LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - Ali Siswanto, Amirudin dan Dirman ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan perbuatan pelanggaran hukum berupa, dugaan perbuatan menghalang-halangi kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT. Banjarsari Pribumi (PT. BP) serta dakwaan pemerasaan, terdakwa melakukan perlawanan melalui empat kuasa hukumnya Joko Bagus SH, Herman Hamzah SH, Pasten Hard, SH dan Al-Qomar SH.
Informasi terangkum, selama proses penyelidikan dan penyidikan Ali beserta dua terdakwa lain tidak pernah dilakukan penahanan satu kalipun di Polres Lahat, namun setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh polres Lahat, ketiga terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat (tahap 2).
Atas permohonan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan, membuahkan hasil berupa keputusan untuk ketiga terdakwa ditetapkan sebagai tahanan rumah.
Untuk diketahui, ketiga terdakwa dari bulan April tahun 2021 hingga September 2022 sudah menjalani beberapa kali sidang di PN Lahat. Terakhir tepatnya kemarin 19 September 2022 mengikuti sidang pengambilan keterangan ketiga terdakwa atas dugaan kasus yang menjeratnya.
Selama kurun waktu tersebut, ketiga terdakwa melakukan wajib lapor ke Polres Lahat.
Dari kacamata kuasa hukum ketiga terdakwa, dari fakta-fakta persidangan bahwa ketiga terdakwa tidak ada perbuatan seperti yang disangkakan berupa kegiatan menghalang-halangi (merintangi) kegiatan penambangan yang dilakukan PT BP.
“Ketiga klien kami, merupakan korban keganasan kriminalisasi yang dilakukan oknum mafia tanah yang kami duga kuat bermain dengan oknum-oknum pelanggaran hukum dan undang-undang yang berlaku,”tegas Joko Bagus SH.
Ditambahkan Herman Hamzah SH.MH, terkait dakwaan yang menyebut klien nya menghalangi ditegaskan Herman, perbuatan tersebut tidak benar dan tidak ada. Hal tersebut menurut Herman, dibuktikan dengan surat hak milik yang kliennya punya
“Bagaimana mungkin bisa disebut menghalangi, apakah salah bila kita mempertahankan hak tanah milik yang akan diambil dan diserobot orang. Saya rasa bila mengatakan klien kami menghalangi kegiatan penambangan itu adalah pemikiran yang sangat keliru sekali, untuk diketahui klien kami sudah memiliki tanah tersebut bersama orang tuanya di tahun 1984 dan pada tahun 1994 tanah tersebut sudah dibuat surat keterangan hak milik tanah,”ujar Herman.
Menurut Herman, orang yang paling harus bertanggung jawab terakait masalah yang menimpa kliennya adalah saksi inisial AGS yang mana dikatakan Herman telah menjual tanah hal milik kliennya.
“Kami menduga ada kongkalikong dan konspirasi jahat antara AGS dan perusahaan, perusahaan sendiri kami duga tidak profesional dalam melakukan ganti rugi pelepasan hak tanah. Patut diduga kuat inilah yang dikatakan kejahatan yang dilakukan mafia tanah, bila dibiarkan maka semakin banyak lagi korban yang bermunculan,”tegas Herman.
Perihal ditanya, adakah wacana kedepan untuk melaporkan AGS atas perbuatannya yang telah merugikan Ali Siswanto CS. Dikatakan Herman, dirinya bersama kuasa hukum lainnya sedang mempelajari dan berkordinasi demi tegaknya hukum yang seadil-adilnya.
“Untuk wacana kedepan, kami bakal melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata maupun pidana pada pihak yang terlibat. Kita lihat saja nanti,”pungkas Herman.
(Bambang.MD/AWDI)
