BEKASI.POLICEWATCH.NEWS,- Rentetan aksi guru honorer Kabupaten Bekasi mulai dari aksi damai di lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi selama lima hari berturut-turut, dimana tuntutan guru dan tenaga kependidikan Non-ASN yang dikabulkan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,
Bupati menyampaikan akan merevisi surat penugasan yang diterbitkan Dinas Pendidikan (Disdik) serta memberikan gaji untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebesar Rp2,8 Juta perbulan flat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Bekasi, serta aksi demo ke KPK hingga aksi moral long march guru honorer Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) korda Kabupaten Bekasi dinilai Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) merupakan suatu bukti kinerja Kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi patut dipertanyakan, aksi guru honorer menjadi sorotan masyarakat dan menjadi salah satu persoalan ditingkat nasional.
Jonly Nahampun Ketua Umum LAMI mengatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Jangan membuat gaduh dunia pendidikan Kabupaten Bekasi, aksi moral guru honorer telah menjadi buah bibir masyarakat dan membuat malu Bekasi.
"Carwinda sebagai Kepala Dinas jangan buat gaduh", ucapnya kepada wartawan. Selasa (27/4).
Lanjut Jonly, karena pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas yang tidak akan memperpanjang kontrak 24 orang guru honorer inilah yang menjadi gaduh, hingga terjadinya aksi moral long march guru honorer ke Istana Negara, LAMI mendukung penuh aksi guru honorer dan LAMI akan ikut aksi demo bersama guru honorer di Istana besok.
"LAMI bersimpati terhadap guru honorer, kami suport perjuangan mereka, dari mulai membantu penyediaan santapan sahur, sambutan LAMI Jakarta Raya, hingga besok kita ke Istana Negara bersama guru honorer", tutupnya.
Amun/Jefry Gobang
