Eks Kapolsek: Jangan Jadikan Kami Alat Merebut Kekuasaan

Reporter ;IRFAN

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). 

Jakarta, (policewatch.news) -- Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis meminta kepada petinggi Polri agar tidak menggunakan anggota polisi khususnya level tamtama dan bintara dalam memperebutkan kekuasaan di Pilpres 2019. Sulman merasa ada banyak keganjilan berdasarkan pengalamannya sejauh ini.

"Kepada para pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut suatu kekuasaan," tutur Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).

"Kami adalah patriot bangsa. Kami adalah penegak hukum yang harus bekerja sesuai dengan harapan rakyat," ujar Sulman.

Sulman melontarkan pernyataan demikian berangkat dari apa yang ditemuinya. Misalnya, Sulman diperintahkan untuk mendata dukungan masyarakat oleh Kapolres Garut. Perintah juga ditujukan kepada seluruh kapolsek.
Sulman mengatakan Kapolres juga memerintahkan para Kapolsek untuk menggalang dukungan di masyarakat agar memilih paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Dia merasa baru pada Pilpres kali ini ada perintah semacam itu.

Sulman kemudian mengajak seluruh anggota kepolisian, khususnya berpangkat tamtama dan bintara, agar tidak takut menolak perintah keliru dari atasan. Dia menegaskan bahwa anggota kepolisian wajib bersikap netral. Tidak mendukung kepada salah satu peserta Pilpres 2019. 

Sulman menegaskan bahwa itu telah diatur jelas dalam Undang-Undang Kepolisian. Tugas anggota polisi, lanjutnya, yakni menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum secara adil dan profesional, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Bukan berpihak kepada peserta pemilu.

"Saya mengajak kalian semua jangan pernah ada rasa takut untuk menolak setiap perintah yang salah. Kita adalah abdi negara. Digaji oleh rakyat," ujar Sulman.

"Saya menyampaikan ini semua demi keamanan ketenangan kenyamanan sahabat-sahabat, rekan rekan saya kepolisian yang tersebar di Sabang sampai Merauke," lanjutnya.

Sebelumnya, Sulman membeberkan sejumlah keganjilan yang dirasakannya sejak beberapa bulan terakhir saat menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut. Kini, dia dimutasikan ke Polda Jawa Barat di bagian seksi penanganan pelanggaran. 

Ada sejumlah hal yang membuat dirinya dimutasi. Sebagian besar diantaranya, Sulman dituduh mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Kami diancam. Para kapolsek, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 1 kalah, kami akan dipindahkan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan Sulman Azis soal perintah penggalangan dukungan.

"Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis. 

"Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas," katanya. 

Mantan Kapolsek Mengaku Diarahkan Kapolres Galang Dukungan ke Jokowi

REPORTER : MRI / irfan

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). 

Jakarta, (policewatch.news)- Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

"Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
 Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya. Dalam rapat itu, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan.

Sulman menyebut itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan," ucap Sulman.

Sulman saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai kapolsek. Dia dimutasikan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran. 

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis, yang mengaku diarahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi  Minggu (31/3).
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
"Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas," katanya.

Sementara terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo, adalah mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.

Saat ini, Sulman dimutasi ke fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang mutasi rutin personel Polri.
"Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya," ucapnya.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo juga belum memberikan respons ketika dihubungi pada hari ini.
Mendata Kekuatan
Sebelumnya, Haris Azhar menyebut kepolisian mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Dia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.

Haris mengatakan data yang diperoleh dihimpun oleh Polres dan Polsek menggunakan Microsoft Excel.

"Kami punya daya di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan Paslon 01 dan Paslon 02. Kelompok ini dukung siapa," tutur Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pekan lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.

"Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi - potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi," kata Dedi beberapa waktu lalu

27 Tahun jadi Polisi " Baru Kali Ini Berpihak" Tutur Eks Kapolsek Pasirwangi

 Reporter : MRI/ irfan

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). 

