PT Bukit Asam Tbk Bersama Forum RW/Rt se Kec Lawang Kidul bagikan Al.Quran

 

Dok : MPW


Muara Enim.Police Watch.News,- Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama dengan forum RT/RW se-Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, membagikan 500 Al-Quran untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1422 Hijriah.

Ratusan kitab suci ini dibagikan ke 44 masjid dan 6 pondok pesantren yang berada di 

Pembagian dilakukan secara simbolis oleh Manajer Humas Komunikasi dan Administrasi Korporat PTBA Iko Gusman kepada Pengurus Masjid Asa’adah Lawang Kidul, pada Rabu (28/10/2020).

“Atas nama manajemen PTBA kepada seluruh umat Islam kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah / 2020 Masehi. Semoga dengan momen kelahiran Nabi atau Maulid Nabi tahun ini, kita semua bisa meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW,” ujar Iko.

Pembagian 500 Al-Quran ini merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan sekaligus untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW, meski masih dalam suasana pandemi covid-19.

Dalam kegitan ini PTBA menggandeng Forum RT RW Kecamatan Lawang Kidul. “Alhamdulillah acara ceremony pembagian Al Quran ini dapat terlaksana dengan baik, kendati sederhana namun penuh hikmat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” kata Iko.

Sementara Ketua Forum RT/RW Lawang Kidul Nesti Gestonaini didampingi Yusnandar, mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Manajemen PTBA.

Pihaknya menyampaikan rasa bangga telah diajak dan dipercaya oleh Humas dan CSR PTBA pada kegiatan pembagian Al Quran ini.

“Kami sangat senang, semoga niat baik kita mendapat ridho Allah SWT. Semoga kedepan perusahaan ini semakin maju, menghasilkan produksi yang banyak, berkembang harmonis bersama masyarakat dan kami selalu mendukung untuk kepentingan kita bersama,”ucap Yusnandar.

Sementara itu, mewakili Kepala KUA Lawang Kidul, Ustad Yahdi, S.Pd.I mengucapkan terima kasih atas kepedulian PTBA untuk warga dengan memberikan bantuan 500 Al Quran. “Semoga setelah mendapatkan Al Quran ini bisa menumbuhkan semangat generasi kita untuk lebih bersemangat mempelajari Al Quran dan lebih semangat lagi untuk lebih mencintai Allah SWT dan Rasul,” ujar Yahdi

Pada momen yang sama, Halimiadi, Pengurus Masjid Asa’adah juga menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah adanya bantuan Al Quran dari PTBA dan berharap kegiatan serupa dimasa datang bisa berlanjut, serta semoga PTBA selalu diridhoi Allah SWT dan diberikan kemudahan dan barokah.

Usai acara ceremony Pembagian AL Quran di Masjid As Sa’ada, penyerahan Al Quran secara simbolis juga dilakukan di pondok pesantren Salafiyah Tanjung Enim. Bantuan Al Quran diserahkan langsung Senior Manager CSR PTBA, Hartono melalui Asisten Manajer (AM) Perencanaan dan dokumentasi CSR, Syamsuir kepada pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah, Ustd. KH. Fadil, S.Ag di ruang kantor pondok pesantren.(Hr/ir)

Wakapolda Sumsel Menghadiri Peringatan Acara Puncak Hari Sumpah Pemuda yang digelar Secara Virtual

 


POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan,  S. IK, SH, MH mengikuti "Acara Puncak Hari Sumpah Pemuda" Rabu (28/10/2020).Bertempat di Ruang Command Center Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Jl. Kapten A.Rivai Palembang
Kegiatan Acara Puncak Hari Sumpah Pemuda ke - 92 Tahun 2020 dan Peresmian TVRI Stasiun Papua Barat secara Virtual yang di hadiri oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Turut hadir pada acara undangan Virtual di Command Center Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, Waka Jati Sumatera Selatan Oktavianus SH.MH, Kasdam II/Swj Brigjen TNI Muhammad Zamroni, S.IP, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan, S. IK, SH, MH, Danrem 044/Gapo Brigjend TNI Jauhari Agus Suraji, S.IP., S.Sos.

Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak Hari Sumpah Pemuda menyampaikan, 92 tahun telah berlalu semangat sumpah pemuda harus terus menyala dalam arus besar Globalisasi yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antar Negara dan juga antar Individu.
Tidak jarang kompetisi itu berujung kepada upaya saling mengalahkan saling menghancurkan hal itu menjadi energi negatif yang merugikan kita semuanya. Sumpah pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah bersama, kepentingan bersama maupun tujuan bersama, yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama,"katanya.

Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat Solidaritas, tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus kita perjuangkan dengan mengahargai perbedaan, menjaga toleransi serta menjaga keutuhan dan Kedaulatan NKRI untuk mewujudkan Indonesia yang satu kita juga harus bekerja sama membangun indonesia secara adil dan merata,"tegasnya. 

Kita memiliki TVRI Televisi Republik Indonesia melalui TVRI apa yang terjadi di Papua dapat diketahui Mayarakat di Jawa di Sumatera dan Sebagainya. Sebaliknya apa yang terjadi tanah air dapat diketahui oleh saudara saudara kita di Papua,"ungkapnya.

Untuk menegaskan keseriusan Komitmen menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi di momen Sumpah  Pemuda yang ke-92 ini TVRI Stasisun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30 akan segera di resmikan beroperasi melayani mayarakat Papua,  berbagai informasi berkualitas sehingga masyarakat Papua mendapatkan Akses informasi yang sama dengan masyarakat di Wilayah Indonesai lainya," imbuhnya.

Dengan mengucap, Bismillahirohmannirohim saya resmikan Stasiun TVRI di Papuan Barat teruslah bekerja menjadi Media pemersatu bangsa,"Presiden RI Ir H. Joko Widodo.

Pewarta : Bambang /IWO

RINDU BAITULLAH WAKIL PRESIDEN RI KE 10 BERANGKAT UMROH

 

POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 & 12 Jusuf Kalla bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin mendapat kesempatan melaksanakan ibadah umroh di tengah Pandemi Covid-19 oleh Pihak Kerajaan Arab Saudi.

JK berserta rombongan diberikan izin dari Sekjen Liga Dunia Islam, Muhammad Abdul Karim Al Issa saat mendarat di Bandara King Abdul Azis Jeddah, Minggu (25/10).

Dalam keterangan pers dijelaskan sebelum menuju Masjidi Haram Makkah Al Mukkaramah, JK melakukan miqat dan niat umroh di Jeddah. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, JK serta memperlihatkan barcode yang ada di dalam gadget setiap anggota rombongan ketika selesai mengisi aplikasi 'Tawakkhalna'.

Dalam Aplikasi tersebut setiap jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh wajib melampirkan hasil tes swab pcr 48 jam. Hal tersebut adalah salah satu syarat untuk melaksanakan umroh.

Seperti biasanya, jemaah yang melaksanakan ibadah umroh melakukan tawaf dengan mengitari ka'bah sebanyak 7 putaran dilanjutkan Sai' dari Bukit Safa hingga Bukit Marwa sebanyak 7 kali.

Selanjutnya setelah melakukan tawaf dan Sai', JK mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Salat Magrib dan Isya berjemaah serta berdoa di depan ka'bah.

Pada kesempatan doa bersama, Jusuf Kalla meminta seluruh anggota delegasi berdoa kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir dengan ditemukannya vaksin tahun depan. Kemudian tak lupa mendoakan keselamatan bangsa Indonesia dan kesuksesan pembangunan Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam bisa segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Menurut rencana, Delegasi yang dipimpin Jusuf Kalla, Senin 26/10 akan melakukan ziarah di Makam Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat Rasulullah. Kemudian dilanjutkan melaksanakan shalat dan berdoa di Raudhah, bagian dari Masjid Nabawi.

