Reporter : Bambang MD
Jakarta POLICEWATCH, - Ketua KPK Agus Rahardjo
menyatakan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK seperti sembunyi-sembunyi. "Yang
sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah RUU KPK karena sampai hari ini,
draf saja kami tidak mengetahui," ucap dia, saat jumpa pers di Gedung KPK,
Jakarta, Jumat.
Terkait hal itu, dia menyatakan bahwa ia juga telah menemui Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly.
"Bahkan kemarin, kami menghadap Menteri Hukum dan HAM sebetulnya ingin
mendapat draf yang resmi seperti apa. Kemudian Pak Menteri menyatakan nanti
akan diundang," ucap dia.
Ia juga mendengar rumor bahwa revisi UU KPK itu segera akan disahkan.
"Kemudian saya juga mendengar rumor dalam waktu yang sangat cepat kemudian
diketok disetujui. Seperti kemarin disampaikan Pak Laode, Pak Syarif, ada
kegentingan apa sih sehingga harus buru-buru disahkan," kata dia.
Selain Raharjo, hadir dalam jumpa pers itu, yakni dua Wakil Ketua KPK Laode M
Syarif dan Saut Situmorang serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang
diusulkan Badan Legislatif DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30/2002
tentang KPK.
Presiden lalu menandatangani surat presiden revisi UU tersebut pada 11
September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.
DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK Nomor 30/2002
agar dapat selesai pada 23 September 2019. Badan Legislatif DPR menegaskan
tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK itu.
Badan Legislas DPR sudah rapat dengan Laoly pada Kamis malam (12/9) dan
selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan di tingkat panitia kerja.