Jakarta,(POLICEWATCH.NEWS) -- Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis menyatakan selama 27 tahun menjadi Polisi baru kali ini dirinya diminta berpihak kepada salah satu pasangan calon di perhelatan Pemilihan Presiden 

Saat ini Sulman sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dipindahkan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.

"Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, sudah bertugas di mana-mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," kata Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).

Sulman sebelumnya mengungkap mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kata Sulman, dalam rapat Februari lalu, Kapolres Kabupaten Garut memerintahkan para kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon 01 dan 02.

Para kapolsek itu, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan," ucap Sulman.

Sulman mengaku tidak tahu pasti asal muasal perintah itu berasal. Dia enggan menjawab apakah perintah tersebut diberikan langsung dari pucuk pimpinan Polri atau Polda Jawa Barat.

"Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (kapolres)," tutur Sulman.

Kini, Sulman mengaku sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dimutasikan ke Polda Jawa Barat seksi penanganan pelanggaran.

Kebijakan itu diterapkan karena Sulman dituduh mendukung acara deklarasi Prabowo-Sandi di wilayahnya pada 15 Februari lalu. Sulman mengaku difitnah turut membiayai acara tersebut.

Sulman juga dituduh mendukung paslon 02 karena sempat berfoto dengan salah satu pemuka agama NU setempat pendukung Prabowo-Sandi. Pemuka agama tersebut adalah ketua panitia acara deklarasi.

"Saya berfoto, sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres. Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan," tutur Sulman.

Sumber : cnnindonesia.com

BERITA DUKA – INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN
TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA KELUARGA BESAR IMTV & CREW

Telah berpulang ke rahmatullah

Ninsih Binti Djupiriadi

Adik Kandung Dari BAMBANG MD  
Kepala Perwakilan Media POLICEWATCH SUM-SEL  & Sekertaris DPD IWO Lahat

Hari /Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019

Pukul : 08.30 Wib di RS.Sarjito Yogyakarta

Alamat : Gunung Kidul Yogyakarta

Dikebumikan Minggu, 31 Maret 2019 pukul 13.00 Wib ba'da Sholat Dzuhur di TPU Gunung Kidul Yogyakarta

Kita do’a kan semoga arwah almarhumah diterima disisi Allah yang Maha Esa,
dan keluarga yang di tinggalkan mendapat kekuatan lahir dan Batin. Amin

Taufik Y : Transparansi Anggaran Wajib Tanpa Pengecualian.

H.M.Taufik Yasak SH.MM  salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah

Reporter : Julianto Putra

Muratara.(policewatch.news) - Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) salah  satu upaya yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien. 

H.M.Taufik Yasak SH.MM  salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah,ia juga merupakan ketua Non Goverment Organitation (NGO) sahabat Ombusdman serta mantan ketua perwakilan Ombusdmen RI provinsi Jambi tahun 2013-2018,yang turut menyoroti permasalahan transparansi anggaran tepat nya di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).Minggu,31-Maret-2019.

Taufik Yasak menghimbau bahwa, "Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keterbukaan (Transparansi) anggaran yang lebih baik untuk kemajuan suatu daerah,justru itu komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai transparansi anggaran." Ujar Mantan Direktur Bank BPD jambi. 

Dalam diskusi nya Taufik memaparkan,

“Transparansi anggaran efektif dalam mencegah korupsi dan memungkinkan partisipasi warga didalamnya, jadi pentinganya Transparansi anggaran wajib tanpa pengecualian” ungkap staff Lawyers KAI  (Kongres Advokasi Indonesia).

Dilanjutkannya,"Bicara  masalah anggaran pemerintah kabupaten Muratara itu sudah jelas harus di umumkan secara transparan.Sebab,untuk mengesahkan anggaran harus di ekspose,ditayangkan,dibacakan dan di saksikan oleh  DPR,DPRD,Ormas dan masyarakat.Namun,saat sudah di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) malah ditutup-tutupi itu tidak boleh dan melanggar aturan tentang transparasi pemerintahan,berarti ada "maksud" di balik ini semua apa lagi tidak sama sekali di terapkan pada portal resmi pemerintahan yakni situs  Sistem Informasi  Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)." Ujar mantan ketua perwakilan Ombusdman RI jambi.

