SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - H.Bupati CiK Ujang.SH dan Wakil Bupati Lahat H. Haryanto,SE.MM (CAHAYA) bakal berakhir pada tanggal 9 Desember 2023,
Namun yang menjadi sorotan masyarakat banyak pekerjaan proyek APBD Tahun 2023 yang menjadi sorotan, salah satunya proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Danau Belidang, di Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat Sumsel.
Proyek Peningkatan Jalan di Desa Danau Belidang kecamatan mulak Sebingkai dikerjakan oleh CV.Teladan Indah, alamat jalan, Temon No.08,RT001, Kelurahan 28 Ilir Palembang sumber dana APBD 2023 Dengan Nilai Kontrak Rp 4.815.762.000,00; ( Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
" Dimana proyek pekerjaan peningkatan jalan Desa Danau Belidang kecamatan mulak sebingkai, kabupaten lahat, disinyalir pekerjaan proyek tersebut mutunya dan kualitasnya jauh dari " kata baik, kata salah satu warga setempat.yang namanya minta jangan ditulis menjelaskan kepada wartawan Minggu(22/10)
Sementara itu dari hasil pantauan awak media dilapangan, terlihat papa nama tidak terpasang, diduga dalam pekerjaan proyek tersebut dikerjakan asal jadi dan mutu pekerjaan patut diduga menyalahi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Seperti Bahu jalan tidak dibersihkan, kedalaman Galian Pondasi 0.10 cm, Split Campur dengan Krokos tanpa di ayak dalam satu Molen yang berukuran 0,35 m3 hanya satu Sak Semen, tidak memakai K 250 dan tidak menggunakan lantai kerja (Pasir) 0,05 cm.
Sementara itu Hendro selaku Pengawasan Lapangan saat di tanya awak media soal papan nama dan material yang digunakan.." Hanya Diam, Tanya Saja kepada PPTK nya Pak Aying." Ketusnya
Sementara itu Ayeng selaku PPTK saat di konfirmasi Wartawan Minggu (22/10) ke nomor Handphone nya, dijawab Singkat " Saya kelapangan saat titik nol dan Pekerjaan tersebut sudah saya Serahkan kepada pengawas lapangan, Ungkapnya
Terpisah Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI Rhodi Irfanto meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk dapat turun ke lokasi menindaklanjuti pemberitaan dari Kawan kawan media temuan dilapangan sebagai atensi adanya indikasi dugaan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) terang " Rhodi kepada wartawan policewatch.news Senin (23/10/2023)
Lebih lanjut Rhodi menegaskan pihak kontraktor ini harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang menggunakan uang negara sementara pekerjaan tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat setempat " tutup nya(red)
