TRC PA KORDA INDRAMAYU GELAR RAPAT TERBATAS GUNA BAHAS PROGRAM JANGKA PENDEK

Reporter: Bram

Dok : MPW

INDRAMAYU, POLICEWATCH,- Sebuah Lembaga / Yayasan guna mencapai Visi dan Misinya di perlukan kekompakan sesama pengurus dan anggota, salah satunya Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan & Anak (TRC PA), untuk mencapai tujuan itu,  Koordinator Daerah (Korda) Indramayu, mengadakan Rapat Kerja Terbatas,

Rapat singkat yang dipimpin ketua Korda Indramayu Ady Wijaya itu di hadiri seluruh komponen pengurus, bertempat di Cafe Andres, Karanganyar, Sukra, Indramayu, Minggu' 01/12/19 dengan agenda membahas program kerja jangka pendek TRC PA sesuai kondisi di daerah Indramayu,

Dalam kesempatan itu, Ady Wijaya menekankan kekompakan seluruh pengurus / anggota dalam menangani dan melaksanakan kegiatan TRC PA  di lingkup Kab. Indramayu ditengah permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin marak belakangan ini,

Melalui Call Whatsapp, Koordinator Nasional (Kornas) TRC PA Rusmini Supriadi yang akrab di panggil Bunda Naumi mengapresiasi giat Korda Indramayu, memang untuk mencapai Visi dan Misi TRC PA, wajib masing - masing korda membuat program kerja mengacu pada kondisi wilayah/Daerahnya,

Setelah buat program, upayakan bekerjasama dengan unit PPA untuk mengadakan kegiatan, buat proposal, sampaikan ke Kapolres melalui kasat reskrim atau kanit PPA bahwa TRC PA akan mengadakan kegiatan, terang Bunda**

Gubernur Jatim Harap 2020 Seluruh Kepulauan di Sumenep Sudah Teraliri Listrik

Peresmian pengoperasionalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jatim  Oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa

SUMENEP, POLICEWATCH – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di kepulauan Kabupaten Sumenep untuk meresmikan pengoperasionalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jatim  dengan kapasitas 800 Kw, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasionalan PLTD tersebut. Tidak hanya itu. Orang nomor satu di Jatim itu juga meresmikan 8 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ditempatkan di Kepulauan Sumenep. Kedelapan PLTS tersebut terdiri dari PLTS Tonduk dengan kapasitas 200 kWp, PLTS Goa Goa (200 kWp), PLTS Masakambing (50 kWp), PLTS Pagerungan Kecil (50 kWp), PLTS Paliat (100 kWp), PLTS Sakala (100 kWp), PLTS Sabuntan (100 kWp), dan PLTS Saubi (150 kWp).

Peresmian kedua pembangkit listrik itu ditandai dengan penekanan LED oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa disaksikan Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto, Kepala Dinas ESDM Setiajit, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso, General Manager PLN UID Jatim Bob Saril dan Bupati Sumenep Busyro Karim di PLTD Kangean, Desa Bilis-Bilis, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, Sabtu (30/11/2019) pagi.

Dengan diresmikannya PLTD Kepulauan Raas dan 8 PLTS di Kepulauan Sumenep diharapkan dapat memenuhi rasio elektrifikasi di Jatim mencapai 100 persen.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan PLN bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga akhirnya dapat meresmikan pembangkit listrik  untuk pulau-pulau di sekitar Kabupaten Sumenep, Madura. Ini menjadi langkah untuk terus bergerak maju mewujudkan rasio elektrifikasi Jawa Timur 100 persen  dan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat menikmati listrik,” ungkap Gubernur Khofifah.

Pemprov bersama Pemkab Sumenep dan PLN  berkomitmen untuk meningkatkan  elektrifikasi di  Kepulauan Sumenep secepat mungkin. Maksimal pada 2020 kedepan, 22 pulau yang belum maksimal teraliri listrik akan terlistriki semua.

“Kalau habis gelap terbitlah terang, dan terang itu artinya mau tadarus Al Quran bisa lebih lama lagi karena listriknya cukup. Mau melakukan program UMKM juga bisa lebih semangat lagi karena listriknya cukup,  anak- anak belajarnya  juga lebih semangat, nelayan bisa menyiapkan cold storage agar ikannya bisa tersimpan lebih lama dan seterusnya, dan lebih strategis lagi untuk persiapan rumah sakit setelah selesei dibangun nanti,” ujarnya.

Menyinggung soal program elektrifikasi di seluruh Kepulauan di Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa secara nasional, khususnya yang dirancang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa penerangan untuk seluruh wilayah (light for all) di Indonesia dirancang  selesei tahin  2024. Sedang untuk wilayah Jatim, RPJMD yang dirancang menetapkan  tahun 2022.

“Kita berharap bahwa di tahun 2022,  seluruh wilayah Jawa Timur sudah akan terlistriki semua. Tetapi kita ingin melakukan percepatan. Kalau basis rumah tangga kita sebetulnya berharap tahun 2020 sudah selesai semua, terutama Kepulauan Sumenep tahun 2020 selesai,” ujarnya.