Setalah saya cermati ada 17 OPD yang belum mengekspose anggaran tentang perencanaan pengadaan,jika para OPD yg menutup-nutupi transparan anggaran artinya mau bermain sendiri.Nah ini jelas-jelas terindikasi ada unsur Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN) nya,untuk itu coba para Inspektorat selaku APIP pemda dan BPKP provinsi agar periksa dan memang itu tugasnya, sebelum diperiksa langsung oleh KPK mengenai tertutupnya transaparansi anggaran ini. Pungkasnya.

BERITA DUKA – INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

Telah berpulang ke rahmatullah

Ninsih Binti Djupiriadi

Adik Kandung Dari BAMBANG MD  
Kepala Perwakilan Media POLICEWATCH SUM-SEL  & Sekertaris DPD IWO Lahat

Hari /Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019

Pukul : 08.30 Wib di RS.Sarjito Yogyakarta

Alamat : Gunung Kidul Yogyakarta

Dikebumikan Minggu, 31 Maret 2019 pukul 13.00 Wib ba'da Sholat Dzuhur di TPU Gunung Kidul Yogyakarta

Kita do’a kan semoga arwah almarhumah diterima disisi Allah yang Maha Esa,
dan keluarga yang di tinggalkan mendapat kekuatan lahir dan Batin. Amin

TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA KELUARGA BESAR MEDIA POLICE WATCH

Prabowo : Nilai 51% Saham Freeport ke Indonesia " etok-etok

 REPORTER : MRI/irfan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange, bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak 'etok-etok' pak," ujar Prabowo

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Calon presiden nomor urut 02 menilai saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki Indonesia sebesar 51 persen hanyalah kepura-puraan (etok-etok).

"Apakah bapak sadar bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange, bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak 'etok-etok' pak," ujar Prabowo dalam Debat Ke-4 Pilpres Pemilu 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu malam.

Selain itu, Prabowo menegaskan pengelolaan bandara maupun pelabuhan sebaiknya dikelola oleh anak bangsa.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, pengelolaan pelabuhan maupun bandara bukan hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga keamanan nasional.

"Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah 'strategic', bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, tapi masalah 'strategic'," demikian Prabowo.

Prabowo: Pemimpin Harus Mempersatukan, Bukan Pecah Belah

REPORTER : MRI/irfan

Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS) - Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut sikap pemimpin yang ideal dalam pendidikan ideologi. Salah satu kriteria pemimpin yang disebut oleh Prabowo adalah tidak menjalankan politik pecah belah.

Pernyataan Prabowo itu terlontar saat menjawab pertanyaan dari panelis mengenai pendidikan ideologi tanpa indoktrinasi.

"Terutama para pemimpin harus memberikan contoh mempersatukan, menyejukkan," kata Prabowo di Debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3).


Namun masih ada kriteria lain yang menurut Prabowo perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satu di antaranya adalah menjalankan politik persatuan, bukan politik pecah belah. 

"Memberi contoh dalam edukasi ini, dalam pilih orang tidak memandang ras suku dan agama, harus lihat politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik perbedaan," imbuhnya.

Sebelumnya Prabowo menyebut pendidikan mengenai Pancasila harus masuk dalam sistem pendidikan mulai dari TK hingga Strata 3. Hal itu menurutnya penting untuk mengabarkan bagaimana negara dapat terbentuk kepada generasi muda.

Prabowo: Saya Pilih Teknologi Lama, tapi Kekayaan Tak Mengalir ke Luar Negeri

REPORTER : MRI/irfan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019

JAKARTA, (POLICEWATCH.NEWS) - Calon presiden Prabowo Subianto kembali menyebut bahwa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. 

