POLICEWATCH,NEWS,METRO LAMPUNG,- Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro Bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia secara Virtual zoom meeting, di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin 5/9/2022.
Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kemendagri menyelenggarakan Rakor dengan tujuan untuk membahas langkah konkret sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rakornas pengendalian inflasi tahun 2022.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Rakor mengatakan, dari seluruh kebijakan poksi yang telah dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa dinaikan harga komoditas BBM bersubsidi yang dipilih kompensasi yaitu bensin pertalit dan juga solar. Kemudian dilakukan penebalan bantalan sosial.
“Terkait penerima dari BBM bersubsidi sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang lebih mampu, yang memiliki kendaraan motor dan sudah sepantasnya jika alihkan. Dengan kenaikan BBM ini, pemerintah memahami akan terjadi peningkatan harga komoditas. Namun pada saat yang bersamaan juga kita berupaya semaksimal mungkin menahan supaya harga-harga barang tidak meningkat terlalu pesat. Kita juga berharap kelompok masyarakat paling miskin dan paling rendah bisa mendapatkan bantalan sosial yang baru,” ucap.
Lanjutnya, Suahasil Nazara, juga menegaskan bawa pemerintah memutuskan melakukan penebalan bantuan sosial, seperti untuk 20,6 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan BLTBBM sebesar Rp 150.000 untuk 4 (empat) bulan (September, Oktober, November, Desember). Dimana bantuan ini akan diberikan dua kali masing-masing Rp 300.000 yang akan dilaksanakan oleh Menteri Sosial.
“Bantuan subsidi berupa BSI pekerja yang memili gaji maksimum 3,5 juta. Dukungan dari pemerintah daerah dengan alokasi sebesar 2% dari dana transpor umum yaitu DAU atau DPA, yang dapat digunakan untuk melaksanakan bantalan ditingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing,” terangnya.
Tentu diharapkan, nantinya program sosial bisa mendorong penciptaan lapangan kerja bagi usaha mikro, usaha kecil, gojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan Peraturan menteri keuangan Nomor 134 Tahun 2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.
“Dalan hal ini daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar 2%, yang bersumber dari dana transport umum sebagai bentuk sinergi kebijakan antara APBD dan APBN,” ujarnya.
Sementara, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, mengatakan melalui PT POS telah menyalurkan BLT BBM di 34 provinsi sejak tanggal 1 September, yang menerima bantuan adalah mereka yang menerima selama ini salah satu dari bantuan sembako atau PKH. Saat ini di PT Pos sudah delapan belas juta delapan ratus ribu (18.800.000) lebih yang sudah siap untuk disalurkan.
“Sesuai dengan perjanjian PT Pos akan diserahkan secara langsung kepada penerima, yang fisiknya tidak mampu untuk mengambil di Kantor Pos. Namun untuk warga yang mempunyai fisik sehat untuk di silahkan mengambil ke kantor pos,”jelasnya.
Turut dihadir dalam rapat ini oleh Sekda Kota Metro, Kepala Dinas se-Kota Metro, Camat se-Kota Metro, Lurah se-Metro dan tamu undangan.
Pewarta:S M