“Jadi memang disisir. Sinergitas program dari  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memenuhi semua kebutuhan listrik di Jatim.  Khusus kepulauan Sumenep yang memiliki potensi ikan dan udang yang cukup besar, maka saya berharap dapat menjawab harapan  Pak Presiden dan  Gubernur BI pada temu BI Nasional  disampaikan bahwa disaat dunia mengalami penurunan pertumbuhan sesungguhnya yang termasuk tiga besar pertumbuhan ekonomi terbaik dunia adalah Indonesia. Potensi ikan merupakan primadona untuk menggenjot eksport Indonesia,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Khofifah ingin adanya percepatan langkah-langkah kongkrit. Utamanya dalam memaksimalkan sektor Maritim di bidang perikanan.

“Kalau perikanan kita membutuhkan cold storage. Nah di daerah-daerah Kepulauan di Sumenep itu memproduksi macam-macam hasil lautnya luar biasa dan siap ekspor. Jikalau cepat teridentifikasi di titik tertentu membutuhkan cold storage dengan  dan membutuhkan kapasitas energi tertentu maka PLN akan bisa support, kemudian kita komunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bisa support cold storage,” jelasnya.

Sehingga, jika Kementerian KKP menyiapkan cold storage, kemudian energinya dikerjakan PLN, maka Pemkab Sumenep dan Pemprov Jatim akan menyiapkan tambahan infrastrukturnya.

“Ini kan luas sekali, memungkinkan bisa kita tingkatkan efektifitas pertumbuhan ekonominya dengan support energinya yang cukup dan infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Sementara itu, diresmikannya PLTD Pulau Raas dan 8 PLTS di Kepulauan Sumenep ini untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen  di Jawa Timur pada 2020. Harapan itu menjadi cita-cita PLN UID Jatim dan sejalan dengan program Pemprov Jatim untuk melistriki seluruh wilayahnya hingga pulau terluar, terdepan dan tertinggal.

Hingga Oktober 2019, rasio elektrifikasi PLN untuk wilayah Jatim sudah mencapai 98,38 persen. . Berbekal hasil tersebut, PLN terus meningkatkan hingga akhir 2019. Salah satu wilayah dengan rasio elektrifikasi yang masih cukup rendah adalah Kabupaten Sumenep, Madura. Rasio elektrifikasi PLN Kabupaten Sumenep berada di angka 64.99 persen pada Oktober 2019.

“Persoalan inilah yang mendasari  PT. PLN UID Jatim meresmikan 1 PLTD dan 8 PLTS untuk mendongkrak rasio elektrifikasi Kabupaten Sumenep,” jelas Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso.

PLTS sendiri, sebut Supangkat, dipilih sebagai wujud konsistensi PLN dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Selain itu, potensi tenaga surya di pulau-pulau sekitar Kabupaten Sumenep juga dinilai cukup bagus dan memadai.

“Selain diresmikannya PLTD Raas dan 8 PLTS pulau di Kabupaten Sumenep, pada kesempatan ini PLN juga ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar melalui bantuan PLN Peduli berupa listrik gratis untuk warga kurang mampu dan perahu listrik untuk nelayan, bantuan pelayanan kesehatan gratis melalui RSTKA dari YBM PLN UID Jawa Timur serta bantuan pasang listrik gratis melalui program One Person  One Hope yang merupakan sumbangan sukarela dari para pegawai PLN. Total jumlah bantuannya mencapai Rp. 1,3 milyar. Harapannya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Masih menurut Supangkat, setidaknya 2.000 KK di Pulau Madura akan mendapatkan bantuan PLN Peduli berupa listrik gratis senilai Rp. 1 milyar. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian warga, sejumlah 10 buah perahu listrik diberikan kepada para nelayan untuk mendukung kegiatan mereka. Tidak berhenti sampai disitu, YBM PLN UID Jawa Timur melalui Rumah Sakit Terapung Kestaria Airlangga (RSTKA) juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk warga sekitar. Dan melalui program one person one hope, pegawai PLN secara sukarela menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk dapat memberikan listrik gratis kepada 100 pelanggan agar dapat menikmati listrik.

Upaya itu, sebut Supangkat untuk mewujudkan listrik menerangi hingga ke pelosok negeri terutama di Pulau Madura. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Penggunaan jalur laut untuk mengangkut berbagai material menjadi proses yang panjang.(JON/UG/MR/TIM)

ACARA PISAH SAMBUT CAMAT TORGAMBA DARI AZAMAN PARAPAT, ST,. MM KEPADA AJA ALIMSAH SURBAKTI, S.Pd,.M.AP.

dok : MPW

Policewatch Labuhanbatu Raya,- Pelaksanaan acara pisah sambut dari Azaman Parapat, ST, MM kepada Aja Alimsah Surbakti, S.Pd, M.AP. yang setelah beberapa minggu yang lalu telah diadakan pergantian Camat dikecamatan Togamba maka, adapun acara pisah sambut tersebut adalah dengan diangkatnya Azaman Parapat, ST,. MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dikabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Maka posisi Camat digantikan oleh Aja Alimsah Surbakti, S.Pd, M.AP yang sebelumnya bekerja dikantor Dinas Catatan Sipil kabupaten Labuhanbatu Selatan.Sabtu (30/11/2019) jam 11.00 wib 

Memang dalam hal untuk memimpin masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, semua butuh proses dan waktu. Apalagi untuk mempertahankan yang sangat berharga itu sungguh sangatlah sulit, namun dengan hadirnya Camat Torgamba yang muda, energik dan memang Camat paling muda sepanjang usia kecamatan Torgamba. 

