 |
| Kepala Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba di Demo warganya |
Labuhanbatu Raya. (policewatch.news)- Karena dianggap tidak transparan terhadap Masyarakat dalam menggunakan anggaran dana Desa dan tidak dilibatkannya masyarakat disetiap rapat, serta terkesan sepihak dalam membuat suatu keputusan, Kepala Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan didatangi oleh ratusan masyarakatnya dan beberapa kepala Dusun dan Rt/Rw yang telah dinonaktifkan oleh Kepala Desa secara sepihak.
Selasa(18/06/2019) ratusan warga Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan unjuk rasa didepan kantor Desa Asam Jawa. Karena diduga Ali Borkat Hasibuan Kepala Desa Asam Jawa tidak pernah transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dana Desa dan terlalu mudah membuat suatu keputusan. Contohnya Memecat kepala Dusun, Rt/Rw dengan cara tidak beretika dan tidak ada teguran apapun terhadap perangkat Desa yang beliau pecat. Sungguh tidaklah pantas seorang Kades punya etika seperti itu.
Menurut keterangan yang didapat dari salah seorang pendemo yang tak mau disebut namanya beliau menuturkan, dalam setiap rapat Desa kami sebagai jajaran di LKMD tidak pernah diberitau atau diajak rapat bersama dalam forum rapat. Memang pantas diduga kalau Ali Borkat Hasibuan kades asam jawa itu tidak jujur dalam menjalankan tugas. Selain itu terkadang saat masyarakat hendak bertemu dengan kepala Desa beliau tidak ada ditempat, yang ironinya lagi sering didapati Kades duduk duduk diwarung pada saat jam kerja, tuturnya kepada awak media.
Seperti yang disampaikan oleh ketua LKMD yaitu Negos Siregar, bahwa memang sudah sepantasnya dan juga seharusnya kami sebagai lembaga yang ada diDesa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengetahui adanya pelaksanaan kerja yang notabenenya itu adalah memakai dana uang rakyat yaitu anggaran dana Desa. Tapi justru kami sebagai LKMD diDesa tidak mengetahui sama sekali arah dan pelaksanaannya, tuturnya dengan nada tegas. Semoga permasalahan ini segera direspon cepat oleh pemerintah daerah kabupaten dan segera diRDP kan(Rapat Dengar Pendapat) digedung DPRD kabupaten Labuhanbatu Selatan agar masalah ini cepat terselesaikan dan dapat jadi pembelajaran buat daerah lainnya.
