Berdasarkan Perpres No.80 Tahun 2024, ini Jadwal pelantikan gubernur Pada 7 Februari 2025 dan bupati/wali kota 10 Februari 2025

 

POLICE WATCH.NEWS - JAKARTA,-  Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 22A menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 dilaksanakan serentak pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada 2024 berlangsung serentak pada 10 Februari 2025.

Pasal 2A PP Nomor 80 Tahun 2024 menjelaskan, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada dilaksanakan serentak pada 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU.

Bagi bupati atau wali kota hasil pilkada, pelantikan dilakukan serentak pada 30 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU.

Namun, pelantikan kepala daerah dapat digelar melewati tanggal tersebut dengan pertimbangan atau alasan meliputi:

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK)

Putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

Keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan.

Jurnalis: Bambang MD

Bijak Bermedsos, Pesan Penting Ketua Persit KCK Cabang XXX Dim 1620/Loteng dalam Pertemuan Rutin

 

Policewatch-Lombok Tengah

Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXX Dim 1620/Loteng  menyelenggarakan  pertemuan  bulanan  yang  dihadiri  oleh  seluruh  ketua  ranting  dan  anggota  Persit  se-kabupaten  Lombok  Tengah  di  Aula  serbaguna  Makodim.  Pertemuan  ini  bukan  hanya  untuk  mempererat  hubungan  silaturahmi  dan  kekeluargaan  antar  istri  prajurit,  tetapi  juga  menekankan  pentingnya  etika  dan  bijak  dalam  menggunakan  media  sosial.

Ketua  Persit  KCK  Cabang  XXX  Ny.  Siti  Andi  Yusuf  Kertanegara  menekankan  beberapa  pesan  penting  terkait  penggunaan  media  sosial  secara  bijak.  "Sebagai  anggota  Persit,  kita  harus  menjaga  citra  diri  dan  organisasi.  Bijak  dalam  bermedia  sosial  adalah  wujud  tanggung  jawab  kita,  baik  kepada  keluarga,  masyarakat,  maupun  negara,"  tegas  Ny.  Siti  saat  membuka  acara  pertemuan  Jumat  (6/12/2024).

Ny.  Siti  juga  menyoroti  pentingnya  menyaring  informasi  sebelum  membagikannya.  "Kita  harus  memastikan  kebenaran  informasi  yang  kita  terima.  Jangan  sampai  terlibat  dalam  penyebaran  hoaks  atau  konten  yang  tidak  bermanfaat,"  tegasnya.

Pertemuan  ini  juga  diisi  dengan  sesi  edukasi  tentang  etika  bermedia  sosial  dan  memberikan  panduan  praktis  tentang  cara  menjaga  privasi,  menghindari  konflik,  dan  mendukung  suasana  positif  di  dunia  maya.

Di  akhir  acara,  Ny.  Siti  Andi  Yusuf  mengajak  seluruh  anggota  untuk  terus  mendukung  program-program  Persit  dan  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana  promosi  kegiatan  positif.  "Mari  kita  bersama-sama  menjadi  teladan,  baik  di  lingkungan  keluarga  maupun  masyarakat  luas,"  ucapnya.

"Diharapkan  pertemuan  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  anggota  Persit  tentang  pentingnya  etika  dalam  bermedia  sosial,  sehingga  dapat  menciptakan  lingkungan  digital  yang  aman,  positif,  dan  produktif,"  tandaskan  Ny.  Siti.

Mamen

Jalankan Perintah Presiden Prabowo, CREW 8 Siap Menjadi Garda Depan Percepatan Swasembada Pangan

 

Jakarta, policewatch.news,- CREW 8 siap membantu para petani dan turut mendukung sepenuhnya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Apa itu CREW 8?

CREW 8 adalah organisasi yang bermakna Caraka Radmila Ekawira Wiguna yang mencerminkan keberanian, pantang menyerah, dan kebijaksanaan. CREW 8 dalam melaksanakan program berkolaborasi dengan BUMP (Badan Usaha Milik Petani).

