Reses anggota DPRD Jepra Hasudungan Manurung SH Sukses Digelar di dua Nagori

  

Simalungun, policewatch.news- Reses Masa Sidang I DPRD  Simalungun pada Rabu 12 Februari 2025, di dua Nagori berjalan sukses dan produktif. Kegiatan ini dihadiri Jepra Hasudungan Manurung SH yang juga merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Simalungun dari fraksi partai Nasdem.

Acara ini menjadi wadah aspirasi penting bagi masyarakat Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Hatonduhan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada para wakil rakyat. Ratusan warga, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perwakilan pemuda hadir dengan membawa berbagai masukan terkait isu pembangunan dan pengelolaan wilayah mereka.

Jepra Hasudungan Manurung SH mengapresiasi semangat warga Nagori Tanjung Pasir dan warga Nagori Tangga Batu yang hadir.

“Antusiasme luar biasa dari masyarakat menunjukkan kepedulian mereka terhadap kemajuan daerah ini. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi panduan penting bagi kami dalam menentukan langkah kebijakan,” ujar Jepra Manurung 

Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pembangunan di kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Hatonduhan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Selain itu, Jepra Hasudungan Manurung SH memberikan pandangan tentang pentingnya komitmen para wakil rakyat. “Sebagai wakil rakyat, kita harus berjuang dengan totalitas dan sepenuh hati untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Suara rakyat adalah amanah yang harus kami jalankan dengan baik,” tegas Jepra.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan perbaikan pelayanan publik, bahkan Safrizal butar-butar sebagai Kepala Desa Tanjung Pasir juga salah satu peserta turut memberikan masukan terkait pembangunan infrastruktur di desanya, yang dianggap penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tanggapannya, anggota DPRD kabupaten Simalungun ini  menyampaikan bahwa seluruh masukan dari warga akan ditindaklanjuti di tingkat kebijakan Kabupaten. Jepra juga menambahkan bahwa semua aspirasi ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berarti untuk menentukan prioritas pembangunan di masa mendatang.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Simalungun. Masyarakat merasa dihargai karena wakil rakyat benar-benar mendengarkan kebutuhan dan harapan mereka.

Reses ini menjadi bukti nyata bahwa Jepra Manurung anggota DPRD Simalungun berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan sinergi yang terbangun, diharapkan pembangunan di Kecamatan Hatonduhan dan Tanah jawa dapat berjalan lebih efektif, menjadikan wilayah ini semakin maju dan sejahtera.

Acara berlangsung dengan lancar dan interaktif. Para peserta, termasuk tokoh masyarakat, memberikan apresiasi atas kesungguhan anggota DPRD dalam mendengarkan suara rakyat. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin untuk menjaga hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat. (A.S)

Reses Bonauli Rajagukguk SH, Serap Aspirasi Masyarakat di Nagori Pokan Baru

 .

Simalungun, policewatch.news,- Anggota DPRD yang juga merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bonauli Rajagukguk SH,  menggelar reses pertama masa persidangan ke II, Tahun Sidang 2024/2025 di Dusun Parsaguan Nagori Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayuraja, Kabupaten Simalungun Selasa (11/02/2025).

Reses merupakan kegiatan Anggota DPRD diluar sidang, tujuannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di dapil serta menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keadaan pembangunan di daerah.

Reses pertama Wakli Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bonauli Rajagukguk SH dari Fraksi Gerindra di Huta Parsaguan. Nagori Pokan Baru dihadiri sejumlah Pangulu se kecamatan Hutabayu Raja. Pangulu Pokan Baru Jefri Gultom, dan beberapa Pangulu lainnya, Camat Huta Bayu raja Fery Risdoni Sinaga SH, Sejumlah OPD dari perwakilan Dinas Dinas PU, Disperindag, Ketahanan Pangan, dan Pertanian, serta Sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ratusan Masyarakat Nagori Pokan Baru. 

Jefri Gultom SH, Pangulu Pokan Baru, mengatakan “Kegiatan reses menjadi sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat Nagori Pokan Baru, apalagi saat ini Bapak Bonauli Rajagukguk SH,  telah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, harapan kami dari reses ini bisa membawa pembangunan, untuk kemajuan di Nagori Pokan Baru.

Doni Sinaga Camat Huta Bayuraja, saat memberikan sambutannya, Ia berharap kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bonauli Rajagukguk SH, berdampak baik untuk  Kecamatan Hutabayu Raja, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak dibeberapa titik yang ada di Kecamatan Huta Bayuraja. 

Bona uli juga menegaskan, bahwa kegiatan reses ini adalah bagian dari amanat Undang-undang yang harus kami laksanakan, untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, yang kemudian akan kami serahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti melalui OPD. Bonauli Rajagukguk SH yang saat ini duduk di Komisi II memiliki mitra strategis, berharap seluruh OPD yang ada di Komisi II benar-benar memberikan perhatian kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan, terkait masalah infrastruktur jalan, diharapkan Dinas PU juga ikut bersinergi, baik itu jalan Kabupaten dan jalan-jalan strategis untuk memudahkan para petani mengeluarkan hasil buminya.