Masyarakat yakin dan percaya bahwa dengan hadirnya Aja Alimsah Surbakti, SPd,. M.AP akan membawa kecamatan Torgamba semakin maju dan sukses dalam segala bidang. Dan kepada Camat lama yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dan bisa membawa nama kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih maju dan lebih baik lagi.

Adapun pelaksanaan acara pisah sambut antara camat yang lama digantikan dengan yang baru turut pula hadir para undangan seperti, DPRD kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Bung Syahdian Purba, SH, Kapolsek Torgamba, ketua Basnas kabupaten Labuhanbatu Selatan, Karang Taruna, dan segenap para undangan beserta para pemuka masyarakat, termasuk juga masyarakat thiong hoa khususnya yang ada dikecamatan Torgamba.

 Dengan adanya pergantian Camat diTorgamba semoga dapat dan bisa membawa kecamatan Torgamba lebih maju selangkah dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lainnya, apalagi ditahun 2018 yang lalu kecamatan Torgamba meraih penghargaan yang tak terhingga yaitu sebagai kecamatan terbaik seSumatera Utara. ( Alex Wijaya )

CAMAT TORGAMBA PIMPIN RAPAT KOORDINASI TERKAIT GAS ELPIJI 3 KG BERSAMA PEMILIK PANGKALAN

 

DOK : MPW

Policewatch Labuhanbatu Raya,-  Camat Torgamba Bapak Aja Alimsah SPd, MAP mengundang seluruh pemilik pangkalan gas elpiji tabung 3 kg untuk dapat hadir dan berdialog langsung bersama sama dengan masyarakat agar tingkat kesulitan masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji tabung 3 kg dapat teratasi dan terselesaikan. Menurut keterangan dari narasumber yang didapat awak media bahwa tingkat kesulitan gas itu diduga pihak pemilik pangkalan gas elpiji khususnya tabung 3 kg tidak jujur dan tidak mengutamakan untuk masyarakat tetapi lebih mengutamakan pengecer yang juga ikut mengantri disaat pemilik pangkalan membagikan gas elpiji tersebut.Pada hari Jumat (29/11/2019)

Masyarakat diKecamatan Torgamba sudah lama mengeluh tentang sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg yang juga dimana harga eceran nya sangat tidak lagi bersahabat hingga ada gas 3kg dikios eceran mencapai angka Rp.30.000/tabung. Semua itu disebabkan oleh tidak tahunya masyarakat khususnya dikecamatan Torgamba tentang pembagian pembagian wilayah atau zona yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina, selain itu juga pemilik pangkalan yang ada dikecamatan Torgamba juga tidak mensosialisasikan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat Torgamba itu paham mana saja zona atau bagian yang wajib mereka dapatkan elpiji tabung 3 kg. 

Agar supaya pembagian disetiap pangkalan yang ada dikecamatan Torgamba khususnya tertib dan tidak saling berdesakan yang bisa saja membuat oknum yang antri luka tertimpah tabung gas kosong, akibat efek dari tidak tertibnya pembagian gas disetiap pangkalan yang membagikan tabung gas 3 kg.

Dengan adanya rapat dialog dengan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Camat Torgamba yaitu Aja Alimsah, SPd, MAP menghimbau kepada seluruh pemilik pangkalan gas elpiji khususnya wilayah kecamatan Torgamba agar untuk kedepannya jangan ada lagi masyarakat yang mengeluh tentang sulitnya mendapatkan gas elpiji tabung 3 kg. 

Sebab dikecamatan Torgamba sudah cukup banyak pangkalan gas elpiji, jadi sudah dipastikan gas elpiji untuk tabung 3 kg cukup untuk melayani masyarakat kecamatan Torgamba asalkan para pemilik pangakalan gas jujur dan benar benar terarah cara pembagian gas elpijinya.

Semoga dengan adanya rapat dialog gas elpiji bersama dengan masyarakat yang dilaksanakan dikantor kecamatan Torgamba dapat membuahkan hasil yang baik dan sesuai kesepakatan bersama sehingga gas elpiji yang ada diTorgamba benar benar tepat sasaran kepada masyarakat langsung. ( Alex Wijaya )

Bertahun- Tahun Al Bukhari " Pengidap penyakit pada saluran pernafasan " Butuh Uluran Tangan dari Pemerintah Maupun Masyarakat

DOK : MPW

Policewatch,  Labuhanbatu Raya,- Saat awak media  policewatch Labuhanbatu Raya ketemu dengan orang tua Al Bukhari beliau menuturkan, Pada saat usia dibawah setahun pernah anak saya ini kami bawa berobat ke dokter, kata dokter gak ada apa-apa. Tapi lama kelamaan saya lihat ada yang aneh pada anak saya. Al Bukhari bernafas menggunakan mulut tidak seperti layaknya orang yang sempurna, saya menduga ada kelainan pada saluran pernafasan anak saya. Tutur Rahmat orang tua dari Al Bukhari.

Dikarenakan minimnya dan terbatasnya perekonomian yang didapat orang tua dari Al Bukhari alias Al, bocah berusia 2,3 tahun tersebut anak dari pasangan pasutri yaitu Rahmat dan Elvira yang bertempat tinggal di jalan simpang Karo, Cikampak, kecamatan Torgamba, kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara harus menahankan rasa sakit yang berkepanjangan dikarenakan minimnya penghasilan dari orang tua Al Bukhari serta mendapat upah yang pas pasan.

