopember 2018 oleh Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru.

Hari ini Sabtu (30/3) Cik Ujang beserta Keluarga nya bertempat Desa Lebak Budi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat melaksanakan acara syukuran ucapan terima kasih kepada seluruh tim Pemenangan dan relawan acara ini dihadiri Wakil Bupati Lahat Haryanto.SE.MM.Ketua DPRD Lahat Samarudin. SH.Kapolres AKBP Fery Harahap, Dandim 0405 Letkol Kavaleri Sungidhi, Kepala PN Lahat, Pj Sekda Masroni, Assisten 1 Ramsi, sejumlah Kadis,  OPD, Camat Merapi Barat Eti Listiani, camat Merapi Selatan Hasdi. Caleg DPR.RI Endi Suwitno. Caleg DPRD dapil 2 dan Provinsi Sumsel serta undangan lainnya.

 Bupati Lahat Cik Ujang.SH. Bersama Keluarga

Bupati Lahat Cik Ujang.SH. dalam sambutannya mengatakan kepada yang kami hormati ketua partai Demokrat, Nasdem dan  Hanura sebagai partai pengusung cabup Cik Ujang Dan Cawabup Haryanto serta pendukung, dari Tim relawan " CAHAYA " saya ucapkan terima kasih atas perjuangan nya siang dan malam dalam memenangkan pasangan CAHAYA (Cik Ujang - Haryanto) saya meminta yang akan datang jangan Kecik hati,dan sekalian kata "  Cik Ujang hari ini saya membayar nazar yaitu memotong kerbau dan sapi untuk membayar tanda rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa terang " Bupati kepada undangan yang hadir saya sudah dilantik pada tanggal 09 Desember 2018 dan pinta Cik Ujang mohon dukungan dan doanya dalam kepemimpinan" CAHAYA" semoga sampai tahun 2023

Bupati dan Wakil Bupati Lahat Haryanto.SE.MM.Ketua DPRD Lahat Samarudin. SH.Kapolres AKBP Fery Harahap, Dandim 0405 Letkol Kavaleri Sungidhi, Kepala PN Lahat, Pj Sekda Masroni, Assisten 1 Ramsi, sejumlah Kadis,  OPD, Camat Merapi Barat Eti Listiani, camat Merapi Selatan Hasdi. Caleg DPR.RI Endi Suwitno. Caleg DPRD dapil 2 dan Provinsi Sumsel serta undangan lainnya

Cik Ujang juga mengucapkan kepada Tim pendukung dan relawan tim pemenangan " CAHAYA" dan ditambahkan oleh Bupati bahwa program CAHAYA sudah berjalan seperti Berobat Gratis untuk klas 3 dan sekolah gratis untuk SD dan SMP tidak membayar lagi.sementara untuk Mis dan Mts akan dirujuk dulu pada tahun 2020 tidak membayar lagi (gratis)  kepada siswa siswi MIS dan MTS ujar " Cik Ujang

Sambung Cik Ujang menurut Kapolres Lahat bahwa di Kecamatan Merapi Area paling banyak pengguna " Narkoba" Cik Ujang menghimbau kepada warga Merapi Area jauhkan " Narkoba" dan Bupati berpesan bagi Yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi narkoba tidak dapat santunan kematian ungkap " Cik Ujang

tamu undangan

Masih kata " Cik Ujang bahwa saya asal putera daerah dari Desa Lebak Budi, Kecamatan Merapi Barat, saya minta agar dijaga nama baik keluarga besar Cik Ujang karena ini tempat kelahiran saya dan diminta bagi keluarga besar Cik Ujang saya mohon Didukung dan doanya dari masyarakat Merapi area dan saya sebelumnya pengusaha kayu itulah saya dipanggil " Ujang Sungkai dan pernah duduk menjadi anggota DPRD Lahat dari Partai Demokrat " tutup nya

Jonggol ‘Dijual’ ke Tiongkok, Ini Kata Bupati Bogor Ade Yasin

Reporter : MRI/irfan

Bupati Bogor Ade Yasin

Bogor (POLICEWATCH.NEWS)- Bupati Bogor Ade Yasin berang terhadap isu yang berkembang di sosial media maupun surat kabar bahwa wilayah  Kecamatan Jonggol 'dijual" ke Republik Rakyat Cina (RRC).

Politisi PPP ini menyatakan yang Ia tahu dari media massa mainstream bahwa ada wacana pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan bekerja sama dengan RRC.

“Nggak ada tanah di Jonggol yang dijual kepada RRC karena tidak boleh warga asing memiliki tanah. Yang ada juga wacana BPKM yang akan membangun KEK bekerja sama dengan RRC. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu dan dimintai izin oleh BKPM maupun pemerintah pusat,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Jumat (29/3).

Wanita alumni Universitas Djuanda ini menerangkan hingga saat ini Kecamatan Jonggol dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masuk dalam wilayah pertanian, perumahan dan pariwisata.

“Dalam RPJMD, Kecamatan Jonggol itu masuk dalam wilayah perkembangan pertanian, perumahan dan pariwisata. Kita harus bersikap waspada dan cerdas terhadap kabar hoaks agar Kabupaten Bogor tetap kondusif,” terangnya.

Isu Jonggol merupakan satu di antara 28 proyek senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp1.295,8 triliu yang akan ditawarkan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada April mendatang.

Kecamatan Jonggol ‘dijual’ sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China. Rencana tersebut menuai kontroversi dan menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku baru mengetahui informasi kawasan Jonggl bakal dijual ke Tiongkok dari pemberitaan media.

Menurut Ade, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor juga tak ada rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus di Jonggol.

“Justru saya belum tahu (KEK Indonesia-China di Jonggol). Makanya untuk detilnya seperti luasan dan lain-lain saya tak tahu,” beber Ade.

Senada juga diutarakan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Badan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika.

Dia mengaku belum mengetahui secara teknis proyek KEK Indonesia-China di Jonggol. Dia menilai program tersebut langsung dari pemerintah pusat. Sehingga, tidak melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman. “Itu programnya pemerintah pusat,” bebernya.

Perlu diketahui, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau Special Economic Zone (SEZ) adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara.

KEK secara geografis dan jurisdiktif merupakan kawasan perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagaian ekspor, dan dibuka seluas-luasnya.

Hingga tahun ini, berdasarkan data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus terdapat 12 KEK di Indonesia. Dimana baru tujuh kawasan ekonomi khusus yang beroperasi. Sementara lima kawasan lagi masih dalam tahap pembangunan.

4 Wilayah yang ‘Dijual’ ke Tiongkok

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan ada empat wilayah strategis yang akan diprioritaskan dalam program The Belt and Road Initiative, yakni Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Keempat wilayah itu dipilih berdasarkan pertimbangan geografis yang dinilai memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing yang diyakini dapat menjadi daya tarik para investor Tiongkok.