Pewarta : Bang/IWO

FAKTA PERSIDANGAN 3 ANGGOTA DPRD KEMBALIKAN UANG : JPU KPK TIDAK SERTA MERTA BISA LOLOS

    BREAKING NEWS

                                                            Ilustrasi

POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Sidang yang dihadirkan sejumlah saksi saksi ada 8 anggota DPRD Muara Enim  hari ini selasa (27/10) Salah satu saksi memberikan keterangan ia merupakan anggota DPRD masih menjabat untuk  periode 2019-2024 bernama Magdalena ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI di hadapan hakim Tipikor Palembang mengakui bahwa telah menerima sejumlah yang disinyalir terkait fee 16 paket proyek senilai Rp160 miliar yang berasal dari dana aspirasi DPRD Muara Enim tahun anggaran 2019. 

saya waktu itu mau ketok palu pengesahan proyek, saat itu Arga datang mengantarkan uang itu ke rumah saya, katanya ada titipan dari seseorang, namun saya tidak tahu itu uang dalam rangka apa pak,” ungkapnya menjawab pertanyaan jaksa KPK 

Magdalena menjelaskan dihadapan majelis hakim  bahwa sebelum diantarkan paket uang senilai Rp200 juta itu, dirinya sempat dihubungi oleh rekan sesama anggota dewan bernama Samudra Kelana terang " Ibu Magdalena

“Saat itu sebelum paket saya terima, Pak Samudra Kelana menghubungi saya terlebih dahulu akan ada orang yang mengantarkan paket uang dari pak Ramlan Suryadi,” ungkapnya

Setelah menerima paket itu, dirinya kembali menghubungi Samudra Kelana dan Verra Erika mengenai uang yang diberikan itu, namun keduanya menjawab bahwa uang itu hanya pembagian saja.

“Uang pemberian sebesar 200 juta yang saya terima sudah kembalikan kepada penyidik KPK seluruhnya pak, saya takut pak,” terang Magdalena.

Hal ini jugs diakui oleh kedua saksi lainnya yaitu Samudra Kelana yang diketahui menjabat anggota DPRD Muara Enim 2 periode dan anggota badan kehormatan dewan serta Verra Etika menerima yang sejumlah uang dari terpidana Elfin MZ Muchtar atas perintah terdakwa Ramlan Suryadi selaku Plt Dinas PUPR Muara Enim, di persidangan sejumlah itu oleh beberapa saksi dengan sebutan istilah “Paket” dan “Obat”.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  KPK RI, Kepada awak media Ridwan mengatakan pihaknya hari ini menghadirkan 8 orang saksi yang merupakan anggota dewan Muara Enim untuk menggali beberpa keterangan terkait aliran dana fee proyek yang diduga dinikmati oleh 25 anggota DPRD Muara Enim.

"Nah ini sudah mulai terlihat, sejauh ini sudah ada 3 orang yang mengaku menerima uang dan sudah dikembalikan dan dititip di KPK RI," Katanya.

Menurutnya meski mengembalikan uang tersebut proses dan status saksi tersebut masih akan dilihat melalu fakta diperaidangan. "Ya tidak serta merta bisa lolos, tapi nanti kita lihat lagi bagaimana perjalanan kasus ini kedepan, ini masih kita pelajari terus," Ujarnya.

Pekan depan kita akan memanggil lagi saksi saksib dari anggota dewan Muara Enim untuk memberikan kesaksiannya di persidangan  terkait penerimaan uang fee proyek PUPR Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Muara Enim 

Reporter : Bambang.MD

Di Duga " PT.BGG kembali Serobot" Lahan Warga Banjarsai Merapi.

dok : MPW


LAHAT,Police Watch News,- Pemkab Lahat menggelar mediasi sengketa lahan antara masyarakat Desa Banjarsari, Kec. Merapi Timur dengan PT. Bumi Gema Gempita (BGG), di OPP ROOM Pemda lahat, Selasa (27/10/2020)