Beberapa pertanyaan warga, terkait pertanian, Bona uli menyarankan agar Dinas Pertanian dan PSDA turun ke lapangan, menemui para kelompok-kelompok tani, agar kebutuhan petani bisa terpenuhi, sehingga swasembada pangan yang canangkan Bapak Presiden Prabowo segera terwujud.

Hasil reses tersebut akan dituangkan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD). (A.S)

Dengan dipagari Seng, Proyek Pembangunan Kantor Camat Tanah Jawa jadi sorotan

 

Simalungun,policewatch.news,-Proyek pembangunan gedung baru Kantor Camat Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang berada di kelurahan Pematang tanah Jawa, yang di kerjakan oleh PT. Lundu Marluga Julu / Lundu kristian W. Lumban Gaol dengan nilai pagu Rp. 3.334.500.000.00 ( tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) yang bersumber anggaran dari APBD Kabupaten Simalungun dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU/TR) anggaran tahun 2024,  menjadi sorotan sejumlah masyarakat terkait transparansi pelaksanaan proyek tersebut.

Areal proyek pembangunan gedung kantor camat tersebut tampak ditutupi seng sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dikalangan masyarakat luas, bahkan warga sekitar merasa sulit dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah tersebut, dan seakan terkesan tertutup dan melarang masyarakat luas untuk mengetahui proyek pembangunan pemerintah tersebut, sehingga diduga bahwasanya dalam proyek tersebut banyak kejanggalan yang sengaja ditutupi.

“ Baru ini saya lihat lokasi proyek pemerintah dipagari seng seperti ini bang, kalau memang benar proyek ini ngak harus begini, masa lokasi proyek ditutupi dengan seng apa pengerjaan nya tidak sesuai RAB yang sudah ditentukan ,” ujar salah seorang warga yang tidak mau identitas dituliskan.

Warga lainnya yang ditemui di sekitaran lokasi  juga menambahkan “Kami sangat heran dengan proyek ini, kok bisa anggaran begitu besarnya seperti tertutup. Padahal ini kan proyek yang menggunakan anggaran negara, yang harus terbuka dan boleh diketahui dan diawasi setiap warga dan seharusnya transparan, “tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa proyek rawan akan penyimpangan ”Mengapa proyek ini seolah-olah disembunyikan, apakah banyak penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini?, kapan masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas kalau semuanya tidak transparan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, warga berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ketidak transparanan dalam proyek ini. “Kami meminta agar proyek ini segera diusut sehingga proyek pembangunan pemerintah terkesan terbuka dan tidak ada yang ditutupi, anggaran sampai 3 milyar rupiah berarti ini sudah bangunan super mewah semua ,” tegasnya. Kadis PU/TR Kabupaten Simalungun Hotbinson Damanik  belum dapat dimintai tanggapannya.( A.S)

Tanpa Plang, Proyek Irigasi di Bosar Bayu Mirip Proyek Pribadi, Aparat Diminta Turun Tangan

 

Tanpa ada papan plank  proyek

policewatch.news,-Simalungun Proyek Pembangunan irigasi di Nagori Bosar Bayu, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara terkesan tidak mentaati UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan, peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah, bahwa setiap pembangunan yang menggunakan APBD atau APBN wajib memasang papan informasi. 

Pasalnya, dilokasi pembangunan tersebut tidak terlihat adanya tanda bahwa proyek bersumber dari APBD meski pembangunan sudah dikerjakan sekitar 50 persen. Pantauan Policewatch.news, Rabu (07/08/2024), Proyek Irigasi sepanjang 116 M yang membelah kawasan persawahan di wilayah itu tampak dikerjakan oleh hanya 2 orang pekerja. 

Secara umum, pembangunan irigasi di desa Bosar Bayu tepatnya di Huta III, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sangat dibutuhkan warga terkhusus mereka yang berprofesi sebagai petani. Dengan adanya Irigasi ini setidaknya aliran air untuk mengairi sawah dapat terjaga dengan baik. Namun sangat disayangkan, transparansi dari pelaksanaan proyek tidak terlihat dan terkesan adanya unsur kesengajaan untuk menutupi biaya pembangunan.

Informasi yang dihimpun dari beberapa warga setempat bahwa selama pengerjaan berlangsung tidak pernah melihat papan plang proyek " Sudah dua bulan dikerjakan tapi tidak pernah kami lihat plang proyeknya, dan pekerja nya juga bukan orang desa sini melainkan desa tetangga bang, kita malah bertanya-tanya ini proyek Pemerintah apa proyek pribadi, tapi setahu kami ini proyek Pemerintah yang informasinya dikerjakan oleh kelompok Tani ". Ujar warga yang tidak mau identitas nya disebut.

Warga menambahkan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran, pihaknya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) atau Instansi terkait untuk turun ke Lokasi pekerjaan. " Kami berharap aparat penegak hukum atau dinas terkait agar segera turun ke Lokasi. Jangan sampai proyek ini disalahgunakan untuk mencari keuntungan. Kita warga disini sebagai pihak terdampak sangat menyesalkan jika proyek dikerjakan tidak sesuai perencanaan " pungkasnya.