“Pemilihan wilayah ini sejalan dengan misi pemerintah membangun dari pinggiran,” kata Lembong.

Dari ke-28 proyek yang ditawarkan ke Tiongkok tidak semuanya berada di empat wilayah tersebut. Pemerintah juga menyiapkan delapan proyek yang berada di wilayah lain.

Antara lain, kawasan ekonomi khusus Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat, Coal Fired Power Plant (CFPP) berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali.

Selain itu, ada pula proyek pembangkit listrik skala menengah di berbagai lokasi di Pulau Jawa, Mine mouth Coal Fired Power Plant (CFPP) Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah, dan kolaborasi internasional Meikarta Indonesia-China.

Meski masuk proyek strategis, BKPM belum menjelaskan detil mengenai puluhan proyek tersebut. Begitu juga dengan rencana KEK Indonesia-China di Jonggol.

Luhut Panjaitan Klaim Tak Istimewakan Tiongkok

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan mengistimewakan Tiongkok kalau pun investasinya masuk ke Indonesia. Mereka kata dia, harus tetap memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain.

“Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan,” kata Luhut.

Syarat kedua sambungnya, ketika investor membawa teknologi terbaru ke Indonesia maka secara perlahan investor tersebut harus melakukan transfer knowledge atau berbagi pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.

“Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin,” ujarnya.

Keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. Dia menegaskan karena skema kerja samanya adalah B2B maka kedua belah pihak harus saling menguntungkan.

“B2B dan harus saling menguntungkan dan jangan itu ada pemerintah, pemerintah sama sekali tidak terlibat. Tadi misalnya ada yang mau investasi bahan bangunan, sehingga rumah murah, kita harganya lebih rendah dan kualitas lebih bagus dan cepat, kenapa tidak,” tutupnya.

Selama ini, Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi investor dan kreditur terbesar bagi Indonesia.

Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asal Tiongkok mencapai US$2,4 miliar dan menduduki peringkat ketiga terbesar dari total investasi asing.

Jenis investasinya beragam mulai dari pembangunan pembangkit listrik hingga fasilitas pemurnian dan pengolahan hasil tambang. Selama masa pemerintahan Joko Widodo, trennya memang relatif meningkat. Pada 2014, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$800 miliar.

Kemudian, pada 2015, melambat menjadi US$628 juta. Pada 2016, investasi Tiongkok kembali melesat menjadi US$2,7 miliar, dan 2017 mencapai US$3,36 miliar.

Dari sisi utang, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang Indonesia ke Tiongkok juga terus meningkat. Pada 2014, total utang Indonesia ke negeri tirai bambu itu mencapai US$7,87 miliar.

Kemudian, pada 2015, melesat 73,5 persen menjadi US$ 13,6 miliar. Pada 2016, kembali merangkak menjadi US$15,16 miliar dan naik menjadi US$16,15 miliar pada 2017. Akhir tahun lalu, utang Indonesia ke Tiongkok telah mencapai US$17,31 miliar.

Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai Tiongkok dilirik menjadi mitra potensial pembangunan proyek infrastruktur karena memiliki pendanaan yang besar.

Selain itu, Tiongkok ingin melakukan ekspansi untuk mendukung program Jalan Sutera Modern yang akan memperlancar arus perdagangannya.

Kendati demikian, Lana menilai keterlibatan Tiongkok dalam proyek infrastruktur di Indonesia harus dipikirkan matang-matang dan dilakukan dengan hati-hati.

Sebab, Tiongkok biasanya turut membawa sumber dayanya yang akan menjadi isu sosial yang sensitif. Kemudian, itu pun sebenarnya tak lepas dari keterbatasan kemampuan bahasa.

“Tiongkok kalau investasi biasanya membawa satu gerbong, termasuk tenaga kerja dan segala macam. Memang pilihannya sulit karena, sekarang, yang punya uang mereka,” ujarnya

Lana mengingatkan, pada periode kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, model penerimaan utang adalah dalam bentuk proyek atau barang yang akan dilunasi pemerintah dengan uang. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki keleluasaan.

“Ketika kita utang in-kind, kita tidak akan memiliki keleluasaan karena kita sudah diberikan barang apa adanya dan belum tentu barang tersebut teknologi baru, bisa jadi teknologi usang di negara asal yang di bawa ke sini,” jelasnya.

Sidang Paripurna VIII mendengarkan Jawaban Bupati Lahat terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi

Reporter : Reporter. : Bambang.MD

Bupati Lahat Cik Ujang.SH menghadiri Sidang Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2019 Jum'at 29/3/2019 

Lahat (POLICEWATCH.NEWS)- Bupati Lahat Cik Ujang.SH menghadiri Sidang Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2019 mendengarkan jawaban Bupati Lahat terhadap Pandangan Umum dari Fraksi- fraksi, Jum'at 29/3/2019.

Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kab.Lahat, Sidang Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2019 mendengarkan jawaban Bupati Lahat terhadap Pandangan Umum dari Fraksi- fraksi mengenai Raperda tentang RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2018-2023 yang di buka oleh Pimpinan Sidang DPRD Kabupaten Lahat Samarudin.SH

Hadir pada Rapat Paripurna, Polres Lahat, Wakil Ketua I, Ketua DPRD, para Anggota Dewan, Sekda Lahat, Assisten, Staf Ahli, Jajaran OPD, Camat, dan Lurah, 

Jawaban Bupati Lahat terhadap Pandangan Umum dari Fraksi- fraksi yang secara langsung di sampaikan oleh Bupati Lahat Cik Ujang.SH membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2018-2023 yang telah di sampaikan oleh masing-masing Fraksi pada tanggal 27 Maret 2019.

Sementara itu Bupati Lahat telah menyampaikan Pandangan Umum dari masing- masing Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum mengenai Raperda tentang RPJMD Pembangunan Kabupaten Lahat 2018-2023, Bupati Lahat Cik Ujang.SH juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh juru bicara fraksi yang telah memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Lahat yang nantinya akan menjadi suatu gambaran begi Pemkab.Lahat.

Juru Bicara Praksi Partai Demokrat
H Syarol Evendi

Mengucapkan Terimakasih Atas Saran Menyangkut Pelayanan PDAM Tirta Lematang Bahwa Bupati Lahat Sependapt Dengan Hal Tersebut Bahwa   Dalam Waktu Dekat akan Terjadi  Kerjasama Dalam Waktu Dekat Dengan PDAM Tirta Musi Palembang  Merupakan Perusahaan Terbaik penyediaan air bersih terbaik Se- Indonesia 

Pendampingan PDAM Tirta Musi Palembang berdampak positif Terhadap Kinerja Pelayanan Penyediaan Airbersi Di PDAM Tirta Lematang Lahat.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lahat Yang Juru Bicara H Gaharu SE. MM, terimakasih Atas apresiasi tentang Pembangunan Kabupaten Lahat yang telah disampaikan beberapa waktu Semoga apa yang disampaikan untuk Pembangunan 5 tahun kedepannya akan tercapai Dan Sesuai Harapan Masyarakat Kabupaten Lahat.