Menurut Kepala Desa Banjarsari, Rope’i bersama perangkat desanya Ahmad Fadilah menjelaskan bahwa, sejak dari tahun 2011 PT. BGG telah menyerobot lebih kurang 350 hektare lahan milik warga Banjarsari dan kini sudah mulai dilakukan land clearing oleh perusahaan seluas 18 hektare tanpa 

“Yang lebih parahnya lagi, PT. BGG menyatakan wilayah yang telah mereka eksplorasi land clearing merupakan wilayah Desa Muara Lawai, Kec. Merapi Timur. Padahal kami punya bukti surat menyurat kalo lahan tersebut milik warga Desa Banjarsari. Hal ini dapat memicu konflik antara warga Desa Banjarsari dan Muara Lawai,” jelas Ahmad Fadilah.

Kepala BPD Desa Banjarsari, Erwinsyah yang turut hadir dalam acara tersebut, memohon agar Pemkab Lahat bisa menjembatani dan menyelesaikan sengketa lahan ini.


Kami diadu domba sesama kami oleh PT. BGG di lapangan. Kami minta agar Pemkab Lahat segera membantu kami menyelesaikan sengketa lahan ini, segala upaya telah kami lakukan. Jika tidak ada jalan keluarnya, kami akan melakukan aksi sendiri (Demonstrasi) kepada perusahaan,” ujarnya,

Sayangnya dalam mediasi ini pihak PT. BGG tidak ada yang hadir. Sementara Pemkab Lahat yang diwakili oleh Asisten 1, Rudi Thamrin berjanji akan memanggil pihak desa Muara Lawai dan PT. BGG untuk dimintai 

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Pemdes Muara Lawai dan manajemen PT. BGG untuk dimintai keterangannya. Kami minta agar semuanya bersabar, semuanya perlu proses. Karena kebijakan pertambangan telah beralih ke Pemerintah Provinsi, jadi Pemkab Lahat memiliki keterbatasan,” katanya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Komandan Koramil Merapi Kapten Sudiono, perwakilan dari Kapolsek Merapi, Camat Merapi Timur Miharta, Kepala Kesbangpol Surya Desman, beserta kepala OPD lainnya. (Hr/Tim)


Wakapolri Bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Kakorlantas Polri Pantau Arus Lalu Lintas Libur Panjang Di Cikopo

Pewarta : Asep Parazi

Dok : MPW

Red, POLICEWATCH,-   Jajaran Mabes Polri lakukan pemantauan kondisi dan pengamanan arus lalulintas libur panjang akhir pekan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Rombongan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, tiba di Pospol Cikopo, Purwakarta melalui jalur udara bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya. 

Komjen Gatot dalam paparannya mengatakan, pemantauan kali ini melihat kesiapan dari jajaran Polda Jawa Barat dalam mengantisipasi terjadinya kemacetan, fatalitas lakalantas dan meminimalisir gangguan keamanan. 

"Selain itu yang terpenting meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kluster-kluster baru penyebaran Covid-19," papar Komjen Gatot, Selasa (27/10). 

Hingga saat ini, lanjutnya, pihaknya telah menggelar operasi yustisi dan operasi zebra bersama-sama TNI dan instansi lainnya mulai tanggal 26 Oktober 2020. 

Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan langkah-langkah persuasif dan humanis. 

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk liburan di rumah, terapkan SOP protokol kesehatan, tujuannya agar masyarakat libur sehat dan nyaman," katanya. 

Terkait lonjakan lalulintas, sudah disiapkan dan diantisipasi oleh Ditlantas Polda Jabar, salah satunya menutup rest area sekitar KM 50 tol Cikampek, contraflow dan melarang kendaraan sumbu 3 masuk tol mulai tadi malam. 

"Sepanjang pantauan saat ini masih belum signifikan adanya lonjakan lalulintas, kemungkinan sore atau malam nanti," imbuh Gatot. Sementara itu, usai mendampingi rombongan Kakorlantas Istiono melalui jalur darat melanjutkan pantauan lalulintas hingga menuju ke Jawa Tengah.