Awalnya, Prabowo menjawab berbagai pelayanan berbasis elektronik yang sudah dibangun pemerintahan Joko Widodo. Bagi Prabowo, yang paling utama adalah tujuan pemerintah. 

Jika tidak political will dari pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi, kata Prabowo, maka sistem elektronik yang dibangun hanya terlihat indah.

 "Kalau tujuan pemerintah tidak jelas, maka terjadi kerugian besar bagi negara," kata Prabowo. "Kita boleh punya teknologi informasi, sistem yang hebat, punya kartu yang banyak sekali.

Indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah-olah cepat," kata Prabowo.

 "Untuk apa cepat kalau cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia," tambah Prabowo.

Debat Keempat Capres : Jokowi di Tuduh Antek PKI - Prabowo Dituduh Bela Khilafah Mereka Saling Curhat

Reporter : MRI/irfan

Debat keempat capres Pilpres 2019

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS) - Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saling menceritakan sering menerima tuduhan yang bukan-bukan. Mereka menyampaikan itu dalam debat capres keempat.

Mulanya, saat kesempatan menanggapi Jokowi perihal pendidikan Pancasila, Prabowo mengatakan bahwa dirinya sering mendapat tuduhan miring dari pendukung Jokowi. Tuduhan yang dimaksud yakni bakal menerapkan sistem pemerintahan khilafah dan menghilangkan tahlilan. Prabowo merasa gusar dengan hal itu.

"Saya bertanya apakah anda paham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah, seolah saya akan larang tahlilan," kata Prabowo saat debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). . 

"Ini tidak masuk akal," lanjutnya dengan gusar.  

Prabowo menegaskan bahwa dirinya hidup dalam keluarga yang heterogen. Dia mengatakan lahir dari rahim seorang ibu yang beragama nasrani.

Berangkat dari itu, Prabowo menegaskan tidak akan mungkin menihilkan Pancasila. Terlebih, sejak usia 18 tahun telah mengabdi sebagai tentara untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI.

"Bagaimana saya dituduh mengubah Pancasila, sungguh kejam, saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu," tutur Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak  menuding secara gamblang bahwa Jokowi yang berada di balik tuduhan itu semua. Prabowo justru memuji lawannya itu. Dia mengatakan Jokowi adalah sosok yang nasionalis.

"Saya yakin percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya percaya Pak Jokowi patriot,. Saya yakin Pak Jokowi nasionalis. Karena itu saat dilantik saya datang dan beri hormat," kata Prabowo.

Jokowi lalu mendapat giliran bicara. Senada, Jokowi juga yakin bahwa Prabowo adalah sosok nasionalis dan Pancasilais. Dia pun yakin Prabowo adalah seorang patriot.

Jokowi lantas mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku bernasib serupa seperti Prabowo, yakni kerap diterpa tuduhan miring. 

"Saya juga percaya kok Pak Prabowo Pancasilais. Saya percaya Pak Prabowo nasionalis. Saya percaya Pak Prabowo patriot, percaya. Masalah tuduh menuduh saya juga sering dituduh," tutur Jokowi. 

Jokowi menceritakan bahwa dirinya diterpa isu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan tersebut, kata Jokowi, berlangsung selama 4,5 tahun belakangan.

Namun, Jokowi mengklaim dirinya tidak larut dalam tuduhan semacam itu. 

"Empat setengah tahun saya dituduh Pak Jokowi PKI. Saya biasa biasa saja, tidak pernah saya jawab," ucap Jokowi.  

Menurut Jokowi, jauh lebih penting bagaimana dirinya dan Prabowo membumikan Pancasila jika terpilih dalam Pilpres 2019 nanti. Caranya, kata Jokowi, bisa dengan menunjukkan contoh sikap yang baik sebagaimana seorang pemimpin. Misalnya dengan tidak menghujat, menghina, dan menjelekkan satu sama lain.

