Jalur Gelap PBB Bunut Baok: Bayar Rutin Bertahun-Tahun, STTS Baru Diberi Setelah Ditanya, Tunggakan 2012, 2015 Hingga 2025 Masih Membayangi

 

 

POLICEWATCH-LOMBOK TENGAH 

Warga Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, membongkar dugaan kuat praktik curang, penipuan, hingga dugaan penggelapan yang diduga dilakukan oleh rangkaian oknum pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta petugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mekanisme dibuat berbelit tertutup, bukti pelunasan ditahan, dan data dipelintir—sehingga uang pajak rakyat raib tanpa kejelasan.

 

Berdasarkan keterangan warga, alur yang diterapkan: SPPT diserahkan petugas Bapenda ke desa → Kepala Dusun → Ketua RT. RT mengumpulkan uang dari warga, diserahkan ke Kadus, lalu diteruskan ke sedahan/petugas Bapenda. Celah fatal dan mencurigakan: bukti lunas tidak pernah diberikan secara otomatis kepada wajib pajak. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) baru disodorkan setelah warga menuntut dan bertanya, bukan diserahkan saat pembayaran.

 

Ironisnya, saat pengecekan sistem maupun proses balik nama—seperti kasus Muhammad Nurman dan Topan Pratama—data di Bapenda mencatat tunggakan menumpuk di tahun 2012, 2015, 2022, 2023, hingga 2024 dan 2025, padahal warga sudah melunasi rutin lewat alur tersebut.

 

Kepala Dusun lama, Abdul Majid, juga menyampaikan keheranan mendalam: uang sudah diserahkan ke sedahan, namun di aplikasi pemantauan Lapak status tetap tertunggak. Hal ini memicu dugaan sangat kuat adanya manipulasi administrasi, penahanan bukti, hingga penggelapan terstruktur yang memanfaatkan ketidaktahuan warga dan alur tanpa kendali.

 

"Jelas ada trik kotor: alur dipersulit, STTS disembunyikan sampai ditanya, data dicatat belum bayar padahal uang sudah masuk. Hampir seluruh warga Desa Bunut Baok jadi korban: bayar rutin bertahun-tahun, tapi seolah-olah tidak pernah bayar sama sekali," tegas perwakilan warga dengan nada geram.

 

Warga menegaskan tidak akan membiarkan kejahatan ini berlarut-larut. Kasus dugaan penyimpangan berat dan kerugian negara ini akan segera dilaporkan resmi ke aparat penegak hukum, serta diancam akan menggelar aksi tuntas ke Bapenda Lombok Tengah demi menuntut siapa yang bertanggung jawab dan ke mana perginya uang pajak rakyat yang sudah lunas.

 Jurnalis

Mamen