 "Ya, ini lanjut pantauan ke Brebes," demikian Istiono

DPD IMM MALUKU TEMUI KAPOLDA MALUKU SAMPAIKAN PERSOALAN JUDI AYAM DI BURU

 Reporter: Aam Purnama

Pengurus DPD IMM Maluku Audens Ke Polda Maluku Bahas Terkait Judi Sabung Ayam di Buru, Selasa 27 Oktober 2020

MALUKU,POLICEWATCH.NEWS,-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) Maluku Melakukan Pertemuan (Audensi ) Dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol, Drs. Baharudin Djafar, M.Si di ruangannya yang beralamat di Jalan Rijali No. 1, Kota Ambon, Selasa,(27/10/2020).

Pertemuan DPD IMM Maluku berlangsung kurang lebih Pukul: 14:25 Wit. Mendiskusikan terkait penyakit Masyarakat Judi Sabung Ayam yang marak di Kabupaten Buru tepatnya Desa Karang jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Yang baru  di tutup pada Senin, 26/10 2020 lalu oleh Pemerintah Desa karang jaya beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinkamtibmas dan Banbinsa.

Menurut Sekertaris DPD IMM Maluku Tamsir Buton Saat menghubunggi media  menjelaskan bahwa di Masa Pendemik Covid 19, Seharusnya tidak ada orang  kumpul ramai-ramai mereka harus patuhi protokol Kesehatan, karna  Kabupaten Buru, salah satu Kabupaten yang masuk Dalam zona Mera. Tetapi Perjudian Sabung Ayam terus berjalan dari bulan-bulan kemarin, dan baru di tutup hari Senin (26/10/2020) lalu, dan ini merupakan problem yang sangat serius.
Arena Sabung Ayam Yang di Tertibkan Pemerintahan Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Seni, 26 Oktober 2020

Lanjut tamsir" Selaku Anak Buru saya meras persoalan judi Sabung ayam dapat merusak moralitas, masyarakat, dan juga moralitas generasi muda dan bisa menimbulkan maksiat-maksiat yang lain. Karna kita ketahui bersama Bahwa di mana judi pasti ada minuman keras dan di mana minuman keras pasti ada tendensi konflik", tutur Tamsir

Dan menurut sekertaris DPD IMM Maluku berdasarkan Hasil kajian dan pemantauan kami DPD IMM Maluku, Maraknya judi Sabuk Ayam di Kabupaten Buru, Di Duga Keras Ada keterlibatan Oknum-Oknum Anggota dan pemerintah setempat. 

"Maka itu Kami DPD IMM menyampaikan poin-poin penting untuk Kapolda Maluku agar mengevaluasi Oknum-Oknum tersebut dan berikan sangsi tegas". Pinta Tamsir

Masih menurut Tamsir diakhir penyampaiannya hasil audens DPD IMM Maluku di respon oleh Kapolda Maluku, dan beliau berjanji akan menindak tegas Oknum anggota yang terlibat di tempat perjudian sabung ayam".

Turut hadir dalam Kegiatan Audensi di antaranya, Ketua Umum DPD IMM Maluku Aisya Fatsey, Sekretaris Umum DPD IMM Maluku Tamsir Buton, dan Suryadi Lamangga Ketua Bidang Lingkungan Hidup.



Sekretaris BPPSDM Kementerian Pertanian Siti Munifah bersama Muslim DPR RI menyemangati pemuda dalam berbisnis pertanian di Kota Langsa

 

Sekretaris BPPSDM Kementerian Pertanian Siti Munifah

Jakarta , POLICEWATCH,- Dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda ke 92 BPPSDM Kementerian Pertanian RI bersama anggota DPR RI Komisi 4 memberikan motivasi dan tata cara menjadi petani pengusaha yang handal dalam menghadapi dampak pademi Covid – 19. Pertanian adalah salah satu sektor yang paling berkontribusi untuk bangkitnya pertumbuhan ekonomi , maka hari ini harapan dan impian masa depan pertanian Indonesia ada di tangan pemuda.