"Yang saya lihat politikus kita, kenapa tidak berikan contoh yang baik. Bagaimana sopan santun tata krama, bersahabat, kenapa tidak itu yang kita lakukan, sehingga contoh kepada anak muda bisa kita lakukan dengan baik," kata Jokowi.

KPU menghelat debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). Tema debat kali ini adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Sementara Prabowo Subianto mengenakan pakaian formal berupa jas hitam dan dasi merah hitam.

Sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) nampak hadir. Begitu pula sejumlah petinggi penyelenggara Pemilu 2019, antara lain Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).  

Prabowo: Pertahanan keamanan kita terlalu lemah

Reporter : MRI / irfan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019)

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) -  Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan di bidang pertahanan dan keamanan saat ini lemah dikarenakan kecilnya anggaran.Sabtu (30/3/2019

"Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil, ini akan kita perbaiki," kata Prabowo saat menyampaikan visi misinya dalam debat calon presiden ke-IV di Jakarta, Sabtu.

Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan akan memelihara hubungan baik dengan semua negara.

Di bidang ideologi, Prabowo menyampaikan bahwa Pancasila adalah final. Sementara di bidang pemerintahan, Prabowo menyampaikan akan memperkuat pemerintahan dan memberantas korupsi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat keempat calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilu 2019.

Debat diikuti oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Debat keempat ini mengambil tema ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, dan hubungan internasional.

ID Terbatas "Wartawan Nobar" debat capres di Hotel Shangri-La Jakarta

Reporter : MRI/irfan

Wartawan “nobar” debat capres di Hotel Shangri-La Jakarta

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Wartawan dari berbagai media nonton bareng (nobar) acara debat capres putaran keempat di media center Hotel Shangri-La Jakarta, lokasi debat capres berlangsung.

Sebagaimana acara debat capres tiga putaran sebelumnya, wartawan yang mendapatkan ID khusus untuk meliput acara debat capres putaran keempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu, 30/03

Hanya diperbolehkan untuk meliput di sekitar lobi dan memantau debat dari layar monitor di media center yang telah disediakan.

Kebanyakan Rekan-Rekan Wartawan telah tiba di sekitar Hotel Shangri-La sejak siang mulai pukul 14.00 WIB.

Mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke panggung debat dan ID yang diberikan pun terbatas jumlahnya, ID yang diberikan kepada media pun pergerakannya dibatasi dan tidak semua pemegang ID dapat masuk ke dalam hotel,  Mereka yang mendapatkan ID Pers Gate B bahkan hanya diperkenankan meliput di area halaman lobi.

Untuk memfasilitasi wartawan, panitia menyiapkan layar lebar sehingga mereka bisa nonton bersama di media center, Para wartawan kemudian berkumpul untuk menonton debat capres bersama-sama.

Sementara wartawan yang tidak mendapatkan akses masuk, menunggu di luar lobi untuk menunggu narasumber yang keluar masuk hotel tersebut, Mereka beberapa kali terlihat mewawancarai sejumlah tokoh dan tamu undangan dalam debat capres debat keempat.

Setelah acara debat rampung, digelar konferensi pers dari tim sukses kedua capres.

Suasana di luar hotel sendiri, sempat tampak terjadi kepadatan lalu lintas akibat pengalihan arus kendaraan. Sementara aparat yang berjaga tampak mulai bertugas sejak siang mulai dari Wisma BNI 46 hingga ke sekitar lokasi debat di Hotel Shangri-La yang terlihat semakin memperketat penjagaan.

PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN KETUA KPPS SEKECAMATAN WELER

REPORTER : NYAMAN

Komisi Pemilihan Umum  KPU Daerah Kabupaten Kendal, mengadakan Pelantikan dan Pembekalan terhadap seluruh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  (KPPS), se - Kecamatan Weleri,Sabtu  30-3-2019

Kendal (POLICEWATCH.NEWS),- Menjelang Pemilu April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum  KPU Daerah Kabupaten Kendal, mengadakan Pelantikan dan Pembekalan terhadap seluruh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  (KPPS), se - Kecamatan Weleri,  di Balai Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri. Sabtu  30-3-2019

Pelantikan yang di laksanakan di balae desa penyangkringan yang di hadiri Forkompincam  Koramil dan Kapolsek Kecamatan Weleri, dan seluruh  calon ketua KPPS Se- Kecamatan Weleri  terdiri dari 16 Desa yang ada . Tak ketinggalan  juga wakil dari seluruh  perangkat desa sekecacamatan Weleri. Untuk menyaksikan pelantikan yang akan berlangsung.

Sesuai Undangan calon  Ketua KPPS yang hadir dengan mengajak 2 anggotanya beserta sekretarisnya.

Diawali Doa acara di mulai pukul 10.00 wib, yang selanjutnya  menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh undangan yang hadir di dalam Aula Balai Desa Penyangkringan Weleri.

"Sambutan BPK Kapolsek  IPTU  IRSANTO Weleri yang baru memberi ucapan , Selamat buat calon Ketua KPPS yang akan  dilantik nanti , Dan sekalian saya memperkenalkan diri sebagai Kapolsek baru di Wilayah Hukum Weleri , dan mungkin diharapkan nanti bisa mengikuti simulasi yang akan di adakan nanti sehabis makan siang, sebagai ketua KPPS harus ikut dan bertanya apabila ada yang belum paham untuk tehnis di lapangan nanti'  pungkasnya.

Rumah Warga Desa Darmo Terancam Longsor

Reporter. : Bahri 

penurunan tanah disekitar bantaran Sungai Enim Di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten Muara Enim, beberapa rumah warga terancam runtuh.Dari pantauan media policewatch.news (30/3) 

MUARAENIM - (POLICEWATCH.NEWS) - Diduga karena penurunan tanah disekitar bantaran Sungai Enim Di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, beberapa rumah warga terancam runtuh.
Dari pantauan media policewatch.news (30/3) di tempat lokasi, salah satu rumah warga yang pondasinya sudah menggantung yaitu rumah Kakek Imbron (65th) di Desa Dusun IV Desa Darmo.

Kondisi ini kalau tidak cepat ditanggulangi, rumah kakek Imron akan terjadi keruntuhan. Padahal jarak rumah kakek Imron dengan sungai Enim ada sekitar 25 meter lagi, Entah fenomena apa ini, dampak dari apa ini sehinggga beberapa rumah di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul terancam runtuh.

Rumah Kakek Imbron yang berukuran sekitar 8 x 5 meter dihuni tiga kepala keluarga termasuk kakek Imron sendiri.

Diceritakan Imron, bahwa dulu saya membangun rumah jarak bangunan dengan sungai Enim ada sekitar 50 meter, namun seiring waktu, saat ini jarak Sungai Enim dengan rumahnya tinggal 25 meter lagi.
Tutur Imbron kepada wartawan,yang jadi permasalahan rumah saya di duga terancam longsor ini sudah dia sampaikan ke perangakat Desa dan Ke kecamatan Lawang Kidul " ujarnya

Dia menuturkan lagi berapa waktu yang lalu walau itu cuma secara lisan, namun permasalahan ini belum ada tindak lanjut” .

Dengan kondisi ini, sebelum terjadi hal hal yang tidak diinginkan, Imbron berharap kepada Pemerintah dan pihak Perusahaan yang ada disekitar dapat membantu masyrakat yang rumahnya terancam longsor. ” Agar secepatnya membangun tembok penahan sebelum beberapa rumah masyarakat tidak  terbawa tanah yang longsor ” harap Imbron.

Lebih jauh diugkapkan Imbron bahwa sebelumnya untuk menanggulangi longsor tanah, dilokasi ini memang pernah dibangun bronjong, namun saat ini bronjong tersebut sudah lenyap dibawah arus sungai " terangnya

Senada juga disampaikan salah seorang tetangga Kakek Imron, Abli. ” Kejadian tanah longsor  di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, nyaris menyeret beberapa rumah dan  juga Istalasi Pengelolahan air limbah ( IPAL) di Dusun 4 Desa Darmo. Terang Abli.