Ketua umum CREW 8 Kolonel (Purn.) Catur Puji Santosa mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo telah mentargetkan swasembada pangan yang sedianya tercapai pada 2028-2029, kini maju menjadi 2027. Itu artinya pemerintah punya waktu sekitar dua tahun untuk mencapai swasembada pangan. 

"Untuk mencapai target tersebut semua harus ekstra kerja keras bagaimana percepatan swasembada ini segera bisa berhasil, banyak hal selama ini yang menghambat kemajuan pertanian dan petani di Indonesia, mulai dari persoalan bibit, pupuk sampai pasca panen," ujar Catur Puji Santoso, saat wawancara melalui sambungan telepon, Kamis, 5 Desember 2024.

Dijelaskan, daerah di Indonesia kondisi saat ini banyak keluhan petani baik bibit, baik pupuk maupun hasil panennya, belum yang lainnya. Dari situ kita akan menerusi sampai kebawah, jangan sampai petani banyak yang dirugikan, apalagi sekarang banyak beredar pupuk palsu.

“Jadi kita akan membantu mengawal harga bibit dan pupuk sampai ke petani tidak jadi permainan distributor atau tengkulak. Begitu Juga hasil panen, kita akan kita kawal, kita carikan pembeli pemerintah yang betul-betul membantu petani, supaya harga hasil panen tidak berubah-berubah menjadi stabil, sehingga ketahanan pangan mudah dikendalikan baik hasil padi, perkebunan dan bahan pokok,” ujarnya.

Saat ini CREW 8, kata Catur,  telah melakukan penanaman padi di Cilacap, Sukabumi, yang empat bulan lagi akan dilakukan panen raya. Hal ini semua telah dilakukan prosedur yang benar dengan aturan bibit yang baik, pupuk yang benar, harga yang murah, menggunakan pupuk hayati biotek agar tidak merusak generasi penerus karena tanahnya terus produksi dan produktif tidak rusak.

"Selain penanaman padi akan dilakukan pemupukan kebun karet di Kutai dengan menggunakan pupuk hayati biotek agar produksinya bagus," katanya.

Deklarasi CREW 8

Catur menuturkan deklarasi CREW 8 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember ini siap berkolaborasi dengan BUMP (Badan Usaha Milik Petani). 

“Kami akan mengundang para Menteri, wakil Menteri, stakeholder dan seluruh korwil CREW 8 dan BUMP seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Dalam Deklarasi, nanti akan mengumpulkan hasil kegiatan selama ini sekaligus menyatukan visi misi agar seluruh korwil CREW 8 dan BUMP untuk betul-betul membantu masyarakat totalitas. 

“Jadi nanti pengurus dilantik dan dideklarasikan supaya seluruh Indonesia tahu ada CREW 8 yang betul-betul membantu Petani secara total," pungkas Catur.***MRI***

Masa Aksi Demo Pelaksana Harian Kadis PUPR Lahat dan Kadis Kesehatan Diduga ada indikasi Pungli Terhadap Pihak Kontraktor

 

POLICEWATCH-LAHAT

Puluhan Massa dari Front Pemuda Lahat menggelar aksi demo didepan Kantor Bupati Lahat dan Kantor Kejari Lahat masa meminta Pelaksana Harian Kadis PUPR inisial SBR dugaan keterlibatan adanya pungli meminta fee proyek kepada pihak ketiga (kontraktor red) aksi digelar Jumat (6/12/2024)

Dalam tulisan spanduk masa pendemo " Proses Kadis PLH PUPR dan PLH Dinas Kesehatan Lahat inisial yang terindikasi melakukan PUNGLI dengan pihak ketiga " 

Pantauan wartawan setelah aksi di depan halaman kantor Bupati Lahat dilanjutkan aksi didepan kantor Kejari Lahat, aksi demo masih berlangsung 

Sementara itu Koordinator Aksi Hendro yang didampingi Ivan dan dalam orasi nya Menuntut kepada Pj. Bupati Kabupaten lahat Imam Pasli.SST.MSi untuk segera memanggil PLH PUPR Subrannudin dan  PLH DINKES Ubay guna segera memproses tagihan kegiatan pihak ketiga APBD Induk 100% Tahun 2024.