Pembangunan yang masih Belum Merata Kususnya wilayah persewaan untuk itu sesuai Dengan Misi Kedua Yaitu Meningkatkan Pemerataan Pembangunan sebagai berikut pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitas jalan dan Jembatan yang Berkualitas Dalam Menunjang Efektifitas ekonomi masyarakat

Dengan adanya Pendangan Umum Fraksi yang juga telah mensprot, memberikan dukungan dan saran dengan adannya pandangan umum ini dapat menjadikan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Lahat.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat memberikan Apresiasi kepada masing- masing fraksi yang telah mendukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Lahat yang lebih " Bercahaya "

Ratusan Santri Ponpres Darul Ma'arif " Banyuputih Kabupaten Batang " Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Reporter : Nardi 

Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang Jumat (29/3/2019).

BATANG (POLICEWATCH.NEWS) - Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang menyerukan deklarasi pemilu damai dan doa bersama, Jumat (29/3/2019).

Pada deklarasi itu juga dihadiri perwakilan dari Polri dan TNI, Dalam dekrasi tersebut santri sepakat untuk menjaga keutuhan serta mempertahankan NKRI, menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban bersama Polri maupun TNI.

Tak hanya itu, para santri juga sepakat untuk menolak berita hoaks, radikalisme, teroris, ujaran kebencian, intimidasi, provokasi, adu domba, isu sara dan tindak anarkis menjelang maupun saat pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

"Ini merupakan bentuk keprihatinan kami atas apa yag terjadi pada bangsa Indonesia terutama menjelang Pemilu 2019 yang digelar serentak," tutur Pengasuh Ponpes Darul Ma'arif, Gus Muhammad Fahmi Chusnaini.

Menurutnya, pesta demokrasi seharusnya disambut secara gembira, tapi kenyataannya untuk tahun ini menjadi ajang saling fitnah, caci maki, saling mengumbar ujaran kebencian dan menyebarkan berita kebohongan atau Hoaks.

"Kami sepakat sebagai elemen masyarakat khususnya di elemen santri mengambil sikap persatuan dan kesatuan agar situasi di negara kondusif aman damai tidak saling bermusuhan bertengkar.

"Ponpes Darul Ma'arif nyatakan untuk menyerukan pemilu damai. Mari jaga kesatuan dan persatuan serta wajib untuk menolak segala bentuk yang bisa menimbulkan perpecahan antar bangsa," lanjutnya.

Kanit Binmas Polsek Limpung Polres Batang Ipda Rofi'i mengatakan, di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan informasi begitu cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudahnya melalui beragam media sosial.

Namun, Ipda Rofi'i mengimbau masyarakat tidak langsung percaya dengan informasi yang diterima dan mengirimkannya ke orang lain.

Sebab, tidak semua informasi itu bisa diketahui kebenarannya, karena sekarang ini marak informasi bohong atau biasa disebut Hoaks.

''Sebaiknya informasi yang diperoleh melalui media sosial disaring terlebih dahulu sebelum dishare kembali ke orang lain," ujarnya.

Ipda Rofi'i juga mengajak santri untuk menggunakan hak pilihnya, apalagi pada Pemilu 2019 terdapat lima kotak atau lima surat suara yang dibedakan hanya dengan warna.

"Santri harus ikut mensosialisasikan dan mengajak keluarga serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu demi terwujudnya Indonesia lebih baik," pungkasnya

Drama Baku Tembak Polisi dengan Penjahat, di Bandar Lampung

Reporter : Hartawan

ilustrasi baku tembak

Drama "Detik-detik Polisi Tarik Seorang Ibu yang Ditembaki Penjahat" Saat Buka Pintu Rumah di Lampung

LAMPUNG (POLICEWATCH.NEWS),- Drama baku tembak polisi dan penjahat di Bandar Lampung ternyata memiliki kisah heroik, Polisi menyelamatkan nyawa seorang ibu yang ditembaki penjahat saat buka pintu rumah.

Kejadian menegangkan polisi menyelamatkan seorang ibu yang ditembaki penjahat berlangsung sebelum aksi baku tembak polisi dan penjahat terjadi.

Peristiwa baku tembak polisi dan penjahat terjadi di Jalan Purnawirawan 6A Gunung Terang, Langkapura, Kota Bandar Lampung, pada Kamis (28/3/2019).

Kedua penjahat tersebut akhirnya tewas tertembus timah panas.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Adrian Indra Nurinta menuturkan, kedua pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) bernama Dedy Irawan (37) dan Hendri (36).

Saat hendak ditangkap, keduanya bersembunyi di rumah kosong, Rumah kosong itu berada di belakang rumah pelaku.

"Anggota mengetahui bahwa kedua pelaku lompat pagar dan bersembunyi di rumah kosong, yang dalam kondisi terkunci," ungkap Adrian Indra Nurinta saat gelar perkara, Jumat, 29 Maret 2019.

Polisi lalu memeriksa rumah kosong tersebut.

"Beruntung, ada yang membantu. Ada ibu-ibu yang diserahi kunci," kata Adrian Indra Nurinta.

"Ibu tersebut mengajukan diri untuk membuka pintu karena pintu rumah sulit dibuka. Hanya ibu tersebut yang bisa membuka," kata Adrian menambahkan.

Peristiwa menegangkan kemudian terjadi saat ibu tersebut berusaha membuka pintu rumah.

"Saat dibuka itu, pelaku di dalam rumah sudah menodongkan senpi ke ibu tersebut. Beruntung bisa ditarik oleh anggota, sehingga tembakan tidak mengenai sang ibu," ungkap Adrian.

Adrian menuturkan, ibu tersebut langsung dibawa ke tempat yang aman."Lalu, kami lakukan tindakan tegas," kata Adrian.

"Jadi benar, waktu penangkapan terjadi baku tembak. Beruntung, anggota dan masyarakat selamat semua," lanjutnya.

Hasil Pengembangan Kasus

Adrian mengatakan, penyergapan dua pelaku yang kemudian meninggal di Gunung Terang, berawal dari penangkapan tiga tersangka curat dan curas spesialis rumah kosong.

"Ketiga tersangka yang ditangkap dahulu merupakan komplotan dua pelaku yang kami sergap kemarin (Kamis, 28/3/2019)," tuturnya.

Adapun, ketiga tersangka tersebut, yakni R (33), N (18), DAN P (24), Ketiganya diamankan pada Senin, 4 Februari 2019.

