POLICEWATCH -LOMBOK TENGAH
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Forum Penataan Ruang (FPR) menggelar Rapat Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang pada Rabu, 2 September 2026, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mengelola tata ruang secara tertib, terencana, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah turut hadir dalam forum strategis ini, diwakili oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Afwan Anantya Prianggoro, S.Si., M.Sc., M.URP., beserta jajaran tim.
Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan tata ruang nasional dengan kondisi serta kebutuhan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati hal-hal penting:
-Menyelaraskan pertimbangan serta rekomendasi profesional dalam pengelolaan pemanfaatan ruang wilayah
- Memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan sesuai koridor hukum dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berwawasan lingkungan
-Memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan terarah, tidak tumpang tindih, dan berkelanjutan
"Penataan ruang bukan sekadar urusan peta atau batas wilayah. Ini adalah tentang bagaimana kita menata masa depan Lombok Tengah — agar setiap jengkal tanah terpakai secara adil, lestari, dan membawa kesejahteraan bagi warganya," ungkap perwakilan forum.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi kuat mewujudkan pembangunan yang tertib, terpadu, dan berkeadilan. Langkah ini juga menjadi persiapan matang menyambut pertumbuhan wilayah yang semakin pesat, termasuk dampak dari gelaran internasional seperti MotoGP Mandalika.
"Tata Ruang Teratur, Masa Depan Terjamin — Lombok Tengah Maju Secara Berkelanjutan."
Jurnalis
Mamen
Tidak ada komentar:
Posting Komentar