Policewatch-Mataram
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan asistensi dan bimbingan teknis pemutakhiran data anggaran tingkat wilayah, Senin (15/12/2025) pagi, yang dipimpin langsung oleh Staf Utama Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Besar (Rupatama) Polda NTB, diikuti pejabat utama Polda NTB, Kapolres se-Pulau Lombok, dan operator perencanaan anggaran.
Karorena Polda NTB Kombes Pol Susilo Setiawan, S.I.K. yang mewakili Kapolda NTB, membuka kegiatan dengan menekankan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran adalah fondasi pencapaian kinerja Polri yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. "Perencanaan harus selaras dengan dokumen pembangunan nasional, tematik, holistik, integratif, dan spasial—agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya," ujarnya.
Ia juga mengumumkan capaian serapan anggaran Polda NTB tahun 2025 sebesar Rp 1,25 triliun, atau sekitar 89,33 persen dari total pagu Rp 1,40 triliun. Capaian ini diakui sebagai hasil dari pengendalian dan evaluasi yang konsisten di seluruh satuan kerja.
Dalam arahannya, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menekankan pentingnya akurasi data, disiplin perencanaan, dan percepatan penyelesaian kegiatan menjelang akhir tahun. Menurut evaluasi Astamarena Polri, realisasi anggaran Polda NTB secara global sudah mencapai di atas 96 persen pada minggu kedua Desember 2025, dengan kinerja belanja pegawai, barang, dan modal yang terus didorong optimal dan akuntabel.
"Pengelolaan anggaran bukan cuma soal penyerapan, tapi juga kualitas output dan dampaknya. Setiap satker harus memastikan kegiatan selesai tepat waktu dan administrasi keuangan tertib," tegasnya.
Selain paparan dan evaluasi, tim Astamarena juga meninjau langsung ruang kerja Bagian dan Subbag di Satker Birorena Polda NTB. Tujuan peninjauan adalah memastikan kesesuaian data, kesiapan administrasi, serta sinkronisasi kebutuhan anggaran tahun 2026 dan proyeksi 2027.
Kegiatan asistensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola anggaran di Polda NTB, guna memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan pelayanan masyarakat.
M
Tidak ada komentar:
Posting Komentar