Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lampung Timur, bersama elemen masyarakat Kabupaten setempat, meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar tidak mencairkan anggaran proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2021.
Menurut "Amir Faesol SH"selaku ketua LMP, menjelaskan kepada awak media. Hal tersebut,mengingat bobroknya kualitas bangunan dan adanya dugaan indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme, ( KKN), dengan modus rekanan pinjam atau sewa perusahaan milik orang lain.pungkasnya.
Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Marcab) Lampung Timur Amir Faisol, SH menuturkan kepada sejumlah awak media Senin 29/11/21, saat mengunjungi kantor Dinas PUPR didampingi beberapa orang pengurus LMP. Dan sangat disayangkan,Kepala Dinas sedang tidak berada
Amir Faisol menambahkan, kondisi proyek yang buruk terutama di kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2021,yang nilainya cukup pantastis seperti Bumijawa Purbolinggo yang bernilai lebih kurang 10 Milyar,terangnya.
Atas kondisi buruk tersebut, elemen masyarakat Lampung Timur meminta agar Dinas menahan anggaran, sebelum digelar ulang.
”Karena kondisi begitu kami dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur datang kekantor Dinas PU ini, untuk meminta kepada Kepala Dinas atau pejabat, terkait angaran tersebut, agar tidak dicairkan proyek-proyek yang bermasalah, karena hampir keseluruhannya adalah milik orang yang tidak bertanggung jawab,”ujar Amir Faisol.
Amir juga mengatakan diantaranya ada, Proyek jalan yang nilainya kurang lebih 1,2 Milyar, di Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru,dan proyek Puskesmas Waway Karya senilai kurang lebih Rp 946 juta.Belum lagi ada Proyek jalan di Sumber Gede Kecamatan Sekampung dengan nilai 460 juta. Dan ruas jalan Bumijawa Purbolinggo senilai 10 Milyar.dan masih banyak proyek lainya yang belum dapat kita sebutkan semuanya.Termasuk juga proyek jalan 5 Milyar Taman Cari Sukadana, juga terindikasi perusahaan pinjam atau sewa.tutupnya."Samadi".
