POLICEWATCH.NEWS

Tim Komodo Reskrim Polres OKI Tangkap 2 Pelaku Curas Sikat Musi 2020

POLICEWATCH.NEWS - OI,- Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban atas nama Tegar Aditya Lesmono dan Furi Asti Wijayanti yang mana pada saat itu korban sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Rabu 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.15 WIB

Tiba-tiba datang 3 orang laki laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih berboncengan bertiga salah seorang pelaku yang dibonceng duduk di bagian tengah langsung menarik dan berhasil merampas Tas Ransel milik Korban dan Pelaku langsung melarikan diri ke arah Tanjung Raja.

Mengetahui hal tersebut korban langsung mengejar Sepedamotor yang dikendarai oleh 3 orang pelaku.saat terjadi kejar-kejaran dan terlihat oleh Pelapor/Korban salah satu pelaku yang duduk di bagian tengah mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakkan ke arah korban sebanyak 2 (Dua) kali namun tidak mengenainya.

Akibat ditembak oleh pelaku, Korban takut dan tidak melakukan pengejaran kemudian para pelaku berhasil melarikan diri.

Korban melaporkan Kejadian ke Polres Ogan Ilir utk ditindak lanjuti.

Atas Laporan Korban Kemudian dilakukan Penyelidikan di lapangan oleh Tiem Opsnal KOMODO Sat Reskrim Polres OI dan didapat Informasi tentang keberadaan para pelaku.

Diketahui pelaku curas adalah Ahad Sangkut dan Dodi maka kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keberadaan para tersangka oleh Tim Komodo Sat Reskrim Polres Ogan ilir yang di Pimpin Langsung Kasat Reskrim AKP Robi Sugara,SH MH di dampingi Kanit Pidum Ipda Hari Putra Makmur

Pewarta : Tim

Kapuspen : Tidak Pernah ada Perintah Pencopotan Baliho Habib Rizieq Shihab dari Mabes TNI

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad

Red, POLICEWATCH,- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad memastikan tidak pernah ada perintah pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab dari Mabes TNI. Perintah tersebut ada di jajaran Kodam Jaya.

Penegasan Riad merespons viralnya video pencopotan baliho besar bergambar Habib Rizieq oleh sejumlah pria berbaju loreng. Mereka mempreteli baliho yang bertebaran di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Tidak ada (perintah) pencopotan baliho kalau di Mabes. Itu kebijakan Panglima Kodam Jaya, karena melihat situasi di lapangan," ujar Riad saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Minggu (22/11/2020).

Ditanya mengenai sikap Mabes TNI mengenai pencopotan baliho tersebut, Riad enggan menjelaskan. Intinya, kata abituren Akmil 1988 ini, tindakan yang dimaksudkan untuk penertiban tersebut merupakan kebijakan Kodam Jaya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengakui pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh sekelompok orang berbaju loreng merupakan perintahnya. Menurut Dudung, pencopotan itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal.

"Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung, usai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, para pria berbaju loreng tersebut berasal dari Garnisun. Menurut dia, siapa pun di Indonesia harus tertib hukum.

"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu (menurunkan baliho). Begini, kalau siapapun di republik ini, siapapun, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum," kata mantan Danjen Akademi TNI tersebut***

Pewarata : M Rodhi Irfanto

Viral........! Anies Baswedan Sapa Publik via Twitter, Warganet Salfok: Sindir Jokowi?

Red, POLICEWATCH,- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja menyapa publik lewat jejaring Twitter miliknya, Minggu (22/11/2020) pagi.

Anies Baswedan menulis ucapan selamat menikmati Minggu pagi disertai dengan sebuah foto diri.

Dalam foto tersebut, tampak Anies Baswedan seolah-olah sedang membaca sebuah buku berbahasa Inggris.

Buku itu berjudul "How Democracies Dies" atau "Bagaimana Demokrasi Mati"

"Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu pagi," tulis Anies Baswedan melengkapi narasi foto yang diunggahnya.

Alih-alih mendapat balasan 'selamat pagi juga', kolom balasan cuitan Anies Baswedan malah disesaki dengan komentar warganet yang salah fokus dengan buku yang dibawanya.

Warganet menduga, cuitan akun Twitter @AniesBaswedan tersebut adalah salah satu bentuk sindiran kepada Presiden Jokowi, Pasalnya, sebelum ini beredar foto Jokowi tengah asyik membaca komik "Si Juki".

