Breaking News
Pewarta: Bambang MD
GEDUNG MERAH PUTIH - POLICEWATCH.NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan gelaran G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran kedua yang akan berlangsung pada 5-8 Juli 2022 di Bali.
Dalam persiapannya, KPK menggandeng berbagai pihak berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi melalui perannya masing-masing.
Hal ini sebagaimana diskusi dalam Webinar bertajuk “Ngayah, Ngerawat Negeri, Ngelawan Korupsi!” yang berlangsung secara hybrid di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (29/06).
Hadir dalam diskusi ini Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Hendaruningrum, Chair Youth 20 (Y20) Michael Victor Sianipar, Chair Women 20 (W20) Hadriani Uli Silalahi, dan Kepala Desa Panggungharjo Yogyakarta Wahyudi Anggoro Hadi.
Kartika mengatakan bahwa KPK sebagai keketuaan ACWG G20 terus berupaya mengajak berbagai pihak berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi. “Pertemuan kedua ACWG nanti adalah kepentingan bagi Indonesia untuk sebesar-besarnya melibatkan publik dan engagement di G20, utamanya untuk mensinergikan isu antikorupsi,” ujar Kartika.
Menurut Kartika, KPK tidak mungkin sendirian mengusulkan isu pemberantasan korupsi dalam gelaran G20. Namun perlu dukungan berbagai pihak agar pemberantasan korupsi berjalan secara optimal. “Dari kegiatan ini bertujuan mensinergikan berbagai kalangan untuk bersama-sama memberantas korupsi,” pesan Kartika.
Menanggapi hal tersebut, Hadriani menyampaikan dukungannya pada pembahasan isu pemberantasan korupsi dalam G20, utamanya dari sisi perempuan. Sebab menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pemberdayaan terhadap perempuan, seperti adanya keterwakilan dalam pemerintahan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja, nyatanya berkontribusi pada penurunan tingkat korupsi,” ujar Hadriani.
Victor juga memaparkan mengenai peran pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemuda tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam melakukan tindakan yang diyakininya. “Pemuda punya idealisme tinggi yang penting untuk bersikap terhadap bahaya korupsi,” kata Victor.
Lebih lanjut, Victor mengatakan, bahwa pemuda akan mengisi jabatan publik selanjutnya. Untuk itu perlu adanya penanaman nilai antikorupsi kepada pemuda agar terhindar dari korupsi. “Saya mengapresiasi upaya KPK yang melibatkan pemuda dalam program Politik Cerdas Berintegritas. Karena di dalamnya ada pemuda yang akan menjadi pemimpin pada masa mendatang,” ujar Victor.
Dalam kesempatan ini, Wahyudi juga menceritakan praktik pemberantasan korupsi di desanya. “Yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat Panggungharjo dipandu oleh satu visi ‘kemandirian’, yaitu menyelenggarakan pemerintahtahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan,” kata Wahyudi.
Wahyudi mengatakan pihaknya mendorong ada perluasan dimensi pelayanan publik, sehingga pemerintah desa tidak hanya mengurusi administrasi publik, tapi barang dan jasa publik. “Ketika ada seorang anak yang putus sekolah, maka menjadi urusan pemerintah desa, ada ibu hamil tidak bisa akses kesehatan secara layak, itu jadi urusan pemerintah desa,” kata Wahyudi.
Praktik tersebut, kata Wahyudi, berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting di desa. Sekaligus perluasan tugas pemerintah desa dalam melayani Masyarakat melalui lembaga-lembaga desa.
“Dengan 11 lembaga desa, lebih dari 45% anggarannya dikelola langsung oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa, sehingga akuntabilitas yang terbangun bukan hanya administratif, tapi juga secara sosial, karena warga desa terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” tutup Wahyudi
