NAMLEA.POLICEWATCH. NEWS:
Terkait Rencana Aksi yang akan dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Buru Ambon 29 Juli 2021 bertempat di Gong Perdamaian dengan peserta 100 Orang anggota PMHKB dengan grand Issu yang diangkat Copot Kapolres, Kasat Reskrim dan Kapolsek Pulau Buru.
Menurut Irwan A.H.M selaku staf khusus DPP APRI angkat bicara menyampaikan kepada PoliceWatch.News di Namlea soal isu APRI mendanai gerakan tersebut tidaklah benar. Bahwa saat ini APRI tengah berjuang menghadirkan solusi tambang rakyat bersama Pemerintah Daerah, DPRD, Polres dan Masyarakat Pulau Buru, Rabu (28/07/2021).
Bahwa sejak tambang rakyat Gunung Botak dan Gogorea ditutup pada tahun 2015 silam kondisi perekonomian masyarakat kita mengalami penurunan secara drastis. Kita semua tahu sektor tambang rakyat ini mampu memberikan multy efek terhadap sektor yang lain seperti pasar, pertanian, nelayan, perhubungan, pendidikan dan terutama transaksi Perbankan.
Untuk itu, saran Irwan Selaku Staf Khusus DPP APRI boleh demo asalkan memberikan solusi terbaik bagi kelangsungan tambang rakyat. Contohnya meminta Pemerintah Segera membentuk Tim Percepatan Tambang Rakyat dari PETI Menuju PERA agar pengurusan legalitas dapat dilakukan.
Yaitu tugas tim Percepatan PETI Ke PERA adalah melakukan upaya mencari solusi terbaik terhadap PETI Menjadi PERA dengan berbagai pendekatan baik dari sisi hukum, Lingkungan dan ekonomi yang dapat memenuhi aspek adminitrasi, teknis dan finansial.
Kedua melakukan formalisasi pertambangan rakyat dengan penguatan teknis data penduduk setempat dan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pembinaan pertambangan rakyat ramah lingkungan
Ketiga melakukan komunikasi koordinasi dan singkronisasi yang terpadu dan pentiapan data untuk pengusulan wilayah pertambangan rakyat Pulau Buru baik Itu Gunung Botak, Gogorea, gunung Nona dan lokasi tambang lainnya di Kabupaten Buru ke tingkat Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat
Pasalnya, selama ini pemerintah pusat bersama APRI melalui Kementrian Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi terkait solusi tambang rakyat. Semoga dengan adanya kesiapan Workhsop Implementasi pengolahan emas berbasis lingkungan di Desa Dava menjadi solusi dan alternatif pengolahan emas di tambang rakyat. Tutup Irwan di akhir penyampaiannya. (Aam Purnama).
