POLICEWATCH,NEWS LAMPUNG TIMUR
Ketua Laskar Merah Putih LMP Markas Cab Lampung Timur, dan elemen masyarakat Kabupaten setempat, meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar tidak mencairkan anggaran proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2021.
Karena buruknya kualitas bangunan dan ditunjang dengan indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme KKN, dengan modus rekanan pinjam atau sewa perusahaan milik orang lain.
Hal itu di sampaikan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Marcab) Lampung Timur Amir Faisol, SH kepada sejumlah awak media Senin 29/11/21, saat mengunjungi kantor Dinas PUPR didampingi beberapa orang pengurus LMP.
Sayang Kepala Dinas sedang tidak berada ditempat.
Kepada awak media, Amir Faisol mengatakan, kondisi proyek yang buruk di kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2021 bukan hanya di wilayah Bumijawa Purbolinggo senilai lebih kurang 10 Milyar, tetapi banyak lagi Tim LMP menemukan bukti yang lain.
Atas kondisi buruk tersebut, elemen masyarakat Lampung Timur meminta agar Dinas menahan anggaran, sebelum digelar ulang.
”Karena kondisi begitu kami dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur datang kekantor Dinas PU ini, untuk meminta kepada Kepala Dinas atau pejabat terkait angaran agar tidak dicairkan proyek-proyek yang bermasalah, karena hampir keseluruhannya adalah milik orang yang tidak bertanggung jawab, ada indikasi perusahaanya dapat pinjam. Sewa dan sebatas kuasa,” ujar Amir Faisol.
Pada kesempatan itu Amir juga mengatakan diantaranya adalah, Proyek jalan 1,2 Milyar, di Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru, Puskesmas Waway Karya senilai 946 juta.
Proyek jalan di Sumber Gede Kecamatan Sekampung dengan nilai 460 juta. Dan ruas jalan Bumijawa Purbolinggo senilai 10 Milyar.
”Masih banyak proyek lainya yang belum dapat kita sebutkan semuanya.Termasuk juga proyek jalan 5 Milyar Taman Cari Sukadana, juga terindikasi perusahaan pinjam atau sewa,
Pewarta:Samadi
