Ada Oknum Kepala Dinas Susah Untuk Di Temui Ucap Anggota DPRD Muara Enim

/ 1 Juni 2021 / 6/01/2021 09:40:00 PM

 


Muara Enim,policewatch.news --  berita di senyalir dari media kabar serasan com. Ada hal yang menarik pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara  Enim ke-II dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan Bupati Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 hari ini, senin (31/05/2021)

Hal menarik tersebut berada tepat di menit ahir saat rapat akan selesai, adalah Ahmad Fauzi salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kader dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) meminta Intruksi kepada Ketua DPRD Liono Basuki sekaligus sebagai pimpinan rapat yang hendak mengetuk Palu tanda berakhirnya sidang.

Dihadapan Pj Bupati H Nasrun Umar (HNU) dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta undangan yang hadir, Ahmad Fauzi mengungkapkan secara gamblang keluhan dan rasa kecewa sedalam dalamnya kepada sejumlah Kepala Dinas yang tidak bisa dan susah diajak berkoordinasi. 

"Kami sebenarnya kecewa dengan kepala dinas yang ada di Pemkab Muara Enim, begitu susah untuk dihubungi, ketua DPR pun mengeluh apalagi kami anggota biasa, kami berharap apabila dihubungi segera merespon atau ditelpon balik jika sibuk, lemaklah kito ngadap tuhan daripada ngadap kepala dinas," ucapnya sambil bergurau.

Menanggapi keluhan tersebut HNU dengan tegas menyampaikan secara langsung kepada seluruh Kepala OPD yang hadir untuk segera merespon secara positive jika diperlukan untuk berkoordinasi meskipun dalam keadaan tidak dapat menerima.

"Jika dirasakan ada kanalisasi yang tersumbat saya In Syaa Allah orang yang paling bertanggung jawab jadi tolong segera hubungi saya dan sekda jika terjadi sumbatan seperti ini," ujarnya.

Tidak sampai disitu ketika awak media menanyai Fauzi secara langsung tentang keluhannya terhadap OPD ia menjelaskan jika hampir rata-rata seluruh Dinas susah untuk di hubungi namun yang paling susah untuk dihubungi menurutnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kadang-kadang kita mau menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mereka kurang merespon, yang paling sering masalah jalan  dalam hal ini Dinas PUPR," jelasnya.kiki.

Komentar Anda

Berita Terkini