Sementara itu, sejumlah awak media mau konfirmasi dengan pihak Pemerintah Desa Darmo. Karena hari libur, kantor Kepala Desa dalam keadaan tertutup.

NUNIK: Musirawas Seolah Becermin Pada Pemprov Sumsel.

Nunik Handayani selaku Kordinator Forum Indonesia 

Reporter : Julianto Saputra

 Musirawas. (Policewatch.news )  APBD pada dasarnya merupakan Uang dari rakyat, lewat berbagai wajib pajak yang mereka bayarkan.Sehingga keberpihakan anggaran untuk rakyat merupakan suatu hal yang mutlak untuk terpenuhi. Politik pengalokasian anggaran yang hanya menguntungkan kepada para segelintir orang perlu di kontrol.Seperti hal nya untuk Beban perjalanan dinas.Berdasarkan Audited LHP BPK tahun 2017 untuk Beban perjalanan dinas Pemda Musirawas menghabiskan anggaran sebesar 90,9 Milyar hampir 50% dari perjalanan dinas  Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) pada tahun 2017 sebesar 203,7 Milyar.Sabtu,30-Maret-2017.

Nunik Handayani selaku Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA Sumsel) menyoroti belanja pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Tahun 2017 untuk beban Perjalanan Dinas habiskan sebesar 90,9 Milyar rupiah yang nilai nya hampir 50% dari beban perjalanan dinas Pemprov Sumsel,anggaran  milyaran rupiah  terebut hanya untuk beban perjalanan dinas saja.

Nunik menungkapkan,"Seharus nya para Birokrat memahami *Fungsi Alokasi APBD* yang dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,serta juga memahami *Fungsi Distribusi APBD* dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan,untuk Beban Perjalanan dinas Musirawas seolah becermin pada Pemprov Sumsel. Ujar Nunik.

Dalam diskusinya Nunik menyampaikan,
" Pos anggaran sebanyak itu tidak sama sekali di rasakan oleh rakyat karena hanya segelintir orang saja yang merasakan,Apa "Input & Output" dari perjalanan dinas tersebut? Kebijakan apa saja yang telah mereka Buat dalam menanggulangi masalah pembangunan daerah,sebab selama tahun 2017 Kabupaten Musirawas masih merupakan daerah tertinggal di sini juga Pemprov Sumsel harus lebih memperhatikan Kabupaten yang berada di wilayahnya,ya setidaknya jika pemda Musirawas kekurangan anggaran,pemprov juga wajib membayar utang Dana bagi hasil Pajak" ujar Nunik Saat di Konfirmasi.

Komitmen politik dari para kepala daerah sangat menentukan dalam penciptaan keberpihakan anggaran untuk rakyat.

sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan Otoda (Otonomi Daerah).pos anggaran yang sangat melambung tinggi hingga mencapai puluhan milyar per tahun yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat.

lebih terperinci lagi 44 SKPD Pemprov sumsel Habiskan 203,7 milyar  hanya untuk perjalanan dinas selama tahun 2017 bisa di lihat pada Tabel A ;

Mengintip lebih dalam untuk beban perjalanan dinas 50 SKPD Pemda Musirawas Habiskan 90,9 Milyar  bisa di lihat pada tabel B ;

Dalam analisa data tersebut anggaran sebanyak itu jumlahnya sangat Fantastis,Khusus nya untuk Musirawas pada dinas Pendidikan yang mengalami kenaikan signifikan sekali,hanya untuk dinas kesehatan Musirawas saja habiskan 9,7 milayar dalam 1 tahun,hal semacam ini wajib di kontrol.kedepan saya akan terus menyoroti beban pengeluaran Pemda Musirawas dan Pemprov Sumsel untuk Transparansi anggaran. Tutup Nunik.