"Dari ketiganya, terbongkar masih ada beberapa pelaku pencuri rumah kosong asal Palembang, dan tempat menjual barang hasil curian," sebutnya.

Pada Selasa, 26 Maret 2019, Adrian mengatakan, Tekab 308 Polda Lampung menangkap empat penadah hasil curian rumah kosong.

Keempatnya yakni DS alias J (37), S (38), MI (30) dan H alias B (49). "Keempatnya ini memang penadah yang sering membeli barang hasil curian dua pelaku yang kami gerebek kemarin," ucap Adrian.

"Dari hasil interogasi, keempatnya mengambil barang hasil curian di sebuah rumah kontrakan di Jalan Purnawirawan, Gunung Terang," imbuhnya.

Lalu pada Kamis, 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, lanjut Adrian, pihaknya melakukan penyergapan.

"Namun, kedua tersangka ini melakukan perlawanan. Sehingga, petugas melakukan tindakan tegas," ujar Adrian.

"Kedua tersangka pun meninggal di lokasi, dan sudah kami serahkan ke pihak keluarga di Palembang semalam," lanjutnya.

Adrian mengatakan, kedua pelaku yang ditembak mati merupakan pelaku curat dan curas lintas provinsi.

"Jadi dia dari Palembang, beraksi di Sumbangsel, Lampung, termasuk Bengkulu," jelasnya.

Adrian menuturkan, setidaknya ada tujuh TKP yang telah dikuras oleh kedua tersangka.

"Tujuh TKP ini di antaranya Korpri, Way Kandis, Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kemiling, dan seterusanya," jelasnya.

Polisi, sambung Adrian, pun masih melakukan pengejaran kelompok jaringan pencuri bobol rumah kosong tersebut.

"Jadi dua tersangka ini ini memang masih ada lagi jaringan lainnya, dan masih kami lakukan pengejaran," tegasnya.

Adrian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan jangan mudah percaya.

"Kalau ada yang mencurigakan langsung laporkan, jangan bertindak sendiri karena banyak pelaku pencurian di wilayah Bandar Lampung banyak memakai senpi rakitan," tandasnya.

Dikenal Sadis

Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, kedua tersangka termasuk nekat dan tak segan melukai korbannya.

"Yang di Jalan Nusantara, juga mereka berdua. Jadi, mereka ini pemetik yang memang incar rumah kosong. Kalau tepergok, akan melakukan kekerasan," tuturnya.

Dari tujuh TKP, kata Ruli, kedua tersangka pernah melakukan aksi pencurian di Bilabong, Kemiling.

"Di Bilabong ini, pelaku sempat menyandera anak pemilik rumah. Kejadian ini pada bulan Januari," paparnya.

Dari hasil penangkapan, Ruli mengaku pihaknya setidaknya menyita barang bukti hasil curian, yakni:

1. Dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver.

2. Dua tablet merk Samsung.

3. Dua unit smartphone.

4. Tiga unit Playstaion.

5. Satu set mini compo.

6. Satu unit Vacum Cleaner.

7. Satu buah tas acecoris berisi perhiasan.

8. Tiga unit Subwofer

9. Dua kotak berisi batu cicin dan uang.

10. Satu buah pisau, palu, obeng, dan kunci T.

12. Dua unit TV LED.

13. Satu unit AC duduk

14. Satu unit kamera DLSR.

15. Dua unit sepeda motor, meliputi Supra X 125 dengan nopol BE 4191 YK, dan Yamaha Vixion bernopol BG 3357 ABE.

16. satu unit mobil Toyota Avanza warna silver bernopol BG 1253 PR.

"Ini semua kami amankan dari rumah kontrakan tersangka di Gunung Terang, jadi silakan masyarakat yang merasa kehilangan bisa ke Polda Lampung," tandasnya. 

GOR Bulungan, Bergoyang "Joget Emak-Emak Buka Kampanye Terbuka" Prabowo-Sandi

Reporter  : Fauzyiah

Joget emak-emak buka kampanye terbuka Prabowo-Sandi di Jakarta, Jumat malam (29/3/2019).

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Kampanye terbuka Pasangan Calon Presiden - Calon Wakil Presiden (Paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (Prabowo - Sandi) di GOR Bulungan, Jakarta pada Jumat malam dibuka dengan joget emak-emak pendukung paslon tersebut dari berbagai partai koalisi pendukungnya" 29 Maret 2019 

Emak-emak tersebut terlihat antusias berjoget dan bernyanyi sambil mengacungkan dua jari di tengah lapangan.

Ada yang berjoget biasa, ada juga emak-emak yang berjoget sambil mengenakan bendera kampanye partai.

Emak-emak ini berjoget diiringi lagu jingle Prabowo-Sandi dan lagu "Goyang Dua Jari" yang dinyanyikan Sabrina, namun diaransemen khusus.

Para pendukung dari kaum Adam pun turut berjoget, saat lagu "Goyang Dua Jari" tersebut diputar.

Pada malam ini, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno akan melakukan kampanye terbuka di GOR Bulungan, Jakarta Selatan.

Kampanye ini dihadiri oleh para politisi seperti Eggy Sudjana, dan akan dihadiri pula oleh para tokoh Parpol koalisi seperti Hidayat Nur Wahid, Amien Rais, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Polri Usut Isu " Grup Whatsapp " Yang Kerahkan Kapolsek Dukung Jokowi

Reporter : Bambang MD

Karopenmas Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo. 

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS)- Polisi akan mengecek obrolan grup whatsapp (WA) bernama 'Pilpres 2019' yang belakangan beredar di masyarakat. Obrolan dalam grup tersebut memuat soal instruksi kepada kapolsek untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bila terbukti ada anggota Polri yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu paslon maka akan ada sanski yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum pasti akan ada tindakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Dedi kepada AWAK MEDIA Jumat (29/3).


Kendati demikian, Dedi menuturkan pihaknya akan lebih dulu mengecek kebenaran grup whatsapp serta isi obrolan di dalamnya. Apalagi, hal itu beredar di media sosial.

"Kita akan cek kebenaran isu tersebut," kata Dedi.

Dedi kembali menegaskan bahwa aparat kepolisian akan menjaga netralitas selama gelaran Pemilu 2019. Hal itu, sambung Dedi, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut diatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, Selain itu, dikatakan Dedi, juga telah ada arahan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tertuang dalam telegram rahasia (TR) soal netralitas Polri dalam gelaran Pemilu 2019.

"Beberapa TR arahan langsung dari pimpinan Polri untuk seluruh anggota Polri harus menjaga netralitas," ucap Dedi.

Obrolan dalam grup WA yang memuat soal instruksi kepada kapolsek untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf juga diunggah akun twitter JS Prabowo @marierteman dalam bentuk screenshoot.