Ketika awak media bertanya kepada orang tua Al Bukhari, Kenapa tidak dibawa berobat lagi ketempat lain demi kesembuhan anak. Rahmat kembali menjelaskan, bagaimana mau berobat bang, buat makan sehari hari saja susah,saya hanya bekerja sebagai buruh pangkas, jawabnya sedih sambil tertunduk.

Al Bukhari yang dilahirkan pada 30 Agustus 2017 tahun lalu telah mengidap penyakit pada saluran pernafasan pada hidung. Al Bukhari harus bernafas dengan mulutnya hingga usianya menginjak 2,3 tahun. Saat Al Bukhari berusia dibawah satu tahun bocah balita tersebut pernah di bawa berobat oleh orang tuanya ke salah satu klinik yang ada di labuhanbatu Selatan, namun keterangan yang didapat dari sang dokter dinyatakan Al Bukhari tidak ada sakit apapun.

 Tetapi lambat laun perubahan demi perubahan atas kesehatan bocah balita tersebut terlihat dengan jelas, namun dengan keterbatasan ekonomi penghasilan orang tuanya maka Al Bukhari harus menahankan sakit yang berpanjangan.

Untuk menanggapi keluhan dari keluarga Rahmat tersebut, Maka Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Labuhanbatu melalui Tim Reaksi Cepatnya yang di Pimpin oleh Rahmad Yazis Purba menghimbau kepada pihak Pemerintah kecamatan dan kabupaten Labuhanbatu Selatan agar segera memberikan perhatian khusus kepada anak balita yang bernama Al Bukhari dimaksud. 

Atas nama Lembaga Perlindungan Anak Rahmad Yazis Purba meminta kepada Pemkab Labuhanbatu Selatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan P3A untuk segera memberikan perhatian khusus dan bantuanya kepada keluarga yang dimaksud. berikanlah hak anak terhadap Al Bukhari buah hati dari pasangan Rahmat dan Elvira.

Sementara dilain tempat Indra Kabid Linjamsos pada Dinas Sosial labuhanbatu selatan menjelaskan kepada awak media bahwa Dinas Sosial akan selalu siap bersinergi dan membantu menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut. 

Melalui LPA (Lembaga Perlindungan Anak)Dinas Sosial akan selalu siap untuk menyelesaikan permasalahan anak anak yang ada di labuhanbatu Selatan, Dinas Sosial juga sangat mengucapkan terima kasih atas kinerja yang dilakukan oleh LPA, dengan demikian Dinas Sosial juga merasa terbantu dengan adanya tim Lembaga yang ikut memantau kondisi anak anak dan masyarakat labuhanbatu Selatan. ( Ali Usman )

Persoalan Naik Turunnya Harga Ada Situasi Struktur Pasar Yang tidak Kondusif

Reporter : Taufiq.Sapta

Dari kiri: Moderator, Dendy, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, Plt.Disnakertrans Prov Jateng, Kristanto, FEB Undip Semarang, Maruto Umar Basuki,SE. M.Si, Foto : Taufiq.S

Semarang (PoliceWatch.News)- Kenaikan upah minimum 2020 ditetapkan sebesar 8,51 persen. Kenaikan ini disesuaikan dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional . Jawa tengah menjadi satu dari sekian provinsi yang memilikiupah terendah di Indonesia yakni sebesar Rp.1,742 juta .Ada penambahan 8,51 persen atau Rp.136 .000 dari Rp 1,605 juta .

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebutkan, dengan upah rendah ini akan banyak perusahaan yang migrasi ke provinsi Jateng. Dengan UMP relative rendah dibandingkan provinsi lain, diprediksi akan banyak perusahaan yang migrasi ke provinsi Jateng. Fenomina ini harus di sambut kesiapan dari calon tenaga kerja yang ada di Jateng.

Disisi lain pemerintah daerah di Jateng harus mampu menyambutnya sengan cara mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut bahwa saat ini kondisi kondisi masyarakat di Jateng telah memasuki bonus demografi. Usia produktif di Jateng sangat tinggi. Oleh karena itu, warga

dengan usia produktif harus di alurkan untuk bekerja, sekaligus untuk menekan angka kriminalitas.

Dengan besaran UMP Jateng saat ini, diharapkan mampu menarik investor yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mnyerap lebih banyak tenaga kerja.

Namun demikian, perlu diantisipasi pula adanya kenaikan biaya hidup dan meningkatnya pengeluaran rumah tangga yang dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Harapannya, pemerintah daerah mampu mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah-nya serta kebijakan jarring pengamam sosial.

Ketua Komisi E DPRD Prov.Jateng, Abdul Hamid Menuturkan, Untuk menumbuhkan iklim yang kondusif di Jateng dan meningkatkan produktivitas pekerja, dari kami setuju konsep yang dilakukan Gubernur Jateng ganjar Pranowo, secara aturan dari kapasitas pemerintah kepentingan nya tidak terlalu, dari ke dua belah pihak .kadang kita di maki maki pekerja padahal pemerintah menyeimbangkan dari kedua belah pihak,” ucapnya.

