 |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi |
“Jadi serahkan bantuan pusat ke pemerintah daerah untuk
mendistribusikan ke rakyat. Pusat dan daerah itu harus satu kesatuan. Dan
masyarakat harus segera mendapatkan bantuan yang diperlukan khususnya urusan
‘kampung tengah’ alias perut,”
Jakarta POLICEWATCH : Pendistribusian paket sembako untuk
masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemik Covid-19 dari pemerintah
pusat, terpaksa tertunda lantaran pengemasan yang menggunakan tas merah putih
bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan hal tersebut tidak
seharusnya terjadi dan dijadikan alasan. “Masyarakat sudah teriak lapar,
pemerintah masih sibuk cari bungkusan. Jadi hal-hal teknis jangan jadi hambatan
distribusi,” ujarnya pada Kamis (30/04/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyarankan
pemerintah pusat seharusnya mempercayakan pendistribusian bantuan kepada
pemerintah daerah.
“Jadi serahkan bantuan pusat ke pemerintah daerah untuk
mendistribusikan ke rakyat. Pusat dan daerah itu harus satu kesatuan,” ungkap
Suhaimi. “Dan masyarakat harus segera mendapatkan bantuan yang diperlukan
khususnya urusan ‘kampung tengah’ alias perut,” tegas Ketua Dewan Syariah
Wilayah PKS DKI Jakarta itu.
Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan
rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Nilai bantuan
sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu
disiapkan di sejumlah tempat.
Belakangan pengemasan sempat tersendat karena kantong
bertulis “Bantuan Presiden” tidak cukup. Adapun tas bertulisan bantuan Presiden
tersebut diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah,
Pewarta : MRI