Dalam akun tersebut, menggunggah screenshoot sebuah obrolan grup whatsapp bernama 'Pilpres 2019'. Diduga grup whatsapp tersebut berisikan sejumlah anggota Polri.

Sumber : www.cnnindonesia.com

Kantor Imigrasi Sukabumi Bebaskan 5 TKA Cina

Reporter: Nana Sunarti

Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi menggerebek lokasi proyek pembangunan terowongan PLTMH di Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mempekerjakan orang asing asal Cina.Jumat.29/03 

Sukabumi, (POLICEWATCH.NEWS) - Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi melepaskan lima tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang ditangkap pada 27 Maret saat bekerja di proyek pembangunan Pembangkit Listik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamaan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap lima TKA tersebut, semua administrasi keimigrasiannya lengkap dan tidak ada pelanggaran," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin di Sukabumi, Jumat.29/03

Menurutnya, dari lima TKA yang dibebaskan tersebut empat di antaranya memegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dari DKI Jakarta dan satu lagi dari Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi.

Maka dari itu , satu orang TKA yang mempunya KITAS dari Sukabumi langsung dibebaskan, kemudian yang empat dari hari pemeriksaan semua izinnya ada dan wilayah kerjanya terpenuhi. Namun, ada permasalahan sedikit yakni mereka tidak melapor keberadaan kepada pihaknya.

Sehingga keempatnya akan segera dilepaskan karena pelanggarannya hanya administratif. Namun, pihaknya mendorong perusahaan tempat mereka bekerja agar selalu melaporkan jika menggunakan tenaga ahli dari orang asing.

"Dengan diberikan peringatan ini, baik kepada TKA maupun perusahaan tempat bekerjanya agar setiap memperkejaan orang asing harus melapor mulai dari asal kewarnegaraannya, jenis dan tempat pekerjaannya serta lainnya," tambahnya.

Namun di sisi lain, keberadaan TKA tersebut merupakan tenaga ahli dan tentunya pembangunan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Jika berpandangan kepada satu sisi saja, bagaimana nasib penanam modalnya dan kelanjutan pembangunan tersebut.

Nurudin mengatakan sementara dua dari tujuh TKA yang diamankan pada 27 Maret lalu statusnya ilegal karena mereka hanya memiliki visa kunjungan dan bukan untuk bekerja. Sehingga sudah jelas pelanggarannya dan sanksinya minimalnya dideportasi ke negara asalnya.

Andre Rosiade " Caleg Gerindra " Laporkan Metro TV ke Dewan Pers

Reporter  : MRI /irfan

Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Andre Rosiade

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS)- Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Andre Rosiade melaporkan Metro TV ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran etika jurnalisme. Menurutnya, Metro TV telah memuat pemberitaan yang tidak sesuai fakta soal penolakan warga Dharmasraya, Sumatera Barat, terhadapnya saat kampanye.

"Hari ini saya melaporkan Metro TV karena memuat pemberitaan terhadap diri saya yang tidak mendasar," ujar Andre di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3).

 Andre, yang juga menjabat Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan pemberitaan Metro TVbahwa yang menyatakan bahwa dirinya ditolak oleh warga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Sabtu (23/3), tidak benar. 

Kantor Redaksi Metro TV

Ia mengklaim penolakan bukan dilakukan oleh warga Dharmasraya, melainkan oleh sekitar 30 pendukung pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pendukung Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang notabene politikus PDIP.

Pihak Metro TV  menyatakan bakal terlebih dulu mempelajari substansi pelaporan dari Andre sebelum memberikan respons atau klarifikasi pernyataan resmi.

"Saya harus lihat dulu suratnya. Kebetulan saya belum terima, mungkin masih di sekretaris ya," ujar Pimpinan Redaksi Metro TV Don Bosco kepada awak media, Jumat (29/3).

Andre mengklaim Metro TV tidak pernah mengonfirmasi soal penolakan warga itu. Padahal, ia mengaku terus melakukan kampanye di sejumlah daerah di Dharmasraya hingga Minggu (24/3).

Bahkan, ia menyatakan telah meminta pejelasan dari presenter Metro TV Aviani Malik atas pemberitaan itu. Ia berkata Aviani sempat menawarkan hak jawab namun hingga kini tidak ada kelanjutannya.

"Jadi isu yang disampikan oleh Metro TV bahwa saya ditolak warga di Dharmasraya tidak mendasar dan fitnah. Untuk itu saya melaporkan kepada Dewan Pers supaya Metro TV bisa kembali pada relnya," ujarnya.

Corong Jokowi
Andre menilai Metro TV seperti TVRI pada masa Orde Baru. Ia mengatakan Metro TVsaat ini merupakan corong pemerintahan Jokowi.

Pak Harto (Soeharto) dan pemerintahan masa lalu. Nah sekarang yang terjadi apa, Metro TV corong pemerintahan Pak Jokowi," ujar Andre, Ia berharap Metro TV bisa berubah menjadi media yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik usai dilaporkan ke Dewan Pers.

Selain ke Dewan Pers, Andre mengaku juga bakal melaporkan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berdasarkan pantauan, laporan Andre telah diterima oleh salah seorang staf Dewan Pers.

Sebelumnya, saat ditanya soal tudingan keberpihakan dari kubu 02 terkait penyelenggaraan debat keempat Pilpres 2019, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan pihaknya sudah lama berusaha memberi ruang pada dua kubu Pilpres 2019. Namun, upaya konfirmasi itu terhambat dengan boikot dair pihak 02.

"Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, Whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani," aku dia, beberapa waktu lalu.

Novel Baswedan Masuk Bursa Calon Jaksa Agung Versi Prabowo

Reporter : M R I/ irfan  

Novel Baswedan masuk bursa Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menangkan pilpres 2019

Jakarta, (policewatch.news) - Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyatakan penyidik KPK Novel Baswedan merupakan calon Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang pada Pilpres 2019. 

Selain Novel, Andre berkata mantan Komisioner KPK Bambang Widjajanto dan Busyro Muqoddas juga berpeluang menjadi Jaksa Agung.

"Ada beberapa nama yang menjadi calon-calon Jaksa Agung Pak Prabowo, tapi semua berpulang kepada hak beliau (Prabowo).

Capres 02 Prabowo Subianto saat menyapa masyarakat di kampanye terbuka

 Saya kasih bocorannya, ada wacana Mas Novel Baswedan, Mas Bambang Widjojanto, dan Basyro Muqoddas," ujar Andre di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3).

Andre tidak dapat memastikan siapa calon yang paling kuat menjadi Jaksa Agung saat ini. Namun, ia mengklaim Jaksa Agung yang dipilih Prabowo nantinya merupakan sosok yang bersih dan berintegritas. "Tidak mungkin kita itu menyapu pakai sapu yang kotor," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pembagian jabatan oleh Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden bukan merupakan masalah. Ia menilai hal itu sebagai bentuk keterbukaan Prabowo kepada publik.