Mendesak kepada PJ.Bupati Lahat Memberikan Atensi ke Stake Holder terkait untuk segera menandatangani proses Pelaksanaan APBD tahun 2024.

Meminta kepada Kajar Lahat untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap PLH, Kepala Dinas PUPR dan Dinkes Kabupaten Lahat yang ter Indikasi  melakukan Pungli terhadap proses tagihan pihak ketig dalam pelaksanaan pekerjaan APBD Induk Tahun 2024.

Selama Aksi berlangsung di Pemkab lahat terkesan tidak direspon maka Para Pendemo long March melanjutkan aksi nya ke Kantor Kejaksaan Negeri Lahat , 

Sebanyak 7(Tujuh) Orang Perwakilan Aksi diterima Oleh pihak Kejaksaan Negeri Lahat untuk melakukan Mediasi yang langsung diterima oleh Kajari Lahat Toto Roedianto.S.Sos.SH.MH didampingi Plh Kasi Intel Angger Pratomo.SH.MH,   Kasi Pidsus Firmansyah .SH diruangan #Rumah Restorative Justice # 

Kajari lahat dalam hal ini menanggapi  prihal yang disampaikan oleh Para perwakilan Aksi selaku Instansi Pertikal untuk melakukan Pengawasan agar lahat menjadi aman dan Kondusif dan semua yang telah disampaikan akan kami Analisa, dan akan kami proses sesuai Tupoksi 

Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada adik adik dari Front Pemuda Lahat yang kritis telah berpartisipasi memberikan apresiasi nya semoga apa yang telah disampaikan dipercayakan kepada kami 

Jurnalis: Bambang MD

LIDIKKRIMSUS RI Minta APH Awasi, Proyek Irigasi di Desa Ulak Lebar Diduga Dikerjakan Tidak Sesuai Spesifikasi, Oleh Kontraktor Nakal

 

POLICEWATCH.NEWS -LAHAT 

Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI Rhodi Irfanto SH menegaskan agar pihak APH melakukan investigasi terkait Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kelompok tani  sepakat jaya dua, Dinas TPHP Desa Ulak lebar Kecamatan Lahat, kabupaten Lahat sangat memperihatinkan dan terlihat jelas diduga pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi,ujar " Rhodi dalam keterangan tertulis kepada wartawan kamis (5/12/2024)

Proyek dengan mengunakan anggaran negara bersumber APBD-P TA 2024 dengan kontrak senilai Rp 482.709.58,700 -, untuk kegiatan pembangunan jaringan irigasi tersier dengan pelaksana kegiatan dari CV ARNNCA UTAMA, yang beralamat Jl.Kombes H.umar Gg.Astra Rt.020 Rw.004 Kelurahan tumbak Ulak kecamatan,Pagaralam selatan kota pagaralam Tersebut.

Masih ujar " Rhodi proyek yang dikerjakan oleh pihak kontraktor mulai di keluhkan warga penerima manfaat. Pasalnya, menurut keterangan warga desa ulak lebar pembangunannya   

"Bangunan yang masih dalam pengerjaan terlihat jelas Carut marut, seperti pemasangan besi, tidak sesuai spesifikasi hal ini karena rekanan yang melaksanakan kegiatan tidak profesional dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan RAB, disamping itu fungsi pengawasan dari dinas tidak berjalan sesuai SOP sehingga memberikan ruang bagi rekanan untuk berbuat curang dengan mengurangi Bestek yang telah ditentukan.

