POLICEWATCH.NEWS - LAHAT. – Forum Komunikasi Masyarakat Kikim Area (FKMKA) telah melakukan rapat Akbar, terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area atau Bumi Seghepat Seghendi sekaligus menyerahkan berkas atau dokumen kepada Bupati Lahat, Cik Ujang SH. Rapat ini digelar di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan, minggu (05/03/23).
Turut hadir mengikuti rapat tersebut Sekretaris Daerah Lahat Chandra.,SH.MM, Kadis PRKPP, Kadis PUPR, KA. BAPPEDA, KA. BALITBANG, Kasat Pol-pp & Damkar, Kadis Kominfo, Kabag Kesra, Ketua FKMKA beserta rombongan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tamu sesuai undangan.
H. Chozali Hanan menyampaikan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area ini sudah 18 tahun diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pemekaran dari Kabupaten Lahat. Namun, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo melakukan moratorium hingga tertunda.
“Secara umum dari persyaratan yang diajukan baik data penduduk, akademik, dan sarana-prasarana telah terpenuhi. Tinggal menunggu Presiden RI membuka kran moratorium, dan Pemekaran Kikim Area bisa dilanjutkan lagi dan terwujud Kabupaten baru. Untuk Ibukota/Kabupaten pun telah dipersiapkan sehingga percepatan pembangunan infrastruktur segera terealisasi, seiring dengan perkembangan dari DOB Kikim Area,” ungkap Chozali.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Lahat Cik Ujang.,SH mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung terbentuknya Kikim Area sebagai daerah baru atau melakukan pemekaran dari Kabupaten Lahat. Jangan sampai kekompakkan dan kebersamaan ini sifatnya hanya sebentar saja, dijaga dan dilestarikan terus supaya semuanya berjalan dengan baik.
“Mari jaga semua apa yang sudah dikerjakan selama ini, sehingga Kikim Area dalam waktu dekat terwujud, berkat kekompakkan dari penduduknya. Dan untuk pemekaran ini saya memang sudah ada ide dari dulu, karena sebab pembangunan dapat lebih cepat kalau pemekaran wilayah
Jurnalis : Bambang.MD