Pelaku Pembunuhan Calon Pendeta Melindawati Zidemi Terancam Hukuman Mati

Reporter :Yandi Robet

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara didampingi Kabid Humas Kombes Pol Supriadi dan Kapolres OKI AKBP Donni Eka Syaputra, beserta pejabat utama Polda Sumsel saat konferensi pers Jumat (29/03/2019) pukul 15.00 Wib. 

Palembang, (policewatch.news)- Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara didampingi Kabid Humas Kombes Pol Supriadi dan Kapolres OKI AKBP Donni Eka Syaputra, beserta pejabat utama Polda Sumsel saat konferensi pers kasus pembunuhan calon pendeta Melindawati Zidemi bertempat di Mapolda Sumsel Palembang, Jumat (29/03/2019) pukul 15.00 Wib.

Kapolda Sumsel, saat konferensi pers Jumat (29/03/2019), mengatakan kasus pembunuhan calon pendeta Melindawati Zidemi (24) akhirnya terungkap dengan ditangkapnya dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Nang (20) dan Hendri (18).

Dari hasil penyidikan korban tidak diperkosa karena sedang haid atau datang bulan, karena dugaan sebelumnya disebutkan ada tindak pidana perkosan dalam pembunuhan itu, sebab dokter menemukan bercak sperma dan kerusakan di kemaluan korban.

para pelaku terancam hukuman mati

"Ternyata, dari hasil pemeriksaan otopsi ditemukan bahwa tidak ada persetubuhan, faktanya tidak ada perkosaan, korban tidak diperkosa kedua pelaku karena saat kejadian korban sedang haid, yang membuat kedua tersangka batal memperkosa. Hanya saja, korban sempat dicabuli dalam kondisi hidup dan terikat, tersangka memang melakukan pencabulan dengan memasukkan tangannya ke (maaf) alat vital korban, "kata Kapolda.

Lebih lanjut, kata Kapolda saat melakukan pencabulan itu penutup wajah tersangka tersingkap, sehingga sempat terlihat oleh korban, lalu kedua tersangka mencekik leher korban hingga tewas.
"Mereka takut dikenali, akhirnya membunuh, "ujarnya

Sementara Nang (20) dan Hendri (18) kedua tersangka pembunuh calon pendeta Melindawati Zidemi, saat dihadirkan dihadapan wartawan, Jumat (29/03/2019), mengaku mereka sudah mengintai korban sejak seminggu sebelum kejadian, kemudian untuk dugaan pemerkosaan terhadap korban, Nang langsung membantahnya. Dikatakannya, memang sebelumnya ada niat untuk memperkosa namun itu tidak jadi dilakukan, karena korban mengatakan dirinya sedang datang bulan.

"Kami tidak perkosa dia, "ucap Nang.

Nang juga mengaku saat melancarkan aksinya, korban sempat memohon untuk tidak dibunuh, namun pelaku merasa kalap dan akhirnya melakukan pembunuhan, karena korban meronta dan menjerit berteriak minta tolong yang sempat melawan tanpa sengaja menarik penutup wajah yang digunakan tersangka Hendri.
"Kami bunuh korban dengan cara dicekik lehernya, saya sama Hendri bersama-sama mencekiknya, "ujar Nang.

Kedua tersangka Nang dan Hendri mengaku membunuh, karena sakit hati lantaran sebelumnya pernah mengungkapkan perasaan suka pada korban, tetapi ditolak.

Keduanya juga mengaku sempat berpura-pura mencari Melinda Zidemi saat calon pendeta itu dikabarkan dihadang orang di jalan pada Senin sore (25/03), padahal saat itu Melinda sudah mereka bunuh dan mayatnya ditemukan esok paginya.

"Ya, kami ikut pura-pura mencari pak, "kata Nang.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, menegaskan penyidik akan menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. "Ada unsur perencanaan karena keduanya sempat menyiapkan karet ban, pembunuhan berencana terancam hukuman mati, "tegas Kapolda.