Saya sebagai Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI akan melaporkan ke pihak Direskrimsus Polda Sumsel kasubdit Tipikor " imbuhnya 

Sementara itu menurut keterangan salah satu warga, namanya minta jangan ditulis bahwa Pekerjaan yang ada di desa ulak lebar kecamatan Lahat, yang dianggarkan oleh Pemerintah diduga dikerjakan Asal-asalan itu terlihat nyata Proyek peningkatan jaringan Irigasi yang dikerjakan amburadul, campuran PC tanpa memperdulikan mutu kualitas ketahanan bangunan hal ini sangat disayangkan.

"Secara mutu terlihat bangunan tersebut kurang mendapat pengawasan dari pihak dinas, dimana kondisi ataupun hasilnya sangat memperihatinkan. terlihat dari hasil  yang dikerjakan pihak kontraktor," jelas warga

Menambahkan” dengan hasil seperti ini kira-kira apakah fungsi bangunan bisa bertahan lama, sedangkan bangunan ini nantinya akan menjadi salah satu sarana penunjang bagi lancarnya irigasi pertanian, semisal jangan hanya sekedar mengejar target kontrak kerja tanpa memperdulikan mutu dan kwalitas bangunan, jelas kami sebagai penerima manfaat yang merasa di rugikan,” terangnya pada awak media,

Bahkan dalam beberapa hari giat di lokasi proyek, Sontak hal tersebut Menurutnya” jika hal tersebut sangat merugikan masyarakat penerima manfaat serta negara dirugikan oleh rekanan yang tidak profesional dalam menjalan kontrak kerja, pihak Dinas juga harus ber tanggung jawab kenapa hal ini bisa terjadi, saran saya pihak Dinas harus memberikan teguran yang keras kepada rekanan, fungsi pengawasan harus diperketat,"Pungkasnya 

Terpisah Plt Kadis TPHP melalui Kabid Sapras saat dikonfirmasi wartawan kamis (5/12) dijawab dengan singkat" Iyo kando, sudah kami dan konsultan pengawas sudah memberi peringatan ke kontraktor " 

Jurnalis:  Bambang MD

Sat Lantas Polres Loteng Gencarkan Keselamatan! Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas untuk Tenaga Ambulance Desa

Policewatch-Lombok Tengah

Satuan Lalu-lintas Polres Lombok Tengah  terus  bergerak  aktif  menciptakan  situasi  kamseltibcarlantas  (keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas)  di  wilayah  hukumnya.  Kali  ini,  mereka  menyelenggarakan  Workshop  sosialisasi  tata  tertib  berlalu  lintas  bagi  tenaga  Ambulance  Desa  se-Kabupaten  Lombok  Tengah.

"Kegiatan  ini  diharapkan  kepada  para  tenaga  Ambulance  yang  ada  di  desa-desa  untuk  dapat  lebih  disiplin  dalam  berlalulintas,  sehingga  dapat  meminimalisir  resiko  kecelakaan,  terutama  saat  membawa  pasien  yang  akan  dirujuk  ke  Rumah  Sakit  terdekat,"  ujar  Kasat  Lantas  Polres  Loteng  AKP  Puteh  Rinaldi,  SIK.,  MSc  melalui  Kanit  Dikyasa  IPTU  Arnawa,  Kamis  (5/12).

IPTU  Arnawa  menjelaskan  bahwa  Ambulance  merupakan  kendaraan  prioritas  kedua  di  jalan  raya  setelah  pemadam  kebakaran  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Lalu-lintas  dan  Angkutan  Jalan.  "Maka  dari  itu  dibutuhkan  keterampilan  dalam  mengemudi  bagi  petugas  Ambulance,  disamping  itu  peralatan  yang  ada  dikendaraan  petugas  Ambulance  harus  berfungsi  semua  mulai  dari  sirine  dan  lampu  rotator  saat  membawa  pasien  guna  memberi  isyarat  bagi  pengendara  lain  saat  dijalan  raya,"  terangnya.

