POLICEWATCH,NEWS, METRO LAMPUNG,-Peresmian Monumen Sakai Sambayan berlokasi di Taman Merdeka pada tanggal 10 Juni 2022, dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, adalah bagian dari salah satu rangkaian acara HUT ke 85 Kota Metro, banyak menuai kritik masyarakat, hingga kalangan legislatif.
Bahkan, Ketua DPRD Metro, Tondi MG Nasution ikut memberikan berkomentar dan kritik tentang aturan birokrasi serta kewajaran yang berhak meresmikan monumen tersebut.
“Provinsi Lampung ini ada Gubernurnya lho, Seharusnya peresmian Monumen Sakai Sembayan oleh Gubernur Lampung, bukan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan,” ujar Tondi.
Lebih lanjut, dikatakan Tondi, menurut saya pejabat yang meresmikan monumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan birokrasi yang seharusnya.
“Enggak nyambung dan nggak pas kalau Peresmian Monumen dilakukan oleh Gubernur provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro. Kecuali monumen terletak di tanah pribadi, ya monggo mawon,” ujar Tondi.
Menurutnya, pejabat yang meresmikan monumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan birokrasi yang seharusnya.
“Enggak nyambung dan nggak pas kalau Peresmian Monumen dilakukan oleh Gubernur provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro. Kecuali monumen terletak di tanah pribadi, ya monggo mawon,” ujar Tondi.
Dalam tatanan pemerintahan yang tertib dan teratur sudah seharusnya menjalankan roda birokrasi yang mumpuni yang harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada.
“Kalau Pak Anies hanya menghadiri Peringatan HUT Kota Metro dan Penandatangan MOU antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Metro, ya okelah. Tapi kalau sampai turut andil meresmikan monumen Sakai Sambayan, ya kayaknya enggak nyambung. Harusnya lebih bijak dalam melakukan suatu kegiatan jangan hanya ingin mencari pencitraan saja sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tutup Ketua DPRD Metro.
Pewarta: SM