Menyangkut dengan hal tersebut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa sangat mengapresiasi atas kerjasama antara Kementerian Pertanian melalui BPPSDM dengan DPD KNPI Kota Langsa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi peran dan fungsi Kostratani sebagai pusat pembelajaran petani muda dan pusat gerakan pembangunan pertanian dengan cara cara modern dan berbasis IT. Siti Munifah memberikan contoh-contoh langkah konkrit penerapan serta motivasi kepada para petani muda khususnya di Kota Langsa untuk bersatu padu dapat menjadi pelopor dan membangkitkan perekonomian daerah khususnya Kota Langsa. 

Sesuai instruksi Menteri Pertanian kepada seluruh jajarannya bahwa #PertanianTidakBerhenti, artinya dimasa pandemi Covid19 seluruh jajaran Kementerian Pertanian tetap ke lapangan untuk mendampingi, mengawal dan memantau implementasi program pembangunan pertanian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran covid19. Disampaikan bahwa dimasa kepemimpinanya target 2,5 juta petani milenial harus tercapai, karena berdasarkan pantauan lapangan saat kunjungan kerja Mentan sering bertemu dengan petani pengusaha milenial yang memiliki pendapatan ratusan juta per bulan dengan lahan yang tidak terlalu luas.

Dalam berbagai kesempatan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi diberbagai agenda selalu mendorong generasi muda untuk mau terjun dan membuka lapangan kerja di bidang pertanian seperti yang telah dilakukan oleh para Duta Petani Milenial binaan BPPSDMP.

Lebih lanjut Siti Munifah menjelaskan bahwa disetiap provinsi telah dibentuk perwakilan DPM sebagai koordinator bagi para milenial yg berbisnis dibidang pertanian. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 97, ditangan pemudalah, pertanian Indonesia bisa berjaya, KNPI layak utk menjadi pelopor gerakan membangun ekonomi Indonesia melalui pertanian.

Pewarta : Aldi

3 ANGGOTA DPRD MUARA ENIM MD, VE, DAN SK DALAM FAKTA PERSIDANGAN AKUI TERIMA UANG FEE PROYEK


BREAKING NEWS



POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Jaksa KPK RI hadirkan 8 orang saksi yang merupakan anggota DPRD aktif Kabupaten Muara Enim  dalam Sidang Tipikor Kasus Suap Fee Proyek Kabupaten Muara Enim yang menjerat mantan ketua DPRD Aries HB serta Plt, Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi, Selasa (27/10), di Pengadilan Tipikor Palembang.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Erma Suharti, dihadiri Jaksa KPK RI M. Riduan SH MH serta masing-masing kuasa hukum para terdakwa.

Enam dari delapan anggota DPRD tersebut ada didalam dakwaan Jaksa KPK disinyalir turut menerima aliran dana suap adalah Mardalena, Samudra Kelana, Verra Erika, Hendly, Subahan, Indra Gani, sementara Liono basuki dan Thalib Yahya dihadirkan guna dimintai keterangan sebagai saksi.
Saksi Vera Erika dalam persidangan mengatakan dirinya mengenal terdakwa Aries HB dan Ramlan Suryadi sebagai mitra kerja.

"Kalau pak ramlan itu mitra kami di PUPR dia plt kadisnya juga sementara elfin setau saya staf di PUPR muara Enim, sedangkan dengan aries HB saya mengenal, dia ketua DPRD Muara Enim saat itu, kalau Robby saya tidak kenal yang mulia,"Katanya.

Diakuinya dalam pokir (pokok pikiran) yang diajukan ada 10 usulan paket diusulkan di 2018 dan 2019, namun hanya menetapkan kegiatan dan saya usulkan ke fraksi. 

"Usulan ke Ramlan Suryadi semua ada10 usulan, saya hubungi pak Ramlan agar usulan saya diperhatikan dan itu tidak ada timbal balik," Katanya
Dirinya mengaku pernah mendengar cerita Ada uang paket, dan saat itu Pernah komunikasi dengan pak Ramlan dan saya tanyakan terkait paket itu sudah ada belum.