“ Jadi apapun yang menjadi aspirasinya, kita tampung, bagaimana protes dari pengusaha karena dua duanya harus jalan. Ketika salah satu berhenti sudah tidak bisa di atasi maka terjadi PHK, pabrik pabrik pada tutup karena pekerja lari hal ini di sebabkan segala kebutuhannya tidak di cukupi, sehingga pemerintah pada saat itu menjembatani ke dua nya bagaimana selalu bisa kondusif dalam usaha untuk penetapan ini, UMP batasnya jarring pengaman sehingga kami dari dewan memetakan jangan sampai UMP lebih tinggi dari salah satu UMK di Jateng,” Ujarnya.

Hamid mengambilkan contoh UMK terendah adalah Rp.1.748.000 hanya terpaut Rp.6.000 dari UMP, sehingga UMP sebagai jarring pengaman bagi kabupaten / kota. Untuk menetapkan UMK UMK yang mana bisa sesuai bagi kemampuan masing masing,” pungkasnya, saat menjadi salah satu nara sumber dalam Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema “ Daya Beli dan Upah Minimum “ yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM, di Resto Plaza, Hotel Plaza, jalan setyabudi No 103, Srondol Kulon, Kec. Banyumanik,Kota Semarang, Jumat (29/11/2019).

 

Tamu undangan Talk Show Prime Topic Dialog Bersama Parlemen Jateng. Foto: .Taufiq.S

Sementara itu Plt Disnakertrans Prov Jateng,Kristono mengatakan Disnakertrans mengawal berjalannya penetapan UMK, diawali dengan berbagai hal,informasi informasi, rapat rapat, masukan dari dewan pengupahan, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Tentu dewan kabupaten / kotamemberikan masukan kepada Bupati maupun Walikota kemudian dewan

pengupahan provinsimemberikan masukan kepada Gubernur. Proses prose situ kita lalui tahapan tahapannya sehingga bisa mempersempit ruang. Untuk satu hal yang bisa diterima karena tahapan tahapan kita lalui bersama ,” jelasnya.

Menurutnya dewan pengupahanpun dari berbagai unsur, diantaranya dari pekerja,dari unsur pengusaha maupun dari unsur pemerintah di harapkan membawa aspirasi dari unsure itu mewakilinya,” ungkapnya.

Kristono menambahkan bahwa sesuai Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerjan Transmigrasi menyampaikan tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar untuk menghitung besaran rendah UMK itu, disisi lain Gubernur menerima usulan aspirasi dari pekerja apa yang mereka inginkan diterima untuk audiensi menyampaikan konsep konsep dan dan gubernurvsangat mengapresiasi.

“ Para pekerja menurut kristono, menyampaikan berbagai aspirasi diantaranya kurang menyetujui dengan adanya PP No 78 yang sekarang ini di berlakukan. Terhadap hal tersebut pemprov maupun DPRD Jateng menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat termasuk dari temen temen pekerja menolak PP No 78 di sampaikan juga ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Dosen FEB Undip Semarang, Maruto Umar Basuki,SE.M.Si mengatakan bahwa UMK itu sebenarnya jaring pengaman artinya justru disitu yang paling minimal, sebetulnya ini untuk tidak di jadikan masalah krusial,” ucapnya.

Menurutnya merujuk sesuai PP No 78 penghitungan UMK di dasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketika inflasi dikaitkan berarti persoalan daya beli yang dihitung inflasi masa lalu, bukan estimasi artinya kalau estimasu tidak pasti tetapi sebuah suatu pengharapan.

“ Sejauh mana inflasi yang merupakan faktor negatif bagi pekerja terkait daya beli itu bisa dijaga karena ini adalah sebuah persoalan. Persoalan naik turunnya harga itu ada situasi struktur pasar yang tidak kondusif sehingga bargaining positionnya itu lebih pada perusahan dari pada konsumen,” pungkasnya. ** M. Taufik

KASUS DUGAAN KORUPSI RSUD LAHAT KE RANAH PENYIDIKAN LAHAT

Reporter  : Bambang.MD

Kejari Lahat Jaka Suparna dan Kejati Sumsel Sugeng Purnomo (paling ujung)

POLICEWATCH, PALEMBANG, -   Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo.beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di kantor Kejari Lahat, langsung disambut oleh Kejari Lahat Jaka Suparna, Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kasi Pidum dan Kasidatun pada (28/11/2019). 

Dalam Kunjungan Kerjanya ke Sejumlah Daerah Kejati Sumsel Sugeng Purnomo saat ada di Lahat juga disambut Bupati Lahat diwakilkan Wabup Haryanto, Sekda, Kapolres Lahat, Ketua PN Lahat, dan setelah pertemuan langsung Kejati Sugeng Purnomo meninjau langsung beberapa kantor di lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat, didampingi Kejari Lahat Jaka Suparna, Sugeng Purnomo Usai melakukan peninjauan diseputar ruangan Kerja Adiyaksa ini Seperti Pidsus, pidum dan Aset Kejati Sumsel ditemui awak media dia memberikan keterangan pers salah satu wartawan menanyakan kasus " RSUD Lahat dan Kasus PDAM " jalan ditempat Sugeng Purnomo menjawab pertanyaan wartawan " belum tahu dan dijawab oleh Kajari Lahat Jaka Suparna terkait perkara RSUD Lahat sudah kita laksanakan sudah ditangani di Pidana Khusus (Pidsus) dalam waktu dekat dan kita sudah tingkatkan atau tidak sepanjang alat bukti terpenuhi formil materiil terpenuhi akan kita tingkatkan berikutnya kita tingkatkan ketahap penyidikan dan ketingkat pengadilan tapi dengan catatan alat bukti kita pegang dulu dan untuk pendalamannya di pidsus terang " Jaka kepada awak media

Sebelumnya pernah diberitakan di police watch news.