"Mas Anies Baswedan nyindir yang suka baca komik hahaha," kata @kang*******.

"Keren banget sindirannya. Tajam euy. Kalau masih punya otak dan hati pasti malu," balas @rido******.

"Kirain lagi baca komik sinchan or doraemon Pak. Kok gak seperti Presiden Jokowi," ucap @does*****.

"Ini bukan komik Juki. Ini sindiran halus banget yang punya otak," timpal warganet lain.

Selain bentuk sindiran kepada Presiden Jokowi, ada pula yang menduga cuitan Anies Baswedan itu merupakan satire atas kejadian belum lama ini, saat dia dipanggil kepolisian untuk kasus pernikahan Putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

"Buku yang bapak baca itu seperti ada satirenya," ujar @rahmat*******.

"Keras kodenya," balas @Fachri******.

Kekinian, cuitan Anies Baswedan telah disukai ratusan kali dan disukai ribuan pengguna Twitter.

"Kirain lagi baca komik sinchan or doraemon Pak. Kok gak seperti Presiden Jokowi," ucap @does*****.

"Ini bukan komik Juki. Ini sindiran halus banget yang punya otak," timpal warganet lain.

Selain bentuk sindiran kepada Presiden Jokowi, ada pula yang menduga cuitan Baswedan Anies itu merupakan satire atas kejadian belum lama ini, saat dia dipanggil kepolisian untuk kasus pernikahan Putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

"Buku yang bapak baca itu seperti ada satirenya," ujar @rahmat*******.

"Keras kodenya," balas @Fachri******.

Kekinian, cuitan Anies Baswedan telah disukai ratusan kali dan disukai ribuan pengguna Twitter.***

Gatot Nurmantyo Ternyata Jenderal yang memiliki Ahli Strategi, Buat istana Meriang

Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo

Red, Policewatch,- Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ternyata jenderal yang memiliki ahli strategi. Hal itu diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky mencontohkan, dalam acara pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Presidium Koalisi Aksi Manyelematkan Indonesia (KAMI) tidak hadir di Istana, tapi tetap menerima penghargaan tersebut.

"Saya anggap itu pilihan cerdas atau lebih tepat cerdik dari seorang mantan Panglima," kata Rocky di chanel YouTube Rocky Gerung Sabtu (22/11/2020).

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan ilmu kepanglimaan masih ada di kepala Gatot Nurmantyo.

"Yaitu memenangkan peperangan, hanya dengan memenangkan dua pertempuran. Itu yang dinamakan taktis atau strategis," ujarnya.

Rocky mengatakan, langkah tersebut juga menujukkan Gatot sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam berstrategi dalam membaca psikologi lawan.

"Jadi dengan satu gerak tipu itu seluruh kemampuan Istana untuk mengontrol KAMI hilang.

nggak mungkin Istana bilang gatot menolak pemberian negara, krena itu berarti menolak pengutamaan yang menjadi tradisi di dalam pemberian gelar," tuturnya.

Gatot dikatakan Rocky menerima penghargaan itu, namun tidak hadir dalam pemberian tanda jasa tersebut.

"Gatot membaca piskologi publik yang menginginkan tidak hadir. Gatot tahu kalau dia tolak (Bintang Mahaputra-red) akan dibilang anti-kepada negara, karena itu pemberian negara," kata Rocky.

Pewarata: Harry

Disaat Jokowi GOYAH

Tambahkan teks

Oleh : M Rodhi irfanto SH

Red,POLICEWATCH,- Ketika pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus, utang terus membengkak, dan covid memporak-porandakan dana APBN, maka resesi menuju krisis bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu.

Ketika aturan hukum pendukung agenda ekonomi membentur perlawanan yang menguras enerji. UU KPK, UU Minerba, Perppu Covid, RUU HIP, maupun UU Omnibus Law membuat Pemerintah bergoyang. Perlawanan muncul akibat hukum direkayasa menjadi alat kepentingan politik

Jokowi pun pusing dengan pembentukan KAMI. Koalisi tokoh-tokoh oposisi lintas kelompok, profesi, maupun agama. Mencoba diatasi dengan penangkapan tokoh KAMI seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam.

Yang terakhir urusan kepulangan Habib Rizieq Shihab. Pemerintahan Jokowi terkesan panik hingga ada upaya kriminalisasi HRS dan Anies Baswedan. dan di Copot nya Kapolda Metro jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana juga Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan

Tak cuma itu Tentara tempur dikerahkan ke markas FPI di Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho. Berujung bahan tertawaan Rakyat dan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak.