"Kita jangan lagi beli kucing dalam karung. Sehingg saya rasa kami sebenarnya sudah mendorong Pak Prabowo untuk menyampaikan beberapa tokoh yang akan menjadi menterinya supaya rakyat tidak lagi tertipu seperti 2014," ujar Andre.

Andre lantas mengungkit janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014. Ia mengatakan Jokowi pernah berjanji tidak mengangkat Jaksa Agung dari kalangan partai.

"Tetapi kader Partai NasDem yang jadi Jaksa Agung. 'Saya (Jokowi) tidak akan mengangkat kader-kader parpol menjadi menteri', ternyata kebanyakan juga kader parpol yang jadi menteri. Bahkan ada juga Ketum parpol yang jadi menteri," ujarnya.

Terkait dengan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yodhoyono menjadi menteri, Andre menilai hal itu wajar disampaikan Prabowo. Sebab, ia menilai AHY merupakan anak muda yang memiliki visi yang jelas bagi bangsa.

"Lalu merepresentasikan kalangan milenial, punya dukungan parpol, dan layak menjadi calon menteri. Kenapa tidak," ujar Andre.

Pemprov Jateng Gelontorkan Dana 16 Miliar, Untuk Pengadaan 2.858.000 Kartu Tani

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri : Anggota Komisi A DPRD jateng, Syamsul Bahri, Anggota Komisi B ,Yudi Sancoyo

serta Pojok kanan , Anggota Komisi E .Muhammad Zein. Foto : M. Taufiq.Sapta..

Semarang, ( Police Watch.News ),- Anggota Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo mengatakan, Pemerinta Provinsi Jawa Tengah melalui implementasi Perda No 5 tanuhn 2016, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Jateng, akhirnya mengetahui secara riil jumlah petani yang ada di jateng. Data riil yang diketahui dengan pasti jumlah petani di jateng ada 2.858.000 jiwa . yang mana sebelumnya dari pihak komisi BDPRD Jateng menanyakannya tidak ada data yang kongkrit mengenai jumlah petani di jateng tersebut, hal ini di sampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo, saat Acara Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Melalui Media Massa, yang di selenggarakan di Hall Lantai IV Gedung
DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 28/3/2019.

Menurut Yudi dalam pengadaan kartu tani untuk para petani yang ada jawa tengah ini pertama kali ada di Indonesia merupakan kartu bergengsi . Kartu Tani bertujuan memberikan indentitas bagi petani ,kelebihan kartu tani diantaranya, petani punya jaminan untuk mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah, kartu tani menjadi pioneer elektronik pertama kali di Indonesia, kemudian menjadi Sistem Informasi Pertanian Indonesia ( SIPI ).

Dengan kartu tani ,para petani bisa memperoleh asuransi petani dengan catatan kalau sudag
memiliki kartu tani,” ucapnya.

“ Manfaat lain kartu ini untuk mengetahui data kemiskinan di jawa tengah , perlu diketahui bahwa jumlah kemiskinan di jateng ada 1,4 juta jiwa .ujarnya.

Namun demikian,lanjut Yudi setelah dievaluasi kartu tani ternyata banyak mengalami kendala,diantaranya :
1.Kendala Sosiologis, dimana rata rata petani usia diatas 50 tahun, yang aktif, kurang tertariknyabgenerasi muda menggeluti sebagai petani dikarenakan Nilai Tuar Petani (NTP) rendah, petani usia tua gaptek masih menggunakan system konvensional.
2. Kendala Tehnis, banyak kios belum terampil dalam menggunakan mesin EDC masih perlu di
bantu dari pihak terkait, Kartu tani tidak bisa menjangkau sampai pelosok desa, persyaratan administrasi petani merasa keberatan setahunya gratis adanya kartu tani tersebut.
3. Kendala Administrasi, sebangai contoh kartu tani di Kabupaten Kudus sudah tidak ada biaya
administrasi, beban transaksi Rp. 3.000 dihapus sejak 25 februari 2019.
4. Kendala geografis, mesin EDC harus dekat dengan kios rata rata petani tidak mau antri dalam mendapatkan pupuk. Oleh karena tu perlu adanya sosialisasi ,pembinaan pemakaian kartu tani ketika di lakukan simulasi sehingga petani sudah bisa cara menggunakannya,”pungkasnya.

Sementara itu anggota Komisi A, Syamsul Bahri, terkait dengan persiapan pemilu 2019 ini mengatakan, Dalam penyelenggaraan pemilu kali ini ada beberapa KPUD sampai sekarag ini belum menerima kartu suara, banyak kotak suara yang dimakan rayap sebelum dipakai pemilu, untuk itu dibutuhkan pemeliharaan ekstra, kemudian tidak punya gudang untuk menyimpak kotak suara ,peserta pemilu rata rata mendapatkan kendala dalam sosialisasi untuk itu syamsuk berharap media dapat memberikan informasi kepada masyarakat,Ujarnya.

Menurut Syamsul, kinerja yang kami sampaikan berhubungan dengan kemitraan komisi A dengan dengan KPU terkait pemilu ,seperti kita ketahui bersama bahwa nanti 17 april 2019 bangsa Indonesia mempunyai hajatan konstitusi yaitu menyelenggarakan pemilu serentak, yang mana aru pertama kali dalam sejarahnya yang akan diselenggarakan dan di harapkan menghasilkan pemilu yang berkualitas dan effisien, ucapnya.

“ kami sampaikan bahwa pemilih di jatengada sekitar 27.961.686 yang terdiri laki laki 13.922,728 dan perempuan 14.038.958 pemilih ini sesuai dengan DPT. KPU penya target realistis 77,5 persen dari partisipasi pemilih secara nasional.ucapnya,

Pada kesempatan yang sama anggota komisi E, Muh. Zein dalam dialog menambahkan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya PPDB 2019. Dalam pantauan Anggota Komisi E UNBK di tingkat SMK relative lancar yang dilaksanakan 25 sd 28 maret 2019 .namun demikian masalah ada beberapa kendala di daerah disebabkan listrik mati adanya keterlambatan token dari pusat ke daerah ,secara psikologissedikit terganggu namun bisa segera teratasi.

“ Kami berharap pelaksanaan UNBK baik dijenjang menengah SMA,SMK,MA dan di jenjang pendidikan dasar SD,SMP bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak ada kendala kendala yang serius dimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ujarnya.

Muh. Zein menambahkan sebentar lagi kita mengadakan PPDB 2019 online,orang tua harus mempersiapkan putra putrinya lebih dini, karena dengan Permendikbud No 51 tahun 2018 ada system baru yang di prioritaskan yaitu system Zonasi dan SKTM sekarang bukan merupakan syarat utama dalam PPDB 2019 nanti,” pungkasnya.