Kalau dana aspirasi tidak ada, setelah dapat uang baru tahu, dan saya dapat uang paket itu dari Pak Ramlan dak tahu uangnya dari mana dan uang apa ?

"Saat itu Magdalena menelpon uang sudah sampai silahkan diambil, dan pada 15 April 2019 saya terima 200 juta sebelum Pileg dan saat ini sudah saya kembalikan ke KPK," Katanya.

Saksi Samudra Kelana mengaku pernah bertemu pak Ramlan Sebelum paripurna dan dapat uang saja 200 juta dan pak Ramlan tidak bilang uang apa itu.

"Saya tahu hanya saya sendiri dapat dari Pak Ramlan dan tidak tahu kalaun itu uang fee proyek kami hanya dikasih saja uang itu. Awalnya tidak tahu, belakangan tahu itu uang fee proyek," Katanya.

Saksi Magdalena mengatakan uang yang didapat karena tidak dapat proyek, dan diberikan uang sebesar 200 juta. Tapi Saya tidak tahu siapa lagi yang dapat.

Usulan saya dari pertama tidak pernah keluar. Saya tidak paham, selanjutnya saya hanya menerima uang dari Pak Ramlan saya tidak tahu klalau itu uang fee proyek.
Sedangkan Saksi Liono Basuki sama sekali tidak Menerima uang fee proyek dan seingat saya hanya nanya aspirasi, sedangkan dari Aries HB. Saya tahu adanya pengajuan aspirasi saja.

"Dengan Roby saya tidak tahu dan saya tidak tahu soal paket, dan juga uang fee proyek," Ujarnya.

Hal senada juga saksi Hendly mengakui dirinya menerima dari Elfin sebesar 210 juta. Ada komunikasi dengan Elfin, uangnya dicicil pertama menerima 100 juta selanjutanya ada 5 juta 10 juta totalnya 210. " Terangnya

"Kalau teman teman lain saya tidak tahu terima tidak. Tidak ada pembicaraan sama yang lain," Imbuhnya.

Sementara saksi Indra Gani  saya Dapil I dan dapil 2 Aries HB kami sama partai. Saya ketua Fraksi dan berada di komisi 2 

Ia mengatakan jika dirinya Tidak tahu kalau soal paket Aries HB. "Tidak ada saya terima uang fee proyek dengan  Roby juga saya tidak kenal," Ujarnya

Saksi Subahan juga mengatakan jika dirinya Dalam persidangan Subhan tidak mengaku pernah terima uang dari agus rahman sebesar 200 juta. 

"Dari elfin juga begitu, saya tidak pernah terima," Katanya
Padahal dari kesaksian dipersidangan sebelumnya, Agus Ramlan yang merupakan staf di PUPR Muara enim mengakui pernah memberikan bungkusan uang dalam kantong kresek hitam kepada subhan saat dalam perjalanan pulang kerumah.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  KPK RI, Kepada awak media Ridwan mengatakan pihaknya hari ini menghadirkan 8 orang saksi yang merupakan anggota dewan Muara Enim untuk menggali beberpa keterangan terkait aliran dana fee proyek yang diduga dinikmati oleh 25 anggota DPRD Muara Enim.

"Nah ini sudah mulai terlihat, sejauh ini sudah ada 3 orang yang mengaku menerima uang dan sudah dikembalikan dan dititip di KPK RI," Katanya.
Menurutnya meski mengembalikan uang tersebut proses dan status saksi tersebut masih akan dilihat melalu fakta diperaidangan. "Ya tidak serta merta bisa lolos, tapi nanti kita lihat lagi bagaimana perjalanan kasus ini kedepan, ini masih kita pelajari terus," Ujarnya.