Salah  satu  tenaga  Ambulance  yang  hadir  dalam  sosialisasi  menyatakan  apresiasinya  atas  kegiatan  tersebut.  "Kami  merasa  mendapat  informasi  dan  pemahaman  baru  mengenai  tata  cara  berlalu  lintas  yang  benar  dan  aman,"  ungkapnya.  "Kami  berharap  kegiatan  seperti  ini  terus  dilakukan  dengan  menyasar  komunitas  maupun  masyarakat  lainnya  guna  meningkatkan  kesadaran  berlalu  lintas  di  kalangan  masyarakat."

IPTU  Arnawa  menegaskan  bahwa  pihaknya  berkomitmen  untuk  terus  melakukan  berbagai  upaya  dalam  rangka  meningkatkan  keselamatan  lalu  lintas  dan  menekan  angka  kecelakaan.  "Edukasi  dan  sosialisasi  yang  berkesinambungan  merupakan  salah  satu  langkah  preventif  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,"  pungkasnya.

Sosialisasi  ini  merupakan  langkah  positif  dari  Sat  Lantas  Polres  Loteng  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan  keterampilan  berlalu  lintas  di  kalangan  tenaga  Ambulance  Desa.  Harapannya,  langkah  ini  dapat  mengurangi  potensi  kecelakaan  dan  meningkatkan  keselamatan  pasien  yang  diangkut  oleh  Ambulance  di  Kabupaten  Lombok  Tengah.

Mamen

Kaisar Hitam Beraksi! Polres Bima Kota Ringkus Pengedar Sabu dengan 15 Paket Siap Edar, Jaringan Lain Diincar!

 

Policewatch-Kota Bima

 (5/12/2024) -  Tim  Kaisar  Hitam  Sat  Resnarkoba  Polres  Bima  Kota  kembali  menorehkan  prestasi  gemilang  dalam  perang  melawan  narkoba.  MT  (44),  seorang  pria  asal  Kecamatan  Langgudu,  Kabupaten  Bima,  berhasil  diringkus  bersama  15  paket  sabu  siap  edar  pada  Rabu  malam  (4/12)  sekitar  pukul  19.00  WITA.

Kapolres  Bima  Kota,  AKBP  Yudha  Pranata,  S.I.K.,  S.H.,  melalui  Kasat  Resnarkoba,  IPTU  Dediansyah,  mengungkapkan  bahwa  MT  ditangkap  tanpa  perlawanan  di  kediamannya.  Penangkapan  ini  disaksikan  oleh  tokoh  masyarakat  setempat  untuk  memastikan  transparansi.

Saat  penggeledahan,  Tim  Kaisar  Hitam  menemukan  sejumlah  barang  bukti  berupa,  15  plastik  klip  berisi  serbuk  kristal  diduga  narkotika  jenis  sabu  dengan  berat  kotor  2,30  gram,  Bungkusan  plastik  klip  kosong,  Satu  unit  ponsel,  Uang  tunai  sebesar  Rp  540  ribu.

"Penangkapan  ini  merupakan  buah  dari  penyelidikan  yang  intensif  yang  dilakukan  oleh  Tim  Kaisar  Hitam,"  jelas  IPTU  Dediansyah.  "Tim  terus  melakukan  pengembangan  untuk  mengungkap  jaringan  peredaran  narkoba  di  balik  MT."

Tim  Kaisar  Hitam  telah  melakukan  pengembangan  ke  sejumlah  lokasi  lain  yang  diduga  terkait  dengan  jaringan  MT.  Namun,  upaya  tersebut  belum  membuahkan  hasil  tambahan.

Kapolres  Bima  Kota  menegaskan  bahwa  pemberantasan  narkoba  merupakan  salah  satu  prioritas  utama  Polres  Bima  Kota.  "Kerja  keras  Tim  Kaisar  Hitam  adalah  bentuk  komitmen  kami  dalam  meminimalisir  peredaran  narkoba  di  wilayah  ini,"  ujar  IPTU  Dediansyah.

Saat  ini,  MT  beserta  barang  bukti  telah  diamankan  di  Mako  Polres  Bima  Kota  untuk  proses  hukum  lebih  lanjut.  Pelaku  dijerat  dengan  undang-undang  yang  berlaku  terkait  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika.

