POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH
16 November 2026 — Kepala Perwakilan Policewatch NTB, Muhammad Norman, yang juga merupakan paman dari pihak tergugat, menyampaikan keberatan mendalam terkait putusan cerai dalam perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra yang dijatuhkan Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada 30 September 2026. Proses persidangan tersebut dinilai penuh kejanggalan prosedural dan diduga melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku.
Awalnya, Rosdiana Dewi selaku penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Ramli Ahmad di Pengadilan Agama Praya. Dalam permohonan gugatan perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra tersebut, disebutkan secara jelas bahwa tergugat, Ramli Ahmad, sedang berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia.
Namun pada proses panggilan sidang pertama, surat panggilan tidak dikirimkan melalui jalur yang seharusnya untuk tergugat yang berada di luar negeri. Surat tersebut justru diserahkan kepada salah satu saudaranya di Desa Bunut Baok, Dusun Paok Tawah. Pihak keluarga yang mengetahui tergugat berada di Malaysia pun tidak menghadiri sidang pertama, mengingat yang bersangkutan tidak berada di dalam negeri dan kerabat yang menerima surat tidak memiliki kuasa untuk mewakili.
Kemudian datang surat panggilan kedua, namun pihak keluarga tidak menerima maupun menandatangani penerimaan surat tersebut, karena yang berwenang menerima panggilan adalah tergugat sendiri yang berada di luar negeri. Pihak keluarga menegaskan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi apapun terkait proses persidangan selanjutnya.
Tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut, Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan cerai pada 30 September 2026 dalam perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra. Fakta yang lebih mencurigakan, dalam keterangan yang diajukan justru disebutkan tergugat berdomisili di Desa Bunut Baok, Dusun Paok Tawah — keterangan yang bertentangan dengan fakta yang disebutkan penggugat sendiri, yaitu tergugat berada di Malaysia.
Ketika dikonfirmasi, pihak Panitera Pengadilan Agama Praya menyebut surat panggilan kedua telah dikembalikan atau berstatus "return". Namun tidak ada langkah hukum lanjutan yang diambil pengadilan, seperti melakukan panggilan gaib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Muhammad Nurman selaku perwakilan keluarga menegaskan bahwa proses persidangan dalam perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra tersebut diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
1. Panggilan untuk Tergugat di Luar Negeri — Pasal 124 dan Pasal 126 Hukum Acara Peradilan Agama
Apabila tergugat berada di luar negeri, panggilan harus dikirim melalui jalur diplomatik atau panggilan gaib, bukan diserahkan kepada kerabat di dalam negeri.
2. Panggilan Gaib — Pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak dapat ditemukan, pengadilan wajib melakukan panggilan gaib melalui pengumuman, bukan langsung menjatuhkan putusan.
3. Pemberitahuan Putusan — Pasal 157 Hukum Acara Peradilan Agama
Putusan sidang wajib diberitahukan kepada para pihak. Tanpa pemberitahuan, pihak yang dirugikan kehilangan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
4. Kebenaran Beracara — Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pengadilan wajib mengadili berdasarkan fakta yang benar. Jika ada pertentangan keterangan tempat tinggal tergugat, pengadilan seharusnya meneliti kebenaran fakta tersebut terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan.
Atas dasar tersebut, Muhammad Nurman meminta:
- Penangguhan penerbitan Akta Cerai dalam perkara Nomor 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra sampai keabsahan putusan diklarifikasi secara hukum;
- Penjelasan tertulis dari Pengadilan Agama Praya terkait prosedur panggilan yang ditempuh dalam perkara tersebut;
- Kesempatan mengajukan upaya hukum karena pihak tergugat tidak pernah diberitahukan putusan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, awak media PoliceWatch masih berupaya mengonfirmasi pihak Pengadilan Agama Praya guna mendapatkan tanggapan resmi terkait perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra. Perkembangan selanjutnya akan terus kami kabarkan.
Jurnalis
M Nurman

Tidak ada komentar:
Posting Komentar