Jokowi goyah, para Menteri kalang kabut menjalankan program. Covid 19 jadi alasan. Hanya Menkeu yang terlihat aktif. Itu dalam rangka mencari dan menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir 6000 Trilyun. Terakhir pinjaman “recehan” sebesar 9,1 Trilyun dari Jerman.

JK,pun turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra terbentuk Poros JK-Anies-HRS.

Wapres KH Ma’ruf Amin yang “pendiam” juga mulai bermanuver.

Berani berbeda pandangan soal Pilkada. Kyai Ma’ruf minta ditunda, Jokowi jalan terus. Jokowi menolak rekonsiliasi dengan HRS, Wapres melempar isu akan menemui HRS membahas rekonsilasi.

Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya Wapres menggantikan mundur atau dimundurkannya Presiden. PDIP yang resah dengan komposisi kementrian dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan, asal Wapres Kyai Ma’ruf ke depan adalah kader PDIP.

Ormas NU juga dipastikan mensupport gerak maju Kyai Ma’ruf sesama warganya. Elemen yang kecewa kepada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Ma’ruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan.

Pembentukan pasukan Koopsus, ancaman Panglima TNI, juga aksi TNI “Unjuk gigi” ke Petamburan, ditambah lagi arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi, melainkan tampilan akan kerapuhannya.

Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua bersiap menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario trium virat hingga perubahan ekstra konstitusional, akan tetapi skenario naiknya KH Ma’ruf Amin adalah yang paling rasional.

Penulis : Wartawan Senior dan Pemerhati politik

ICMI: Presiden Tak Boleh Gunakan Tentara Tanpa Keputusan Politik, Soal Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI

Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Irjen Pol (Purn) KH Anton Tabah Digdoyo

Red, POLICEWATCH,- Pencopotan baliho Habib M. Rizieq Shihab oleh TNI, di DKI Jakarta, dikomentari Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo, Anton menjelaskan, semua kebijakan yang terkait dengan lembaga pemerintahan harus melalui keputusan politik. Dalam arti, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

"Semua harus taati UU (undang-undang), Tanpa kecuali, apalagi termasuk TNI, Polri, ASN dan lain-lain. Dalam UU 34/ 2004 tentang TNI juga di Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi dunia, gerak tentara diatur rinci," ujar Anton saat dihubungi Redaksi, Sabtu (21/11).

"Sekecil apa pun pelibatan TNI terhadap otoritas sipil harus dengan keputusan politik," sambungnya.

Anton berpendapat perintah Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, kepada jajarannya untuk menurunkan baliho HRS tidak memiliki alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

"Negara bisa dalam tiga keadaan. Pertama normal, kedua darurat sipil, ketiga darurat militer atau perang. Dalam keadaan normal dan darurat sipil penguasanya tetap pengguasa sipil, Baru dalam keadaan darurat militer atau perang penguasa di daerah tersebut adalah TNI," jelas Anton.

Dari penjelasannya tersebut, Anton juga menyebutkan keterlibatan TNI bisa dilakukan tanpa keputusan politik jika ada kondisi bencana. Namun, dalam hal kaitannya dengan pencopotan baliho HRS, dia tidak melihat adanya kedaruratan.

"Sekarang ini, negara normal,Darurat sipil pun tidak, apalagi darurat militer? Kok tiba-tiba ada tentara masuk ke otoritas sipil tanpa keputusan politik?," tegasnya.

Lebih lanjut, Anton menilai wajar jika ada kebingungan di tengah masyarakat terkait pelibatan TNI dalam penurunan baliho HRS. Sementara, tugas penerunan Baliho ada diperanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Apalagi memvonis seseoraang jadi ancaman negara itu bukan wenang pejabat tapi wenang tupoksi pengadilan. Apalagi cuma masalah pajak baliho itu wewenang otoritas sipil Pemda setempat," ungkapnya.

Oleh karena itu, Anton menegaskan terkait pelibatan TNI diranah sipil minimal harus melalui keputusan bersama tiga lembaga negara. Yaitu, DPR, Presiden dan Menteri Pertahanan selaku otoritas yang menaungi.

Selain itu, keputusan politik tersebut, menurut Anton, juga harus jelas dengan masalahnya dan berapa lama masa berlaku keterlibatan TNI di ranah sipil tersebut, alias tidak boleh permanen.

