Garut-POLICEWATCH.NEWS- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut melakukan audensi bersama pimpinan Kejaksaan yang baru Ibu Dr. Neva Sari Susanti,SH.M,Hum. (senin tanggal 23 Agustus 2021)
dalam rangka menginformasikan dan mempertanyakan kembali terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi POKIR, BOP dan RESES periode 2014-2019 di DPRD Kabupaten Garut yang sampai hari ini tak kunjung ada titik terang,.
Dengan pimpinan Kejaksaan Negri Garut yang baru HMI berharap Kejari berintegritas dengan harapan, kajari yang baru kokoh dalam prisnsip on the track meskipun interpensi begitu kencang dalam penanganan kasus tersebut, dan menjalankan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku.
Selain dari itu HMI meminta kepada kajari yang baru untuk mengevaluasi kinerja internal Kejaksaan Negri Garut untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip good governance di tiap-tiap kasi.
Kehadiran HMI Cabang Garut dalam mengawal kasus ini, mengedepankan objektivitas tidak melihat siapa yang di untungkan dan siapa yang di rugikan, HMI kokoh dalam pendirian independensi yang di perlukan bagaimana supaya supremasi hukum di Kabupaten Garut bisa ditegakan, dan HMI senantiasa mengatakan hak jika itu hak dan katakan batil jika itu batil dengan tujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan berkemakmuran dangan menciptakan kabupaten garut yang maju dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dengan mengedapankan istilah fiat justicia ruat caelum, menegakan keadilan walau langit akan runtuh.
Sebagaimana yang telah kita ketahui kasus dugaan TIPIKOR ini sudah hampir 3 tahun dan sudah dua pergantian kajari yang menjadi pimpinan kajari di kabupaten garut,
dari mulai pak azwar dan terakhir pak sugeng riadi, masih belum ada pemokusan dalam penyelesaian kasus tersebut mereka hanya berjanji untuk menyelelasikan namun itu hanya menjadi harapan,
padahal klasifikasi dari kasus tersebut exstra ordinary crime kejahatan yang sangat luar biasa artinya penyelesaian nya pun harus luarbiasa pula, jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan terhadap penegak hukum.(dera)