Meski sudah dilaporkan kasus dugaan korupsi di RSUD Lahat dari bulan mei oleh Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai Rangga Guritno, namun pengaduan kasus dugaan korupsi di RSUD Lahat tidak mengalami pengingkatan progres. Hingga saat ini, pengaduan tersebut masih ditangan oleh  Kasi Intel Kejari Lahat. Bahkan, Bani Imanuel Ginting malah mengalihkan nama atau organisasi yang melaporkan terkait  dugaan korupsi di RSUD Lahat tersebut kepada yang lain. Hal ini dijelaskan Rangga Guritno kepada wartawan, POLICEWATCH.NEWS saat menemui Kajari Lahat, Rabu(4/9), Rangga bersama rekan rekannya meminta kepastian perkembangan pengaduan dugaan dari Kejari Lahat.

BACA JUGA : MANTAN KADISDIK SUTOKO " KASUS GEDUNG AKN " SUDAH DITANGANI KEJARI LAHAT DAN DI TEMBUSKAN KE KEJATI SUM-SEL

Sebelumnya Kasi Intel Kejari Lahat, Bani Imanuel Ginting tidak pernah menyebutkan ada orang atau organisasi lain yang mengadukan hal yang serupa, namun setelah didesak untuk mempercepat proses pelimpahan dugaan kasus korupsi di RSUD Lahat, Bani malah mengatakan bahwa sebelumnya pengaduan tersebut sudah dimasukkan oleh orang atau organisasi lainnya. “Jadi jelas, hal ini sudah menunjukkan ada indikasi bahwa Kejari Lahat akan menutup kasus ini,” jelas Rangga, Jumat 6 September 2019.

Rangga Guritno memasukkan pengaduan Dugaan Korupsi di RSUD Lahat ke Kejaksaan Negeri Lahat pada bulan Mei 2019 yang lalu. Lambatnya penanganan pengusutan pengaduan ini membuat Rangga dan rekannya mendesak Kejari Lahat untuk segera menaikkan status. Namun sampai sekarang pengusutan kasus masih di tangan kasi intel Kejari Lahat, Bani Imanuel Ginting.

“Kita merasa aneh saja, mengapa Kasi Intel Kejari Lahat begitu lamban melimpahkan berkas ke Kasi Pidsus, dan kita sudah menemui Kajari Lahat, beliau mengatakan tetap memproses pengaduan ini,” kata Rangga.

Saat bertemu, Kajari Lahat, Jaka Suparna memanggil Kasi Intel Lahat bersama Staffnya untuk menjelaskan perkembangan pengusutan kasus dugaan Korupsi di RSUD Lahat, saat itu Bani Imanuel Ginting menunjukkan setumpuk berkas yang sedang dipelajarinya untuk mengusut kasus ini.

“Yang diproses adalah pengaduan GRPK yang diketuai oleh Saryono, dan sekarang masih dalam pemeriksaan berkas,” kata Bani Ginting. Kajari Lahat, Jaka Suparna mengatakan bahwa siapun yang mengadukan berhak menerima laporan hasil pemeriksaan atas dugaan tindak Pidana korupsi di RSUD Lahat.

“Rangga Ketua KAK juga akan diberitahu perkembangannya,” kata Jaka.

Namun Rangga Guritno bersama rekan rekannya tetap akan mengawal kasus dugaan Korupsi di RSUD ini, Rangga juga akan tetap melakukan langkah yang telah dikonsep sebelumnya. “Sesuai komitmen seluruh anggota KAK, kami akan tetap menuntut agar Kejari Lahat mempercepat penggusutan dugaan kasus korupsi di RSUD Lahat yang berpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 37 Milyar lebih, jangan sampai kasus ini ditutup,” tegas Rangga.

Untuk diketahui dugaan Korupsi yang  di RSUD Lahat ini terjadi di tahun 2016 sampai dengan 2018 sewaktu Bupati Lahat dijabat oleh Saifudin Aswari Rivai dan Direktur RSUD dijabat oleh Dr. Laila Kholik.

Peringati HUT KORPRI Ke-48,Guru SMAN 4 Semarang Menjadi Peserta dan Petugas Upacara

Reporter : Taufiq

Dra. Wiji Eny Ngudi Rahayu,M.Pdsaat membacakab pidato sambutan Dra. Wiji Eny Ngudi Rahayu,M.Pd Saat membacakan sambutan, Foto : Taufiq.Sapta

Semarang (PoliceWatch.News) Dalam rangka memperingati HUT Korpri Ke-48 Tahun 2019. SMA Negeri 4 Semarang menggelar upacara peringatan Hari Korpri Ke-48 Tahun 2019 yang bertempat di Lapangan Basket depan halaman sekolah, jalan karangrejo raya No 12A, Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jumat ( 29/11/2019).

Hal yang menarik dalam peringatan ini yaitu baik peserta upacara maupun petugas upacaranya semua bapak ibu guru SMA Negeri 4 Semarang. Ini sudah di lakukan setiap tahunnya dan tidak mengambil jam pelajaran maksudnya bahwa khusus pelaksanaan upacara peringatan hari Korppri ini dimulai pukul 0.6.00 sampai dengan pukul 06.45 sehingga pada saat pelajaran di mulai tidak mengganggu, bahkan untuk tahun 2019 ini bersamaan dengan pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) semester ganjil ini justru waktunya lebih panjang.