"Maksimal satu tahun (keterlibatan TNI diranah sipil dalam keputusan politik). Jika masih diperlukan bisa diperpanjang satu tahun lagi, namun dengan sidang lagi oleh tiga lembaga tersebut. Jadi tak ada aktor tunggal yang bisa dan boleh gunakan tentara," tutur Anton.

"Presiden pun tak boleh gunakan tentara tanpa keputusan politik tadi. Maka, terjawab lah rumor presiden akan gunakan pasukan khusus untuk atasi keadaan. Itu tidak boleh oleh UU. Apalagi nentukan keadaan tertentu juga harus dengan keputusan politik," tandasnya.

Adapun, Anton juga mengingatkan terkait satu prinsip penting. Yaitu, bangsa dan negara akan maju jika pejabatnya jadi tauladan dan taat aturan. Sebaliknya, bangsa dan negara akan hancur jika pejabatnya tidak jadi contoh ketaatan pada aturan***

Pewarata: M Rodhi irfanto

DPD Partai Perindo Gelar Edukasi Politik

POLICEWATCH NEWS - MUBA - Bertempat di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Perindo Babat Toman, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin gelar acara Edukasi Politik yang diikuti 50 orang pengurus dan simpatisan Partai Perindo Cabang Babat Toman dan tetap mengutamakan Protokol Kesehatan susuai dengan ketetapan pemerintah. Minggu, (23/11/2020)

Edukasi atau dapat diartikan Pendidikan ini bertemakan "MELALUI PEMBELAJARAN POLITIK, MENCERDASKAN MASYARAKAT UNTUK KEMAJUAN DAERAH".

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Partai Perindo Musi Bamyuasin Andri Septa SH, Sekretaris DPD Perindo Heri Yanto SE, Bendahara Eka Rahma SE, Anggota DPRD Muba dari Partai Perindo Dapil I Alpian, Dapil II Senen H Hanan.

Ketua DPC Partai Perindo Babat Toman Romsi Kuris menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara Edukasi politik yang digelar oleh DPD Partai Perindo Musi Banyuasin.

Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Andri Septa SH mengatakan bahwa Politik adalah Suatu cara untuk mencapai tujuan,,

"Dewasa ini banyak stikma negatif tentang politik, Melalui proses sosial politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

"Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan seyogyanya ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, elit partai politik dan partai-partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah. Ujar Andri. Pentingnya Pendidikan Politik, Politik akan memberikan pemahaman yang baik terhadap moral dan etika politik sehingga tidak terjebak dalam paradigma politik yang salah, ujarnya.

Lanjut Ketua DPD Perindo Muba ini bahwa, Pendidikan politik yang diharapkan adalah pendidikan untuk membentuk individu menjadi persiapan negara yang bertanggung jawab secara etika dan moral untuk mencapai tujuan negara.

"Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang mampu mewujudkan cita-cita negara dan sesuai dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4", ungkap Andri.

"Berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut landasan ideologis yaitu Pancasila landasan konstitusi yaitu undang-undang Dasar 1945 landasan operasional yaitu GBHN dan landasan historis yaitu Sumpah Pemuda 18 Oktober 1928 dan demo dan Proklamasi 17 Agustus 1945", katanya.

"Landasan yang tersebut adalah landasan pokok pendidikan politik yang disertai dengan landasan kesejahteraan", jelas Andri.

Dikatakan Andri Septa, "Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan jadi fungsi dan dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai perannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik", papar Ketua DPD Perindo Muba.

Menurut Alpian, Tujuan politik di atas dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama tercapainya fungsi politik dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

"Meski berbeda masalah masa dahulu dengan sekarang namun yang harus diwaspadai dan selalu ingat adalah semangat kebangkitan nasional dirasa telah menurun khususnya dalam membina nation varacter building, padahal sesungguhnya Kebangkitan Nasional Indonesia adalah bangsa Indonesia memiliki rasa solidaritas yang tinggi rasa persatuan dan kesatuan", ujar Alpian.

Senen salah satu Pengurus Partai Perindo yang juga Anggota DPRD Muba menyampaikan bahwa semua tidak terlepas dari politik, kalau politik digunakan dengan cara yang tidak baik maka hasilnyapun tidak baik pula.

"Pendidikan politik tidak lepas dari pendidikan ahlak, siapapun itu, tidak memandang dia laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, disemua lini", ujarnya.