Polling Pilpres Periode 2019 -2024

Polling Pilpres Periode 2019 -2024

Jokowi - Ma'ruf Amin

Prabowo - Sandiaga S Uno

Created with QuizMaker

Banjir Bandang Rendam 2 Desa juga Robohkan Tembok Sekolah, Murid Terpaksa Diliburkan

Reporter : Abucek

Tembok pembatas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) roboh Kamis (28/3) petang..

Tasikmalaya (policewatch.news) - Banjir bandang merendam enam kampung di dua desa Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyebabkan aktifitas pendidikan lumpuh. Ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terpaksa diliburkan.

"Tidak ada korban jiwa meski 10 rumah dalam kondisi rusak," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya, Ria Supriana, Kamis (28/3) petang.

Menurutnya, hujan deras yang terjadi sejak siang kemarin menyebabkan lonjakan air cukup signifikan. Bahkan tanggul penahan Sungai Cibanjaran sepanjang 3 meter jebol.

"Luapan sungai tersebut membawa material lumpur cukup tebal termasuk tumpukan sampah plastik yang menimbulkan sumbatan," kata dia.

Akibatnya sebanyak enam kampung yang berada di sepanjang Sungai Cibanjaran ikut terdampak banjir. Total ada 35 rumah penduduk di dua desa yang terendam, termasuk tembok pembatas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) roboh.

Tercatat puluhan rumah yang berada di Kampung Babakan Kondang, Gayonggong, Cibanjaran, Kikisik, Gunung Balong, dan Kikisik Wetan, Desa Sinagar dan Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu ikut terendam.

Ia menyatakan, selain banyaknya sumbatan sampah, banjir bandang juga diakibatkan aktivitas penggalian pasir Galian C berada di wilayah Sukaratu.

"Jika hujan turun dipastikan luapan air di Sungai Cibanjaran akan meluap kembali," ujarnya.

Selain aktivitas warga yang terganggu, banjir tersebut menyebabkan proses belajar ratusan siswa di Sekolah Dasar (SD) Gunungsari 2 dan SMP Gunung Balong diliburkan.

"Kondisi ruangan kelas sekolah banyak lumpur dan sekarang para petugas berupaya secara gotong-royong membersihkan lokasi itu," kata dia.

Kepala Sekolah Dasar Gunungsari 2, Ai Nendah, mengatakan hujan deras yang telah terjadi sejak kemarin sore, mengakibatkan tujuh ruang kelas sekolah tergenang banjir, dengan ketinggian bervariasi antara 50 centimeter hingga 1,5 meter.

Bahkan ruang kepala termasuk perpusatakaan ikut terdampak banjir. "Kami terpaksa harus meliburkan siswa untuk belajar di rumahnya masing-masing, karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

Polda Jateng Bongkar Praktik Gas Oplosan Beromzet Ratusan Juta

Reporter : Nardi

Pres Rilis Polda Jateng Terkait gas oplosan Kamis (28/3)

JATENG (POLICEWATCH.NEWS) - Polisi membongkar jaringan pengoplos gas elpiji bersubsidi 3 kilogram ke non subsidi beromzet ratusan juta di wilayah Semarang, Boyolali, dan Sukoharjo. Tiga pelaku ditangkap yakni Artya Brahman (32) warga Semarang, Sugeng Sanjaya (34) warga Boyolali, Margono (33) warga Sukoharjo.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triadmaja mengatakan, para pelaku sudah menjalankan aksinya sejak 2018. Mereka beraksi dengan cara memindahkan isi gas subsidi ke tabung 12 dan 50 kilogram.

"Mereka modus sebelum dioplos gas 3 kilogram direbus terlebih dahulu, kemudian dipasang selang regulator dihubungkan ke tabung gas LPG 5,5 kilogram dan 12 kilogram," kata Agus Triadmaja usai gelar perkara di Polda Jateng, Kamis (28/3).

Kemudian, usai selesai memasang segel palsu untuk selanjutnya dijual dengan harga normal. "Biasanya kalau harga normal 12 kilogram harga pasaran Rp 130 ribu. Sedangkan harga pasaran Rp 140 ribu. Mereka ini harga berani bersaing dipasaran," ungkapnya.

Untuk mendapatkan tabung gas 3 kilogram, pelaku sendiri berusaha membeli gas subsidi dengan menyambangi toko-toko sekitar.

"Dari pengakuannya beli di toko. Untuk mengoplos tabung gas subsidi ke tabung gas ukuran 12 kilogram sendiri, butuh sekitar 4 hingga 5 tabung gas. Itu pun takarannya tidak sesuai," kata dia.

Untuk keuntungan sendiri bisa sekitar Rp 100 juta dan keuntungan bersih mencapai Rp 30 juta. "Untuk pelaku pengoplos Tabung gas di Semarang hasilnya dijual ke warung wilayah Semarang dan Kendal," ucapnya.

Petugas kembali menangkap Margono pengoplos di wilayah Sukoharjo tepatnya di Kenteng RT 2 RW 3, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasuro, Rabu (20/3).

"Hasil pengembangan itu berada di Sukoharjo yaitu di wilayah Boyolali dengan pelaku Sugeng Sanjaya Wates, Boyolali," terang Agus.

Agus menjelaskan, Margono dan merupakan pelaku jaringan yang mengedarkan gas oplosan di wilayah Sukoharjo, Kartasura, Boyolali dan Surakarta.

"Ketiga pelaku dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui sudah melakukan aksinya selama satu tahun terakhir. Modusnya sama, memindahkan gas dari gas bersubsidi atau gas melon ke gas tabung 5,5 KG dan 12 Kg," jelasnya.

Hingga saat ini jajaran Krimsus Polda Jateng masih melakukan pengembangan, terutama pada pelaku Artya Brahman yang beraksi di Semarang.

"Tentu akan kita dalami sebenarnya siapa saja, apakah ada jaringan diatasnya, kemudian siapa-siapa yang terkait dengan proses. Masih kita dalami," ujarnya.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono mengaku modus kejahatan seperti pengoplosan gas subsidi ke non subsidi terjadi menjelang bulan ramadhan, karena ketersediaan gas dan sembako pasti akan ada seperti fluktuasi harga.

"Plus adanya 'hilang' di pasar. Untuk menyikapi ini, ditkrimsus polda jateng sudah mengambil langkah-langkah awal. Dari pengungkapan ini, intinya kita me warning kepada mereka yang bermain-main seperti ini, supaya tidak lagi bermain dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, yang tentunya ada sanksi pidananya," tegas Hendra.

Polisi menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 32 ayat (1) UU RI no. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan total ancaman minimal 9 tahun kurungan.