Sementara 2 orang pekerja saat di temui dilokasi dan ditanyai awak media ia menyampaikan bahwa dirinya hanyalah pekerja saja " Kami hanya pekerja bang, kami bukan warga sini kami warga Silo Kataran, Nagori Maligas Bayu, kami dibayar per meter bang tidak sampai 100 ribu , kalau mau tanya - tanya, Kepala desa saja bang, kami kerja sudah 3 Minggu, kami juga tidak tau papan proyeknya  karena dari awal pengerjaan tidak terlihat, kalau ingin jelas tanya sama Kadesnya bang kalau untuk panjangnya 116 M "  ucap Sukade dan Suratman dilokasi.

Kepala Desa Nagori Bosar Bayu Edu Sitorus ditemui dikantor namun kepala desa sedang tidak berada dikantornya, dikonfirmasi melalui panggilan suara WhatsApp dan pesan singkat aplikasi WhatsApp sepertinya Kontak wartawan telah diblokir kepala desa Bosar Bayu. (A.S)

Buah Sawit dibiarkan membusuk di pokok Palmco Regional II PTPN IV Unit Mayang berpotensi merugi

 

Buah sawit tidak di panen dibiarkan membusuk di pokok

policewatch.news,- Simalungun,- Kelapa sawit (Elaeis) adalah tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (biodiesel). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Indonesia adalah merupakan penyumbang devisa terbesar, sehingga pengelolaan perkebunan kelapa sawit terus dilakukan pengawasan yang ekstra ketat sehingga pemeliharaan pokok sawit selalu terawat dan akan menghasilkan buah yang baik pula. 

Namun di PTPN IV Unit Mayang yang secara geografis terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Sumatera Utara tepatnya di afdeling II (dua) blok 05 AB tahun tanam 2005 buah sawit diduga dibiarkan hingga membusuk di pokok sawit milik plat merah tersebut sehingga perkebunan akan berpotensi merugi.

Adanya buah sawit yang membusuk di pokok Sawit akan merugikan perkebunan kelapa sawit seperti buah yang membusuk akan menjadi brondol dan lalu terjatuh ke areal piringan dan ketiak sawit sehingga brondolan tumbuh dan menjadi tukulan sawit yang dapat menggangu pertumbuhan pohon sawit dan akan menambah anggaran dalam proses pemeliharaan, karena akan berebut nutrisi makanan dengan pokok Sawit menghasilkan.

Adanya buah sawit yang dibiarkan membusuk diduga akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan tersebut, sehingga akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Ada dampak jangka pendek dan jangka panjang apabila buah yang sudah matang dibiarkan di pohon ada dua dampak jangka pendek apabila buah tidak dipanen.

1. Pertama, kualitas CPO yang dihasilkan akan menurun kualitasnya, karena akan terjadi kenaikan Asam Lemak Bebas Free Fatty Acid (FFA).

2. Dampak kedua adalah terlalu banyak buah overripe (terlalu matang) bahkan akan menjadi busuk. “Brondolan semakin banyak sehingga menyulitkan pekerja panen dalam mengutip brondolan, bahkan banyak brondolan yang tidak dikutip jika pengawasan kurang.

Akibat buah sawit busuk di pokok, berjatuhan dan menjadi anakan sawit (tukulan)

Secara jangka panjang, akan terjadi potensi penyakit yang disebabkan oleh jamur akibat banyaknya buah tidak dipanen sehingga menjadi busuk. Akibatnya, tanaman akan terganggu pertumbuhannya bahkan pada waktu ke depannya akan terjadi trek buah. Dalam berbagai literatur buah yang tidak segera dipanen berpotensi memicu jamur marasmius palmivorus. Faktor kelembaban udara juga mempengaruhi kehadiran cendawan bersifat saprofit ini.

Marasmius palmivorus ini dapat berkembang biak apabila tidak segera dikendalikan maka patogen ini akan cepat menyebar serta menyerang buah sawit lain di sekitarnya.

Hadirnya jamur ini ditandai miselium berupa benang-benang halus berwarna putih yang mengikat di permukaan buah kelapa sawit. Kemudian benang putih tersebut akan tumbuh semakin meluas. Selanjutnya jamur akan melakukan penetrasi ke dalam lapisan mesokarp/daging buah sehingga mengakibatkan timbulnya kebusukan basah. Serangan marasmius palmivorus ini di Indonesia termasuk salah satu yang paling parah, di mana kerusakannya mencapai lebih dari 25 persen. Tanpa pengendalian yang baik maka perkebunan akan menerima kerugian yang begitu besar.

Januar Saragih manager PTPN IV Unit Mayang ketika dikonfirmasi dengan mengirimkan video melalui pesan aplikasi WhatsApp lebih memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban.

Padahal PalmCo, subholding BUMN PTPN, diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir tersebut resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo, namun jika pengelolaan perkebunan tersebut tidak seperti yang diharapkan dan tidak sesuai SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan maka Palmco akan berdampak negatif dan akan merugi, sehingga tujuan Palmco tidak berjalan sesuai tujuan. (A.S)