Pewarta : Wahyudi

ALIANSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT UNTUK KEADILAN (AMUK) RIAU DEMO DI KPK DESAK KPK MEMERIKSA INDRA GUNAWAN CABUP BENGKALIS

POLICEWATCH.NEWS - Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Keadilan Riau (AMUK RIAU) menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/11) kemarin. Massa mendesak agar KPK segera memeriksa kembali mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang saat ini maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkalis Indra Gunawan Eet terkait kasus dugaan korupsi proyek Multi Year pembangunan jalan tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 di Kabupaten Bengkalis.

Menanggapi tuntutan tersebut, Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjalankan KPK sangat memahami harapan masyarakat terkait penuntasan penanganan perkara tersebut. "Perlu juga kami sampaikan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan ataupun permintaan pihak tertentu," terangnya, Sabtu (21/11/2020)

Ia menambahkan, sebagai penegak hukum, KPK harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku. Namun, kata Ali dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.

"Jika sepanjang adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK juga tak segan menetapkan kembali pihak- pihak lain sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut," bebernya.

Untuk diketahui, dalam aksi itu, Amuk Riau menyampaikan 4 poin tuntutannya. Pertama yakni mendesak KPK untuk menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan EET yang diduga menerima uang suap APBD "Ketuk Palu" Kabupaten Bengkalis TA 2012 untuk Proyek Multi Year Tahun 2013 - 2015.

Mereka juga meminta agar, KPK untuk segera menahan Indra Gunawan Eet yang diduga menerima uang Proyek Multi Year 2013 - 2015 dan 2017 - 2019. Lalu mendesak KPK mengusut tuntas dugaan aliran dana proyek Multi Year Kabupaten Bengkalis untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau 2019 - 2024. Terakhir massa meminta KPK segera periksa kembali Indra Gunawan Eet, agar tidak ada kesan yang bersangkutan kebal hukum.

"Kami mahasiswa dan masyarakat yang tergabung di AMUK RIAU kecewa, sampai hari ini KPK belum juga menetapkan tersangka saudara Indra Gunawan Eet, padahal sudah lebih dari dua kali diperiksa oleh KPK, belum lagi sejumlah fakta persidangan juga mengarah kepada yang bersangkutan," ungkap Wanson selaku Kordinator AMUK RIAU.

Massa juga menyampaikan jika KPK tak kunjung memeriksa kembali saudara Indra Gunawan Eet, ini menunjukan bahwa mantan Ketua DPRD Riau tersebut terkesan kebal hukum dalam dugaan kasus korupsi proyek Multi Year Pembangunan Jalan tahun 2013-2015 dan Tahun 2017-2019 di Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Kami lihat, KPK seperti tak bertaji, sudah berkali - kali Indra Gunawan Eet diperiksa, namun tak jelas statusnya, ini kan terkesan yang bersangkutan kebal hukum dalam dugaan kasus korupsi proyek Multi Year tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 di Kabupaten Bengkalis," tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu juru bicara KPK Ali Fikri sempat mengatakan bahwa jika keterangan saksi dan diperkuat dengan alat bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan KPK akan kembali menetapkan tersangka baru saat digelarnya persidangan yang menghadirkan saksi-saksi untuk pembuktian terhadap dakwaan terdakwa Amril Mukminin.

"Apabila dari fakta-fakta dipersidangan nantinya ditemukan adanya setidaknya dua bukti permulaan yang cukup maka KPK tak segan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka," ujarnya kala itu.

Kala itu, Indra Gunawan Eet alias Engah dipanggil sebagai salah satu saksi dalam perkara yang menyeret Amril Mukminin.

sumber :riauterkini.com

Editor : Bambang.

Kapolri Mutasi Besar besaran Ada 567 Pamen Dan Pati 59 Jendral

Foto Istimewa

POLICEWATCH.NEWS Kapolri Jenderal Pol Idham Azis kembali merombak besar-besaran jajaran perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Korps Bhayangkara. Kali ini 626 perwira yang dimutasi, termasuk di dalamnya terdapat 59 jenderal.

Mutasi jabatan ini melengkapi daftar perombakan yang dilakukan Idham Azis beberapa saat sebelumnya. Alumnus Akademi Kepolisian 1988 ini mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi karena dinilai tak mampu menegakkan protokol kesehatan terkait kerumunan massa pada acara Habib Rizieq Shihab

Mutasi jabatan 626 pati dan pamen Polri tersebut tertuang dalam sembilan Surat Telegram Kapolri, masing-masing Nomor ST/3228/XI/KEP./2020; ST/3229/XI/KEP/2020; ST/3230/XI/KEP./2020; ST/3231/XI/KEP/2020; dan ST/3232/XI/KEP/2020.