Pekan depan kita akan memanggil lagi saksi saksib dari anggota dewan Muara Enim untuk memberikan kesaksiannya di persidangan  terkait penerimaan uang fee proyek PUPR Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Muara Enim. 

Reporter : Bambang.MD

NAH INI PENGAKUAN MAGDALENA FAKTA BARU DI PERSIDANGAN AKUI TERIMA UANG 200 JUTA

BREAKING NEWS

POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Sidang yang dihadirkan sejumlah saksi saksi ada 8 anggota DPRD Muara Enim  hari ini selasa (27/10) Salah satu saksi memberikan keterangan ia merupakan anggota DPRD masih menjabat untuk  periode 2019-2024 bernama Magdalena ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI di hadapan hakim Tipikor Palembang mengakui bahwa telah menerima sejumlah yang disinyalir terkait fee 16 paket proyek senilai Rp160 miliar yang berasal dari dana aspirasi DPRD Muara Enim tahun anggaran 2019. 

saya waktu itu mau ketok palu pengesahan proyek, saat itu Arga datang mengantarkan uang itu ke rumah saya, katanya ada titipan dari seseorang, namun saya tidak tahu itu uang dalam rangka apa pak,” ungkapnya menjawab pertanyaan jaksa KPK .

Magdalena menjelaskan dihadapan majelis hakim  bahwa sebelum diantarkan paket uang senilai Rp200 juta itu, dirinya sempat dihubungi oleh rekan sesama anggota dewan bernama Samudra Kelana terang " Ibu Magdalena
“Saat itu sebelum paket saya terima, Pak Samudra Kelana menghubungi saya terlebih dahulu akan ada orang yang mengantarkan paket uang dari pak Ramlan Suryadi,” ungkapnya

Setelah menerima paket itu, dirinya kembali menghubungi Samudra Kelana dan Verra Erika mengenai uang yang diberikan itu, namun keduanya menjawab bahwa uang itu hanya pembagian saja.

“Uang pemberian sebesar 200 juta yang saya terima sudah kembalikan kepada penyidik KPK seluruhnya pak, saya takut pak,” terang Magdalena.

Hal ini jugs diakui oleh kedua saksi lainnya yaitu Samudra Kelana yang diketahui menjabat anggota DPRD Muara Enim 2 periode dan anggota badan kehormatan dewan serta Verra Etika menerima yang sejumlah uang dari terpidana Elfin MZ Muchtar atas perintah terdakwa Ramlan Suryadi selaku Plt Dinas PUPR Muara Enim, di persidangan sejumlah itu oleh beberapa saksi dengan sebutan istilah “Paket” dan “Obat”.
Ditemui awak media disela skorsing sidang, Jaksa KPK RI M Riduan menyatakan terhadap sebagian keterangan saksi yang dihadirkan menjadi fakta persidangan baru, dikarenakan pada saat sidang pertama yang menjerat Ahmad Yani beberapa waktu lalu, saksi-saksi tersebut tidak mengakui telah menerima sejumlah uang.

“Ya kita bersyukur atas pengakuan sebagian saksi yang kita hadirkan menerima uang dan memang telah dikembalikan kepada tim penyidik, namun ada juga yang hingga saat ini belum mengembalikan,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai proses hukum terhadap sejumlah anggota DPRD sebagai saksi-saksi yang menerima meskipun telah mengembalikan sejumlah uang kepada tim penyidik KPK dirinya masih akan melihat terlebih dahulu sejauh mana fakta persidangan yang terungkap.
“Untuk masalah itu, kami dari Jaksa KPK akan melihat terlebih dulu bagaimana fakta-fakta persidangan, apakah nanti akan ditindak lanjuti, kita lihat saja perkembangan nantinya seperti apa,” tegas " Riduan kepada awak media 

Sementara agenda sidang pekan depan, jaksa KPK RI berencana kembali akan menghadirkan sejumlah anggota dewan guna dimintai keterangannya sebagai saksi guna mengungkap fakta perkara dugaan suap fee proyek 16 paket PUPR Muara Enim.
Reporter : Bambang.MD