iklan

"Bantahan Pengadilan Agama Praya Dinilai Keliru — Bukti Ramli Ahmad Berada di Luar Negeri Sudah Ada Sejak Awal"



POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH

20 November 2026 — Hak jawab yang disampaikan Pengadilan Agama Praya terkait perkara Nomor: 1223/Pdt.G/2026/PA.Pra menuai tanggapan serius dari keluarga pihak tergugat. Muhammad Nurman, Kepala Perwakilan PoliceWatch NTB yang juga mewakili keluarga, menegaskan bahwa penjelasan poin pertama dari pengadilan mengabaikan fakta yang jelas dan bukti yang ada sejak awal proses perkara.

 

Dalam klarifikasinya, Pengadilan Agama Praya menyebut bahwa dalam surat gugatan tidak pernah disebutkan tergugat berada di luar negeri, melainkan hanya mencantumkan alamat di Kabupaten Lombok Tengah. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

 

"Ramli Ahmad, pihak tergugat, berangkat bekerja ke luar negeri tepat pada tanggal 24 April 2024. Fakta ini diketahui oleh warga sekitar, keluarga, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan tempat tinggalnya sejak lama. Keterangan bahwa beliau berada di Malaysia bukanlah rekayasa belaka, melainkan kenyataan yang didukung oleh bukti keberangkatan," tegas Muhammad Nurman, Jurnalis PoliceWatch NTB, Jumat 20/11/2026.

 

Nurman menambahkan, jika dalam proses gugatan terjadi ketidakjelasan atau pertentangan keterangan mengenai keberadaan tergugat, maka yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan adalah meneliti dan memverifikasi fakta tersebut terlebih dahulu — bukan langsung melanjutkan proses persidangan seolah-olah semuanya jelas. Hal ini justru sejalan dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan pengadilan mengadili berdasarkan kebenaran yang nyata dan fakta yang benar.

 

 

Mengenai penjelasan pengadilan bahwa panggilan pertama diserahkan kepada Irwan Jayadi yang dianggap orang serumah, pihak keluarga menegaskan:

 

"Irwan Jayadi bukanlah orang serumah dengan Ramli Ahmad. Beliau adalah saudara yang tinggal terpisah. Lebih penting lagi — seseorang yang berada di luar negeri tidak bisa diwakilkan panggilannya kepada kerabat yang ada di dalam negeri, kecuali memiliki surat kuasa khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 124 dan 126 Hukum Acara Peradilan Agama."

 

Sementara itu, terkait panggilan kedua yang dikembalikan dengan status "ditolak", pihak keluarga menegaskan bahwa penolakan tersebut terjadi karena pihak yang menerima sadar bahwa panggilan itu seharusnya ditujukan kepada orang yang berada di luar negeri — bukan diserahkan kepada pihak di dalam negeri. Kondisi ini seharusnya memicu pengadilan untuk meneliti ulang keberadaan tergugat, bukan justru dijadikan alasan untuk melanjutkan proses tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan.

 

Pihak keluarga menyambut baik pernyataan Pengadilan Agama Praya bahwa akta cerai belum diterbitkan dan putusan belum berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, beberapa hal tetap menjadi catatan penting:

 

1. Fakta keberangkatan Ramli Ahmad pada 24 April 2024 adalah kenyataan yang dapat diverifikasi — jika ada pihak yang menyangkal hal ini, justru menjadi pertanyaan besar: mengapa fakta penting ini tidak diteliti sejak awal?

2. Jika penggugat menyembunyikan fakta keberadaan tergugat di luar negeri, maka hal tersebut merupakan keterangan yang tidak benar dalam proses peradilan.

3. Pemanggilan gaib tetap menjadi langkah yang seharusnya diambil apabila tergugat tidak dapat ditempatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam — bukan langsung memutus perkara.

 

"Kami tidak menolak proses hukum. Yang kami minta adalah proses hukum yang benar, adil, dan sesuai aturan main. Jika ada yang menyembunyikan fakta penting di awal perkara, maka yang harus diperbaiki adalah prosesnya, bukan mempertahankan kejanggalan yang ada," tambah Nurman.

 

 

PoliceWatch NTB akan terus mengawal perkembangan perkara ini. Kami juga mendorong Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa ulang kelengkapan berkas perkara, khususnya terkait keterangan mengenai domisili dan keberadaan tergugat, sebelum langkah hukum selanjutnya diambil. Transparansi dan keadilan adalah hak setiap warga negara, terlepas dari di mana pun seseorang berada.

 

 

 

Jurnalis: M. Nurman

PoliceWatch NTB — Mengawal Keadilan & Transparansi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berita Terkini