Kemudian, ST/3233/XI/KEP./2020; ST/3234/XI/KEP./2020; ST/3235/XI/KEP./2020; dan ST 3236/XI/KEP./2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Telegram tertanggal 16 November tersebut ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudhi Hermawan.

Mutasi jabatan merupakan hal biasa, sebagai bagian penyegaran organisasi, baik tour of duty maupun tour of area,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyoni,

Dari 59 jenderal yang dimutasi berdasarkan telegram teranyar itu terdapat seorang bintang tiga, yakni Komjen Pol Antam Novambar. Polisi yang pernah mendaftar calon pimpinan KPK itu dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Berikut 59 jenderal yang dimutasi:

1. Komjen Pol Antam Novambar.

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan) dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun).

2. Irjen Pol Immanuel Larosa.

Pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Lemhannas) dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

3. Irjen Pol Djoko Mulyono.

Analis Kebijakan Utama Baintelkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka pensiun).

4. Irjen Pol Djamaluddin.

Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

5. Irjen Pol Raja Erizman.

Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

6. Irjen Pol Didit Prabowo Sulistyono.

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Itwasum Polri (dalam rangka pensiun).

7. Irjen Pol I Ketut Argawa

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri diangkat dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri (dalam rangka pensiun).

8. Brigjen Pol Noviantoro Paliman.

Analis Kebijakan Utama Bidang Jiangbang Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

9. Brigjen Pol Supriyanto Tarah.

Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

10. Brigjen Pol Rana Swadayana.

Analis Kebijakan Utama Bidang Kom Div TIK Polri dimutasikan sebagai Pati Div TIK Polri (dalam rangka pensiun).

11. Brigjen Pol Raja Haryono.

Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun).

12. Brigjen Pol Wahab Saroni.

Analis Kebijakan Utama Bidang Sosbud Sahli Kapolri dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri (dalam rangka pensiuns).

13. Brigjen Pol Eddy Purwatmo.

Analis Kebijakan Utama Bidang Hukum Divkum Polri dimutasikan sebagai Pati Divkum Polri (dalam rangka pensiun).

14. Brigjen Pol Tajuddin.

Analis Kebijakan Utama Bidang Binmas Baharkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (dalam rangka pensiun).

15. Irjen Pol Sudarsono.

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

16. Brigjen Pol Ahmad Haydar.

Kapuslabfor Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

17. Irjen Pol Widiyarso Herry Wibowo.

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

18. Brigjen Pol Tomex Korniawan.

Karorenmin Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

19. Brigjen Pol Nanang Avianto.

Karopaminal Divpropam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri.

20. Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi.

Karokorwas PPNS Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri.

21. Brigjen Pol Suwondo Nainggolan.

Karobinkar SSDM Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri.

22. Brigjen Pol Tjantje Jimmy Tuilan.

Kapuskeu Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Keuangan Puskeu Polri.

23. Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari.

Wakapolda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapuskeu Polri.

24. Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto.

Auditor Kepolisian Utama Tk II Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Maluku Utara.

25. Brigjen Pol Wirdhan Denny.

Wakapolda Banten dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

26. Brigjen Pol Ery Nursatari.

Analis Kebijakan Utama Bidang Jianstra SSDM Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten.

27. Brigjen Pol I Gede Ali Widana.

Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

28. Brigjen Pol Jaya Subriyanto.

Wakapolda Gorontalo dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

29. Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi.

Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Gorontalo.

30. Brigjen Pol Indro Wiyono.

Wakapolda Kalimantan Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri.

31. Brigjen Pol Suryanbodo Asmoro.

Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kalteng.

32. Brigjen Pol Agusta Romano Yoyol.

Karo RBP Srena Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

33. Brigjen Pol I Wayan Sunartha.

Wakapolda Bali diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo RBP Srena Polri.

34. Brigjen Pol Roycke Harry Langie.

Karowassidik Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Bali.

35. Brigjen Pol Iwan Kurniawan.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru Karowassidik Bareskrim Polri.

36. Brigjen Pol Leo Bona Lubis.’

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

37. Brigjen Pol Suyatmo.

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.

38. Brigjen Pol Bambang Priyambadha.

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

39. Brigjen Pol Bahagia Dakhi.

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

40. Brigjen Pol Adityawarman.

Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri.

41. Brigjen Pol Parimin Warsito.

Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (penugasan pada PT KAI).

42. Brigjen Pol Hendri Marpaung.