Lebih menarik lagi khusus petugas upacara 90 persen guru guru muda non ASN, mulai dari pengibar bendera, pembacaan teks Pancasila maupun pembacaan teks UUD1945, pembaca doa, dirigen lagu Mars Korppri maupun pengiringnya. Kecuali Inspektur upacara dan komando.

Petugas upacara guru guru non ASN yang masih muda muda. Foto : M. Taufik  

Kepala SMA Negeri 4 Semarang, Dra. Wiji Eny Ngudi rahayu,M.Pd dalam Pidato sambutan nya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenapmkeluarga besar KORPRI yang sudah dan tengah mengemban tugas, mengemban tanggung jawab, serta mengemban pengabdian Negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat di seluruh penjuru tanah air dan dunia,’ tuturnya.

Menurutnya sejak pertama kali berdiri ,KORPRI sebagai satu satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa , menjaganetralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan Negara. Sejalan dengan berlakunya Undang Undang Aparatur Sipil Negera, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa kors sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum serta mengemban kesejahteraan anggota,” Ujarnya.

Tema peringatan HUT KORPRI Tahun 2019 ini adalah “ KORPRI : Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa”. Maka dari itu, upaya untuk memnerikan yang lenih baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara harus selalu ditingkatkan. Eny menuturkan, peringatan HUT Ke-48 KORPRIN Tahun 2019 bertujuan untuk mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan public, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat pemersatu bangsa, memantapkan netralitas seluruh anggota, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olah raga, bakti sosial, penghijauan,pembinaan mental/rohani , pertemuan ilmiah, kegiatan lomba lomba,” paparnya.

pengibaran bendera oleh petugas

Pesan Presiden kepada seluruh anggota KORPRI lanjut Eny, pemberantasan praktik korupsi dan pungli,peningkatan kualitas pelayanan public, ketika bicara tentang memenangkan kompetisi global dengan ,pelayanan public yang prima, maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan perjuanagn. Agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenangdalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, anggota KORPRI yang bertanggung jawab, yang berorientasi kerja, Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, mentak koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka.

Eny mengatakan, fokuskan energy pada intisari dari pelayanan public yaitu memberikan pelayanan terbaik, kepada rakyat dan masyarakat. Untuk itu setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian solusi bangsa, dan bukanlah bagian dari masalah bangsa.

Artinya teruslah melakukan inovasi inovasi agar pelayanan public bisa makin murah, makin cepat, makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat percepatan laju pembangunan nasional. Dirgahayu KOrs Pegawai Republik Indonesia… KORPRI Maju Terus ! pungkasnya.

MANTAN KADISDIK SUTOKO " KASUS GEDUNG AKN " SUDAH DITANGANI KEJARI LAHAT DAN DI TEMBUSKAN KE KEJATI SUM-SEL

Reporter  : Bambang.MD

dok.mpw

POLICEWATCH. - Kasus gedung Akedemi Komunitas Negeri (AKN) yang dibangun menggunakan sumber dana APBD Lahat di era Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai, saat itu Kepala Dinas Pendidikan, Drs.Sutoko, proyek pembangunan gedung AKN dalam pembangunan sempat mangkrak, padahal pemerintah daerah sudah mengucurkan dana milyaran rupiah hingga kini bangunan gedung AKN kondisinya sungguh memprihatinkan dan ada indikasinya aroma berbau korupsi, nampak gedung AKN tersebut seperti rumah hantu terlihat " Meyeramkan " POLICEWATCH mencoba menelusuri dan investigasi bahwa mahasiswa sudah tidak adalagi alias dibubarkan.

Kasus Proyek Pembangunan Gedung AKN yang menelan dana milyaran rupiah sempat mangkrak dan disuntik lagi melalui anggaran tahun 2019 sumbet dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat sebesar Rp 383.435.000; dikerjakan CV.Aneka Jaya.

Gedung AKADEMI KOMUNITAS NEGERI yang terletak di Jalan Lintas Sumatera akses jalan tidak ada, dibangun diatas gundukan tanah, ditumbuh rumput liar dalam pantauan POLICEWATCH sabtu (30/11/2019) Nampak sejumlah tukang sedang bekerja memasang pintu kaca salah satu tukang kami memasang kaca saja ditanya POLICEWATCH.

Terpisah Mantan Kepala Dinas Pendidikan Drs.Sutoko saat ini menjabat Kadis Perhubungan dalam pesan WA kepada POLICEWATCH sabtu (30/11/2019)  " Mas.... Insya Allah masalah tsb sudah selesai ditangani kejari lahat, dg kesimpulan tidak ada perbuatan melawan hukum .  dan hasil tsb sudah juga ditembuskan kpd pihak kejati. Matur nuwun ."

