POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Salah satu Murid dan Walimurid keluhkan tarikan SPM di SMKN Grati 1. Yang beralamatkan di Jalan Sumber Waru Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. SMAN Grati 1 di duga kuat tabrak aturan Nawa Bhakti Satya dan di duga kuat berlakukan SPM (Sumbangan Partisipasi Masyarakat) kepada wali murid yang mengikat sebesar 150.000 persiswa tiap bulanya, itu di ketahui setelah salah satu murid dan wali murid menanyakan tentang hal sekolah gratis kepada awak media serta membawa bukti kwitansi yang menyebutkan jumlah sebesar 300.000 untuk 2 bulan di situ juga tertera stempel bertuliskan SMAN Grati 1.
Salah satu murid yang identitasnya minta dirahasiakan ia mengungkapkan ke awak media jika dirinya setiap bulanya di tarik uang 150.000. namun di massa pademi ini, iya sudah tak sanggup membayarnya karena orang tuanya tak lagi bekerja,"ungkapnya.
"Iya benar setiap bulan saya membayar uang sebesar 150.000, pernah juga saya dapat pencairan bantuan kartu indonesia pintar (KIP) karena saya tergolong orang tidak mampu secara ekonomi, ketika saat itu uangnya mau saya ambil tapi langsung di potong katanya untuk uang pengganti SPM yang belum terbayarkan 2 bulan, saya bertanya ke bagian administrasi sekolah, katanya SPM itu sumbangan namanya sumbangan setau saya tidak mengikat jumlahnya dan waktunya tidak di tentukan, ini kok malah KIP saya langsung di potong, untuk pembayaran SMP 2 bulan," keluh kesanya.
Sementara itu kepala sekolah SMAN Grati 1 Zainal Pribadi saat di konfirmasi melalui No. Whatshapp nya bebrapa hari yang lalu hingga berita ini di turunkan belum ada jawaban resmi dari beliaunya.
Namun menurut aktifis anti korupsi Bangjo Haidar wahyu saat di mintai tanggapan akan hal ini, ia mengatakan ketika berada di kantornya di jalan Layur, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabuupaten Pasuruan, jika itu benar adanya dirinya menyayangkan masih maraknya dugaan pungutan liar di sejumlah sekolahan di wilayah Kabupaten Pasuruan atau di SMAN Grati 1 di mana yang saya tau beliaunya sebagai ketua Musyawarah Kelompok Kerja Sekolah (MKKS) ini akan jadi contoh SMAN lain untuk melakukan hal yang sama jika ini benar adanya .Rabu (04/08/2021)
"Biaya pendidikan di tingkat SMA SMK Negeri di Jawa Timur sudah sepenuhnya di tanggung pemerintah daerah dengan di gulirkanya Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) yang di ambil dari APBD untuk menopang Biaya Operational Sekolah (BOS) , jadi tidak ada alasan sekolah Negeri untuk memungut biaya lagi ke orang tua siswa, hal itu juga di perkuat dengan Permendikbud 75 tahun 2016 yang menjelaskan pungutan merupakan penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau wali murid yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan waktunya di tentukan, "ujanya.
Wahyu juga mengatakan jikalau memang keluhan walimurid dan bukti tertulis atau kwitansi tentang adanya pungutan liar (Pungli) itu benar, ia tidak segan-segan akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) akan hal ini, karena ini tidak bisa di biarkan kasihan walimurid apalagi di masa pademi ini, kita semua meraskan betapa sulitnya ekonomi masyarakat saat ini, jadi ini tidak boleh di biarkan, masyarakat harus tau kalau biaya pendidikan itu gratis.
Wahyu menambahkan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 kebijakan SPP yang di ganti Biaya Penunjang Operational Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) merupakan dari realisasi Nawa Bhakti Satya yang ketiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Timur.
Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk membantu pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS), baik personalia maupun non personalia bagi SMA, SMK dan sekolah khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD yang bertujuan untuk meringankan beban Biaya Operasional Sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang di selanggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah,"tukasnya. (Dor)
