 |
| DOK : MPW |
BANDUNG-POLICEWATCH.NEWS - Festival pasar rakyat yang digelar oleh Indag (industri dagang) provinsi jawabarat pada 23/11/2019 yang disertai launching Pusat Distribusi Pasar( PDP) bertempat di Gasibu Bandung,dari segi pandangan ahli dibidang pasar dan salah satu peserta festival yang mewakili kabupaten yang pernah menjadi wakil untuk gelaran Isep di Jcc silam sangatlah berbeda dengan apa yang diharapkan.
Nandang Ketua Apsi ( Asosiasi Pasar Seluruh Indonesia) Regional Jabar mengatakan bahwa,festival pasar rakyat adalah lanjutan dari program sebelumnya yaitu lomba pasar yang diakhiri dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti hari ini,akan tetapi ada yang harus disingkapi dengan pasar rakyat adalah persoalan yang sangat kompleks yaitu pasar rakyat tersudut dengan persaingan yang tidak sehat dengan persaingan pasar modern dan online.
Ditambahkan Nandang dengan digelarnya acara ini adalah bentuk momen untuk bisa mengembalikan pasar rakyat sebagai infrastruktur ekonomi nasional.
Nandang juga mengatakan posisi pasar rakyat dihadapkan dengan persaingan pasar modern dan online,lalu disetiap Kabupaten rata-rata potensi tutupnya kios sangatlah pesat,namun dengan pemikiran dan hak inisiatif dari dewan Dpd Jabar untuk membentuk perda pasar pusat distribusi(PPD) disertai sisi pemikiran gubernur lahirnya pusat distribusi provinsi ini harus digabungkan karena fungsi kedua lembaga ini sama-sama untuk stabilisasi pasokan dalam rangka ketersediaan barang dan bahan pokok sehingga harga bisa dikendalikan.
Namun Pdp dan Ppd ini adalah titik pusat keberangkatan dan muara,kalau Pdp setidaknya bisa dikelola oleh pihak swasta murni,sementara Apsi ingin mendorong sistem Ppd jabar ini kepada distribusi pasar rakyat karena pelakunya banyak ujar Nandang,akan tetapi kalau pasar rakyat tutup berarti pelaku ekonomi terpusat pada segelintir orang.
Diharapkan Nandang ada titik temu antara Ppd yang di inisiasi oleh dewan Dpd Jabar dengan Pdp yang di inisiasi oleh gubernur.Selain persaingan modern dan online keluhan dari pelaku pasar yaitu tentang regulasi yang harus berpihak karena contohnya Ppd adalah salahsatu regulasi untuk melindungi dan diarahkan untuk memberdayakan.dan persoalan selanjutnya yaitu tentang pengelolaan.Sistem transportasi pun harus jadi kajian karena itu menyangkut biaya,tambahnya.
Sementara itu Muhidin yang mewakili Kab Majalengka mengatakan bahwa dengan digelarnya acara tersebut menurutnya bisa memperkenalkan produk-produk dari pasar-pasar Kab Majalengka baik dari pasar tradisional ataupun pasar modern.
Bahkan Majalengka pernah mewakili provinsi jawabarat dalam acara Isep di Jcc,tambah Muhidin.
Produk unggulan Majalengka yang dibawa oleh Muhidin mewakili Kab.Majalengka diantaranya Lempok durian,Madu Hitam dan Mangga yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai mangga terbaik dan unggulan didunia.
Ditambahkan Muhidin keluhan pada saat ini untuk pasar rakyat yaitu daya saing dengan pasar online dan modern,dan dicontohkan oleh Muhidin bahwa didalam aturan mini market Alfa dan Indomaret ataupun mini market lainnya tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional,akan tetapi kenyataannya banyak dan hampir diseluruh wilayah indonesia tidak hanya di kabupaten majalengka saja mini market yang berdekatan dengan pasar tradisional,lalu bagaimana dengan aturan yang berlaku?ujar Muhidin.
Ditambahkan Muhidin di Kab.Majalengka masih terdapat beberapa pasar tradisional yang belum layak atau belum terfasilitasi dengan baik.
Mini market atau pasar pasar modern yang ijinnya sempat mejadi permasalahan namun kini terus menjamur dihampir semua wilayah jawabarat dan seakan tidak menghiraukan anjuran untuk tidak mendirikan mini market berdekatan atau berdampingan dengan pasar tradisional,yang harus di pertanyakan apakah soal ijin mendirikan bangunannya?ataukah yang memberikan ijinnya?
Semoga ada solusi untuk semua itu agar pasar rakyat yang memiliki slogan "Belanja disini bisa tawar menawar" kembali kepada fungsinya yaitu sebagai infrastruktur ekonomi nasional.(Dewi K)