Ketua Bidang Tindak Pidana Khusus LSM Puskokatara didampongi wartawan Harian Jaya Pos media nasional dan media POLICEWATCH melakukan investigasi dilokasi menurut Amrullah tidak dapat dimanfaatkan fungsi tujuan gedung itu sehingga sempat terjadi mangrak dan mendapatkan suntikan sumber dana APBD TA 2019, senilai Rp 384 juta,  disamping itu akses jalan masuk ke Gedung AKN tidak ada kondisi bangunan ditumbuhi rumput liar tegas " Amrullah.

dok.mpw

Laporan Frabam Sudah Di Meja Kejati Sumsel " Dugaan Korupsi Gedung ASN Lahat "

Sumsel – policewtch.news - Belum lama ini wartawan menyambangi kantor Kejati Sumsel menanyakan laporan dari FRABAM, menurut staff dari bagian pengaduan Selfi bahwa laporan dari Frabam sudah di meja Kejati Sumsel Sugeng Purnomo.

Sementara Koordinator Front Anak Bangsa Menggugat (FRABAM) Lahat , Firdaus Alamsyah meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel serius menangani kasus dugaan korupsi Proyek Pembagunan gedung Akademi Komunitas Negeri Lahat (AKN) kepada policewatch.news (9/8/2019). Dijelaskan Firdaus aktivis anti korupsi bahwa kasus yang dilaporkan terkait dugaan korupsi pengerjaan proyek pembangunan gedung AKN Lahat , khususnya proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lahat Rp total 4,9 miliar pada 2016 dan 2017.

Kemudian dugaan korupsi tersebut dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat kabupaten Lahat termasuk oleh FRABAM Lahat ke Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan .

“Lantaran kasus dugaan korupsi tersebut sudah dua tahun ditangani pihak Kejaksaan baik kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Tapi hingga sekarang belum juga ada titik terang terhadap kasus tersebut,” kata Firdaus kepada awak media di Lahat , Jumat (9/8/2019).

Namun ia juga mengapresiasi adanya perkembangan pada penanganan kasus itu. Khususnya pada temuan beberapa indikasi penyimpangan mulai proses lelang hingga pekerjaannya, ia berharap jika memang terbukti ada penyimpangan Maka pihak Kejaksaan harus segera menaikkan kasus itu ketingkat lebih tinggi. Sehingga bisa segera diproses hingga sampai pada tahap persidangan di pengadilan. “Tapi jika memang tidak terbukti adanya penyimpangan pada proyek itu,” ucapnya.

“Maka pihak Kejaksaan harus menutup kasus itu sehingga tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Apalagi kasus ini sudah ditangani bertahun-tahun. Kemudian siapa pun yang terlibat harus diusut tuntas dan ditindak tegas tanpa tebang pilih,” tegasnya.

MUSDA APDESI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Gubernur Jawa Barat M Ridwan kamil

BANDUNG-POLICEWATCH.NEWS-Acara seminar dan musyawarah Daerah 1V DPD Apdesi provinsi Jawa Barat dari tgl 28,29,30 November s.d 1 Desember 2019.Yang di hadiri oleh bapak Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan kamil,kepala DPM-DESA prov Jabar H.DEDI SUKANDAR S.S1,Ketua Umum DPP APDESI DR.H.SINDAWA KARNA,Ketua DPD APDESI JAWA BARAT ENJOY RIZKY S.IP.MM

Adapun kata sambutan dari Ridwan kamil yang d juluki Gubernur Desa beliau berharap semua desa yg ada d Jawa Barat seluruh nya 5312 Desa dengan luas wilayah mencapai  35.000 kilo meter persegi. 

Beliau menjelaskan perkenalkan demokrasi pemilihan dan saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi jawa barat fokus enam puluh persen,energinya untuk membangun desa, tadi sudah saya sampeikan programnya banyak sekali selama dua belas bulan terakhir atau satu desa satu perusahaan akan mengirimkan millennial dengan patriot desa program desa digital ada pusat digital desa di balai desa ada program ngasih makan ikan dengan hanpond ,

Ada program mobil maskara mobil serbaguna yang akan bisa digunakan warga desa kalau kemarin kita sedang persiapan pertanian infus dan kemudian kita akan mengubah produktivitas pertanian dengan cara baru dan lain lain nah ini membuktikan dan pendapatan media juga bisa mengapresiasi sebelumnya belum hadir sekarang sudah kita maksimal karena mudah mudahan saya punya harapan di akhir dua ribu dua puluh akselerasi akselerasi ini bisa menghasilkan bahwa desa di jawa barat juara lahir batin ada program satu desa satu hafiz quran,akses kredit, ke masjid desa dan lain lain gratis sama-  sama ya itu istilah masa lalu  tapi memang pakaiannya itu istilahnya tuh ukuran bulanan peserta didik jadi di DPD kira kira begitu sudah diputuskan mulai tahun ajaran baru ya jadi mohon maaf bulan juni dua ribu dua puluh untuk sma smk dan yang swasta itu bagi siswa tidak mampu yang tidak lolos ppdb itu kita bukan fasilitasi hal yang sama di swasta kalau yang madrasah aliah itu kita bantunya lewat tangan kemenag karena kan tupoksi nya ada di situ nah ini hasil dari kita 

penghematan penghematan dari limbah bansos yang selama ini mungkin terlalu habis lalu besar proporsinya nah kita lakukan penghematan penghematan akhirnya bisa ya kita satu koma empat triliun per tahun itu bisa kita gunakan untuk eh kemaslahatan bagi pendidikan warga jawa barat termasuk penghematan di level PNS dikurangi seratus sampe seratus lima puluh miliar perjalanan kita geser ke sana.  untuk  menunjukkan para kepala desa semangatlah bahwa program di desa ini enggak basa basi semuanya bermuara pada akselerasi ekonomi (Usep-Dewi K)