Policewatch-Bekasi
DPD JamkesWatch Kabupaten Bekasi menggelar audensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan BPJS Kesehatan pada Rabu (20/11/2024) di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Audensi ini dipicu oleh kekhawatiran atas penurunan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat kebijakan UHC Cut Off yang diterapkan per 1 November 2024.
Ketua DPD JamkesWatch Kabupaten Bekasi, Novan, menyampaikan keprihatinannya terkait surat himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengenai UHC Cut Off. Novan menjelaskan, kebijakan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. "Per 1 November 2024, sesuai surat himbauan Dinas Kesehatan, UHC di-cut off. Hal ini menjadi topik hangat karena munculnya berbagai masalah. Oleh karena itu, kami mempertanyakan penyebab UHC Cut Off di Kabupaten Bekasi," ujar Novan. Ia menambahkan, "Justru terjadi penurunan jaminan kesehatan, padahal kita seharusnya terus berupaya meningkatkan akses kesehatan masyarakat."
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV, Surohman, menanggapi dengan menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. "Harapan kita semua terkait dengan yang disampaikan DPD JamkesWatch adalah peningkatan kesejahteraan. Namun, indikasi degradasi kesejahteraan ini justru terjadi dan seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Hal-hal yang sudah baik seharusnya tidak mengalami degradasi dan dapat menjadi acuan bagi daerah lain," tegas Surohman.
Karena Kepala Dinas Kesehatan berhalangan hadir, audensi ditunda dan akan dijadwalkan ulang oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Setelah audensi, para peserta melakukan foto bersama.
(Amun JG)