"Diharapkan  masyarakat  dapat  terus  bersinergi  dengan  kepolisian  dengan  memberikan  informasi  terkait  peredaran  narkoba,  demi  menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan  bebas  dari  narkotika,"  pungkas  IPTU  Dediansyah.

Mamen

39 Peserta Lolos Seleksi Bakomsus Polri di NTB, Siap Hadapi Tantangan Rikkes II!

Picewatch-Mataram

 Proses  seleksi  Bakomsus  (Bintara  Kompetensi  Khusus)  bidang  pertanian,  peternakan,  perikanan,  gizi,  dan  kesehatan  masyarakat  Tahun  Anggaran  2025  terus  berlanjut  di  Polda  NTB.  Sejumlah  39  peserta  yang  lolos  seleksi  awal  berhasil  melangkah  ke  tahap  Pemeriksaan  Kesehatan  (Rikkes)  II  yang  diselenggarakan  di  Gedung  Sasana  Dharma  Polda  NTB,  Selasa  (3/12/2025)  pukul  15.00  Wita.

Sidang  menuju  Rikkes  II  ini  dihadiri  oleh  para  peserta,  pengawas  internal  dan  eksternal,  serta  panitia  seleksi.  Kegiatan  tersebut  dipimpin  langsung  oleh  Kepala  Biro  SDM  Polda  NTB,  Kombes  Pol.  I  Wayan  Gede  Ardana,  S.I.K.,  M.Si.,  dan  melibatkan  pengawas  internal  dari  Itwasda  dan  Bid  Propam,  serta  pengawas  eksternal  dari  LSM  dan  ahli  IT  Universitas  Bumigora.

Dari  total  73  peserta  yang  mengikuti  seleksi  awal,  39  orang  dinyatakan  lulus  terpilih  untuk  melanjutkan  ke  tahap  Rikkes  II.  Rinciannya,  36  peserta  (33  pria  dan  3  wanita)  untuk  bidang  gabungan  (pertanian,  perikanan,  peternakan,  dan  kesehatan  masyarakat),  dan  3  peserta  wanita  untuk  bidang  gizi.

Sementara  itu,  34  peserta  dinyatakan  lulus  tidak  terpilih  dan  tidak  dapat  mengikuti  tahapan  seleksi  berikutnya.  Rinciannya,  29  peserta  (13  pria  dan  16  wanita)  untuk  bidang  gabungan  dan  5  wanita  untuk  bidang  gizi.

Kapolda  NTB,  yang  diwakili  Kepala  Biro  SDM  Polda  NTB,  menekankan  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses  seleksi.  "Kami  memastikan  setiap  tahapan  seleksi  berjalan  sesuai  prosedur,  dengan  melibatkan  pengawas  internal  dan  eksternal.  Ini  demi  menjamin  kepercayaan  publik  terhadap  proses  penerimaan  anggota  Polri,"  tegasnya.

Ia  juga  menambahkan  bahwa  seluruh  peserta  yang  dinyatakan  lulus  terpilih  akan  mengikuti  Rikkes  II  sebagai  tahap  lanjutan  untuk  memastikan  kesiapan  fisik  dan  kesehatan  para  calon  Bintara.  "Dengan  semangat  seleksi  yang  ketat  dan  berintegritas,  diharapkan  para  peserta  yang  lolos  nantinya  dapat  menjadi  bagian  dari  Polri  yang  berkualitas,  khususnya  dalam  mendukung  sektor  pertanian,  peternakan,  perikanan,  gizi,  dan  kesehatan  masyarakat  di  Indonesia,"  ujarnya.

Kegiatan  itu  ditutup  dengan  pengumuman  resmi  peserta  yang  lulus  menuju  tahap  berikutnya,  serta  penandatanganan  berita  acara.  Seluruh  proses  berlangsung  lancar  dan  tertib,  mencerminkan  komitmen  Polda  NTB  dalam  menyelenggarakan  rekrutmen  yang  profesional.

Mamen