"Dari ketiga pelaku ini kami menyita total 579 tabung gas LPG terbagi masing-masing tabung 3 KG, 5,5 dan 12 KG. Kita juga menyita sejumlah alat yang digunakan untuk mengoplos gas dari melon ke gas 5,5 dan 12 KG," tutup Hendra Suhartiyono

Kepala Puskesmas di Tuban " Raup Rp 171 Juta Hasil Pungli Honor 36 Pegawai" Selama 4 Bulan

Reporter : Sugianto

Pres Rilis Polda Jatim terkait Pungli di Puskesmas Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Kamis (28/3).

Tuban- Jatim (policewatch.news)  Kepala Puskesmas Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Subdit V Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jawa Timur dengan barang bukti uang Rp 171 juta. Tersangka, selama empat bulan terbukti melakukan pungutan liar dari honor yang diterima 36 karyawannya.

Menurut Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, pungli dilakukan tersangka berupa pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Honor dari BPJS itu diterima karyawan tiap bulan berdasarkan kinerja karyawan setiap harinya. Sehingga pemotongannya bervariatif, yaitu antara Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta per karyawan.

Dari angka pemotongan tersebut, 40 persennya masuk rekening pribadi tersangka dan 60 persennya tersangka beralasan untuk kepentingan lain, seperti biaya operasional kegiatan dan lain sebagainya.

"(Pemotongan) sudah berjalan empat bulan," kata Yusep di Mapolda Jawa Timur, Kamis (28/3).

Bahkan, dari hasil pendalaman penyidik, pemotongan honor dari BPJS untuk para karyawan Puskesmas Widang ini juga terjadi di tahun 2018. "Untuk tahun sebelumnya kita pun akan melakukan pengecekan," sambungnya, Sayangnya, dalam OTT ini polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan masih dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah setempat. "Namun apabila hasil penyelidikan lebih lanjut dipandang perlu (penahanan), ya kami akan melakukan upaya paksa," ujar Yusep.

Selain SP, Yusep mengaku, pihaknya juga tengah membidik satu tersangka lain yang ikut serta dalam konspirasi ini. "Untuk (tersangka) satunya masih dalam proses pendalaman. Hasil penyelidikan akan kami lihat, namun empat pegawai sudah kami perikasa," tandasnya.

"Dari hasil OTT ini, kami telah menyita barang bukti uang sejumlah Rp 171 juta, satu bendel SPJ JKN, satu dokumen pemotongan dana Jaspel, empat unit handphone, dua buku rekening, dan satu unit laptop," tandas Yusep.

Tersangka akan dijerat Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Polres Tangsel Ungkap Penipuan Modus Kupon Berhadiah Mobil

Reporter : A Wakid

Polres Tangsel Ungkap Penipuan Modus Kupon Berhadiah Mobil

Tangsel, (policewatch.news) - Polres Kota Tangerang Selatan berhasil mengungkap tindak pidana perlindungan konsumen dan penipuan yang dilakukan komplotan terorganisir dari UD Surya Agung Perkasa (SAP), dengan modus kupon undian berhadiah, Pelaku berinisial SAP, memperdayai para korban dengan memberikan kupon undian berhadiah setelah menyetorkan uang senilai Rp 14 juta dan menandatangani sejumlah persyaratan.

Kasat Reskrim Polres Kota Tangsel, AKP Alexander Yurikho mengatakan, 6 pelaku yang diamankan itu memiliki peran berbeda untuk melancarkan aksi kejahatannya dalam menipu para korban.

"Kami amankan 6 orang pelaku, Sri Sudarti (pemilik usaha), Genta Kurniawan, Renold Firnando, Eli Susanti (supervisor) Marjoni dan Sofyan (marketing), Masing-masing memiliki peran berbeda yang bertugas sebabagai marketing, supervisor dan pemilik usaha," terang Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alexander di Mapolres Tangsel, Kamis (28/3).

Dijelaskan dia, pengungkapan kasus itu bermula saat pelaku Sofyan yang bertindak sebagai pencari calon korban (marketing), menawarkan kupon voucer kepada korban yang dia temui usai keluar berbelanja di mini market di kawasan Tangerang Selatan.

"Kupon voucer itu setelah dibuka ternyata terdapat tulisan voucer makan dan gambar undian berhadiah, mulai dari TV, lemari es, sepeda motor hingga mobil. Oleh pelaku marketing, korban kemudian diminta untuk datang ke kantor Surya Agung Perdana (SAP) di Ruko Golden Boulevard, BSD, untuk proses selanjutnya," kata dia.

Korban yang percaya kemudian mendatangi kantor SAP dengan bertemu, pelaku supervisor untuk mengambil voucer makan dan kupon undian.

"Setelah korban mengambil kupon undian dan membuka kupon tersebut, ternyata kupon tersebut berisi hologram, dan korban diarahkan jika ingin menggosok hologram tersebut harus mengikuti persyaratan dan ketentuan antara lain persyaratan harus membayarkan uang sebesar Rp 13.999.000, dan menandatangai surat pernyataan," lanjut Alex.

Atas bujuk rayu pelaku, korban yang semakin terperdaya lanjut Alex, diyakinkan akan diberikan uang pengganti sebesar Rp 20 juta apabila kuponnya kosong. Sehingga korban tertarik dan mau membayar serta menandatangani surat pernyataan yang disodorkan sang supervisor.

"Setelah dipenuhi semua persyaratan itu, korban diperbolehkan untuk menggosok hologram tersebut, setelah hologram tersebut dibuka ternyata korban mendapatakan Air Purifier, Dimana atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena harga Air Purfire tersebut tidak sebanding dengan uang yang dibayarkan sebesar Rp 14 juta," terang Alex.

Sehingga korban melaporkan kejadian yang dia alami kepada pihak Ke polisian untuk penyidikan lebih lanjut.

"Kemudian ke-6 pelaku berhasil kami ringkus di kantornya," kata Alex.

Dari pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 14 juta, 1 kotak undian, 7 bandel dokumen pemenang undian, 565 lembar kupon undian dan 385 kupon SAP yang akan diserahkan marketing kepada calon korban, 38 koran Warta Kota terbitan tanggal 10 Agustus 2018, dan beberapa barang hadiah yang akan diberikan kepada korbannya.

Keenam pelaku, atas perbuatannya disangkakan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman Penjara 5 Tahun.

Saat ini, jajaranya baru menerima laporan dari 3 korban kejahatan yang dilakukan kelompok yang menamakan UD Surya Agung Perkasa (SAP). Polisi menduga, ada banyak korban yang hingga kini tidak melaporkan kejadian yang mereka alami.

"Saat ini baru tiga laporan, yang mereka benar-benar menjadi korban. Tapi ada 7 orang lainnya yang telah memberitahu kami, bahwa dirinya pernah ditawari modus oleh SAP ini," katanya.