POLICEWATCH -JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di Indonesia. Hingga awal November 2026, sebanyak 35.294 dari lebih dari 58.000 kasus pertanahan yang masuk selama hampir 12 tahun terakhir telah berhasil diselesaikan, atau setara dengan 60 persen dari total kasus.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%," ungkapnya.
Kasus dikelola secara sistematis
Sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024, kasus pertanahan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
- Sengketa — perselisihan skala terbatas antar-pihak tertentu
- Konflik — perselisihan yang berdampak lebih luas di masyarakat
- Perkara — perselisihan yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan
Sepanjang tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menerima 3.392 kasus baru. Ditambah dengan 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 1.164 kasus telah tuntas diselesaikan pada tahun ini saja.
Tidak hanya itu, penanganan tindak pidana pertanahan juga berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp5,286 triliun. Sementara itu, jumlah Target Operasi (TO) yang diselesaikan mengalami peningkatan pesat — dari hanya 10 TO pada 2025 menjadi 100 TO yang telah diselesaikan di tahun 2026, dari total 120 TO yang ditangani.
Peningkatan ini menunjukkan komitmen nyata Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah pertanahan di tanah air, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia.
Jurnalis
Mamen
Tidak ada komentar:
Posting Komentar